LAPORAN TUGAS AKHIR
TINJAUAN ATAS TATA CARA PEMINDAHBUKUAN DI KPP PRATAMA BOYOLALI
LINDA CHRISTIANTI RIFAINY 103020007632 / 830203372
PROGRAM ON THE JOB TRAINING PEGAWAI PEGAWAI BARU/CPNS KPP PRATAMA BOYOLALI KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2015
LEMBAR PENGESAHAN DAN PENILAIAN LAPORAN AKHIR OJT
Pada hari ini tanggal …… bulan Maret tahun 2015
Mengesahkan,
SRI BUDIHARYANI, S.H. NIP. 196901251995032001 Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
Menilai, Nilai 0-100 Laporan Tugas Akhir
Presentasi Workshop
ii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .................................................................................................. i LEMBAR PENGESAHAN DAN PENILAIAN LAPORAN AKHIR OJT ...................... ............ .......... ii DAFTAR ISI ............................................................................................................ iii BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1 A. LATAR BELAKANG BELAKANG ......................... ............ .......................... ........................... ........................... .......................... .......................... ............... 1 1. KONDISI IDEAL................ .......................... ............. .......................... .......................... .......................... ......................... ............ 2 2. KONDISI SAAT INI .......................... ............ ........................... .......................... .......................... .......................... ....................... .......... 2 B. SASARAN ........................................................................................................... 2 BAB II ISI ................................................................................................................. 3 A. PERMASALAHAN PERMASALAHAN ................. .......................... ............. .......................... .......................... .......................... ......................... ............ 3 B. ANALISIS PENYEBAB TIMBULNYA PERMASALAHAN UTAMA ...................... .......... ............ 3 BAB III PENUTUP ................................................................................................... 4 A. SIMPULAN........................... ............. .......................... ......................... .......................... ........................... ........................... ......................... .............. .. 4 B. SARAN.......................... ............. .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... ..................... ........ 4
iii
BAB I PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG BELAKANG Dalam organisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sekarang, yang menjadi ujung tombak
penerimaan negara adalah Account Represntative (seksi pengawasan dan konsultasi). Sesuai
dengan
Keputusan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
:
98//KMK/.01/2006, seorang AR memiliki tugas yang cukup banyak, diantaranya melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan perpajaka n wajib pajak (WP), bimbingan/himbauan bimbingan/h imbauan dan konsultasi konsultas i teknik perpajakan kepada WP, penyusunan profil WP, analisis kinerja WP, rekonsiliasi data WP
dalam rangka intensifikasi intensifik asi dan melakukan evaluasi
hasil banding
berdasarkan
ketentuan yang berlaku. Selain itu AR juga membantu WP dalam pengisian surat pemberitahuan (SPT) (SPT) masa maupun tahunan dan surat setoran pajak (SSP) agar kesalahan kesalahan dalam pengisian bisa diminimalisasi. Salah satu tugas AR yang lain adalah memproses permohonan pemindahbukuan. Pemindahbukuan adalah perhitungan dengan kelebihan pembayaran pajak atau bunga yang diterima atau melalui perhitungan dengan setoran pajak yang lain atas nama Wajib Pajak yang sama atau Wajib pajak lan yang dilakukan untuk pembayaran utang pajak, termasuk bunga, denda administrasi dan kenaikan. Permohonan pemindahbukukan dilakukan karena adanya kelebihan pembayaran, adanya pemberian bunga kepada Wajib Pajak, kurang jelas dalam mengisi Surat Setoran Pajak, dan pemecahan setoran wajib pajak. Permohonan pemindahbukuan dapat juga berasal dari Kantor Pelayanan Pajak lain tempat Wajib Pajak terdaftar yang meneruskan permohonan tersebut apabila telah terjadi kesalahan pencantuman kode KPP pada NPWP atau kode cabang pada SSP. Peraturan mengenai Pemindahbukuan
diataur
pemerintah
dalam
Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor
88/KMK.04/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak melalui Pemindahbukuan dengan jatuh tempo satu bulan. bulan. Seksi pengawasan dan konsultasi melaksanakan proses untuk input ke Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) melalui AR. Berkas permindahbukuan diteruskan dari seksi pengawasan dan konsultasi ke seksi pelayanan. Setelah diberlakukan PP no. 46 tahun 2013, jumlah permohonan pemindahbukuan meningkat. Hal tesebut terjadi karena pengusaha yang dikenakan pajak penghasilan final masih terpotong/terpungut oleh pihak pemotong/pemungut.
1
1. Kondisi ideal Kondisi ideal yang diharapkan tercapai terkait dengan tata cara pemindahbukuan adalah sesuai dengan
Keputusan Menteri Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.04/1991 88/KMK.04/1 991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Nomor KEP-965/PJ.9/1991 KEP-965/PJ.9/1991 tanggal 17 Oktober 1991 tentang Pelaksanaan Teknis Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan
Keputusan Direktur Jenderal Jenderal Pajak Nomor Nomor KEP-522/PJ./2002 KEP-522/PJ./2002 tanggal tanggal 16 Desember 2002 tentang Pelaksanaan Teknis Tata Cara Pemindahbukuan atas Kekeliruan Pembayaran Pajak Penghasilan dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat Serikat
Surat Edaran Edaran Direktur Direktur Jenderal Jenderal Pajak Pajak Nomor SE-26/PJ.9/1991 tanggal 25 Oktober 1991 tentang Petunjuk Teknis Pemindahbukuan (Pbk)
2. Kondisi saat ini Dokumen permohonan pemindahbukuan dikirim dari pelaksana seksi pelayanan ke pelaksana seksi pengawasan dan konsultasi (waskon). Kemudian pelaksana seksi waskon mencatat di buku surat masuk lalu diberikan pada kepala seksi waskon untuk didisposisi ke AR bersangkutan untuk diproses. AR merekam permohonan pemindahbukuan di SIDJP lalu membuat uraian pemindahbukuan. Uraian tersebut diberikan pada kepala seksi waskon untuk diteliti, disetujui, dan ditandatangani. Kemudian diberikan pada kepala kantor untuk ditandatangani. Setelah
itu,
pelaksana
seksi
waskon
memberi
nomor
uraian
penelitian
pemindahbukuan di buku surat keluar dan mencatat di buku ekspedisi antar seksi untuk selanjutnya didisposisi ke seksi pelayanan. Pelaksana seksi pelayanan memberi paraf dan tanggal terima pada buku ekspedisi sebagai bukti penerimaan dokumen permohonan dan uraian penelitian pemindahbukuan kemudian mencetak bukti pemindahbukuan dan menatausahakannya.
B. SASARAN Sasaran penulisan laporan ini adalah untuk meninjau apakah proses pemindahbukuan yang dilakukan di KPP Pratama Boyolali sesuai dengan SOP tata cara pemindahbukuan. Selain itu, penulis juga akan mengidentifikasi jika terdapat masalah dalam pelaksanaan tata cara pemindahbukuan beserta saran atas masalah tersebut.
2
BAB II ISI
A.
Permasalahan Berdasarkan latar belakang belakang yang telah diuraikan diuraikan sebelumnya, sebelumnya, permasalahan permasalahan
yang
muncul terkait dengan tata cara pemindahbukuan adalah 1. Permohonan pemindahbukuan yang disampaikan oleh WP tidak lengkap atau salah. 2. Nominal pemindahbukuan tidak merubah angka penerimaan pajak pada Modul Modul Penerimaan Negara (MPN). 3. Koneksi intranet di kantor sering mengalami gangguan. 4. Pemindahbukuan Pemindahbukuan dari satu jenis pajak pajak ke jenis pajak pajak yang lain harus disesuaikan disesuaikan dengan SPT sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama.
B.
Analisis Masalah Analisis masalah masalah terkait dengan dengan tata cara penatausahaan penatausahaan dan dan pemrosesan pemrosesan dokumen
masuk di seksi waskon berkaitan dengan tata cara pemindahbukuan adalah: 1. Permohonan pemindahbukuan yang disampaikan oleh WP tidak lengkap atau salah. Syarat untuk mengajukan pemindahbukuan adalah surat permohonan dan SSP lembar pertama. Terkadang alasan WP W P untuk melakukan pemindahbukuan tidak tepat sehingga surat permohonan pemindahbukuan harus dikembalikan ke WP untuk diperbaiki. 2. Nominal pemindahbukuan tidak merubah angka penerimaan pajak pada Modul Penerimaan Negara (MPN). Pajak yang telah disetor di KPP A akan tetap menjadi penerimaan pajak di KPP A walaupun sudah dipindahbukukan ke KPP B karena antara SIDJP dan MPN tidak terintegrasi dalam Portal DJP. Padahal sebelum reformasi perpajakan terdapat seksi keberatan yang memproses pemindahbukuan masuk dan keluar sehingga nominal penerimaan di suatu kantor pajak sesuai dengan keadaan setelah terjadi pemindahbukuan. 3. Koneksi intranet intranet di kantor sering mengalami gangguan (down). SIDJP terkadang tidak dapat dibuka atau mengalami loading yang sangat lama sehingga memperlambat proses pemindahbukuan. 4. Pemindahbukuan Pemindahbukuan dari satu jenis pajak ke jenis pajak pajak yang lain harus disesuaikan disesuaikan dengan SPT sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Terkadang SPT yang telah dilaporkan, terutama SPT masa pemotongan pemungutan mengalami kesalahan dalam pengisian sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu. 3
BAB III PENUTUP
A.
Simpulan Berdasarkan
hasil
pembahasan
masalah
di
atas,
pelaksanaan
tata
cara
pemindahbukuan di KPP Pratama Boyolali telah sesuai dengan SOP tata cara pemindahbukuan. Penyelesaian pemindahbukuan tidak lebih dari satu minggu. Pelaksana seksi pengawasan dan konsultasi I, AR, dan seksi pelayanan bekerja secara profesional, efektif, dan efisien sehingga proses dapat berjalan cepat dan tidak melebihi jatuh tempo.
B.
Saran Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam tata cara
pemindahbukuan oleh seksi pengawasan dan konsultasi KPP Pratama Boyolali: 1. Memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pemindahbukuan terlebih dahulu agar tidak perlu mengembalikan permohonan atau menyusulkan syarat ketika permohonan sudah diproses (ada LPAD nya). 2. Melakukan integrasi integrasi antara SIDJP SIDJP dan MPN untuk untuk mendapat gambaran yang valid tentang penerimaan pajak di suatu kantor. k antor. 3. Melakukan perbaikan koneksi SIDJP dan pemeliharaan server agar tidak sering down sehingga lebih mempercepat proses pemindahbukuan.
4
