Makalah Pengantar Perpajakan “Pajak Penghasilan”
Kelas Y1 Nama Kelompok 1: 1. 2. 3. 4. 5.
Farah Hidayat Moch. Nasikin Iga Hastanuri Italia Vanesya Iqbal Rismawan
(2013410021) (2013410991) (2013410996) (2013411002) (2013 411002) (2013411069)
D3 AK UNTAN UNTAN SI S T IIE E P E R B A N A S S U R A B A YA YA 2014
Kata Pengantar Dengan mengucapkan puji syukur alhamdulilah kepada Allah SWT karena atas pemberian rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan makalah tentang “Pajak Penghasilan “, makalah ini dibuat dalam r angka nilai dan sebagai bahan informasi untuk para pembaca. Dalam penyusunan makalah ini kami menyadari bahwa dalam pembahasan masih banyak terdapat kekurangan baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun dalam penulisan kalimat. Walaupun demikian kami telah berusaha semaksimal mungkin supaya dapat mencapai sasaran penulisan makalah ini. Kami berharap semoga makalah ini dapat dapat bermanfaat bagi kami khususnya dan para pembaca umumnya .
Surabaya, 18 Mei 2014
Penulis
2|Pajak Penghasilan
Daftar Isi
Kata Pengantar ........................................................................................................................................ 2 Daftar Isi .................................................................................................................................................. 3 BAB I ........................................................................................................................................................ 4 Pendahuluan ....................................................................................................................................... 4 I.
Latar Belakang ......................................................................................................................... 4
II.
Dasar Hukum........................................................................................................................... 4
BAB II ....................................................................................................................................................... 5 ISI......................................................................................................................................................... 5 III.
Pengertian Pajak Penghasilan ............................................................................................. 5
IV.
Subyek Pajak Penghasilan adalah :.......................................................................................... 5
V.
Subyek Pajak dalam Negeri ..................................................................................................... 5
VI.
Subjek Pajak Luar Negeri ..................................................................................................... 6
VII.
Tidak Termasuk Subjek Pajak .............................................................................................. 6
VIII.
Objek Pajak Penghasilan ..................................................................................................... 6
IX.
Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan ............................................................................... 8
X.
Tarif Pajak ............................................................................................................................... 9
XI.
Tarif Pajak Penghasilan (Pasal 17 UU PPh) ............................................................................ 10
BAB III .................................................................................................................................................... 11 Penutup............................................................................................................................................. 11 XII.
Kesimpulan ........................................................................................................................ 11
Daftar Pustaka ....................................................................................................................................... 11
3|Pajak Penghasilan
BAB I Pendahuluan
I.
Latar Belakang Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assesment . Dengan sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
II.
Dasar Hukum Pajak Penghasilan (disingkat PPh) di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Selanjutnya Berturut-turut diamandemen oleh : 1. UU Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, mulai berlaku 1 Januari 1992 2. UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, mulai berlaku 1 Januari 1995 3. UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, mulai berlaku 1 Januari 2001 4. UU Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.
4|Pajak Penghasilan
BAB II ISI
III.
Pengertian Pajak Penghasilan Penghasilan yang telah diperoleh oleh setiap wajib pajak yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) wajib dikenakan pajak yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya pada tahun pajak, dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak bila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir tahun pajak.
IV.
Subyek Pajak Penghasilan adalah : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.
V.
Orang Pribadi; Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan; Badan (PT, CV, BUMN/BUMD, Firma, Koperasi, dll); Bentuk Usaha Tetap (BUT); Kantor Perwakilan; Gedung Kantor; Pabrik; Bengkel; Gudang; Ruang untuk promosi penjualan; Pertambangan dan penggalian sumber alam; Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; Dll.
Subyek Pajak dalam Negeri
Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria pemb entukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD, penerimaannya dimasukan dalam anggaran pusat atau daerah, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
5|Pajak Penghasilan
VI.
Subjek Pajak Luar Negeri
Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh t iga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh panghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
VII.
Tidak Termasuk Subjek Pajak 1. Badan perwakilan negara asing; 2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat: • bukan warga Negara Indonesia; dan • di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta • negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; 3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat : • Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; • tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota; 4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat : • bukan warga negara Indonesia; dan • tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
VIII.
Objek Pajak Penghasilan Adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk: 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan; 2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan; 6|Pajak Penghasilan
3. laba usaha; 4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: - keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; - keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota ; - keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha; - keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihakpihak yang bersangkutan; 5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya; 6. bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; 7. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi ; 8. royalti; 9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 12. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; 13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 14. premi asuransi; 15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 17. penghasilan dari usaha berbasis syariah. 18. Surplus Bank Indonesia 19. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mnegatur mengenai KUP. Objek Pajak yang dikenakan PPh final Atas penghasilan berupa: • bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya; • penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek; • penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta • penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
7|Pajak Penghasilan
IX.
Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau di sahkan oleh Pemerintah dan yang diterima oleh yang berhak serta harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk Koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 2. Warisan 3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh Badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal8 4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah 5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi bea siswa 6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan atau sejenisnya, BUMN/BUMD, yang merupakan wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, dengan syarat ; -
dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan
-
dalam hal penerima dividen adalah Perseroan Terbatas, BUMN, dan BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus memiliki usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan baik dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. 8. Penghasilan dana pensiun tersebut dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu, yaitu ; -
deposito, sertifikat deposito, tabungan pada bank di Indonesia
-
obligasi yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia
-
saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi yang m odalnya tidak terbagi atas saham-saham. 10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau sejak pemberian ijin usaha. 11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia, sepanjang perusahaan pasangan usaha tersebut ;
8|Pajak Penghasilan
X.
-
merupakan perusahaan kecil atau menengah (penjualan bersih setahun tidak melebihi Rp 5 juta) atau yang menjalankan usaha dalam sektor usaha yang ditetapkan Menteri Keuangan
-
sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
Tarif Pajak Tarif Pajak merupakan angka atau presentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang .Cara pemungutan pajak atau sistem penetapan tarif pajak terdiri atas empat cara, yaitu seperti berikut :
a. Tarif pajak proporsional (sebanding), adalah tarif pajak dengan menggunakan persentase yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak.
b. Tarif pajak degresif (menurun), adalah tarif pajak dengan menggunakan persentase yang menurun untuk setiap dasar pengenaan pajak.
9|Pajak Penghasilan
c. Tarif pajak konstan (tetap), adalah tarif pajak yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak atau besarnya pajak yang dibayarkan jumlahnya tetap.
d. Tarif pajak progresif (menaik), adalah tarif pajak dengan prosentase yang semakin meningkat untuk setiap dasar pengenaan pajak.
XI.
Tarif Pajak Penghasilan Berdasar Pasal 17 ayat 1 UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, besarnya tarif pajak penghasilan yang di terapkan bagi penghasilan WP Dalam Negeri dan WP Luar Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia melalui suatu bentu usaha tetap di Indonesia adalah sebagai berikut : a. Untuk WP OP : Lapisan Penghasilan Kena Pajak 0 s.d. Rp. 50.000.000 Diatas Rp.50 juta s.d. Rp.250 juta Diatas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta Diatas Rp.500 juta -
Tarif Pajak 5% 15 % 25 % 30 %
b. Untuk WP Badan DN : Dikenakan tarif tunggal sebesar 28 % untuk tahun pajak 2009, sedangkan mulai tahun pajak 2010 diturunkan menjadi 25 %. Bagi WP badan yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif tersebut diatas, yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar ( Pasal 31E UndangUndang PPh).
10 | P a j a k P e n g h a s i l a n
BAB III Penutup XII.
Kesimpulan Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya pada tahun pajak, dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak bila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir tahun pajak.
Daftar Pustaka
Modul Pembelajaran PENGANTAR PERPAJAKAN STIE PERBANAS SURABAYA
11 | P a j a k P e n g h a s i l a n
