TUGAS KELOMPOK MAKALAH AKUNTANSI MANAJEMEN
“TOPIK BAHASAN:
Tactic Tactica al Decis Deci s ion Maki Maki ng ”
DISUSUN OLEH: KELOMPOK 1, dengan anggota: No 1 2 3
Nama Mahasiswa Mahasiswa
NPM
Artikayara Yunidar Dewa Bagaskara Muhammad Afdhal Usman
1401160067 1401160067 1401160010 1401160003
No. Urut Daftar Hadir 4 8 22
KELAS 7-A PRODI D-IV AKUNTANSI
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN BULAN NOVEMBER 2016
Paraf
Abstrak Tantangan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi penerimaan Negara setiap tahun semakin meningkat. Tercapainya target penerimaan pajak dan pelayanan sistem administrasi perpajakan yang semakin baik dalam pelayanan terhadap Wajib Pajak menjadi tuntutan yang harus dipenuhi. Dengan semakin besarnya jumlah Wajib Pajak dan semakin kompleksnya kegiatan ekonomi masyarakat, KPP Pratama Bulukumba harus memenuhi sarana dan prasarana perkantoran guna memperlancar usaha penggalian potensi perpajakan sampai ke daerah-daerah dalam lingkup kewenangannya. Oleh karena itu, keputusan membeli unit kendaraan operasional, seperti mobil, atau menyewa kepada pihak ketiga bagi kepentingan kantor mejadi sangat krusial dihadapkan pada jumlah anggaran yang telah ditetapkan serta persetujuan kantor pusat DJP. Metode Tactical Decision Making menjawab pertanyaan tersebut melalui analisis diferensial yang dapat memberikan tinjauan secara kuantitatif, apakah keputusan KPP Pratama Bulukumba untuk membeli lebih baik daripada menyewa dan sebaliknya. Melalui beberapa tahapan dalam mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternative yang ada, dapat diambil kesimpulan bahwa KPP Pratama Bulukumba lebih cenderung akan menyewa mobil sebagai kendaraan operasionalnya karena lebih menguntungkan. Hal ini juga telah mempertimbangkan faktor kualitatif yang mungkin berkaitan dengan pengambilan keputusan.
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Tujuan Tujuan penulisan pada topik tactical desicion making / pengambilan keputusan taktis ini, yang menganalisis pada pilihan untuk menyewa mobil atau membeli mobil pada KPP Pratama Bulukumba adalah untuk mengetahui keputusan yang paling tepat untuk diambil. Apakah KPP Pratama Bulukumba lebih baik menyewa mobil atau membeli mobil. 1.2. Latar Belakang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia sangat bergantung oleh penerimaan pajak. Penerimaan pajak tiap tahunnya menyumbang sekitar 70% dari penerimaan pada APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan unsur yang perlu dimaksimalkan dengan baik pada pelaksanaannya. Direktorat Jenderal Pajak adalah intansi yang bertugas untuk melaksanakan penerimaan pajak di Indonesia. Struktur Direktorat Jenderal Pajak secara umum terdiri atas Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, Kantor Wilayah, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pelaksanaan penerimaan pajak untuk Wajib Pajak yang berjenis besar dilakukan oleh KPP WP Besar, KPP WP khusus dan KPP Madya. Pelaksanaan penerimaan pajak pada Wajib pajak yang bersifat kecil dan di daerahdaerah dilakukan oleh KPP Pratama. Salah satu unit KPP Pratama di Direktorat Jenderal Pajak adalah KPP Pratama Bulukumba. KPP Pratama Bulukumba berada di Provinsi Sulawesi Selatan. KPP Pratama Bulukumba melaksanakan penerimaan pajak untuk tiga kabupaten yaitu kabupaten Bulukumba, Sinjai, dan Kepulauan Selayar. Dalam memaksimalkan pelaksanaan penerimaan pajaknya, KPP Pratama Bulukumba memerlukan sumber daya yang lebih karena harus melaksanakan penggalian potensi pajak di tiga kabupaten. Salah satu kabupaten yang menjadi wilayah operasional KPP Pratama Bulukumba yaitu kabupaten Kepulauan Selayar berada cukup jauh dan harus ditempuh dengan menggunakan kapal feri. Perlunya sumber daya lebih tersebut diantaranya adalah perlunya kendaraan operasional berupa mobil untuk melaksanakan penerimaan pajak lebih maksimal mengingat wilayah operasional KPP Pratama Bulukumba Cukup Besar. Pada tahun 2014, terdapat sembilan seksi dan/atau subbagian di KPP Pratama Bulukumba yaitu subbagian umum dan kepatuhan internal, seksi penagihan, seksi pemeriksaan, seksi pengawasan dan konsultasi I, seksi pengawasan dan konsultasi II, seksi ekstensifikasi dan penyuluhan, seksi pelayanan, seksi pengolahan data dan informasi, serta fungsional pemeriksa pajak. Kebutuhan mobil dinas operasional berdasarkan jumlah seksi dan/atau subbagian tersebut adalah sembilan mobil dinas. Jumlah mobil dinas operasional di KPP Pratama Bulukumba pada tahun 2014 adalah lima mobil dinas. Perbandingan jumlah mobil dengan jumlah seksi dan/atau subbagian masih terpaut cukup besar, ada sembilan seksi/bagian tetapi hanya ada lima mobil operasional. Hal ini menyebabkan ada satu mobil yang dipakai bersama oleh dua seksi/bagian atau ada seksi/bagian yang tidak mendapatkan mobil operasional. Terbatasnya jumlah mobil operasional ini tentu menghambat KPP Pratama Bulukumba dalam melaksanakan kegiatan penerimaan pajak baik kegiatan penggalian potensi maupun kegiatan yang bersifat operasional. Untuk mengatasi hal tersebut, KPP Pratama Bulukumba berencana menambah dua unit mobil operasional dengan membuat dua pilihan rencana yaitu apakah melakukan penyewaan mobil atau melakukan pembelian mobil. Dalam tulisan ini akan dilakukan analisis untuk mengetahui mana rencana KPP Pratama Bulukumba yang lebih tepat untuk dilakukan apakah menyewa atau membeli mobil. 1.3. Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:
1. Bagaimana langkah yang paling tepat bagi KPP Pratama Bulukumba untuk menambah dua unit mobil operasional, apakah dengan melakukan penyewaan atau pembelian mobil?
BAB II PEMBAHASAN
2.1. Identifikasi Masalah Materi yang dikaji dalam studi kasus kali ini adalah terkait Tactical Decision Making mengenai menambah 2 unit kendaraan operasional berupa mobil di KPP Pratama Bulukumba untuk periode tahun 2014 – 2019 dalam rangka menunjang kegiatan KPP Pratama Bulukumba. Asumsi yang digunakan dalam studi kasus ini adalah sebagai berikut: a. Pengadaan kendaraan operasional harus dilengkapi dengan asuransi kendaraan. b. Biaya sewa biasanya sudah termasuk biaya asuransi. c. Lokasi KPP Pratama Bulukumba berada Bulukumba, Sulawesi Selatan; periode penggunaan tahun 2014 s.d. 2019. d. Standar Biaya untuk perolehan mobil secara mandiri (sendiri) adalah dengan melihat kisaran harga pasar mobil dan asuransi, serta perkiraan harga lelangnya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. 2.2. Identifikasi Alternatif Alternatif yang dapat dilakukan oleh KPP Pratama Bulukumba dalam menambah 2 unit kendaraan operasioal berupa mobil ada 2 (dua) yaitu sebagai berikut: 1. Membeli dua unit mobil 2. Menyewa dua unit mobil 2.3. Identifikasikan Biaya dan Manfaat yang Berikaitan dengan Setiap Alternatif yang Layak Alternatif 1: Beli Harga perolehan mobil per unit Rp252.000.000 Biaya Asuransi selama 5 tahun per unit 10.000.000 Perkiraan hasil lelang di akhir masa 5 tahun (Present Value) per unit 75.000.000 Alternatif 2: Sewa Biaya sewa setiap awal tahun selama 5 tahun untuk 2 unit mobil (biaya tersebut termasuk asuransi mobil) Suku Bunga efektif
Rp87.500.000 10%
Apabila disajikan dalam tabel sebagaimana berikut: SEWA Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Sewa
87,500,000
87,500,000
87,500,000 87,500,000 87,500,000
Nilai Sekarang Sewa
87,500,000
79,545,455
72,314,050 65,740,045 59,763,677
10% BELI
per Unit
2 unit Mobil
Harga Perolehan
252,500,000 505,000,000
Asuransi Nilai Sekarang Hasil Lelang
10,000,000
20,000,000
(75,000,000) (150,000,000)
Tahun 4
Tahun 5
2.4. Hitunglah Total Biaya dan Manfaat yang Relevan untuk Setiap Alternatif
Harga Pembelian 2 unit mobil Total biaya Asuransi Dikurangi Perkiraan present value hasil lelang Present Value pembayaran diawal tahun selama 5 tahun suku bunga efektif 10% Tahun 1 [87.500.000/(1+0,1)^0]
Rp87.500.000 Rp79.545.455
2
Rp72.314.050
3
Rp65.740.045
4
Rp59.763.677
Tahun 3 [87.500.000/(1+0,1)^ ] Tahun 4 [87.500.000/(1+0,1)^ ] Tahun 5 [87.500.000/(1+0,1)^ ]
Different C os t
Sewa
1
Tahun 2 [87.500.000/(1+0,1)^ ]
Total Biaya
Beli Rp505.000.000 10.000.000 (150.000.000)
Rp375.000.000 Rp364.863.227 Rp10.136.773
2.5. Nilai Faktor Kualitatif Dalam pengambilan keputusan yang akan diambil terdapat dua faktor kualitatif yang harus dipertimbangkan KPP Pratama Bulukumba yaitu: 1. Mekanisme Pengadaan Mobil di unit kerja vertikal Direktorat Jenderal Pajak tergolong sulit karena harus melalui dan mendapat persetujuan langsung dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. 2. Melalui pilihan sewa, mobil dapat diganti/ditukar setiap awal tahun (kebijakan dari penyedia jasa) 2.6. Buat Keputusan Berdasarkan analisis diferensial secara kuantitatif, KPP Pratama Bulukumba akan lebih diuntungkan dengan memilih alternatif sewa dengan biaya diferensial sebesar Rp10.136.773. Selain itu, rumitnya pengadaan mobil apabila di lakukan KPP Pratama Bulukumba dan adanya opsi penggantian/pertukaran mobil disetiap awal tahun menambah keuntungan secara kualititatif apabila KPP Pratama Bulukumba memilih alternatif sewa. Oleh karena itu, KPP Pratama Bulukumba memutuskan untuk menyewa mobil
BAB III KESIMPULAN
Berdasarkan model pengambilan keputusan dengan beberapa asumsi, KPP Pratama Bulukumba akan memutuskan menyewa mobil untuk menambah kendaraan operasional dalam rangka menunjang kegiatan dan menjalankan tugas dan fungsinya yaitu menghimpun penerimaan negara berupa pajak.
Referensi Hansen, Don R., Maryanne M. Mowen. 2012. Akuntansi Manajerial . Edisi ke-8. Vol.2. Jakarta: Salemba Empat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
