I.
LAT LATAR BELA BELAKA KANG NG
Kebijakan pembinaan kebinamargaan sejalan dengan kebijakan pembangunan diarahkan untuk :
Mempertahankan tingkat pelayanan prasarana ;
Meningkatkan aksesibilitas aksesibilitas daerah – daerah terisolir;
Meningkatkan pemberdayaan pemberdayaan masyarakat dan dan mempercepat penanganan penanganan khusus;
Mengharmoniskan keterpaduan sistem jaringan prasarana jalan dengan kebijakan kebijakan tata tata ruan ruang g wila wilaya yah h yang yang meru merupa paka kan n acua acuanp npen enge gemb mban anga gan n wila wilaya yah h dan dan meningkatkan keterpaduannya dengansarana dan prasarana lainnya;
Men Menum umbu buhk hkan an sikap sikap prof profes esio iona nalilism sme e dan dan kema kemand ndir iria ian n insti institu tusi si dan dan SDM SDM penyelenggaraan bidang jalan;
Mendorong
keterlibatan
peran
dunia
usaha
dan
masyarakat
dalampenyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan;
Meningkatkan pemanfaatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi. teknologi. Jalan sebagai salah satu prasarana utama sektor perhubungan mempunyai peranan
dalam mendukung terwujudnya sarana pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan pembangunan sektor produksi dan jasa serta suatu wilayah sehingga terwujud keselarasan pembagian dan kesesuaian pertumbuhan wilayah regional, perkotaan dan perdesaan yang diselenggara diselenggarakan kan secara secara holistis, holistis, berkelanjut berkelanjutan, an, berwawasa berwawasan n lingkungan lingkungan dan memberday memberdayakan akan masyarakat. Dalam mendukung Penyusunan Sistem Infromasi/masterplan jaringan jalan Jaringan Jalan Kabupaten secara komprehensif, kegiatan monitoring kondisi jalan dan jembatan yang up to-date .Dibutuhkan dalam kerangka penyiapan solusi teknis dari permasalahan permasalahan jalan yang ada, ada, agar agar jaring jaringan an jalan jalan dapat dapat berope beroperas rasii secar secaraa optima optimal.I l.Info nforma rmasi si ini dapat dapat menjad menjadii masuka masukan n bagi bagi piha pihakk terk terkai aitt lain lainny nyaa di ling lingku kung ngan an Peme Pemeri rint ntah ah Kabu Kabupa pate ten n PALI PALI dala dalam m rang rangka ka penyusunan rencana dan program serta kegiatan pelaksanaan fisik jalan.
II. MAKSUD DAN TUJUAN 2.1
Maksud dari Inventarisasi jalan ini adalah untuk memberikan informasi tentang kondisi
jalan bagi para pihak terkait dengan jalan.
2.2
Tujuan dari Inventarisasi jalan ini adalah :
1. Tersedianya informasi jaringan jalan yang dapat menjadi acuan dan dasar penetapan status jalan Kabupaten 2. Memudahkan dalam operasional untuk mendapatkan sistim identifikasi terhadap kondisi dan penanganan jaringan jalan. 3. Adanya gambaran sistimprimerdansekunder sehingga dapat mendukung peningkatan keamanan sistem jaringan jalan yang ada.
Kerangka Acuan Kerja (Terms Of Reference) |
III. K E L U A R A N Keluaran yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah dapat mengetahui ruas jalan yang ada di wilayah Kabupaten PALI dan dapat memberi informasi yang lebih lengkap kepada aparat Pemerintah Daerah Kabupaten PALI dalam menyusun program pembangunan. Selengkapnya hasil akhir (keluaran) pekerjaan ini adalah:
Kondisi eksisting jalan,
Peta dasar kecamatan yang memuat jaringan jalan dan batas kecamatan menurut format yang telah ditentukan.
Peta
Peta ruas jalan Kabupaten yang dilengkapi kolom yang berisikan keterangan mengenai klasifikasi dan status jalan serta keterangan keterangan lain yang berkaitan.
Penetapan Ruas Jalan dan informasinya dalam bentuk tabel.
Tabulasi Penetapan akan disusun sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan oleh Instansi terkait.
Dokumentasi/visualisasi,
Dokumentasi ini memberikan gambaran visualisasi terhadap kondisi existing jalan yang ada.
Estimasi Rencana biaya penanganan ruas jalan,
Estimasi ini disusun berdasarkan kondisi ruas jalan dan dihitung melalui pendekatan kwantitas material/bahan dan upah pelaksanaan.
Kerangka Acuan Kerja (Terms Of Reference) |
IV. RUANG LINGKUP KEGIATAN Ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pekerjaan Penyusunan Sistem Informasi / Master Plan Jaringan Jalan Kabupaten PALI antara lain : 4.1
Tahap Inventarisasi Dan Pengumpulan Data
Tahap Inventarisasi dan Pengumpulan data mencakup inventarisasi studi-studi, referensi, kebijakan dan rencana-rencana Pemda serta pengumpulan data yang mencakup data primer dan data sekunder. Tahapan inventarisasi ini juga dilakukan kaji ulang (review) terhadap studi-studi yang telah dilakukan, kajian literature, kajian terhadap rencana-rencana daerah termasuk RTRW/RUTR dan rencana pengembangan sistim transportasi serta aspekaspek legal dan institusional yan berpengaruh terhadap pelaksana program dan rencana-rencana pengembangan sistim jaringan jalan. 4.1.1
Pengumpulan Data Sekunder
Data sekunder perlu dikumpulkan dari instansi-instansi terkait, seperti : Dinas PU, Bappeda, Dinas Perhubungan, Kantor Statistik dan lain-lain sebagai data tambahan untuk mendukung data primer dalam proses analisis. Data sekunder yang dikumpulkan diantaranya meliputi: a. Data tata guna lahan dan sarana pendukung di tiap wilayah studi
Tata guna lahan yang ada meliputi: kehutanan, pertanian, perkebunan, perdagangan, perkantoran, pendidikan (sekolah dan kampus), industri rumah
tangga.
Selain
besaran
potensi,
perlu
diketahui
juga
pertumbuhannya selama rentang waktu tertentu, serta lokasi penyebaran potensi tersebut. Apabila potensi-potensi ini bisa dimanfaatkan, akan membangkitkan arus barang dan penumpang yang menuntut penyediaan sarana transportasi. b. Data demografi kependudukan
Data Kependudukan meliputi: penyebaran penduduk, jumlah penduduk, mata pencaharian, penghasilan perkapita, tingkat pendidikan, serta parameter-parameter demografi lainnya. Keberadaan penduduk dapat dipandang sebagai sumber daya manusia yang akan mengelolah potensi Kerangka Acuan Kerja (Terms Of Reference) |
wilayah yamg ada dan terlibat dalam implementasi pembangunan prasarana. Selain itu, penduduk juga sebagai konsumen dari berbagai komoniti yang akan menimbulkan arus barang yang butuh penyediaan prasarana tranportasi c. Data dan peta jaringan jalan yang ada
Perlu dikaji ketersediaan data prasarana transportasi jalan raya yang suda ada (Existing). Hal yang khas didaerah pedalaman, selain jalan raya yang dibangun oleh pemerintah, terdapat jalan Logging yang dibangun para pengusaha HPH dan jalan setapak yang digunakan penduduk pedalaman, yang potensial untuk ditingkatkan menjad jalan raya, pembuatan route jalan baru akan dipengaruhi oleh tata guna tanah yang ada, yang akan menimbulkan bangkitan arus lalu lintas. Di daerah pedalaman, sebagian besar
tanah
dimanfaatkan
untuk
area HPH.Adanya pemukiman
transmigrasi yang dilengkapi dengan jalan poros dan jalan-jalan penghubung ke pusat kegiatan yang sudah berkembang merupakan pemacu pertumbuhan wilayah.Dimana keseluruhan jaringan jalan yang ada tergambar dalam peta jaringan jalan. d. Pengumpulan kebijakan pemerintah terkait
Pembuatan Klasifikasi Jalan Menurut Fungsinya ini merupakan turunan dari RTRW Kabupaten PALI. Kebijakan pemerintah daerah terkait yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini termasuk peraturan-peraturan dan program pembangunanan yang sudah ada, seperti Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Provinsi, Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), Rencana Sistem Transportasi Propinsi, Rencana Pengembangan Daerah Perbatasan, Propeda, Renstra, dan sebagainya.
4.1.2
Pengumpulan Data Primer
Survei primer yang perlu dilakukan antara lain : a. Survei Kondisi Fisik Jalan Survei ini dilakukan untuk menginventarisasi kondisi fisik jalan pada lokasi wilayah studi. Kondisi fisik jalan yang disurvei diantaranya meliputi data: Kerangka Acuan Kerja (Terms Of Reference) |
kondisi geometrik jalan, kondisi perkerasan serta kondisi lingkungan (pemanfaatan lahan) disekitar jalan. b. Survei Kondisi Visual Jalan Dilakukan pengambilan gambar dengan foto digital pada setiap ruas jalan, simpang dan jembatan.Dilakukan pengukuran koordinat geografis (dalam lintang dan bujur) dengan GPS, pada awal dan akhir ruas (simpang) sebagai bagian dari ground check untuk konfirmasi/validasi peta dasar. Selanjutnya setelah data primer dan sekunder terkumpul, tahapan berikutnya adalah data input dan tabulasi yang mencakup keseluruhan data primer dan data sekunder yang secara umum terbagi atas :
Data infrastruktur meliputi jaringan jalan, fasilitas pendukung transportasi
Data tata guna lahan
Data sosial ekonomi mencakup demografi, perekonomian wilayah dll
4.2
Tahap Analisa
Hasil penilaian kinerja setiap ruas jalani saat ini juga digunakan sebagai parameter dalam pengklasifikasian jalan.Untuk keperluan tersebut juga dilakukan pembentukan sistem zona dan sistem jaringan jalan. Sistem Zona
Sebelum data-data hasil pengamatan dianalisa dan ditentukan hasilnya, maka terlebih dahulu perlu disiapkan suatu sistem zona lalu lintas sebagai basis tempat asal dan tujuan perjalanan dan juga sebagai bangkitan perjalanan dimana dalam hal ini penzonaan dengan membagi kecamatan terhadap desa-desa yang ada yang ada dalam kecamatan tersebut, yang kemudian memperhatikan tata guna lahan dan saranasarana pendukung di tiap desa yang dilewati oleh suatu ruas jalan dalam tiap kecamatan, sehingga dapat ditentukan hierarki pusat pelayanannya. Penzonaan (zoning system) yang diterapkan untuk wilayah studi yaitu di 6 kecamatan di Kabupaten PALI dimana zoning system dilakukan disetiap kecamatan
Kerangka Acuan Kerja (Terms Of Reference) |
dengan tetap memperhatikan hubungannya dengan dengan kecamatan lain diluar kecamatan tersebut dengan menganggapnya sebagai external zone.
Sistem Jaringan
Disamping penentuan zona lalu lintas dibutuhkan pula pembuatan sistem jaringan jalan yang sudah ada yang menghubungkan zona-zona yang telah dianalisa sebagai alat bantu dalam pengklasifikasian dari ruas-ruas jalan. Untuk mempertajam kajian/analisa, sistem “ Penyusunan Sistem Informasi Jaringan Jalan Kabupaten akan diberi nama pada ruas- ruas jalan, yang dalam tahap ini
diprioritaskan pada jalan jalan Kabupaten yang berada dalam wilayah Kabupaten PALI Sebelum outputnya beberapa hal yang perlu disepakati pengertiannya antara lain : a. Ruas Jalan Adalah jalan antara dua simpul yang mempunyai karakteristik lalu-lintas yang relatif sama. b. Daerah Adalah wilayah yang mempunyai batas administrasi. c. Persimpangan Adalah persimpangan antara dua atau lebih ruas jalan yang dimaksudkan yang mempunyai karakteristik lalu-lintas hampir sama. Persimpangan dimana salah satu kakinya mempunyai volume lalu-lintas kurang dari 25 % terhadap kaki lainnya tidak dikodefikasikan sebagai simpul. d. Peta Ruas Jalan Adalah peta yang menggambarkan ruas-ruas jalan yang berada pada wilayah survey.
4.3
Penyusunan Tabulasi
4.3.1
Tabel ruas jalan
Berdasarkan data kondisi jaringan jalan saat ini, maka dapat disusun suatu sistim tabel yang memuat Nomor Ruas Jalan, Nama Jalan, Panjang Fungsi serta status jalan itu sendiri.
Kerangka Acuan Kerja (Terms Of Reference) |
4.3.2 Tabel kondisi eksisting jalan
Dan dengan merujuk ke tabel penomoran diatas maka dapatlah disusun tabel yang memuat kondisi eksisting jalan. Ditabel ini termuat kondisi umum jalan terebut 4.3.3 Penyusunan Program dan Anggaran
Setelah penyusunan kodefikasi dan melihat kondisi eksisting jalan,maka dapat disusun suatu program penanganan jaringan jalan serta jumlah anggaran yang diperlukan. Program penanganan dan anggaran yang diperlukan adalah untuk pemeliharaan dan peningkatan jalan, bukan untuk pembuatan jalan baru. 4.3.4 Dokumentasi / visualisasi, Dokumentasi ini memberikan gambaran visualisasi terhadap kondisi existing jalan yang ada. 4.3.5 Penyiapan Rekomendasi Biaya Penanganan
Berdasarkan hasil yang telah diperoleh maka akan disusun suatu rekomendasi studi, termasuk studi lanjut untuk implementasi perencanaan sistem jaringan jalan.
Kerangka Acuan Kerja (Terms Of Reference) |
V. LOKASI KEGIATAN & JANGKA WAKTU PELAKSANAAN LOKASI KEGIATAN
Lokasi kegiatan yang menjadi tempat pelaksanaan berada di wilayah Kabupaten PALI JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 5 (lima) bulan. Selama jangka waktu tersebut, Konsultan akan mengatur tahapan-tahapan pelaksanaan pekerjaan sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan dari kegiatan ini.
Kerangka Acuan Kerja (Terms Of Reference) |
VI. PERSONIL & PENGAJUAN PENAWARAN BIAYA KEAHLIAN YANG DIBUTUHKAN
Untuk menunjang seluruh kegiatan ini, dibutuhkan keahlian sebagai berikut ini.
a. Team Leader (Ketua Tim) Adalah seorang Sarjana Teknik Sipil dengan pengalaman 5 (lima) tahun di bidang jalan yang relevan dengan pekerjaan ini; atau Sarjana Utama (S2) dengan pengalaman 3 (tiga) tahun.
b. Ahli Teknik Jalan/Transportasi Sarjana Teknik Sipil/Transportasi dengan pengalaman 5 (lima) tahun dalam bidang analisa dan modelling lalu lintas yang relevan dengan pekerjaan ini.
c. Ahli Planologi Sarjana Planologi dengan pengalaman 5 (lima) tahun dalam bidang perencanaan kawasan yang relevan dengan pekerjaan ini.
d. Ahli Geodesi Sarjana Geodesi dengan pengalaman 5 (lima) tahun dalam bidang perencanaan kawasan yang relevan dengan pekerjaan ini.
e. Ahli Teknik Lingkungan Sarjana Teknik Lingkungan dengan pengalaman 5 (lima) tahun dalam bidang yang relevan dengan pekerjaan ini.
f. Supporting Staff (Tenaga Pendukung)
Surveyor (4 orang)
Operator Komputer (1 orang)
Operator Gambar (1 orang)
Sekretaris (1 Orang)
Kerangka Acuan Kerja (Terms Of Reference) |
PENGAJUAN PENAWARAN BIAYA
Usulan rencana penawaran anggaran biaya rinci menurut uraian kegiatan yaitu :
Biaya Langsung Personil : merupakan kompensasi yang diberikan atas layanan/keahlian yang diberikan untuk menyelesaikan kegiatan berdasarkan rencana kegiatan yang ada yang terdiri dari Biaya Langsung Personil TenagaAhli dan Biaya Langsung Personil Asisten Tenaga Ahli.
Biaya Langsung Non-personil : merupakan biaya bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan berdasarkan rencanakegiatan yang ada.
VII. SISTIM PELAPORAN Untuk meningkatkan hasil guna dari studi ini maka sistem pelaporan disusun sebagai berikut ini. 1.1 Laporan Pendahuluan
Laporan Pendahuluan ini berisi:
a. Pemahaman konsultan terhadap pelaksanaan studi yang harus dilakukan b. Pendekatan dan metodologi pelaksanaan dan alat analisa yang akan dipergunakan
c. Organisasi Pelaksanaan dan tenaga pelaksanaan yang akan ditempatkan dalam pekerjaan ini
d. Rencana kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan serta pengumpulan data yang harus dilakukan Laporan ini dibuat sebanyak 5 (lima) buku laporan termasuk 1 (satu) asli dan diserahkan selambat-lambatnya pada akhir minggu ke 4 (empat) sejak SPMK diterbitkan.
1.2 Laporan Antara
Laporan ini berisi kegiatan Penyusunan Sistem Infromasi/masterplan jaringan jalan Laporan ini dibuat sebanyak 5 (lima) buku laporan termasuk 1 (satu) asli dan diserahkan selambat-lambatnya pada akhir minggu ke 4 (empat) sejak SPMK diterbitkan.
Kerangka Acuan Kerja (Terms Of Reference) |
1.3 Laporan Akhir
Berisi hasil penyempurnaan Kegiatan Penyusunan Sistem Infromasi/masterplan jaringan
jalan
dengan
memperhatikan
berbagai
masukan
dan
hasil
diskusi/pembahasan dengan pemberi pekerjaan. Dibuat sebanyak 5 (lima) buku laporan dan diserahkan selambat-lambatnya pada akhir akhir minggu ke 8 (delapan) sejak SPMK diterbitkan.
VIII. P E N U T U P Demikian Kerangka Acuan Kerja (Terms Of Reference) Kegiatan pekerjaan Penyusunan Sistem Infromasi/masterplan jaringan jalan dibuat agar dapat dipergunakan sebagai bahan untuk kegiatan lebih lanjut.
Kerangka Acuan Kerja (Terms Of Reference) |