Makalah Pajak Penghasilan

PAJAK PENGHASILAN adalah pajak pajak yang yang dibeba dibebanka nkan n pada pada pengh penghasi asilan lan Pajak Pajak penghasil penghasilan an adalah   peror peroran angan gan,, perus perusaha ahaan an ata atau u badan badan hukum hukum lainn lainnya. ya. Paj Pajak ak pengh penghasi asilan lan bisa bisa diberlakukan progresif  diberlakukan  progresif , proporsional, proporsional, atau regresif . Sejarah Pajak Penghasilan

Pengena Pengenaan an pajak pajak langsung langsung sebagai cikal cikal bakal bakal dari pajak penghasi penghasilan lan sudah terdapat pada zaman Romawi Kuno, antara lain dengan adanya pungutan yang bernama tributum yang berlaku sampai dengan tahun 167 Sebelum Masehi. Pengenaa Pengenaan n pajak pajak pajak pajak penghasi penghasilan lan seca secara ra eksplisit eksplisit yang diatur dalam dalam suatu suatu Undang-undang sebagai Income Tax baru dapat ditemukan di Inggris pada tahun 1799. 1799. Di Amerika Serikat, Serikat, pajak penghasilan untuk pertama kali dikenal di New Plymouth pada tahun 1643, 1643, dimana dasar pengenaan pajak  adalah " a person's faculty, personal faculties and abilitites", Pada tahun 1646 di Massachusett dasar    penge pengena naan an pajak pajak didasa didasarka rkan n pada pada "retur "returns ns and gain". gain". “Terso “Tersonal nal facult faculty y and and abilities" secara implisit adalah pengenaan pajak pengahasilan atas orang pribadi, sedang sedangkan kan "Retur "Returns ns and gain" gain" berkon berkonota otasi si pada pada pajak pajak pengha penghasil silan an badan. badan. Tonggak-tonggak Tonggak-tonggak penting dalam sejarah pajak di Amerika Serikat adalah UndangUnda Undang ng Paja Pajak k Fede Federa rall tahu tahun n 1861 1861 yang yang sela selanj njut utny nyaa tela telah h bebe bebera rapa pa kali kali mengal mengalami ami tax refor reform, m, terakh terakhir ir denga dengan n Tax Tax Reform Reform Act tahun tahun 1986. 1986. Surat Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (tax return) yang dibuat pada tahun 1860-an 1860-an  berdasarkan Undang-Undang Pajak  Federal tersebut telah dipergunakan sampai dengan tahun 1962. 1962. Pajak Penghasilan di Indonesia

Sejarah pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia dimulai dengan adanya 1816, yakni sejenis pajak yang dikenakan tenement tenement tax (huistaks ) pada tahun 1816, seba sebaga gaii sewa sewa terh terhad adap ap mere mereka ka yang yang meng menggu guna naka kan n bumi bumi seba sebaga gaii temp tempat at   berdi berdirin rinya ya rumah rumah ata atau u bangu bangunan nan.. Pada Pada period periodee sampa sampaii denga dengan n tahun tahun 1908 terdapat perbedaan perlakuan perpajakan antara penduduk pribumi dengan orang

1

Asia dan Eropa, Eropa, deng dengan an kata kata lain lain dapa dapatt dika dikata taka kan n bahw bahwaa terd terdap apat at bany banyak  ak    perbe perbedaa daan n dan dan tidak tidak ada unifor uniformit mitas as dalam dalam perla perlakua kuan n  perpajakan Tercatat  beberapa jenis pajak yang hanya diperlakukan kepada orang Eropa seperti "patent duty". sebaliknya business tax atau bedrijfsbelasting  untuk orang pribumi. pribumi. Di sampin samping g itu, itu, seja sejak k tahun tahun 1882 hingga 1916 dikenal dikenal adanya adanya Poll Poll Tax yang  pengenaannya  pengenaannya berdasarkan status pribadi, pemilikan rumah dan tanah. Pada 1908 terdapat Ordonansi Pajak Pendapatan yang diperlakukan untuk  orang Eropa, Eropa, dan badan-badan badan-badan yang melakukan usaha bisnis tanpa memperhatikan kebangsaan pemegang sahamnya. Dasar pengenaan pajaknya penghasilan yang   berasal dari barang bergerak maupun barang tak gerak, penghasilan dari usaha,   penghas penghasilan ilan pejabat pejabat pemerint pemerintah, ah,  pensiun dan pembaya pembayaran ran berkala. berkala. Tarifnya Tarifnya  bersifat proporsional proporsional dari 1%, 2% dan 3% atas dasar kriteria tertentu. Selanjutnya, Selanjutnya, tahun 1920 dianggap sebagai tahun unifikasi, dimana dualistik yang selama ini ada, dihilangkan dengan diperkenalkannya General Income Tax yakni Ordonansi Pajak Paja k Pendapat Pendapatan an Yang Yang Dibaha Dibaharui rui tahun tahun 1920 1920 (Ordon (Ordonant antie ie op de Herzie Herziene ne Inkomstenbelasting 1920, Staatsblad 1920 1921, No.312) yang berlaku baik bagi   penduduk pribumi, orang Asia maupun orang Eropa. Dalam Ordonansi Pajak  Pendapatan ini telah diterapkan asas-asas pajak penghasilan yakni asas keadilan domisili dan asas sumber . Karena Karena desakan desakan kebutuha kebutuhan n dengan dengan makin makin banyakny banyaknyaa perusaha perusahaan an yang didirikan di Indonesia seperti perkebunan-perkebunan (ondememing), pada tahun 1925 ditetapkanlah Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925 (Ordonantie op de Vennootsc Vennootschapb hapbelas elasting) ting) yakni yakni pajak pajak yang dikenaka dikenakan n tethadap tethadap laba perseroa perseroan, n, yang terkenal dengan nama PPs (Pajak Perseroan). Perseroan). Ordonansi ini telah mengalami  beberapa kali perubahan dan penyempurnaan antara lain dengan UU No. 8 tahun 1967 tentan tentang g Psniba Psnibahan han dan Penyem Penyempur purnaa naan n Tatac Tatacar araa Pcmung Pcmungiit iitan an Paj Pajak  ak  Pendapatan 1944, 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan tahun 1925 yang dalam dalam prakt praktck ck lebih lebih dikena dikenall dengan dengan UU MPO MPO dan MPS. MPS. Peruba Perubahan han pentin penting g lain lainny nyaa adal adalah ah deng dengan an UU No. 8 tahun 1970 dima dimana na fung fungsi si paja pajak  k  mengatur mengatur/regu /regulere lerend nd dimasukk dimasukkan an ke dalam dalam Ordonans Ordonansii PPs 1925., 1925., khususny khususnyaa tentang ketentuan "tax "tax holiday". holiday".

2

Ordonasi PPs 1925 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember  1983, yakni pada saat diadakannya tax reform, reform, Pada awal tahun 1925-an yakni dengan mulai berlakunya Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan dengan perkembangan   pajak pajak pendapa pendapatan tan di Negeri Negeri Belanda, Belanda, maka timbul timbul kebutuha kebutuhan n untuk merevisi merevisi Ordonansi Pajak Pendapatan 1920, yakni dengan ditetapkannnya Ordonasi Pajak  Pendapatan tahun 1932 (Ordonantie op de Incomstenbelasting 1932, Staatsblad 1932, 1932, No.111) No.111) yang dikenakan dikenakan kepada kepada orang orang pribadi pribadi (Persona (Personall Income Income Tax). Tax). Asas-asas pajak penghasilan telah diterapkan kepada penduduk Indonesia; kepada   buka bukan n pendu penduduk duk Indone Indonesia sia hanya hanya dikena dikenakan kan pajak pajak ata atass pengha penghasil silan an yang yang dihasilkannnya di Indonesia; Ordonansi ini juga telah mengenal asas sumber  dan asas domisili. domisili. Deng De ngan an maki makin n bany banyak ak peru perusa saha haan an-p -per erus usah ahaa aan n di Indo Indone nesi sia, a, maka maka kebutuhan akan mengenakan pajak terhadap pendapatan karyawan perusahaan muncul muncul.. Maka Maka pada pada tahun tahun 1935 ditetapka ditetapkanlah nlah Ordonans Ordonansii Paja Pajak k Paja Pajak k Upah (loonbelasting) yang memberi kewajiban kepada majikan untuk memotong Pajak  Upah/gaji pegawai yang mempunyai tarif progresif dari progresif  dari 0% sampai dengan 15%. Pada Pada zaman zaman Perang Perang Dunia Dunia II diberl diberlaku akukan kan Oorlog Oorlogsbe sbelas lastin ting g (Pajak (Pajak Perang Perang)) menggantikan ordonansi yang ada dan pada tahun 1946 diganti dengan nama Overgangsbelasting (Pajak Peralihan). Dengan UU Nomor 21 tahun 1957 nama Pajak Peralihan diganti dengan nama Pajak Pendapatan tahun 1944 yang disingkat dengan Ord. PPd. 1944. Pajak Pendapatan sendiri disingkat dengan PPd. Saja. Ord. Ord. PPd. PPd. 1944 1944 setela setelah h beber beberapa apa kali kali menga mengalam lamii peruba perubaha han n teruta terutama ma dengan perubahan perubahan tahun 1968 yakni dengan adanya UU No. 8 tahun 1968 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tatacara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan Pajak  Perseroan 1925, yang lebih terkenal dengan "UU MPO dan MPS". Perubahan lainnya adalah dengan UU No. 9 tahun 1970 yang  berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1983, yakni dengan diadakannya tax reform di Indonesia.

3

Subyek pajak penghasilan

Menurut Undang Undang no.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, subyek   pajak penghasilan adalah sebagai berikut: 1. Subyek Subyek pajak pajak pribadi pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang orang pribad pribadii yang yang dalam dalam suatu suatu tahun tahun pajak pajak berada berada di Indon Indonesi esiaa dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 2. Subyek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak. 3. Subyek pajak badan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;   penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan 1. Bent yaitu bentuk bentuk usaha usaha yang yang diguna digunakan kan oleh oleh orang orang Bentuk uk usaha usaha tetap tetap yaitu  pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan didirikan dan berkedud berkedudukan ukan di Indonesi Indonesia, a, yang melakukan melakukan kegiatan di Indonesia.

4

Bukan subyek pajak penghasilan

Undang Undang No. 17 tahun 2000 menjelaskan tentang apa yang tidak termasuk  obyek pajak sebagai berikut: 1. Badan Badan per perwak wakila ilan n nega negara ra asin asing. g. 2. Peja Pejabat bat perwaki perwakilan lan diplomatik diplomatik dan dan konsulat konsulat atau pejaba pejabatt - pejabat pejabat lain dari negara asing dan orang - orang yang diperbantukan kepada mereka yang  bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga warga negara negara indone indonesia sia dan negar negaraa yang yang bersa bersangk ngkuta utan n membe memberik rikan an  perlakuan timbal balik. 3. Organisa Organisasi si internasion internasional al yang ditetapka ditetapkan n oleh keputusan keputusan menteri menteri keuangan keuangan dengan dengan syarat syarat Indonesi Indonesiaa ikut dalam dalam organisas organisasii tersebut tersebut dan organisa organisasi si tersebut tersebut tidak tidak melakuka melakukan n kegiatan kegiatan usaha usaha di Indonesi Indonesia. a. Contoh: Contoh: WTO, FAO, UNICEF. 4. Peja Pejaba batt perw perwak akil ilan an orga organi nisa sasi si inte intern rnas asio iona nall yang yang dite diteta tapk pkan an oleh oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara indonesia dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia. Obyek Pajak Penghasilan

Yang menjadi menjadi Objek Objek Paja Pajak  k  adalah adalah penghasi penghasilan lan yaitu yaitu setiap setiap Tambahan Kemampuan Ekonomis yang diterima diterima atau diperoleh diperoleh Wajib Wajib Paja Pajak, k, baik yang   berasal berasal dari Indonesi Indonesiaa maupun maupun dari luar Indonesia Indonesia,, yang dapat dipakai dipakai untuk  untuk  konsum konsumsi si ata atau u untuk untuk menamb menambah ah kekaya kekayaan an Wajib Wajib Paj Pajak ak yang yang bersan bersangku gkutan tan,, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Undang-undang Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap setiap tambahan tambahan kemampua kemampuan n ekonomis ekonomis yang Diterima Diterima atau Diperoleh Diperoleh Wajib Pajak  dari dari manapu manapun n asa asalny lnyaa yang yang dapat dapat diperg diperguna unakan kan untuk untuk konsum konsumsi si ata atau u menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

5

Pengertian penghasilan dalam Undang-undang PPh tidak memperhatikan adan adanya ya peng pengha hasi sila lan n dari dari sumb sumber er tert terten entu tu,, teta tetapi pi pada pada adan adanya ya tamb tambah ahan an kemampua kemampuan n ekonomis ekonomis.. Tambaha Tambahan n kemampua kemampuan n ekonomis ekonomis yang diterima diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Paja Pajak k ters terseb ebut ut untu untuk k ikut ikut bers bersam amaa-sa sama ma memi memiku kull biay biayaa yang yang dipe diperl rluk ukan an  pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. pembangunan. Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Karena Undang-undang PPh menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun  pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu Tahun Pajak  suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka maka

keru kerugi gian an

ters terseb ebut ut

diko dikomp mpen ensa sasi sika kan n

deng dengan an

peng pengha hasi sila lan n

lain lainny nyaa

(Kompensasi Horisontal), Horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian demikian,, apabila apabila suatu suatu jenis jenis penghasi penghasilan lan dikenaka dikenakan n pajak pajak dengan dengan tarif tarif yang  bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak   boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum. Kronologi Perubahan Undang-undang yang mengatur Pajak Penghasilan

diatur pertama pertama kali dengan dengan Pajak Penghasilan (disingkat PPh) di Indonesia diatur Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. 50 . Selanjutnya berturut-turut peraturan ini diamandemen oleh : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, 1991 , 2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, 1994 , dan 3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. 2000 . 4. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 2008 .

6

Mulai Juli 2003 sampai Desember  2004, 2004, pemerintah menerapkan sistem  pajak  yang ditanggung pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2003 486/KMK.03/2003.. Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pajak  (PTKP) telah disesuaikan juga beberapa kali dalam: 1. Peratura Peraturan n Menteri Menteri Keuangan Keuangan Nomor 564/KMK.0 564/KMK.03/200 3/2004 4 , berlaku untuk  tahu tahun n paja pajak  k  2005 (sek (sekal alig igus us meni meniad adak akan an paja pajak k yang yang dita ditang nggu gung ng  pemerintah). 2. Peratura Peraturan n Menteri Menteri Keuangan Keuangan Nomor Nomor 137/PMK.0 137/PMK.03/20 3/2005, 05, berlaku berlaku untuk  untuk  tahun pajak 2006 pajak  2006.. Pajak penghasilan atau PPh untuk Koperasi

Pajak penghasilan atau PPh sedang "in" saat ini. Sunset policy yang di luncurkan direktorat pajak untuk mendorong orang atau badan memilik NPWP masih terus dipe diperp rpan anja jang ng.. Meng Menghi hitu tung ng Paja Pajak k peng pengha hasi sila lan n atau atau PP PPh h dimu dimula laii deng dengan an menghi menghitun tung g hitung hitung dulu dulu Pengh Penghasi asilan lan Kena Kena Paj Pajak ak.. Rumus Rumus PPh: PPh: pengha penghasil silan an dikurangi biaya-biaya. Kemudian terapkan tarif Pajak penghasilan Kena Pajak  tersebut. Tarif Pajak penghasilan atau PPh dibagi atas:

1. Untuk WP orang pribadi

s Rp. 0 s.d. Rp 25 juta, tarifnya 5% Rp. 25 juta s.d. Rp 50 juta, tarifnya 10% Rp. 50 juta s.d. Rp 100 juta, tarifnya 15% Rp. 100 juta s.d. Rp 200 juta, tarifnya 25% Rp. 200 juta ke atas, tarifnya 35%

7

2. Untuk WP berbentuk badan usaha Rp. 0 s.d. Rp 50 juta, tarifnya 10% Rp. 50 juta s.d. Rp 100 juta, tarifnya 15% Rp. 100 juta ke atas, tarifnya 30% Tarif Pajak penghasilan atau PPh dibagi atas adalah tarif progresif. Artinya setiap lapisan Penghasilan Kena Pajak dikenakan sesuai tarifnya, tidak diakumulasi terlebih dahulu, baru dikenakan tarif. Sebelum dikenakan tarif, Penghasilan Kena Pajak dibulatkan dulu sampai ribuan ke bawah.

contoh :

1. Penghasilan Kena Pajak WP orang pribadi = Rp 300.000.950 Penghasilan Kena Pajak dibulatkan : Rp 300.000.000 PPh nya adalah : 5% x Rp 25.000.000 = Rp 1.250.000 10% x Rp 25.000.000 = Rp 2.500.000 15% x Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000 25% x Rp 100.000.000 = Rp 25.000.000 35% x Rp 100.000.000 = Rp 35.000.000 Total = Rp 71.250.000.

2. Penghasilan Kena Pajak WP badan = Rp 300.000.950. Penghasilan Kena Pajak dibulatkan : Rp 300.000.000 PPh nya adalah : 10% x Rp 50.000.000 = Rp 5.000.000 15% x Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000 30% x Rp 200.000.000 = Rp 60.000.000 Total = Rp 72.500.000.

8

Bagaimana dengan pajak koperasi? Menurut sudut pandang pajak koperasi adalah objek pajak hal ini sesuai dengan pengertian koperasi secara spesifik kedudukan koperasi di mata hukum pajak adalah sebagai berikut.

•

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, 2000, koperasi koperasi merupaka merupakan n badan badan usaha usaha yang merupakan merupakan subjek subjek pajak  pajak  yang memiliki kewajiban dan hak perpajakan yang sama dengan badan usaha lainnya.

•

Atass pengha Ata penghasil silan an yang yang diter diterima ima ata atau u dipero diperoleh leh koper koperasi asi adala adalah h objek  objek   pajak.

•

Modal koperasi terdiri dari : modal sendiri dan modal pinjaman

•

Anggota koperasi tidak dibedakan antara orang pribadi dan badan hukum dalam negeri.

Jika koperasi adalah badan usaha yang terkena pajak lantas penghasilaha apa saja yang menjadi objek Pajak penghasilan atau PPh :

1.

Bunga Simpanan Koperasi

Bunga simpanan koperasi merupakan imbalan yang diberikan koperasi kepada anggota berdasarkan simpanan wajib dan sukarela yang disetorkan kepada koperasi. Bunga simpanan koperasi yang akan diterima oleh anggota sesuai dengan Ad/ART Koperasi : 

Bunga Bunga simpa simpanan nan koper koperasi asi yang yang diteri diterima ma ata atau u dipero diperoleh leh

anggota dipotong Pajak penghasilan penghasilan atau PPh : Pasal 23 final oleh koperasi sebesar 15% dari jumlah bunga yang diterima sepanjang jumlah bunga simpanan yang diterima atau diperoleh anggota lebih dari Rp 240.000,00 setiap bulannya. 

Dalam hal bunga simpanan yang diterima anggota tidak 

melebihi Rp 240.000,00 dalam sebulan, dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23

9

2.

Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi 

Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang

diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya operasional dan dan kewa kewaji jiba ban n lain lainny nyaa term termas asuk uk paja pajak k dala dalam m tahu tahun n buku buku yang yang  bersangkutan. 

SHU SH U meru merupa paka kan n bagi bagian an laba laba yang yang dibe diberi rika kan n kepa kepada da

anggota atas simpanan pokoknya. 

Pemberian SHU tidak dijanjikan di awal, tetapi tergantung

 pada laba yang diperoleh koperasi. 

Berd Berdas asar arka kan n pasa pasall 4 ayat ayat (1) (1) huru huruff g Unda Undang ng-u -und ndan ang g

 Nomor 17 Tahun 2000, SHU termasuk ke dalam pengertian dividen yang merupakan objek PPh sehingga harus dilaporkan dalam SPT Tahunnan  penerima. 

 Namun, pembagian SHU tersebut bukan merupakan objek 

PPh Pasal 23 oleh pihak lain (Lihat pasal 23 ayat (4) huruf f UndangUndang nomor 17 Tahun 2000). Kewajiban Koperasi sebagai Pemotong Pajak 

1. Memo Memoto tong ng PP PPh h pada pada saat saat pemb pembay ayar aran an atau atau teru teruta tang ngny nyaa bung bungaa dan dan memberika memberikan n bukti pemotong pemotongan an kepada kepada anggota anggota yang menerima menerima bunga bunga simpanan koperasi. 2. Menye Menyetor torkan kan secara secara kolekt kolektif if PPh selambat selambat-la -lamba mbatny tnyaa tangga tanggall 10 bulan bulan  berikutnya (menggunakan SSP dimana kolom nama dan NPWP SSP diisi dengan nama dan NPWP koperasi). 3. Mela Melapo pork rkan an ke KP KPP P terk terkai aitt sela selamb mbat at-l -lam amba batn tnya ya tang tangga gall 20 bula bulan n  berikutnya (menggunakan (menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23/26).

Penghasilan koperasi yang bukan objek pajak 

10

1. Bantuan Bantuan atau atau sumbangan sumbangan yang yang diterima diterima oleh oleh koperasi koperasi sepanja sepanjang ng tidak ada ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan (Lihat Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000). 2. Harta Harta hibahan hibahan yang diterim diterimaa oleh koperasi koperasi sepanja sepanjang ng antara antara pemberi pemberi hibah hibah deng dengan an kope kopera rasi si ters terseb ebut ut tida tidak k ada ada hubu hubung ngan an usah usaha, a, peke pekerj rjaa aan, n, kepemilika kepemilikan, n, atau penguasa penguasaan an dengan dengan syarat syarat bahwa bahwa nilai aktiva aktiva (nilai (nilai kekayaan kekayaan koperasi koperasi sebelum sebelum dikurang dikurangii dengan dengan hutang) hutang) tidak termasuk  termasuk  tanah dan bangunan pada saat akan menerima hibah, tidak lebih dari Rp 600.000. 600.000.000, 000,00. 00. Dividen Dividen atas bagian laba dari penyerta penyertaan an modal modal pada  badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia (Lihat Pasal 4 ayat (3) huruf f) 3. Sisa hasil hasil usaha usaha yang dibayar dibayarkan kan oleh oleh koperasi koperasi kepada kepada anggota anggotanya. nya. 4. Bunga Bunga simpanan simpanan yang yang tidak tidak melebihi melebihi Rp 240.000 240.000,00 ,00 setiap setiap bulann bulannya. ya.

11

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap   pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods Goods and Servic Services es Tax Tax (GST) (GST).. PPN terma termasuk suk jenis jenis pajak pajak tidak tidak langsu langsung, ng, maksud maksudnya nya pajak pajak terseb tersebut ut diseto disetorr oleh oleh pihak pihak lain lain (pedag (pedagang ang)) yang yang bukan bukan  penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak    pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istila istilah h pajak pajak kelua keluaran ran dan dan pajak pajak masuk masukan. an. Paj Pajak ak kelua keluaran ran adala adalah h PPN yang yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya. Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undan Undang-U g-Unda ndang ng No. 8/1983 8/1983 beriku berikutt revisi revisinya nya,, yaitu yaitu Undang Undang-Un -Undan dang g No. No. 11/1994 dan Undang-Undang No. 18/2000.

Barang tidak kena PPN

Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi: 1. Miny Minyak ak ment mentah ah.. 2. Gas bumi. 3. Panas bu bumi.

12

4. Pasi Pasirr dan dan keri keriki kil. l. 5. Batu bara bara sebelum sebelum dipros diproses es menjad menjadii briket briket batu bara. bara. 6. Bijih Bijih timah, bijih bijih besi, besi, bijih bijih emas, emas, bijih tembag tembaga, a, bijih bijih nikel, nikel, bijih perak, perak, dan bijih bauksit. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Objek Pajak Pertambahan Nilai

Apabila ditinjau dari jenis penyerahan yang menjadi objek PPN, maka terdapat 6 (enam) jenis PPN. Dari keenam jenis PPN, 2 (dua) jenis di antaranya dibatasi dengan unsur untuk dapat mengenakan PPN, yaitu PPN Barang dan PPN Jasa. Unsur-unsur Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan PPN adalah: 1. adan adanya ya peny penyer erah ahan an;; 2. yang diserahk diserahkan an adala adalah h Barang Barang Kena Kena Pajak Pajak (BKP) (BKP);; 3. yang menye menyerahk rahkan an adalah adalah Pengus Pengusaha aha Kena Kena Pajak Pajak (PKP); (PKP); 4. penyerah penyerahanny annyaa harus di Daerah Daerah Pabean, Pabean, yaitu daerah daerah Republik Republik Indones Indonesia; ia; 5. PKP yang yang menyerahka menyerahkan n harus dalam dalam lingkungan lingkungan perusah perusahaan aan pekerja pekerjaanny annyaa terhadap barang yang dihasilkan.

Penyerahan Penyerahan yang dikenakan PPN meliputi: 1. penyerah penyerahan an hak karena karena suatu suatu perja perjanjia njian; n; 2. pengaliha pengalihan n barang karena karena suatu suatu perjanjia perjanjian n sewa-beli sewa-beli dan perjanj perjanjian ian leasing; 3. penyerah penyerahan an kepada kepada pedagang pedagang perant perantara ara atau atau melalui melalui juru lelang; lelang; 4. pemakaia pemakaian n sendiri sendiri dan pemberia pemberian n cuma-c cuma-cuma; uma; 5. penyerah penyerahan an likuidas likuidasii atas aktiva aktiva yang yang tujuan tujuan semula semula tidak untuk  untuk  diperjuabelikan, diperjuabelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran, pembubaran, sepanjang PPN sewaktu memperoleh aktiva dapat dikreditkan menurut perundangundangan perpajakan yang bersangkutan; 6. penyerah penyerahan an dari cabang cabang ke caban cabang g lainnya, lainnya, atau dari dari pusat ke cabang cabang atau atau sebaliknya; 7. penye penyera rahan han sec secar araa konsi konsinya nyasi. si.

Menghitung PPN Pajak Masukan

13

Sasaran Pajak Pertambahan Nilai bukan harga jual atau penggantian, atau nilai impor, atau nilai ekspor, melainkan nilai tambah atas penyerahan BKP, atau  pemberian JKP dan seterusnya. Tetapi untuk mencari nilai tambah tidak semudah diduga, bahkan sulit, karena antara barang yang dibeli tidak harus sama dengan  barang yang dijual dan faktor lainnya. Untuk memudahkan dalam perhitungannya perhitungannya maka maka yang yang ditunj ditunjuk uk sebag sebagai ai dasar dasar penge pengenaa naan n adalah adalah harga harga jual jual untuk untuk PPN Barang Barang,, pengga pengganti ntian an untuk untuk PPN Jasa, Jasa, Nil Nilai ai Impor Impor untuk untuk impor impor barang barang dan sebagainya. sebagainya. Tetapi pelaksanaannya menimbulkan pajak berganda.

Untuk menghindari pemungutan pajak berganda dapat dilakukan beberapa cara, yaitu: 1. Mener Menerapk apkan an kredit kredit PPN atas bahan bahan baku atau atau bahan bahan pemban pembantu tu termasuk  termasuk  faktor produksi lainnya; 2. Mencari Mencari nilai nilai tambah tambah pada setiap setiap produk produksi; si; 3. Mene Menera rapk pkan an tari tariff yang yang berb berbed edaa-be beda da deng dengan an memp memper erha hati tika kan n ting tingka katt tahapan produksi seperti barang jadi, barang setengah jadi dan barang esensial; 4. Mene Menent ntuk ukan an dasa dasarr peng pengen enaa aan n deng dengan an memp memper erha hati tika kan n pert pertam amba baha han n nilainya; 5. Mener Menerapk apkan an pem pemung unguta utan n sekal sekali. i.

Mengkredit Pajak Masukan

Yang Ya ng mela melata tarb rbel elak akan angi gi sist sistem em kred kredit it paja pajak k adal adalah ah upay upayaa untu untuk  k  menghinda menghindari ri pengenaa pengenaan n pajak pajak berganda berganda,, sebagaim sebagaimana ana yang telah ditetapka ditetapkan n dalam dalam Undang-un Undang-undang dang Paja Pajak k Pertamba Pertambahan han Nilai bahwa bahwa sasaran sasaran pengenaa pengenaannya nnya adalah pertambahan nilai. Sedangkan untuk menghitung besarnya pertambahan nilai nilai untuk untuk setia setiap p unit unit produ produksi ksi adala adalah h sulit sulit sekali sekali.. Ole Oleh h karena karena itu, itu, untuk  untuk  memudahk memudahkan an (menyede (menyederhan rhanakan akan)) cara perhitung perhitungan an pajaknya pajaknya maka ditetapka ditetapkan n harga jual sebagai dasar pengenaan, dengan ketentuan bahwa PPN yang terutang dan telah dibayar sewaktu membeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak 

14

dikreditkan dari PPN yang akan dibayar sewaktu melakukan penjualan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Meskipun demikian, agar tercegah adanya pengkreditan pajak yang tidak  semest semestiny inya, a, maka maka tidak tidak setiap setiap pajak pajak masuk masukan an dapat dapat dikred dikreditk itkan an,, melai melaink nkan an terbatas yang telah memenuhi persyaratan. Melalui sistem pengkreditan pajak masukan tersebut, akan menghasilkan 3 (tiga) alternatif: 1. Masih Masih harus harus membayar membayar PPN, PPN, dalam dalam hal pajak pajak Keluaran Keluaran lebih lebih besar  besar  daripada Pajak Masukan; 2. Terjadi Terjadi kelebih kelebihan an pembayar pembayaran an pajak, pajak, dalam dalam hal Pajak Pajak Keluaran Keluaran lebih lebih kecil daripada Pajak Masukan; 3. Tidak Tidak kurang kurang bayar bayar dan tidak terja terjadi di kelebihan kelebihan pembaya pembayaran ran PPN, PPN, dalam Pajak Keluaran sama dengan Pajak Masukan. 4. Latar Latar Belakang Belakang Diberlaku Diberlakukann kannya ya Pajak Pajak Penjualan Penjualan atas atas Barang Barang Mewah 5. Setiap Setiap pemunguta pemungutan n pajak termasu termasuk k pemungutan pemungutan Pajak Pajak Pertambah Pertambahan an Nilai dihar diharapk apkan an mence mencermi rminka nkan n keadi keadilan lan baik baik sec secara ara horizo horizonta ntall maupun maupun vertikal vertikal.. Untuk Untuk mencapai mencapai sasaran sasaran agar pemunguta pemungutan n Paja Pajak k Pertamba Pertambahan han   Nilai Nilai mencermi mencerminkan nkan keadilan keadilan tersebut tersebut maka diberlak diberlakukan ukan pemungut pemungutan an Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), di samping diberlakukan tarif proporsional dan progresif.

MEKANISME PEMBAYARAN PPN

Pembayaran Pembayaran PPN dapat dilakukan dengan cara menitipkan uang pajak  kepada pihak penjual (pihak yang menyerahkan menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak) yang telah berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak, atau dengan cara membayarkannya secara langsung ke negara. 1. Pembayar Pembayaran an PPN dengan dengan Menitipk Menitipkan an Ke Pihak Pihak Penju Penjual al

Pembayaran PPN dengan cara menitipkan uang pembayarannya kepada pihak   penjual, yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan telah berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak, dilakukan dalam hal terjadi konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak oleh siapapun dari

15

  pihak penjual atau pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Kena Paj Pajak ak terseb tersebut. ut. Cara Cara seper seperti ti ini merupa merupakan kan cara cara yang yang palin paling g umum umum dilakukan dan dikenal dengan mekanisme umum. Dengan mekanisme ini,   pihak penjual atau pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Kena Paj Pajak ak terseb tersebut ut akan akan mendap mendapatk atkan an aliran aliran uang uang masuk masuk (cash (cash inflow inflow))  berupa Pajak Pertambahan Nilai (Pajak Keluaran). Pajak Keluaran yang telah diter diterima ima dan merup merupak akan an cas cash h inflow inflow terseb tersebut, ut, akan akan diseto disetorka rkan n ata atau u tidak  tidak  diseto disetorka rkan n ke negara negara,, tergan tergantun tung g kepad kepadaa hasil hasil perta pertandi ndinga ngan n antar antaraa Pajak  Pajak  Keluaran tersebut dengan Pajak Masukan atau Cash Outflow.

Pembayaran PPN Secara Langsung ke Negara

Mekanism Mekanismee pembayar pembayaran an Paja Pajak k Pertamba Pertambahan han Nilai dengan dengan cara cara membayar membayarkan kan secara langsung ke negara, dilakukan apabila: a.

Dalam ha hal Pe Pengusaha Ke Kena Pa Pajak me menyerahkan Ba Barang

Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada Instansi Pemerintah, dimana instansi  pemerintah tidak menitipkan uang pembayaran PPN kepada pihak penjual, melainkan langsung menyetorkannya ke negara; b.

Dalam hal terjadi impor Barang Kena Pajak, dimana pihak  

yang yang melak melakuka ukan n impor impor akan akan memba membaya yarr PPN sec secara ara langsu langsung ng ke negar negaraa sebagai sebagai bagian bagian dari persyarata persyaratan n untuk menebus menebus Barang Barang Kena Pajak yang diimpornya; c.

Dalam ha hal te terjadi pe pemanfaatan Ja Jasa Ke Kena Pa Pajak da dari lu luar  

daerah daerah pabea pabean, n, diman dimanaa pihak pihak yang yang memanf memanfaat aatkan kan Jasa Jasa Kena Kena Paj Pajak ak akan akan menyetor menyetor sendiri sendiri PPN yang terutang dengan dengan mengguna menggunakan kan Surat Surat Setoran Setoran Pajak yang berfungsi sebagai Faktur Pajak Standar; d.

Dalam ha hal te terjadi pe pemanfaatan Ba Barang Ke Kena Pa Pajak ti tidak  

 berwujud dari luar daerah pabean, dimana pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud tersebut akan menyetor sendiri PPN yang terutang dengan dengan mengguna menggunakan kan Surat Surat Setoran Setoran Paja Pajak k yang berfungsi berfungsi sebagai sebagai Faktur  Faktur  Pajak Standar; e.

Dalam ha hal te terjadi ke kegiatan me membangun ba bangunan ya yang

dilakukan sendiri, apabila persyaratan-persyaratannya persyaratan-persyaratannya dipenuhi;

16

f.

Dalam hal terjadi penyerahan aktiva yang menurut tujuan

semula semula tidak tidak untuk diperjua diperjualbelik lbelikan, an, apabila apabila persyara persyaratantan-pers persyara yaratann tannya ya dipenuhi; g.

Dalam ha hal SP SPT Ma Masa PP PPN be berstatus ku kurang ba bayar ya yang

disebabkan oleh jumlah Pajak Keluaran yang lebih besar dibandingkan dengan   jumla jumlah h Pajak Pajak Masuka Masukan, n, diman dimanaa batas batas palin paling g lamba lambatt untuk untuk menyet menyetork orkan an selisihny selisihnyaa (Pajak (Pajak Keluaran Keluaran –VS- Paja Pajak k Masukan) Masukan) adalah pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. Terdapat Pengusaha Kena Pajak tertentu yang Dasar Pengenaan Pajaknya menggunakan Nilai Lain, artinya jumlah Pajak  Masuka Masukanny nnyaa diangg dianggap ap (deeme (deemed) d) selalu selalu lebih lebih kecil kecil diban dibandin dingka gkan n dengan dengan   jumlah jumlah Paja Pajak k Keluarann Keluarannya, ya, sehingga sehingga SPT Masa PPN-nya selalu selalu berstatu berstatuss kurang bayar.

KARAKTERISTIK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Seba Sebaga gaii paja pajak k yang yang dike dikena naka kan n terh terhad adap ap kegi kegiat atan an kons konsum umsi si,, Paja Pajak  k  Pertambahan Pertambahan Nilai (PPN) memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut: 1. Paja Pajak k Ob Obye yekt ktif  if 

PPN tergolong sebagai pajak yang obyektif, karena penekanannya mulamula kepada obyeknya terlebih dahulu, baru kemudian kepada subyeknya. Siapapun subyeknya (masyarakat (masyarakat yang mampu maupun yang kurang mampu), akan dikenakan PPN, selama mereka mengonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, di dalam daerah pabean. Perlakuan PPN yang sama terhadap semua kelompok masyarakat inilah, baik yang miskin maupun yang kaya, yang menimbulkan sifat tidak adil. Kelemahan ini kemudian diatasi dengan  pemberian pajak tambahan yaitu Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) terha terhadap dap konsum konsumsi si ata atass BKP terten tertentu tu yang yang digolo digolongk ngkan an oleh oleh pemer pemerint intah ah sebag sebagai ai BKP BKP mewah, mewah, yang yang umumny umumnyaa hanya hanya dikons dikonsums umsii oleh oleh golong golongan an masyarakat masyarakat yang telah mampu secara ekonomi.

Mekanisme Pengkreditan Pengkreditan

Setiap akhir masa pajak, Pengusaha Kena Pajak akan melaporkan SPT Masa PPN yang merupakan tempat untuk mempertandingkan antara Pajak 

17

Keluaran dengan Pajak Masukan. Pajak Masukan menimbulkan aliran uang keluar atau cash outflow, sedangkan pajak keluaran menimbulkan aliran uang masuk masuk ata atau u cas cash h inflow inflow.. Pajak Pajak Masuk Masukan an merupa merupakan kan uang uang muka muka pajak, pajak, sedangka sedangkan n pajak pajak keluara keluaran n merupaka merupakan n hutang hutang pajak. pajak. Saldo keduanya keduanya akan saling dioffset, di dalam SPT Masa PPN, setelah masa pajak berakhir, dan akan akan meng mengha hasi silk lkan an tiga tiga kemu kemung ngki kina nan: n: Pert Pertam ama, a, akan akan meng mengha hasi silk lkan an kekura kekuranga ngan n pembay pembayara aran n pajak pajak apabi apabila la jumlah jumlah Paj Pajak ak Kel Keluar uaran an ata atau u Cash Cash Inflow Inflow melebi melebihi hi jumlah jumlah Paj Pajak ak masuk masukan an ata atau u Cash Cash Outflo Outflow; w; Ke Kedua dua,, akan akan menghasi menghasilkan lkan kelebihan kelebihan pembayar pembayaran an pajak pajak apabila apabila jumlah jumlah Paja Pajak k Masukan Masukan atau Cash Outflow melebihi jumlah Pajak Keluaran atau Cash Inflow. Ketiga, akan menghasilkan jumlah nihil apabila jumlah Pajak Keluaran atau Cash Inflow sama dengan jumlah Pajak Masukan atau Cash Outflow. Pemaha Pemahaman man menge mengenai nai cash cash inflow inflow untuk untuk Paj Pajak ak Kel Kelua uaran ran dan dan Cash Cash Outflo Outflow w untuk untuk Paj Pajak ak Masuk Masukan an ini menje menjelas laskan kan mengap mengapaa untuk untuk transa transaksi ksi   pen penye yera raha han n BKP/ BKP/JK JKP P kepa kepada da Inst Instan ansi si Peme Pemeri rint ntah ah dan dan eksp ekspor or akan akan menimbulkan kelebihan bayar PPN. Hal ini dikarenakan Pajak Keluarannya tidak menimbulkan uang masuk (cash inflow), yang akan bertanding dengan Pajak Masukan yang telah menimbulkan aliran uang keluar (cash outflow). Teta Tetapi pi,,

untu untuk k

tran transa saks ksii-tr tran ansa saks ksii

tert terten entu tu

yang yang

TIDA TIDAK K

PERN PERNAH AH

menimbulkan Pajak Keluaran sehingga tidak menimbulkan aliran uang masuk  (zero (zero cash cash inflow inflow), ), Paj Pajak ak Masuk Masukann annya ya (cash (cash outfl outflow) ow) juga juga tidak tidak dapat dapat dikreditkan, yaitu, pertama, transaksi penyerahan bukan Barang Kena Pajak  atau ata u bukan bukan Jasa Jasa Kena Kena Paj Pajak ak yang yang tidak tidak teruta terutang ng PPN. PPN. Kedua, Kedua, transa transaksi ksi   penyera penyerahan han Barang Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang mendapatka mendapatkan n fasilitas di bidang PPN, seperti penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan, ditunda, ditangguhkan, atau ditan ditanggu ggung ng pemer pemerint intah. ah. Ket Ketent entuan uan ini dimaks dimaksudk udkan an untuk untuk menghi menghinda ndari ri kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai.

FAKTUR PAJAK STANDAR CACAT

18

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena kena pajak pajak yang yang melak melakuka ukan n penye penyerah rahan an baran barang g kena kena pajak pajak ata atau u penye penyera rahan han  jasakena pajak atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak yang digunaka digunakan n oleh Direktorat Direktorat jenderal jenderal Paja Pajak. k. Bagi pengusaha pengusaha kena pajak (PKP) (PKP) faktur pajak ini merupakan bukti dari pemenuhan kewajiban perpajakannya. Bagi   pem pembe beli li atau atau pene peneri rima ma jasa jasa fakt faktur ur paja pajak k ini ini digu diguna naka kan n seba sebaga gaii sara sarana na  pengkreditan  pengkreditan pajak masukan.

Faktur Faktur pajak pajak dapat dapat digunakan digunakan sebagai sarana pengkred pengkreditan itan jika faktur   pajak tersebut tidak cacat. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui  bilamana faktur pajak itu dinyatakan sebagai faktur pajak yang cacat. Berikut ini adalah cirri-ciri faktur pajak standar: 1. Dii Diisi si deng dengan an data data yang yang tidak tidak ben benar  ar  Pengisisan data yang tidak benar bias berupa NPWP salah, nomor seri faktur    pajak yang tidak benar. Data yang tidak benar juga bias karena kesalahan  penulisan nama pembeli atau nama perusahaan yang tercantum dalam faktur   pajak. 2. Diis Diisii tida tidak k leng lengka kap p Pengisian faktur pajak standar tidak lengkap karena ada kolom atau barus yang ternyata tidak diisi kecuali kolom “PPnBM” yang disediakan untuk diisi oleh pabrikan atau importir Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah. Pengisian tidak lengkap dapat berupa: •

Bari Bariss “NPW “NPWP” P” pemb pembel elii BKP BKP atau atau pene peneri rima ma JK JKP P tida tidak k diis diisii

“jabatan” penandatangan penandatangan faktur pajak tidak diisi •

Pada baris baris “jumlah “jumlah harga harga jual/pen jual/penggan ggantian/ tian/uang uang muka/term muka/termijn” ijn”

tidak dicoret pada bagian kalimat yang tidak perlu sebagaimana diminta dalam catatan bagian bawah sebelah kiri. •

Tanda tangan menggunakan cap tanda tangan

•

Dalam Dala m lampiran lampiran II butir 13 Keputusa Keputusan n Direktur Direktur Jenderal Jenderal Paja Pajak  k 

nomor nomor KEP-54 KEP-549/P 9/PJ./ J./200 2000 0 digari digariska skan n bahwa bahwa cap tanda tanda tangan tangan tidak  tidak  diperkenankan dibubuhkan pada faktur pajak.

19

3. Pengisia Pengisian n atau pembetu pembetulan lan dilakuka dilakukan n dengan dengan cara yang yang tidak tidak benar  benar  4. Faktur Faktur pajak pajak dibuat dibuat melampau melampauii batas waktu waktu yang yang telah telah ditentukan ditentukan Mengenai batas waktu pembuatan faktur pajak akan dibahas dalam tulisan yang lain 5. Faktur Faktur pajak pajak dibuat dibuat oleh pengus pengusaha aha yang yang belum belum atau tidak tidak dikukuhk dikukuhkan an sebagai pengusaha kena pajak (PKP)

Berdasarkan Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN 1984) 1984) orang orang ata atau u badan badan yang yang tidak tidak dikuku dikukuhk hkan an sebag sebagai ai PKP dilar dilarang ang untuk  untuk  membuat faktur pajak. Faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha non PKP secara yuridis tidak sah. Oleh karena itu pajak masukan yang tercantum di dalamnya tidak tidak dapat dapat dikred dikreditk itkan an leh PKP pembel pembelii ata atau u peneri penerima ma JK JKP. P. Bahka Bahkan n bagi bagi  pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP namun menerbitkan faktur pajak  maka maka menu menuru rutt Ke Kete tent ntua uan n Umum Umum Perp Perpaj ajak akan an akan akan dike dikena naii sank sanksi si pida pidana na sebagaimana diatur dalam pasal 39A sebagai berikut yang intinya adalah bahwa Seti Setiap ap oran orang g yang yang deng dengan an seng sengaj ajaa mene menerb rbit itka kan n fakt faktur ur paja pajak k teta tetapi pi belu belum m dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) (dua) kali kali jumlah jumlah pajak pajak dalam dalam faktu fakturr pajak pajak,, bukti bukti pemung pemunguta utan n pajak pajak,, bukti bukti  pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali   jumlah jumlah pajak pajak dalam dalam faktur faktur pajak, pajak, bukti bukti pemunguta pemungutan n pajak, pajak, bukti pemotongan pemotongan  pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Tarif Pajak Dan Cara Menghitung PPN/PPnBM

Berapa tarif PPN/PPnBM ? 1. Tarif Tarif PPN PPN adala adalah h 10% (se (sepul puluh uh pers persen) en) 2. Tarif Tarif PPn BM adalah adalah serenda serendah-re h-rendah ndahnya nya 10% (sepulu (sepuluh h persen) persen) dan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen).

20

Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah yang atas penyerahan/impor penyerahan/impor BKP-nya dikenakan PPn BM. 3. Tarif Tarif PPN/ PPn PPn BM atas atas ekspor ekspor BKP adalah adalah 0% 0% (nol persen). persen). Apa saja yang termasuk DPP ? 1. Ha Harg rgaa jual jual// pengg penggan anti tian an Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya seharusnya diminta oleh penjual/ pembeli jasa karena penyerahan BKP/ Jasa Kena Pajak  (JKP), tidak termasuk PPN/ PPn BM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. 2. Nilai Im Impor  Adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah  pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan berdasarkan ketentuan dalam peraturan  perundang-undangan  perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN/ PPn BM. 3. Nilai Eks Ekspor  Adalah nilai berupa uang, termasuk semau biaya yang diminta oleh Eksportir. 4. Nilai la lain Adalah nilai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar  untuk menghitung pajak yang terutang.  Nilai lain tersebut diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 642/KMK.04/1994 642/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 : a. Untuk Untuk pemakaia pemakaian n sendiri/ sendiri/ pember pemberian ian cuma-c cuma-cuma uma BKP BKP dan/atau dan/atau JKP adalah harga jual atau penggantian, tidak termasuk laba kotor   b. Untuk Untuk penyerah penyerahan an media media rekaman rekaman suara suara atau atau gambar gambar adalah adalah  perkiraan harga jual rata-rata; c. . Untuk penye penyeraha rahan n film cerita cerita adalah adalah perkira perkiraan an hasil hasil rata-rat rata-rataa per   judul film; d. Untuk Untuk persedia persedian n BKP yang yang masih tersi tersisa sa pada saat saat pembuba pembubaran ran  perusahaan adalah harga pasar wajar; e.

Untuk aktiva aktiva yang yang menurut menurut tujuan tujuan semul semulaa tidak untuk untuk diperj diperjual ual  belikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;

21

f.

Untuk penyerah penyerahan an jasa jasa biro biro perja perjalana lanan/ n/ parawisa parawisata ta adalah adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;

g. Untuk jasa jasa pengirim pengiriman an paket paket adalah adalah 10% (sepuluh (sepuluh perse persen) n) dari dari  jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. h. Untuk Untuk PKP PKP Ped Pedaga agang ng Ece Eceran ran (PE) (PE) : o PPN yang terutang adalah sebesar 10% (sepuluh persen) x harga jual BKP. o PPN yang harus dibayar adalah sebesar : 10%x20%x jumlah seluruh barang dagangan. i.

Jasa anjak anjak piutan piutang g adalah adalah 5% 5% dari dari seluru seluruh h jumlah jumlah imbalan imbalan yang yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon.

Bagaimana cara menghitung PPN ? PPN yang terutang = tarif x DPP PPN yang terutang merupakan Pajak Keluaran (PK) yang dipungut oleh PKP  penjual dan merupakan Pajak Masukan bagi PKP pembeli.

Contoh :

1. PKP "A" "A" bulan bulan Januar Januarii 1996 menjual menjual tunai tunai kepada kepada PKP "B" "B" 100 pasang sepatu @ Rp.100.000,00 = Rp.10.000.000,00 PPN terutang yang dipungut oleh PKP"A" 10% x Rp.10.000.000,00 = Rp. 1.000.000,00 Jumlah yang harus dibayar PKP "B" = Rp.11.000.000,00 Rp.11.000.000,00 2. PKP "B" dala dalam m bulan bulan Januar Januarii 1996 1996 : o Menjual 80 pasang sepatu @ Rp.120.000,00 = Rp. 9.600.000,00 o Memakai sendiri 5 pasang sepatu untuk pemakaian sendiri, DPP adalah harga jual tanpa menghitung laba kotor, yaitu Rp 100.000,- per   pasang = Rp 500.000,00 PPN yang terutang : o Atas penjualan 80 pasang sepatu 10% x Rp.9.600.000,00 = Rp 960.000,00 o Atas pemakai sendiri

22

10% x Rp.500.000,00 = Rp 50.000,00 Jumlah PPN terutang = Rp 1.010.000,00

3. PKP Peda Pedaga gang ng Ecera Eceran n (PE) (PE) "C" menj menjual ual o BKP seharga = Rp.10.000.000,00 o Bukan BKP = Rp. 5.000.000,00 Rp.15.000.000,00 PPN yang terutang 10% x Rp.10.000.000,00 = Rp. 1.000.000,00 PPN yang harus disetor  10% x 20% x Rp.15.000.000,00 Rp.15.000.000,00 = Rp. 300.000,00 4. PKP "D" pabrik pabrikan an yang yang menghasil menghasilkan kan mesin mesin cuci cuci pakaian. pakaian. Mesin Mesin cuci cuci  pakaian dikategorikan sebagai BKP yang tergolong mewah dan dikenakan PPn BM dengan tarif sebesar 20%. Dalam bulan Januari 1996 PKP "D" menjual 10 buah mesin cuci kepada PKP "E" seharga Rp.30.000.000,00. Rp.30.000.000,00. o PPN yang terutang 10% x Rp.30.000.000,00 = Rp 3.000.000,00 o PPn BM yang terutang 20% x Rp. 30.000.000,000 = Rp 6.000.000,00 PPN dan PPn BM yang terutang PKP "D" = Rp. 9.000.000,00 5. PKP "E" bulan bulan Januar Januarii 1996 menjua menjuall 10 buah mesin mesin cuci cuci tersebut tersebut diatas diatas seharga Rp.40.000.000,00 Rp.40.000.000,00 PPN yang terutang 10% x Rp.40.000.000,00 = Rp. 4.000.000,00 Catatan : PKP "E" tidak boleh memungut PPn BM, karena PKP "E" bukan pabrikan dan PPn BM dikenakan hanya sekali. [ Tata Cara Pembayaran Dan Pelaporan PPN/PPnBM

Siapa saja yang wajib membayar/menyetor membayar/menyetor & melaporkan PPN/PPnBM ? 1. Pengus Pengusah ahaa Kena Kena Paj Pajak ak (PKP) (PKP)

23

2. Pemung Pemungut ut PPN/ PPN/PPn PPn BM, adalah adalah : o KPKN o Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah o Direktorat Jenderal Bea dan Cukai o Pertamina o BUMN/ BUMD o Kontraktor Bagi Hasil dan Kontrak Karya bidang Migas dan Pertambangan Umum lainnya o Bank Pemerintah o Bank Pembangunan Daerah o Perusahaan Operator Telepon Selular. Apa saja yang wajib disetor oleh PKP dan pemungut PPN & PPnBM ? 1. Oleh Oleh PK PKP P ada adala lah h: a. PPN yang yang dihitung dihitung sendi sendiri ri melalui melalui pengkr pengkredita editan n Pajak Pajak Masukan Masukan dan Pajak Keluaran.Yang disetor adalah selisih Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, bila Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak  Keluaran.  b. PPn BM yang dipung dipungut ut oleh oleh PKP Pabrik Pabrikan an Barang Barang Kena Kena Pajak  Pajak  (BKP) yang tergolong mewah. c.

PPN/ PPn PPn BM yang ditetapka ditetapkan n oleh DJP dalam dalam Surat Surat Ketetapa Ketetapan n Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP).

2. Oleh Pemung Pemungut ut PPN/PPn PPN/PPn BM BM adalah adalah PPN/PPn PPN/PPn BM yang yang dipungut dipungut oleh oleh Pemungut PPN/ PPn BM Dimana tempat pembayaran/penyetoran pembayaran/penyetoran pajak ? 1. Ka Kant ntor or Pos Pos dan dan Gir Giro o 2. Bank Bank Pemer Pemerint intah, ah, kecual kecualii BTN BTN 3. Bank Bank Pemb Pemban angu guna nan n Daera Daerah h 4. Bank De Devisa 5. Bank-b Bank-bank ank lain lain pener penerima ima setor setoran an pajak  pajak  6. Kantor Kantor Direktor Direktorat at Jenderal Jenderal Bea Bea dan Cukai, Cukai, Khusu Khususs untuk impor impor tanpa tanpa LKP

24

Kapan saat pembayaran/penyetoran pembayaran/penyetoran PPN/PPnBM ? 1. PPN dan dan PPn BM yang yang dihitung dihitung sendiri sendiri oleh oleh PKP harus harus diseto disetorkan rkan paling paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah bulan Masa Pajak. Contoh : Masa Pajak Januari 1996, penyetoran paling lambat tanggal 15 Pebruari 1996. 2. . PPN dan dan PPn BM yang yang tercant tercantum um dalam dalam SKPKB, SKPKB, SKPKBT, SKPKBT, dan dan STP harus dibayar/ disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP tersebut. 3. PPN/ PPn PPn BM atas atas Impor, Impor, harus harus diluna dilunasi si bersama bersamaan an dengan dengan saat saat  pembayaran  pembayaran Bea Masuk, dan apabila pembayaran Bea Masuk ditunda/ dibebaskan, dibebaskan, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Impor. 4. PPN/PPn PPN/PPn BM yang pemunguta pemungutannya nnya dilakukan dilakukan oleh: oleh: a. Bendahar Bendaharawan awan Pemeri Pemerintah ntah,, harus diseto disetorr selambat selambat-lamb -lambatny atnyaa tanggal 7 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.  b. . Pemungut Pemungut PPN PPN selain selain Bendahar Bendaharawan awan Pemeri Pemerintah ntah,, harus harus disetor  disetor  selambat-lambatnya selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. c. . Direkto Direktorat rat Jender Jenderal al Bea Bea dan Cukai Cukai yang yang memungu memungutt PPN/ PPn BM atas Impor, harus menyetor dalam jangka waktu sehari setelah  pemungutan pajak dilakukan. 5. PPN dari dari penyerah penyerahan an gula pasir pasir dan dan tepung tepung terigu terigu oleh Badan Badan Urusan Urusan Logistik (BULOG), harus dilunasi sendiri oleh PKP sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (D.O) ditebus. Catatan: Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran pembayaran harus dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Kapan saat pelaporan PPN/PPnBM ?

1. PPN dan dan PPn BM yang yang dihitung dihitung sendiri sendiri oleh oleh PKP, PKP, harus harus dilaporka dilaporkan n dalam SPT Masa dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

25

2. PPN dan dan PPn BM BM yang yang tercantu tercantum m dalam SKPKB SKPKB,, SKPKBT, SKPKBT, dan dan STP yang telah dilunasi segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkan. 3. PPN dan dan PPn PPn BM yang yang pemunguta pemungutannya nnya dilaku dilakukan kan oleh oleh : a. Bendahar Bendaharawan awan Pemeri Pemerintah ntah harus harus dilaporka dilaporkan n selambat-l selambat-lamba ambatnya tnya 14 hari setelah Masa Pajak berakhir.  b. Pemungut Pemungut Pajak Pajak Pertam Pertambaha bahan n Nilai selai selain n Bendahar Bendaharawan awan Pemerintah harus dilaporkan selambat-lambatnya selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. c.

Direktora Direktoratt Jenderal Jenderal Bea Bea dan Cukai Cukai atas atas Impor, Impor, harus harus dilapo dilaporkan rkan secara mingguan selambat-lambatnya selambat-lambatnya 7 hari setelah batas waktu  penyetoran  penyetoran pajak berakhir.

4. Untuk penye penyeraha rahan n gula pasir pasir dan dan tepung tepung terigu terigu oleh BULOG, BULOG, maka maka PPN dan PPn BM dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada KPP setempat selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Catatan : Apabila tanggal jatuh tempo pelaporan jatuh pada hari libur, maka pelaporan harus dilaksanakan pada hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.

Apa sarana yang digunakan untuk melakukan pembayaran/penyetoran pajak?

1. Untuk memba membayar/ yar/meny menyetor etor PPN PPN dan PPn BM BM digunakan digunakan formu formulir lir Surat Surat Setoran Pajak yang tersedia gratis di Kantor-kantor Kantor-kantor Pelayanan Pajak dan Kantor-kantor Penyuluhan Penyuluhan Pajak di seluruh Indonesia. 2. Surat Surat Setoran Setoran Pajak Pajak menjadi menjadi lengkap lengkap dan dan sah bila bila jumlah jumlah PPN/PPnBM PPN/PPnBM yang disetorkan telah diberi teraan oleh : Bank, Kantor Pos dan Giro, atau Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai penerima setoran.

PPNBM

PPnBM merupakan jenis pajak yang merupakan satu paket dalam Undangundang Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, mekanisme pengenaan

26

PPnBM ini sedikit berbeda dengan PPN. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undangundang PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan terhadap : 1. penyerah penyerahan an Barang Barang Kena Pajak Pajak Yang Yang Tergolong Tergolong Mewah Mewah yang yang dilakukan dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya; pekerjaannya; 2. impor impor Barang Barang Kena Paja Pajak k Yang Yang Tergo Tergolong long Mewah. Mewah. Dengan demikian, PPnBM hanya dikenakan pada saat penyerahan penyerahan BKP Mewah oleh pabrikan (pengusaha yang menghasilkan) dan pada saat impor BKP Mewah. PPnBM tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan setelah itu. Adapun fihak yang memungut PPnBM tentu saja pabrikan BKP Mewah pada saat melakukan  penyerahan  penyerahan atau penjualan BKP Mewah. Sementara itu, PPnBM atas impor BKP mewah dilunasi oleh importir berbarengan berbarengan dengan pembayaran PPN impor dan PPh Pasal 22 Impor. Dasar Pertimbangan Pengenaan PPnBM 1. perlu perlu keseimba keseimbangan ngan pembeb pembebanan anan pajak pajak antara antara konsum konsumen en yang  berpenghasilan  berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi; 2. perlu perlu adanya adanya pengendal pengendalian ian pola konsum konsumsi si atas Barang Barang Kena Kena Pajak Pajak Yang Tergolong Mewah; 3. perlu perlu adanya adanya perlindung perlindungan an terhadap terhadap produs produsen en kecil kecil atau tradision tradisional; al; 4. perlu perlu untuk untuk mengaman mengamankan kan pener penerimaa imaan n negara; negara; Pengertian BKP Mewah 1. bahwa bahwa barang barang tersebut tersebut bukan bukan merupak merupakan an barang barang kebutuha kebutuhan n pokok; pokok; atau 2. barang barang tersebu tersebutt dikonsums dikonsumsii oleh masya masyaraka rakatt tertentu; tertentu; atau atau 3. pada umumn umumnya ya barang barang terseb tersebut ut dikonsum dikonsumsi si oleh oleh masyarak masyarakat at  berpenghasilan  berpenghasilan tinggi; atau 4. barang barang tersebut tersebut dikonsu dikonsumsi msi untuk untuk menunju menunjukkan kkan status status;; atau 5. apabila apabila dikonsumsi dikonsumsi dapat dapat merusak merusak keseha kesehatan tan dan moral moral masyaraka masyarakat, t, serta mengganggu mengganggu ketertiban masyarakat, masyarakat, seperti minuman beralkohol. Pengertian Menghasilkan PPnBM dikenakan pada saat Pengusaha yang menghasilan BKP Mewah menyerahkan menyerahkan kepada fihak lain. Termasuk dalam pengertian menghasilkan adalah sebagai berikut ;

27

1. Merakit Merakit : menggabun menggabungkan gkan bagianbagian-bagi bagian an lepas dari dari suatu barang barang menjadi menjadi  barang setengah jadi atau barang jadi, seperti merakit mobil, barang elektronik, perabot rumah tangga, dan sebagainya; 2. Memasak Memasak : mengolah mengolah baran barang g dengan dengan cara meman memanaska askan n baik dicampu dicampur  r   bahan lain atau tidak; 3. Mencampu Mencampurr : mempersa mempersatukan tukan dua dua atau atau lebih unsur unsur (zat) (zat) untuk  untuk  menghasilkan menghasilkan satu atau lebih barang lain; 4. Mengemas Mengemas : menemp menempatkan atkan suatu suatu barang barang ke ke dalam dalam suatu benda benda yang yang melindunginya dari kerusakan dan atau untuk meningkatkan  pemasarannya; 5. Membotolk Membotolkan an : memasukka memasukkan n minuman minuman atau atau benda cair cair ke dalam dalam botol botol yang ditutup menurut cara tertentu; Tarif, Kelompok dan Jenis BKP Mewah Berdasarkan Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Undang-undang PPN, ditentukan : 1. Tarif Tarif Pajak Pajak Penjuala Penjualan n Atas Barang Barang Mewah Mewah adala adalah h paling paling rendah rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). 2. Atas ekspor ekspor Barang Barang Kena Kena Pajak Pajak Yang Tergolo Tergolong ng Mewah Mewah dikenakan dikenakan pajak  pajak  dengan tarif 0% (nol persen). 3. Dengan Dengan Peratur Peraturan an Pemerinta Pemerintah h ditetapkan ditetapkan kelompok kelompok Barang Barang Kena Kena Pajak  Pajak  Yang Tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 4. Jenis Jenis Barang Barang yang dikenaka dikenakan n Pajak Penjua Penjualan lan Atas Barang Barang Mewah Mewah atas atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.”

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN DAN PPN BM)

Jatuh tempo : Menyetor tanggal 15 bulan berikutnya Melapor tanggal 20 bulan berikutnya Mata Rantai Harga Jual Pajak Keluaran Pajak Masukan PPN Pabrik (PT. X) Rp 100,000 Rp 10,000 Rp 10,000  ¯ 

28

Distributor (PT. Y) Rp 250,000 Rp 25,000 Rp 10,000 Rp 15,000  ¯  Agen (PT. Q) Rp 350,000 Rp 35,000 Rp 25,000 Rp 10,000  ¯  Pedagang Besar Rp 500,000 Rp 50,000 Rp 35,000 Rp 15,000 Konsumen Rp 50,000

Contoh soal : Jasa kena pajak  PT. X membangun outlet dengan luas bangunan 200 m2 dengan biaya Rp 500.000.000,Jawaban : DPP 40% x Rp 500.000.000 = Rp 200,000,000 PPN 10% x Rp 200.000.000 = Rp 20,000,000 PT. Samsung pabrik AC harga jual Rp 4.000.000,- termasuk termasuk PPN BM 20% PPN = Rp 4.000.000 x 10% Rp 400,000 PPN BM = Rp 4.000.000 x 20% Rp 800,000 Harga Jual Rp 4,000,000 Yang harus dibayar Rp 5,200,000

 Nilai Import Cost insurance freigh (CIF) US$ 20.000  Nilai konversi Rp 9.500/US$ Bea masuk 20% Jawaban :  Nilai import = US$ 20.000,- x Rp 9.500,- Rp 190,000,000 Bea masuk 20% x Rp 190.000.000,- Rp 38,000,000 38,000,000 DPP Rp 228,000,000 PPN 10% Rp 22,800,000 PPN BM 20% Rp 45,600,000 Yang harus dibayar Rp 68,400,000

29

Contoh soal : PT. Korindo Motors mendapatkan tagihan dari PT. Suzuki atas pembelian mobil Rp 375.000.000,- termasuk PPN dan PPN BM 40% PPN BM 50/150 x Rp 375.000.000,- = Rp 125,000,000 PPN 10/150 x Rp 375.000.000,- = Rp 25,000,000 Rp 150,000,000 Harga Rp 375,000,000 PPN BM Rp (125,000,000) (125,000,000) PPN Rp (25,000,000) Rp 225,000,000

PPN DAN PPn BM DALAM TATA NIAGA KENDARAAN BERMOTOR 

Sehubungan dengan adanya keragu-raguan dalam pelaksanaan ketentuan PPN di bidang tata niaga kendaraan kendaraan bermotor, dengan ini diberikan beberapa  penegasan sebagai berikut : 1. Dal Dalam am tatani tataniag agaa kendar kendaraa aan n bermot bermotor, or, mata ranta rantaii distri distribus busii kenda kendara raan an  bermotor pada umumnya melewati lini-lini sebagai berikut : a. Lini I : Importir Importir Umum/ATPM Umum/ATPM/Ind /Industri ustri Perakita Perakitan. n.  b.  b. Lini Lini II : Dist Distri ribu buto tor  r  c. Lini ini II III : De Dealer  ler  d. Lini Lini IV : SubSub-Dea Dealer ler/Sh /Showr owroom oom 2. Dal Dalam am Surat Edaran Edaran Direktu Direkturr Jender Jenderal al Paj Pajak ak Nomor Nomor : SE-43/ SE-43/PJ. PJ.51/ 51/198 1989 9 tangga tanggall 7 Agustu Agustuss 1989 1989 ditega ditegaska skan n bahwa bahwa dalam dalam rangk rangkaa pelak pelaksan sanaa aan n Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988, setiap lini dalam distribusi kendaraa kendaraan n bermotor bermotor dikukuhka dikukuhkan n sebagai sebagai Pengusa Pengusaha ha Kena Paja Pajak k (PKP) kecuali lini IV (Sub-Dealer/Showroom) tidak dikukuhkan sebagai PKP karena statusnya sebagai Pedagang Pengecer. 3. Sesu Sesuai ai deng dengan an kete ketent ntua uan n Pasa Pasall 37 jo. jo. Pasa Pasall 38 Pera Peratu tura ran n Peme Pemeri rint ntah ah  Nomor 50 Tahun 1994 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peratu Peratura ran n Pemer Pemerint intah ah Nomor Nomor 59 Tahun Tahun 1999, 1999, bahwa bahwa mulai mulai tangga tanggall 1

30

Janu Januar arii 1995 1995 Pera Peratu tura ran n Peme Pemeri rint ntah ah Nomo Nomorr 28 Tahu Tahun n 1988 1988 tent tentan ang g Peng Pengen enaa aan n PP PPN N atas atas Peny Penyer erah ahan an Bara Barang ng Ke Kena na Paja Pajak k (BKP (BKP)) yang yang dilakukan oleh Pedagang Besar dan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) disamping Jasa yang dilakukan oleh Pemborong, dinyatakan dinyatakan tidak berlaku. 4. Memperha Memperhatikan tikan harga harga kendara kendaraan an bermotor bermotor saat saat ini, maka dalam dalam tata niaga niaga kendaraan bermotor tidak ada Pengusaha Kecil, karena jumlah peredaran usaha melebihi Rp. 240.000.000,00 dalam satu tahun buku. Oleh karena itu setiap setiap Pengus Pengusaha aha pada pada seluru seluruh h lini lini distri distribus busii kendar kendaraan aan bermo bermotor  tor  tersebut adalah Pengusaha Kena Pajak, termasuk Sub-dealer/Showroom. Sub-dealer/Showroom. 5. Seba ebagai gai

Pengu engusa saha ha Ke Kena na Paja ajak,

Pen Pengusa gusaha ha kenda endarraan

berm ermoto otor 

  berke berkewaj wajiba iban n untuk untuk melak melakuka ukan n hak dan kewaji kewajiba banny nnyaa sebaga sebagaii PK PKP, P, yaitu : memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan/atau PPn BM yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor yang dilakukannya. dilakukannya. 6. Diin Diinst stru ruks ksik ikan an kepa kepada da selu seluru ruh h Ke Kepa pala la Ka Kant ntor or Pela Pelaya yana nan n Paja Pajak k untu untuk  k  melakukan pengawasan kepatuhan kepatuhan dari masing-masing masing-masing pihak yang terlibat dalam pendistribusian kendaraan bermotor yang terdaftar di KPP masingmasing. 7. Untu Untuk k memp memper ermu muda dah h pema pemaha hama man n mata mata rant rantai ai dist distri ribu busi si kend kendar araa aan n  bermotor ini, dapat digambarkan digambarkan sebagai berikut: IMPORTIR UMUM/INDUSTRI PERAKITAN/ATPM (PKP) -----------------------------------------------------------------------!! !! !! !! -------------------DISTRIBUTOR  (PKP) --------------------!! !! !! !! ------------DEALER --------------------(PKP) -------------

31

------------------------------ -----------------------------------------SUB-DEALER/SHOWROOM (PKP) -----------------------------------------!! !! !! ------------------KONSUMEN ------------------8. Untuk mempe memperjel rjelas as mekanisme mekanisme pemung pemungutan utan PPN PPN dan PPn BM, BM, diberika diberikan n contoh penghitungan pada Lampiran I Surat Edaran ini. 9. Harga Harga Jual adalah adalah nilai nilai berupa berupa uang, uang, termasuk termasuk semua semua biaya biaya yang dimint dimintaa atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (kendaraan bermotor), tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun1983 sebagaimana telah diubah dengan Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Nomo Nomorr 11 Tahu Tahun n 1994 1994 dan dan poto potong ngan an harg hargaa yang yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Berdasarkan ketentuan di atas, untuk mencegah akibat ganda pengenaan PPn PP n BM, BM, maka maka dala dalam m mene menent ntuk ukan an Da Dasa sarr Peng Pengen enaa aan n Paja Pajak k atas atas   pen penye yera raha han n Bara Barang ng Ke Kena na paja pajak k yang yang sama sama pada pada rant rantai ai beri beriku kutn tnya ya (ses sesudah udah"P "Paabrik brikan an"/ "/Im Impo porrtir tir),

unsur sur

PPn

BM

(sep (sepeerti

haln halnya ya

PPNnya)harus PPNnya)harus dikeluarkan dahulu 10. Dal Dalam am hal pembe pembelia lian n kendar kendaraan aan bermot bermotor or denga dengan n sistim sistim on the road road (langsung atas nama pembeli) maka Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  (BBNKB (BBNKB), ), retrib retribusi usi untuk untuk Surat Surat Tanda Tanda Nomor Nomor Kenda Kendaraa raan n Bermot Bermotor  or  (STN (STNK) K) dan dan Buku Buku Pemi Pemili lika kan n Ke Kend ndar araa aan n Berm Bermot otor or (BPK (BPKB) B) tida tidak  k  merup merupak akan an unsur unsur Harga Harga Jual Jual yang yang menja menjadi di Das Dasar ar Pengen Pengenaan aan Paj Pajak  ak  sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNK dan BPKB tersebut tidak  dicantumkan dalam Faktur Pajak. Diberikan contoh perhitungan pada lampiran 2 dan 3 Surat Edaran ini. 11. a. PPN teruta terutang ng pada saat saat terjad terjadinya inya penyer penyerahan ahan kenda kendaraa raan n bermotor  bermotor  dari PKP (Importir Umum/ATPM/Industri Perakitan Perakitan/Distr /Distributo ibutor/De r/Dealer/ aler/Sub-D Sub-Deale ealer/Sh r/Showro owroom). om). Dala Dalam m hal pembayar pembayaran an diterima sebelum penyerahan kendaraan bermotor atau pembayaran uang muka,

32

maka PPN terutang pada saat diterimanya pembayaran tersebut. Jumlah PPN yang terutang pada saat pembayaran uang muka tersebut dihitung secara proporsional dengan jumlah pembayarannya dan diperhitungkan dengan PPN yang terutang  pada saat dilakukan penyerahan. penyerahan.

Contoh : Harg Ha rgaa



Jual Jual

kend kendar araa aan n

Berm Bermot otor or

Rp

165. 165.00 000. 0.00 000, 0,--

(termasuk PPN sebesar Rp 15.000.000,- (10%)) Uang Muka diterima tanggal 10 Agustus 2000 sebesar Rp.



55.000.000,Kendaraa Kendaraan n akan diserahkan diserahkan tanggal tanggal 20 Septembe Septemberr 2000



dengan kekurangan bayar sebesar Rp. 110.000.000,PPN terutang dan harus dipungut : - Pada saat diterima uang muka tanggal 10 Agustus 2000,



sebesar 10/110 x Rp 55.000.000,- = Rp 5.000.000,- dan harus dilaporkan pada SPT Masa PPN bulan Agustus 2000. Pada saa saatt penyerah penyerahan an kendara kendaraan an tanggal tanggal 20 September  September 



2000, sebesar 10/110 x Rp 110.000.000,110.000.000,- = Rp 10.000.000,dan harus dilaporkan pada SPT Masa PPN bulan September  2000.

  b. Apabil Apabilaa ata atass penyer penyeraha ahan n terseb tersebut ut juga teruta terutang ng PPn BM karena karena  penyerahan dilakukan oleh Pemungut PPn BM ("Pabrikan"), maka dalam pembayaran uang muka yang diterima sebelum penyerahan kendaraan kendaraan bermotor, terutang PPn BM disamping terutang PPN. 12. Contoh mekanisme mekanisme pemungutan PPN PPN dan PPn BM c. Untuk Untuk kenda kendara raan an impor impor dala dalam m keadaa keadaan n CBU : 1) Importir Importir Umum/Ind Umum/Industri ustri Perakita Perakitan/ATP n/ATPM M: a) impor : 

 Nilai Impor (DPP) : Rp. 200.000.000,-

33



PPN (10%) : Rp. 20.000.000,- (Pajak Masukan)



PPn BM (50%) : Rp. 100.000.000,-

-----------------------Harga Impor : Rp. 320.000.000,-

 b)  b) peny penyer erah ahan an : - Harga Jual (DPP) : Rp. 220.000.000,- PPN (10%) : Rp. 22.000.000,- (Pajak Keluaran) Keluaran) - PPn BM (50%) : Rp. 100.000.000,- (butir 1.a) -----------------------Harga Penjualan : Rp. 342.000.000,-

2) Dist Distri ribu buto torr : a) Pembelian : - Harga beli (DPP) : Rp. 220.000.000,- PPN (10%) : Rp. 22.000.000,- (Pajak Masukan) Masukan) - PPn BM (50%) : Rp. 100.000.000,- (butir 1.a) -----------------------Harga Pembelian : Rp. 342.000.000, b) penyerahan : - Harga Jual (DPP) : Rp. 240.000.000,- PPN (10%) : Rp. 24.000.000,- (Pajak Keluaran) Keluaran) - PPn BM (50%) : Rp. 100.000.000,- (butir 1.a) -----------------------Harga Penjualan : Rp. 364.000.000,-

3) Dealer : a) Pembelian :

34

- Harga beli (DPP) : Rp. 240.000.000,- PPN (10%) : Rp. 24.000.000,- (Pajak Masukan) Masukan) - PPn BM (50%) : Rp. 100.000.000,- (butir 1.a) -----------------------Harga Pembelian : Rp. 364.000.000,-

 b) penyerahan : - Harga Jual (DPP) : Rp. 260.000.000,- PPN (10%) : Rp. 26.000.000,- (Pajak Keluaran) Keluaran) - PPn BM (50%) : Rp. 100.000.000,- (butir 1.a) -----------------------Harga Penjualan : Rp. 386.000.000,-

4) Sub-Dealer/Showroom : a) Pembelian : - Harga beli (DPP) : Rp. 260.000.000,- PPN (10%) : Rp. 26.000.000,- (Pajak Masukan) Masukan) - PPn BM (50%) : Rp. 100.000.000,- (butir 1.a) -----------------------Harga Pembelian : Rp. 386.000.000,-

 b) penyerahan : - Harga Jual (DPP) : Rp. 280.000.000,- PPN (10%) : Rp. 28.000.000,- (Pajak Keluaran) Keluaran) - PPn BM (50%) : Rp. 100.000.000,- (butir 1.a) -----------------------Harga Penjualan : Rp. 408.000.000,- (yang dibayar konsumen)

 b. Untuk kendaraan impor dalam keadaan CKD atau produksi dalam negeri : 1) Importir Umum/Industri Perakitan/ATPM : a) impor :

35

- Nilai Impor (DPP) : Rp. 150.000.000,- PPN (10%) : Rp. 15.000.000,- (Pajak Masukan) Masukan) - PPn BM (-%) : Rp. -,-----------------------Harga Impor : Rp. 165.000.000,-

 b) penyerahan : - Harga Jual (DPP) : Rp. 220.000.000,- PPN (10%) : Rp. 22.000.000,- (Pajak Keluaran) Keluaran) - PPn BM (50%) : Rp. 110.000.000,-----------------------Harga Penjualan Rp. 352.000.000,-

2) Distributor : a) Pembelian : - Harga beli (DPP) : Rp. 220.000.000,- PPN (10%) : Rp. 22.000.000,- (Pajak Masukan) Masukan) - PPn BM (50%) : Rp. 110.000.000,- (butir 1.b) -----------------------Harga Pembelian : Rp. 352.000.000,-

 b) penyerahan : - Harga Jual (DPP) : Rp. 240.000.000,- PPN (10%) : Rp. 24.000.000,- (Pajak Keluaran) Keluaran) - PPn BM (50%) : Rp. 110.000.000,- (butir 1.b) ----------------------Harga Penjualan : Rp. 374.000.000,-

3) Dealer : a) Pembelian :

36

- Harga beli (DPP) : Rp. 240.000.000,- PPN (10%) : Rp. 24.000.000,- (Pajak Masukan) Masukan) - PPn BM (50%) : Rp. 110.000.000,- (butir 1.b) -----------------------Harga Pembelian : Rp. 374.000.000,-

 b) penyerahan : - Harga Jual (DPP) : Rp. 260.000.000,- PPN (10%) : Rp. 26.000.000,- (Pajak Keluaran) Keluaran) - PPn BM (50%) : Rp. 110.000.000,- (butir 1.b) -----------------------Harga Penjualan : Rp. 396.000.000,-

4) Sub-Dealer/Showroom : a) Pembelian : - Harga beli (DPP) : Rp. 260.000.000,- PPN (10%) : Rp. 26.000.000,- (Pajak Masukan) Masukan) - PPn BM (50%) : Rp. 110.000.000,- (butir 1.b) ----------------------Harga Pembelian : Rp. 396.000.000,-

 b) penyerahan : - Harga Jual (DPP) : Rp. 280.000.000,- PPN (10%) : Rp. 28.000.000,- (Pajak Keluaran) Keluaran) - PPn BM (50%) : Rp. 110.000.000,- (butir 1.b) -----------------------Harga Penjualan : Rp. 418.000.000,- (yang dibayar konsumen)

Catatan : Pemung Pemunguta utan n PPn BM dilaku dilakukan kan sesua sesuaii denga dengan n ketent ketentuan uan perund perundan anggundangan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-17/PJ.51/1999

37

tanggal 2 Nopember 1999 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE18/PJ.51/2000 tanggal22 Juni 2000. 14. CONTOH PENGHITUNGAN PPN KENDARAAN BERMOTOR  (Harga Jual On the Road) 1. Dealer "B" menjual satu unit kendaraan bermotor dengan harga jual kepada  pembeli sebesar Rp 205.000.000 (termasuk (termasuk PPN, PPn BM dan tidak termasuk Bea Balik Nama) yang dibeli dari Main Dealer "A". 2. Atas pembelian tersebut, Dealer "B" mendapat potongan harga dari Main Dealer "A". 3. PPn BM sebesar Rp 8.000.000,- sudah dipungut dan dilaporkan oleh Main Dealer "A". 4. Pengurusan balik nama kendaraan bermotor dilakukan oleh Main Dealer "A" dan pembeli membayar Rp 18.000.000,- kepada Main Dealer "A" melalui Dealer  "B". PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PPN OLEH DEALER "B" ADALAH : Harga Jual Main Dealer "A" (On The Road) Rp 225.000.000,Potongan harga untuk Dealer "B" Rp 4.000.000,----------------------Harga Tebus Rp 221.000.000,Bea Balik Nama (BBN) Rp 18.000.000,----------------------Harga Beli Dealer "B" Rp 203.000.000,203.000.000,15. Faktur Pajak (Off the Road) : BELI JUAL Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 117.272.727,- Rp 186.363.636,PPN (10%) Rp 17.727.273,- Rp 18.636.364,PPn BM (15%) Rp 8.000.000,- Rp 8.000.000,----------------------- ----------------------JUMLAH Rp 203.000.000,203.000.000,- Rp 205.000.000,16. Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak : • BELI 100/110 X (Rp 203.000.000,- Rp 8.000.000,-) = Rp 177.272.727,-

38

• JUAL 100/110 x (Rp 205.000.000,205.000.000,- Rp 8.000.000,-) = Rp 186.363.636,17. Perhitungan PPN Yang Harus Disetor Ke Kas Negara Oleh Dealer : - PAJAK KELUARAN (10% x Rp 186.363.636,-) = Rp 18.636.364,- PAJAK MASUKAN (10% x Rp 177.272.727,-) = Rp 17.727.273,---------------------PPN yang harus disetor Rp 909.091,-

18. CONTOH PENGHITUNGAN PPN DAN PPn BM KENDARAAN BERMOTOR  YANG BERASAL DARI SASIS (DEALER SEBAGAI WAJIB PUNGUT PPn BM) 1. Dealer "B" membeli sasis kendaraan bermotor bermotor dari Main Dealer "A" seharga Rp 100.000.000,- dengan potongan harga sebesar Rp 2.000.000,- kemudian menyuruh Karoseri "C" mengubah sasis tersebut menjadi kendaraan kendaraan bermotor  angkutan orang dan kemudian menjualnya kepada pembeli dengan harga Rp 126.500.000 (termasuk (termasuk PPN dan PPn BM). 2. PPn BM sebesar Rp 15.800.000,- dipungut dan dilaporkan oleh Dealer "B", sebagai pihak yang menyuruh melakukan pengubahan. PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PPN OLEH DEALER "B" ADALAH : Harga Jual Sasis Main Dealer "A" Rp 100.000.000,Potongan harga untuk Dealer "B" Rp 2.000.000,----------------------Harga Tebus/Beli Dealer "B" Rp 98.000.000,19. Faktur Pajak (Off The Road) : BELI JUAL Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 89.090.090,- Rp 101.200.000,PPN (10 %) Rp 8.909.091,- Rp 10.120.000,10.120.000,Dasar Pengenaan Pajak (Karoseri "C") Rp 10.000.000,PPN - Karoseri (10 %) Rp 1.000.000,PPn BM (15 %) Rp -,- Rp 15.180.000,----------------------- -----------------------

39

JUMLAH Rp 109.000.000,109.000.000,- Rp 126.500.000,20. Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak : - Beli Sasis 100/110 X Rp 98.000.000,- = Rp 89.090.909,- Jual Kendaraan Bermotor  100/110 x Rp 126.500.000,- = Rp 101.200.000,21. Perhitungan PPN Dan PPn BM Yang Harus Disetor Ke Kas Negara Oleh Dealer : 1) PPN - PAJAK KELUARAN (10 % x Rp 101.200.000,-) = Rp 10.120.000,- PAJAK MASUKAN (Rp 8.909.091 + Rp 1.000.000,-) = Rp 9.909.091,---------------------PPN yang harus disetor Rp 210.909,2) PPn BM 15 % x Rp 101.200.000,- = Rp 15.180.000,-

22. Contoh : - Harga Jual kendaraan kendaraan Bermotor Rp 250.000.000,- (termasuk (termasuk PPN sebesar Rp 20.000.000,- (10 %) dan PPn BM sebesar Rp 30.000.000,- (15%)) - Uang Muka diterima tanggal 10 Agustus 2000 sebesar Rp. 25.000.000,- Kendaraan akan diserahkan tanggal 20 September 2000 dengan kekurangan  bayar sebesar Rp. 225.000.000,- PPN dan PPn BM terutang dan harus dipungut : - Pada saat diterima uang muka tanggal 10 Agustus 2000 : 1) PPN : sebesar 10/125 x Rp 25.000.000,- = Rp 2.000.000,- dan harus dilaporkan  pada SPT Masa PPN bulan Agustus 2000. 2) PPn BM : sebesar 15/125 x Rp 25.000.000,- = Rp 3.000.000,- dan harus dilaporkan pada SPT Masa PPn BM bulan Agustus 2000.

- Pada saat penyerahan kendaraan tanggal 20 September 2000 : 1) PPN : sebesar 10/125 x (Rp. 250.000.000,- Rp 25.000.000,-) = Rp 18.000.000,dan harus dilaporkan pada SPT Masa PPN bulan September 2000.

40

2) PPn BM : sebesar 15/125 x (Rp 250.000.000,- Rp 25.000.000,-) = Rp 27.000.000,- dan harus dilaporkan pada SPT Masa PPn BM bulan September  2000. 23. Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2000. 24. Dengan berlakunya ketentuan ini, maka ketentuan yang dimaksud dalam Surat-surat Surat-surat Edaran sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran ini, dinyatakan masih tetap berlaku. KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK  PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Tarif  (%) Jenis Barang Kena Pajak  10 kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan  pesawat penerima siaran televisi; kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga; kelompok mesin pengatur suhu udara; kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima siaran radio; kelompok alat fotografi, alat sinematografi, dan perlengkapannya; perlengkapannya;

20 kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, selain yang dikenakan tariff 10%; kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya; kelompok pesawat penerima siaran televisi dan antena serta reflektor antena, selain yang dikenakan tariff 10%; kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin pencuci piring, mesin pengering;  pesawat elektromagnetik dan instrumen musik; kelompok wangi-wangian;

41

30 kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk  keperluan negara atau angkutan umum; kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang dikenakan tariff 10%; 40 kelompok minuman yang mengandung alcohol; kelompok barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan; kelompok permadani permadani yang terbuat dari sutra atau wool; kelompok barang kaca dari kristal timbal dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu; kelompok barang-barang barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran daripadanya; daripadanya; kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, selain yang dikenakan tarif 30%, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum; kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak; kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara; kelompok jenis alas kaki; kelompok barang-barang barang-barang perabot rumah tangga dan kantor; kelompok barang-barang barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah lempung cina atau keramik; Kelompok barang-barang barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu selain  batu jalan atau batu tepi jalan;

50 kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan halus; kelompok pesawat udara selain yang dikenakan tarif 40%, kecuali untuk  keperluan negara atau angkutan udara niaga; kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang dikenakan tarif 10% dan tarif 30%; kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara.

75 kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang dikenakan tariff  40%;

42

kelompok barang-barang barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan/atau mutiara atau campuran daripadanya; daripadanya; kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum."

43