BIODATA Nama Tmpt, Tgl lahir NIP Masa Kerja Pendidikan terakhir Diklat
: DWI ARIANTO, SH.MH : Jati, 11 Desember 1966 : 19661211 198903 1 007 : 11 -3-1989 s/d Sekarang : S-2 Ilmu Hukum UNISRI (2009) : - Diklat Dasar Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan (1989) - Diklat Diklat Penguji Penguji Hyperke Hyperkess & KK (1995) - Diklat Diklat Pengawas Pengawasan an KK (1996) (1996) - Dikla Diklatt PPNS (20 (2004) 04) - Diklat AK3 AK3 Psw Uap & Bejana Tekan Tekan (2011)
Riwayat Pekerjaan : - Staf pengawasan Depnaker Kab. Sorong (1989-1996) - Peg.Pengawas Peg.Pengawas KK Depnaker Depnaker Kab. Kab. Sorong Irja (1996-1997) - Peg. Pengawas KK Depnaker Prov. Irja (1997-1998) - Peg. Pengawas Pengawas KK Disnaker Disnaker Kab. Sorong Sorong (1998-2001) (1998-2001) - Peg. Pengawas Pengawas KK Disnakertrans Disnakertrans Kab.Sragen Kab.Sragen (2001-2007) (2001-2007) - Kasi Pengawasan TK/PPNS (2007-2009) - Kasi Keselamat Keselamatan an dan Kes.Kerja Kes.Kerja (K3)/PP (K3)/PPNS NS (2009 ± Sekarang Sekarang)) 1
HUKUM KETENAGAKERJAAN
Disampaikan Pada Perkuliahan Hyperkes & KK Universitas Sebelas Maret Surakarta ( UNS ) 2
HUKUM KETENAGAKERJAAN
Disampaikan Pada Perkuliahan Hyperkes & KK Universitas Sebelas Maret Surakarta ( UNS ) 2
1.
UNDANG-UNDANG UAP TAHUN 1930 & PERATURAN UAP 1930
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1951 TENTANG UNDANGUNDANG PERBURUHAN 3. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA 4 . UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1981 TENTANG WAJIB LAPOR PERUSAHAAN 5. UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMSOSTEK 6. UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH 7. UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAA 8. UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2003 TENTANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM DALAM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN 9. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.
3
PENGERTIAN,
SIFAT DAN HAKIKAT HUKUM PERBURUHAN
PENGERTIAN
HUKUM KETENAGAKERJAAN ( PERBURUHAN) :
MR. MOLENAAR (ARBEIDRECHTS) ,
BAGIAN DARI HUKUM YANG BERLAKU YANG PADA POKOKNYA MENGATUR HUBUNGAN ANTARA BURUH DAN MAJIKAN, BURUH DENGAN BURUH, DAN BURUH DENGAN PENGUASA .
M.G. LEVENBACH,
KESELURUHAN DARI PADA ATURAN-ATURAN HUKUM YG BERKENAAN DGN HKM KERJA DAN JUGA BERKENAAN DGN PERIKEHIDUPAN YG BERSANGKUT PAUT DGN HUB. KERJA ITU SENDIRI, JUGA MELIPUTI BADAN-BADAN, LEMBAGA-LEMBAGA YG BERHUB. DGN ORGANISASI-ORGANISASI PERBURUHAN
V.E.H VAN ESFELD,
HUKUM PERBURUHAN MELIPUTI NORMA-NORMA YG TERDAPAT PADA HUBUNGAN KERJA DAN NORMA-NORMA PEKERJAAN YG DILAKUKAN OLEH MEREKA YG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS (SELF EMPLOYED).
4
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION ,
LABOUR LAW INCLUDES ALL THE CONTROL THAT REGULATE, DIRECT AND PROTECT MANAGEMENT LABOUR.
IMAM SOEPOMO,
SUATU HIMPUNAN PERATURAN, BAIK TERTULIS MAUPUN TIDAK YANG BERKENAAN DENGAN KEJADIAN DIMANA SESEORANG BEKERJA PADA ORANG LAIN DENGAN MENERIMA UPAH.
HUKUM PERBURUHAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA 1. PRODUK KOLONIAL HNY MELIPUTI PERATURAN TTG HUBUNGAN KERJA, DIMANA SATU PIHAK BEKERJA DIBAWAH PERINTAH ORG LAIN DGN MENERIMA UPAH UNTUK WAKTU TERTENTU (LOONDIENST VERHOUDING) 2.
SESUDAH KEMERDEKAAN - UU NOMOR 14/1969 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA - UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
5
UNSUR HUKUM PERBURUHAN/KETENAGAKERJAAN :
A.
ADA SERANGKAIAN PERATURAN TERTULIS DAN TIDAK TERTULIS
B.
PERATURAN TERSEBUT
C.
ADANYA PIHAK PEKERJA DAN MAJIKAN
D.
ADANYA PERINTAH ADANYA PEKERJAAN TERTENTU ADANYA UPAH
E. F.
MENGENAI HUBUNGAN KERJA ² DI DALAM DAN LUAR HUBUNGAN KERJA
6
SIFAT HUKUM PERBURUHAN/KETENAGAKERJAAN 1.
SIFAT PERDATA (PRIVAATRECHT)
2.
SIFAT PIDANA (PUBLICRECHT)
3.
SIFAT PERDATA ² SIFAT PIDANA (SOSIALISASISERING)
HAKIKAT HUKUM PERBURUHAN/KETENAGAKERJAAN 1. 2.
3.
YURIDIS, DALAM HUBUNGAN ANTARA BURUH/PEKERJA DENGAN MAJIKAN, BURUH/PEKERJA MEMILIKI KEHENDAK BEBAS SOSIOLOGIS, BURUH/PEKERJA TIDAK BEBAS BERKAITAN DENGAN KONTRAK STANDAR/PERJANJIAN BAKU CAMPUR TANGAN PEMERINTAH DALAM PENGATURANNYA UNTUK MELINDUNGI PEKERJA/BURUH DAN MENEM PATKANNYA PADA POSISI YANG LAYAK SESUAI DENGAN HARKAT DAN MARTABAT.
7
SEJARAH HUKUM PERBURUHAN / KETENAGAKERJAAN A.
INTERNASIONAL 1. ABAD PERTENGAHAN 1.1. PERJANJIAN KERJA BEBAS 1.2. SELURUH ASPEK KERJA DGN UPAH YG BERSIFAT KOLEKTIF - DIATUR. 2. ABAD KE-19 2.1.
MULAI ADANYA PERATURAN PER-UU-AN MEMUAT SANKSI PERDATA DAN PIDANA --- ADANYA CAMPUR TANGAN PEMERINTAH. 2.2. CAMPUR TANGAN PEMERINTAH ----- PERGOLAKAN SOSIAL -- LIBERALISME. 3. ABAD KE-20 - KONVENSI ILO
B. NASIONAL 1. ZAMAN PERBUDAKAN 1.1. - PARA BUDAK TIDAK MEMILIKI HAK APAPUN - MAJIKAN MEMILIKI HAK PENUH ATAS PEREKONOMIAN DAN KEHIDUPAN BUDAK. 1.2. REGELINGSREGLEMENT 1818 1.3. REGERINGSREGLEMENT 1854 ---- MENGHAPUS PERBUDAKAN 8
2.
JAMAN KERJA PAKSA (JAMAN RODI) 2.1.
DIMULAI BERSAMAAN DENGAN JAMAN PERBUDAKAN DAN BERAKHIR UNTUK
JAWA DAN MADURA TANGGAL 1 PEBRUARI 1938. 2.2. KERJA PAKSA RODI TERDIRI DARI : 2.2.1. RODI GUBERNEMEN 2.2.2. RODI PERORANGAN 2.2.3.
RODI DESA - LIHAT KONVENSI ILO NOMOR 29 ---- STB. 1933 NOMOR 261 3. JAMAN POENALE SANCTIE (SANKSI PIDANA) --- BERAKHIR TANGGAL 1 JANUARI 1942 3.1. ALGEMENE POLITIE STRAFREGLEMENT 1872 NOMOR 111² DICABUT TAHUN 1879 3.2. KOELI ORDONANTIE TAHUN 1880 (STBL. NOMOR 133 TAHUN 1880) --- DICABUT DENGAN STBL. 1941 NOMOR 514) 3.3. STBL. NOMOR 139 TAHUN 1889 3.4. BURGERLIJKE WETBOEK PASAL 1601 SAMPAI DENGAN PASAL 1603 4. JAMAN PENJAJAHAN JEPANG KERJA RODI --- KERJA ROMUSHA
9
SUMBER ±SUMBER HUKUM PERBURUHAN/KETENAGAKERJAAN 1. UNDANG-UNDANG a. WET 1. . BURGERLIJKE WETB OEK (KUH PERDATA) 2. WETBOEK VAN KOOPHANDEL (KUH DAGANG) b. ALGEMEEN MAATREGEL VAN BESTUUR 17-1-1938 TTG PERATURAN PERBURUHAN DI PERUSAHAAN PERKEBUNAN c. ORDONNANTIE 1. ORDONNANTIE 21 AGUSTUS 1879 NOMOR 256 2. ORDONNANTIE 17 SEPTEMBER 1914 NOMOR 396 TTG PHK BAGI BURUH BUKAN EROPA 2. PERATURAN LAIN YANG LEBIH RENDAH DARI UNDANG-UNDANG a. PERATURAN PEMERINTAH 1. PP NOMOR 41 TAHUN 1953 TTG KEWAJIBAN MELAPORKAN PERUSAHAAN 2. PP NOMOR 49 TAHUN 1954 TTG CARA MEMBUAT DAN MENGATUR PERJ. PERBRHN b. KEPUTUSAN PRESIDEN (REGERING BESLUIT) - KEPRES NOMOR 24 TAHUN 1953 TTG ATURAN HARI LIBUR. c. PERATURAN ATAU KE PUTUSAN INSTANSI LAIN
10
3. KEBIASAAN 4. PUTUSAN ² PUTUSAN , CONTOH
PUTUSAN P4D
DAN PUTUSAN P4P
5. PERJANJIAN 6.
TRAKTAT, CONTOH KONVENSI ILO
7. DOKTRIN / PENDAPAT PARA AHLI
11
HUKUM KETENAGAKERJAAN
PRE
PENGATURANNYA
HARUS MELI PUTI PERJALANAN SI PEKERJA/BURUH DARI SEJAK LAHIR SAM PAI SAAT TUTU P USIA ( FROM THE CRADDLE TO THE GRAVE)
EMPLOYMENT
1.
PENCARI KERJA
2.
KESEMPATAN KERJA
3.
PELATIHAN KERJA
4.
PERLUASAN KERJA
12
EMPLOYMENT 1.
PELATIHAN
2.
PENEMPATAN
3.
HUBUNGAN KERJA
4.
PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN
5.
HUBUNGAN INDUSTRIAL
6.
PERSELISIHAN HUBUNGAN
7.
PEMBINAAN
8.
PENGAWASAN
POST
TENAGA KERJA
DAN KESEJAHTERAAN
INDUSTRIAL
KETENAGAKERJAAN
EMPLOYMENT
1.
PHK
2.
PENSIUN
3.
TENAGA KERJA
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA * MENGATUR AKIBAT DAN MANFAAT BAGI KELUARGA YANG DITINGGALKAN
13
HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PELAKSANAAN DARI : - PASAL 22 A UUD 1945 - TAP MPR NOMOR III/MPR 2000 TTG SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HIERARKI ADALAH PENJENJANGAN SETIAP JENIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YG DIDASARKAN PADA ASAS BAHWA PERATURAN PER-UU-AN YG LEBIH RENDAH TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PER-UU-AN YG LEBIH TINGGI . JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PER-UU-AN (PASAL 7 AYAT (1)) : A. UNDANG-UNDANG DASAR R.I 1945 B. UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG C. PERATURAN PEMERINTAH D. PERATURAN PRESIDEN E. PERATURAN DAERAH PERATURAN DAERAH, MELIPUTI (PASAL 7 AYAT (2)) : A. PERATURAN DAERAH PROVINSI B. PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA C. PERATURAN DESA 14
JENIS PERATURAN PER-UU-AN SELAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIATAS, DIAKUI KEBERADAANNYA DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKU MENGIKAT SEPANJANG DIPERINTAHKAN OLEH PERATURAN PER-UU-AN YANG LEBIH TINGGI .
KEKUATAN BERLAKUNYA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.
LEX SPECIALIS DEROGAT LEX GENERALIS PERATURAN PER-UU-AN
YG LEBIH KHUSUS MENGESAMPINGKAN PERATURAN PER-
UU-AN YG LEBIH UMUM 2.
LEX POSTERIOR DEROGAT LEGI PRIORI PERATURAN
PER-UU-AN
YG TERBARU MENGESAMPINGKAN
PERATURAN
PER-
UUAN YANG LEBIH LAMA 3.
LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIORI PERATURAN PER-UU-AN
YG LEBIH TINGGI MENGESAMPINGKAN PERATURAN UU-AN YANG LEBIH RENDAH
ASAS UITZONDERINGEN BEVESTIGEN DE REGEL, MENGUATKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YAITU
PER-
PENGECUALIAAN
15
TEORI GEBIEDSLEER (Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Ketenagakerjaan) 1. Lingkup Berlakunya Menurut Pribadi (Personnengebied). Pribadi yang dibatasi oleh kaedah hukum ketenagakerjaan adalah : a. Pekerja/Buruh baik secara perorangan maupun kelompok Pekerja tampil sebagai subyek hukum dalam kedudukannya sebagai pribadi kodrati b. Pengusaha Pengusaha tampil sebagai subyek hukum perburuhan dalam kedudukannya sebagai pribadi hukum c. Penguasa (Pemerintah) Pemerintah tampil sebagai subyek hukum perburuhan karena atau dalam arti jabatan dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan perlindungan
16
2.
Lingkup Berlakunya Menurut Waktu (Tijdsgebied) Menunjukan waktu kapan suatu peristiwa tertentu diatur oleh kaedah hukum, meliputi : a. Sebelum hubungan kerja (pre employment), yaitu pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dll. b. Selama hubungan kerja (employment), yaitu hubungan kerja, perlindungan tenaga kerja, pelatihan tenaga kerja, pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja, waktu kerja dan waktu istirahat, jaminan sosial, hubungan industrial, perselisihan hubungan industrial, dll. c. Purna hubungan kerja (post employment), yaitu pemutusan hubungan kerja (PHK), uang pesangon, dana pensiun, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja, dll.
17
3.
Lingkup Berlakunya Menurut Wilayah (Ruimtegebieds) Berkaitan dengan terjadinya suatu peristiwa hukum yang diberi batas/dibatasi oleh kaedah hukum, meliputi : a. Regional Non
sektoral regional Hukum ketenagakerjaan dibatasi berlakunya berdasarkan daerah tertentu, misalnya Upah Minimum di wilayah DKI Jakarta. Sektoral regional Hukum ketenagakerjaan dibatasi berlakunya berdasarkan daerah dan sektor tertentu, misalnya Upah Minimum untuk sektor-sektor tertentu.
b. Nasional Non sektoral nasional Berlakunya hukum ketenagakerjaan dibatasi oleh wilayah negara tanpa memperhatikan sektornya, misalnya UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU No. 13 tahun 2003 dan UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja. Sektor nasional Berlakunya hukum ketenagakerjaan dibatasi oleh wilayah negara dan sektor tertentu, misalnya misalnya ketentuan yang mengatur masalah pelaut, ketentuan yang berlaku di sektor perkebunan 18
4.
Lingkup Berlakunya Menurut Hal Ikhwal Ruang lingkup menurut hal ikhwal yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi obyek pengaturan dari suatu kaidah, yang dapat digolongkan sebagai berikut : a. b. c. d.
Pengaturan yang berkaitan dengan hubungan kerja; Pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan jaminan sosial; Pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan jaminan sosial tenaga; Pengaturan yang berkaitan dengan masalah penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan (hubungan kerja), dll.
19
TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG N OMOR 13 TAHUN
1.
PENGGUNAAN
2.
PERJANJIAN
3.
PENGATURAN
4.
ISTIRAHAT PANJANG
5.
2003
TENAGA KERJA ASING
KERJA WAKTU TERTENTU WAKTU KERJA
PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN
6.
PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH
7.
PEMUTUSAN
8.
UPAH
HUBUNGAN KERJA
20
KONVENSI ILO HAK-HAK DASAR PEKERJA/BURUH A. KERJA PAKSA
K ONVENSI
NO. 29/1930
: KERJA PAKSA (FORCED LABOUR) DIRATIFIKASI DENGAN NEDERLAND STBL. N OMOR 26 /1933. K ONVENSI NO. 105/1957 : PENGHAPUSAN KERJA PAKSA (ABOLITION OF FORCED LABOUR) DIRATIFIKASI DENGAN UU N O. 19/1999
B. KEBEBASAN BERSERIKAT
K ONVENSI
NO. 87/1948
: HAK BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN HAK BERORGANISASI (FREED OM OF ASSOCIATION AND PROTECTION OF THE RIGHT T O ORGANIZE) DIRATIFIKASI DENGAN KE PPRES NO. 83/1998. K ONVENSI NO. 98/1949 : HAK BERSERIKAT DAN BERUNDING BERSAMA (RIGHT TO ORGANIZE AND COLLECTIVE BARGAINING) DIRATIFIKASI UU N O. 18/1956
C. DISKRIMINASI
K ONVENSI
NO. 100/1951
: PENGUPAHAN YG SAMA BAGI PEKERJA LAKI-LAKI DAN WANITA UNTUK PEKERJAAN YG SAMA NILAINYA (EQUAL RENUMERATI ON FOR MEN ANG W OMEN W ORKERS FOR W ORK OF EQUAL VALUE) DIRATIFIKASI DENGAN UU NO. 80 /1957. K ONVENSI NO. 111/1958 : DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN DAN JABATAN (DISCRIMINATI ON IN RESPECT OF EMPLOYMENT AND OCCUPATION) DIRATIFIKASI DENGAN UU NO. 21/1999.
21
D. PEKERJA ANAK 1.
2.
K ONVENSI
NO. 138/1973
: USIA MINIMUM UNTUK DI PERBOLEHKAN BEKERJA (MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT) DIRATIFIKASI DENGAN UU. NOMOR 20 /1999. K ONVENSI NO. 182/1999 : PELARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK BAGI ANAK (THE PROHIBITION AND IMMEDIATE ACTION FOR THE ELIMINATION OF THE W ORST FORM OF CHILD LABOUR) DIRATIFIKASI DENGAN UU N O. 1/ 2000
E. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 1.
K ONVENSI
NO. 81/1947
: PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN (LABOUR INSPECTION IN INDUSTRY AND COMMERCE) DIRATIFIKASI DENGAN UU NO. 21 TAHUN 2003.
22
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PASAL 176 : PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DILAKUKAN OLEH :
PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
MEMPUNYAI KOMPETENSI DAN INDEPENDEN
GUNA MENJAMIN PELAKS. PER-UU-AN
PASAL 178 : PELAKSANAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN :
UNIT KERJA TERSENDIRI PD. INSTANSI YG BERTANGGUNGJAWAB DI BID KETENAGAKERJAAN PD. PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI, PEMERINTAH KOTA/KAB. Hkm & KLN/Ditjen PPK
23
PASAL 179
BERKEWAJIBAN UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKS. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEPADA MENTERI
PERMENAKERTRANS NOMOR PER-09/ME/V/2005 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN PENGAWASAN KETENAGA
TUGAS PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN: a.
b.
c.
MENGAWASI BERLAKUNYA UU DAN PERATURAN PERBURUHAN PADA KHUSUSNYA MENGUMPULKAN BAHAN-BAHAN GUNA MEMBUAT PERATURANPERATURAN PERBURUHAN MENJALANKAN TUGAS LAIN YANG DISERAHKAN KEPADANYA
24
KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
PASAL 6 UU NO. 3 TAHUN 1951 A. SENGAJA MEMBUKA RAHASIA : DIHUKUM PENJARA SELAMA-LAMANYA 6 BULAN ATAU DENDA SEBANYAK-BANYAKNYA RP. 600. B. DAPAT DIPECAT DR. HAK MEMANGKU JABATAN C. KESILAPANNYA, RAHASIA TERBUKA : DIHUKUM KURUNGAN SELAMA-LAMANYA 3 BULAN ATAU DENDA SEBANYAK-BANYAKNYA RP. 300. D. TIDAK ADA TUNTUTAN TANPA ADANYA PENGADUAN
25
KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PEGAWAI PENGAWASN KETENAGAKERJAAN PASAL 6 UU NO. 3 TAHUN 1951 A. B. C. D.
SENGAJA MEMBUKA RAHASIA : DIHUKUM PENJARA SELAMA-LAMANYA 6 BULAN ATAU DENDA SEBANYAK-BANYAKNYA RP. 600. DAPAT DIPECAT DARI HAK MEMANGKU JABATAN KESILAPANNYA, RAHASIA TERBUKA : DIHUKUM KURUNGAN SELAMALAMANYA 3 BULAN ATAU DENDA SEBANYAK-BANYAKNYA RP. 300. TIDAK ADA TUNTUTAN TANPA ADANYA PENGADUAN
26
3.
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
A. SUBYEK PERSELISIHAN (PS. 1 BUTIR 1) PENGUSAHA ATAU GABUNGAN PENGUSAHA
PEKERJA/BURUH PERORANGAN ATAU SP/SB
B. OBYEK PERSELISIHAN (PS. 2) PERSELISIHAN HAK PERSELISIHAN KEPENTINGAN PERSELISIHAN PHK PERSELISIHAN SP/SB DALAM 1 (SATU) PERUSAHAAN C. MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1.
SEBELUM PENGADILAN SEPAKAT
PERJANJIAN BERSAMA (PB)
EKSEKUSI :PHI
GAGAL
CATATKAN : DISNAKER SETEMPAT
BIPARTIT
DISNAKER UNTUK MEMILIH : MEDIASI, KONSILIASI, ARBITRASE
27
2.
DALAM PENGADILAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MERUPAKAN BAGIAN DARI PENGADILAN NEGERI, MELIPUTI PROPINSI YBS. MAJELIS HAKIM TERDIRI DARI : A. HAKIM KARIER B. HAKIM AD HOC (MSG-MSG : 1 USULAN SP/SB DAN ORG PENGUSAHA) SP/SB DAN ORG PENGUSAHA DAPAT BERTINDAK SBG KUASA HUKUM MEWAKILI ANGGOTA. HK ACARA PADA PHI ADL HUKUM ACARA PERDATA MEKANISME PEMERIKSAAN : SENGKETA DIPERCEPAT SP/SB DAN ORG PENGUSAHA DAPAT BERTINDAK SBG KUASA HUKUM MEWAKILI ANGGOTA
BENTUK PUTUSAN : PUTUSAN SELA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA UNTUK PERSELISIHAN HAK DAN PERSELISIHAN PHK PENGADILAN TK PERTAMA DAN TERAKHIR UNTUK PERSELISIHAN KEPENTINGAN DAN PHK JANGKA WAKTU PENYELESAIAN : 50 HR
28
PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN U U NOMOR 2 TAHUN 2004 D L M
PK
P E N G A D I L A N
(KASASI)
Ps 115
P. PHK
PENGADILAN PHI
50 HARI
PB
PB
KONSILIASI
MEDIASI
Ps. 103
30 HARI
140 HARI
Ps 15, Ps 25, Ps 40 (1)
SEPAKAT 2 PIHAK
S B L M P E N G A D I L A N
30 HARI
P. HAK
PUTUSAN FINAL
ARBITER
MAHKAMAH AGUNG
DISNAKER
PB
BIPARTIT
30 HARI Ps. 3 (2)
KEPENTINGAN
SP/SB
HAK
Hkm & KLN/Ditjen PPK PERSELISIHAN
PHK 29
DASAR HUKUM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN : UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1951 TENTANG UNDANG-UNDANG PERBURUHAN 2. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA 3. UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAA 4. UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2003 TENTANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN 1.
PERAN SERTA PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DALAM PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ADALAH : 1.
MENGAWASI PELAKSANAAN TUNTUTAN HAK NORMATIF DALAM PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SEBELUM PERSELISIHAN DIAJUKAN KE PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL .
2.
PEGAWAI PENGAWAS MEMILIKI ´KEWENANGAN PENUHµ UNTUK MENGAWASI PELAKSANAAN HAK NORMATIF (TUNTUTAN PERDATA MAUPUN TUNTUTAN PIDANA) BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP SETELAH PERSELISIHAN TERSEBUT DIAJUKAN KE PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL .
3.
PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DAPAT MENJADI SAKSI AHLI DALAM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL .
30
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH PERLINDUNGAN HAK BERORGANISASI
SIAPAPUN DILARANG MENGHALANG-HALANGI ATAU MEMAKSA PEKERJA/BURUH UNTUK MEMBENTUK ATAU TIDAK MEMBENTUK, MENJADI PENGURUS ATAU TIDAK MENJADI PENGURUS, MENJADI ANGGOTA ATAU TIDAK MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU MENJALANKAN ATAU TIDAK MENJALANKAN KEGIATAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH, DENGAN CARA : 1.
MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK),
MEMBERHENTIKAN SEMENTARA, MENURUNKAN JABATAN, ATAU MELAKUKAN MUTASI; TIDAK MEMBAYAR ATAU MENGURANGI UPAH PEKERJA/BURUH; 2.
3.
MELAKUKAN INTIMIDASI DALAM BENTUK APAPUN;
4. MELAKUKAN KAMPANYE ANTI PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH.
31
