NEGARA HUKUM (KONSEPSI RULE OF LAW)
Tipe Negara Hukum Tipe negara yang ditinjau dari sisi hukum adalah penggolongan negara-negara dengan melihat hubungan antara penguasa dan rakyat. Negara hokum timbul Sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja-raja yang absolute. Ada 3 tipe Negara hukum, yaitu : a. tipe Negara Hukum Liberal Tipe Negara hukum Liberal ini menghandaki supaya Negara berstatus pasif artinya bahwa warga Negara harus tunduk pada peraturan-peraturan Negara. Penguasa dalam bertindak sesuai dengan hukum. Disini kaum Liberal menghendaki agar penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang menjadi penguasa. b. tipe Negara Hukum Formil Negara hukum Formil yaitu Negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara Hukum formil ini disabut juga den gan Negara demokratis yang berlandaskan Negara hukum. c. tipe Negara Hukum Materiil Negara Hukum Materiil sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari Negara Hukum Formil; tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atat berlaku asas legalitas, maka dalam negara hukum h ukum Materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan kepen tingan warga Negara dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas Opportunitas. ARISTOTELES, merumuskan Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagai
daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut Aristotele s ialah peraturan yang mencerminkan keadilan ke adilan bagi pergaulan antar warga negaranya .maka menurutnya yang memerintah Negara bukanlah manusia melainkan “pikiran yang adil”. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja. Ditinjau dari sudut sejarah, pengertian Negara huku m berbeda-beda diantaranya : NEGARA HUKUM EROPA KONTINENTAL Negara Hukum Eropa Kontinental ini dipelopori oleh Immanuel Kant. Tujuan Negara hukum menurut Kant adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat. Konsep Negara hukum ini dikenal dengan Negara hukum liberal atau Negara hukum dalam arti sempit atau “nachtwakerstaat” •
Dikatakan Negara hukum liberal, karena Kant dipegaruhi oleh faham liberal yang menentang kekuasaan absolute raja pada waktu itu.
•
Dika Dikata taka kan n Nega Negara ra hukum hukum dala dalam m arti arti sempi sempit, t, kare karena na peme pemeri rinta ntah h hanya hanya bertuga bertugas s dan dan memper mempertah tahank ankan an hukum hukum dengan dengan maksud maksud menjam menjamin in serta serta melin melinun ungi gi kaum kaum “Bouj “Boujuis uis”” (tua (tuan n tana tanah) h) arti artinya nya hanya hanya ditu dituju juka kan n pada pada kelompok tertentu saja.
•
Dikatakan Nechtwakerstaat ( Negara penjaga malam ), karena Negara hanya berf berfung ungsi si menj menjam amin in dan dan menj menjag aga a keam keaman ana a dala dalam m arti arti sempi sempit( t( kaum kaum Borjuis).
Menurut Kant, untuk dapat disebut sebagai Negara hukum harus memiliki dua unsure pokok, yaitu : 1. adanya perlindun perlindungan gan terhadap terhadap Hak Azasi Manusia 2. adanya pemisahan pemisahan kekuasaan kekuasaan Dala Dalam m perk perkem emba bang ngan an sela selanju njutny tnya, a, tern ternya yata ta model model Nega Negara ra hukum hukum ini belu belum m memu memuas aska kan n dan dan belum belum dapa dapaii menca mencapa paii tuju tujuan an,, kala kalau u hanya hanya deng dengan an 2 unsur unsur
tersebut tidaklah cukup. Maka Negara hukum sebagai paham liberal berubah ke faha faham m Nega Negara ra kemak kemakmur muran an ( Welv Welvaa aars rsta taat at atau atau So Socia ciall Se Serv rvic ice e Stat State e ) yang yang dipelopori oleh “FJ STAHL”.
Menurut Stahl, seuatu Negara hukum harus memenuhi 4 unsur pokok, yaitu : 1. adanya perlindungan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia 2. adanya pemisah pemisahan an kekuasaan kekuasaan 3. pemerintah haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum 4. adanya peradila peradilan n administrasi administrasi Pada Pada suatu suatu welvaa welvaarst rstaat aat tugas tugas pemeri pemerinta ntah h adalah adalah menguta mengutamak makan an kepenti kepentinga ngan n seluruh rakyat. Dalam mencampuri urusan kepentingan rakyat pemerintah harus dibata dibatasi si oleh undang undang-und -undang ang.. Apabi Apabila la timbul timbul perseli perselisiha sihan n antara antara pemeri pemerinta ntah h dengan rakyat akan diselesaikan oleh peradilan administrasi yang berdiri sendiri. Peradilan ini harus memenuhi dua persyaratan yaitu pertama, tidak memihak ke pihak manapun dan yang kedua, petugas-petugas peradilan ini haruslah terdiri dari orang yang ahli dalam bidang-bidang tersebut. NEGARA HUKUM ANGLO SAXON (RULE OF LAW) Nega Negara ra Angl Anglo o Sa Saxo xon n tida tidak k meng mengena enall Nega Negara ra hukum hukum atau atau rech rechts tsta taat at,, teta tetapi pi mengenal atau menganut apa yang disebut dengan “ The Rule Of The Law” atau pemerintahan
oleh
hukum
atau
government
of
judiciary.
Menurut A.V.Dicey, Negara hukum harus mempunyai 3 unsur pokok : 1. Supr Suprema emacy cy Of Law Law Dalam Dalam suatu suatu Negara Negara hukum, hukum, maka maka kedudu kedudukan kan hukum hukum merupa merupakan kan posisi posisi tertin tertinggi ggi,, kekuas kekuasaan aan harus harus tunduk tunduk pada pada hukum hukum bukan bukan sebalikn sebaliknya ya hukum hukum tund tunduk uk pada pada keku kekuas asaa aan, n, bila bila huku hukum m
tund tunduk uk pada pada keku kekuas asaa aan, n, maka maka
kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum dijadikan
alat untuk membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi “tujuan” untuk melindungi kepentingan rakyat. 2.
Equality Before The Law Dalam Negara hukum kedudukan penguasa dengan rakyat dimata hukum adalah adalah sama sama (seder (sederaja ajat), t), yang yang membed membedaka akan n hanyal hanyalah ah fungsi fungsinya, nya, yakni yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal kebal hukum. hukum. Pada Pada prinsi prinsipnya pnya Equality Equality Before Before The Law adalah adalah tidak tidak ada tempat tempat bagi bagi backin backing g yang yang salah, salah, melainka melainkan n undang undang-und -undang ang merupa merupakan kan backine terhadap yang benar.
3. Huma Human n Rig Right hts s Human rights, maliputi 3 hal pokok, yaitu : a.
the rights to personal freedom ( kemerdekaan pribadi), yaitu hak untuk melakukan melakukan sesuatu sesuatu yang dianggap baik bagi dirinya, tanpa merugikan merugikan orang lain.
b.
The rights to freedom of discussion ( kemerdekaan berdiskusi), yaitu hak untuk mengemukakan pendapat dan mengkritik, dengan ketentuan yang bersangkutan juga harus bersedia mendengarkan orang lain dan bersedia menerima kritikan orang lain.
c. The The right ights s to publi ublic c meet eeting ing ( kemer emerde deka kaan an meng mengad adak akan an rapat pat), kebebasan ini harus dibatasi jangan sampai menimbulkan kekacauan atau memprovokasi.
Paham Dicey ini adalah merupakan kelanjutan dari ajaran John Locke yang berpendapat bahwa : 1.
manusia sejak lahir sudah mempunyai hak-hak azasi.
2. tida tidak k selur seluruh uh hakhak-ha hak k aa aasi si dise disera rahka hkan n kepa kepada da Nega Negara ra dala dalam m ko kont ntra rak k social. Persamaan Negara hukum Eropa Kontinental dengan Negara hukum Anglo saxon adalah
keduanya
Perb Pe rbed edaa aann nnya ya
adal adalah ah
mengakui pada pada
Negar egara a
adanya Angl Anglo o
Saxo Sa xon n
“Supremasi tida tidak k
terd terdap apat at
Hukum”. pera peradi dila lan n
administrasi yang berdiri sendiri sehingga siapa saja yang melakukan pelanggaran akan diadili pada peradila yang sama. Sedangkan nagara hukum Eropa Kontinental terdapat peradilan administrasi yang berdiri sendiri. Sela Se lanj njutn utnya ya,, ko kons nsep ep Rule Rule Of Law Law dikem dikemba bangk ngkan an dari dari ahli ahli hukum hukum (jur (juris is)) As Asia ia Teng Tengga gara ra & As Asia ia Pa Pasi sifi fik k yang yang berp berpen enda dapa patt bahw bahwa a suat suatu u Rule Rule Of Law Law haru harus s mempunyai syarat-syarat : 1. Perlindungan Perlindungan konstitusi konstitusional, onal, artinya artinya selain menjamin menjamin hak-hak hak-hak individu individu harus menentu menentukan kan pula cara cara / prosed prosedur ur untuk untuk perlin perlindun dungan gan atas atas hak-ha hak-hak k yang yang dijamin. 2. Badan kehakiman kehakiman yang yang bebas bebas dan tidak memihak. memihak. 3. Kebeba Kebebasan san untuk untuk menyatak menyatakan an pendapa pendapat. t. 4. Pemilih Pemilihan an umum umum yang yang bebas bebas.. 5. Kebebasan Kebebasan untuk untuk berserikat berserikat / berogn berognanisas anisasii dan beroposis beroposisi. i. 6. Pendid Pendidika ikan n civic civic / politi politik. k. Ciri-ciri Negara hukum berdasarkan Rule Of Law : 1. Pengakuan Pengakuan & perlindungan perlindungan hak hak azasi manusia manusia yang mengandun mengandung g persamaan persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya. 2. Peradilan Peradilan yang bebas bebas dan tidak tidak memihak serta serta tidak dipengar dipengaruhi uhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun.
3. Legalit Legalitas as dalam dalam sega segala la bentuk bentuk..
NEGARA HUKUM INDONESIA Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-u perundang-undanga ndangan n atau berdasarka berdasarkan n pada legalitas. legalitas. Artinya Artinya pemerintah pemerintah tidak dapat
mela elakukan
tinda ndakan
pemeri erintahan
tanapa
dasar
kewe ewenang nanga an.
Unsur-unsur yang berlaku umum bagi setiap negara hukum, yakni sebagai berikut : 1.
Adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
2.
Bahwa Bahwa pemerin pemerintah tah dalam dalam melaks melaksana anakan kan tugas tugas dan dan kewaji kewajiban bannya nya harus harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
3. Adanya Adanya jaminan jaminan terhadap terhadap hak-hak hak-hak asasi manusia manusia (warga (warga negara). negara). 4.
Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
5. Adanya Adanya pengawasan pengawasan dari badan-bad badan-badan an peradilan peradilan (rechterlijke (rechterlijke controle) controle) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh ekse kutif. 6. Adan Adanya ya pera peran n yang yang nyat nyata a dari dari angg anggot otaa-an angg ggot ota a masy masyar arak akat at atau atau warg warga a neg negara ara
unt untuk
turut urut
sert serta a
meng engawas awasii
perb erbuata uatan n
dan dan
pelak elaksa sana naan an
kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah. 7. Adanya Adanya sistem perekonomia perekonomian n yang dapat menjamin menjamin pembagi pembagian an yang merata merata sumb umberdaya
yang
diperlukan
bagi
kemakmuran
warga
nega egara.
Unsur-u Unsur-unsur nsur negara negara hukum hukum ini biasan biasanya ya terda terdapat pat dalam dalam konsti konstitus tusi. i. Oleh Oleh karena itu, keberadaan keberadaan konstitusi konstitusi dalam dalam suatu negara hukum merupakan merupakan kemestian. Menurut Sri Soemantri, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Negara dan
konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Apabila kita meneliti UUD 1945 (sebelum amademen), kita akan menemukan unsur-unsur negara hukum tersebut di dalamnya, yaitu sebagai berikut; Pert Pe rtam ama a
: Pri Prins nsip ip keda kedaul ulat atan an raky rakyat at (pas (pasal al 1 aya ayatt 2), 2),
Kedu Kedua a
: Pem Pemer erin inta taha han n ber berda dasa sark rkan an ko kons nsti titu tusi si (pe (penj njel elas asa an UUD UUD 19 1945), 45),
Keti Ketiga ga keem keempa patt
: Jami Jamina nan n terh terhad adap ap hakhak-ha hak k asas asasii man manus usia ia (pas (pasal al 27, 27, 28, 28, 29, 29, 31), 31), : Pem Pemba bagi gian an keku kekuas asaa aan n (pa (pasa sall 2, 2, 4, 4, 16, 16, 19), 19),
Kelima
: Pengawasan Peradilan (pasal 24),
Keen Keenam am
: Pa Partis rtisip ipa asi warga arga nega negara ra (pasa pasall 28) 28),,
Ketujuh ujuh
: Sistem perekono nom mian (pasal 33).
Eksi Eksist stens ensii Indo Indones nesia ia seba sebaga gaii negar negara a hukum hukum seca secara ra tega tegas s dise disebu butk tkan an dala dalam m Penjelasan UUD 1945 (setelah amandemen) yaitu pasal 1 ayat (3); “Indonesia ialah nega negara ra yang yang berd berdas asar ar atas atas huku hukum m (rec (rechts htsst staa aat) t)”. ”. Indi Indika kasi si bahw bahwa a Indo Indone nesi sia a mengan menganut ut konsep konsepsi si welfar welfare e state state terdap terdapat at pada pada kewaji kewajiba ban n pemerin pemerintah tah untuk untuk mewuju mewujudka dkan n tujuantujuan-tuj tujuan uan negara negara,, sebaga sebagaima imana na yang yang termua termuatt dalam dalam alinea keem keempa patt Pemb Pembuk ukaan aan UUD UUD 1945 1945,, yait yaitu; u; “Mel “Melin indu dung ngii sege segena nap p bang bangsa sa Indonesia
dan
kesejahteraan
seluruh umum,
tumpah
darah
mencerdaskan
Indonesia,
kehidupan
memajukan
bangsa,
dan
melaksanakan ketertiban dunia” . Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui melalui pemba pembangun ngunan an yang yang dilaku dilakukan kan secara secara bertah bertahap ap dan berkes berkesinam inambun bungan gan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang. Ideali Idealitas tas negara negara berdas berdasark arkan an hukum hukum ini pada pada datara dataran n implem implementa entasi si memilik memilikii karakteristik yang beragam, sesuai dengan muatan lokal, falsafah bangsa, ideologi negara, dan latar belakang historis masing-masing negara. Oleh karena itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti
negara hukum menurut Qur’an dan Sunnah atau nomokrasi Islam, negara hukum menurut menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan dinamakan rechtsstaat, rechtsstaat, negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon (rule of law), konsep socialist legality, dan konsep negara hukum Pancasila. Menurut Philipus M. Hadjon, karakteristik negara hukum Pancasila tampak pada unsur-unsur yang ada dalam negara Indonesia, yaitu sebagai berikut : 1. Kesera Keserasia sian n hubung hubungan an antara antara pemerinta pemerintah h dan rakyat rakyat berdas berdasark arkan an asas asas kerukunan; 2. Hubung Hubungan an fungsi fungsiona onall yang yang propo proporsi rsiona onall antara antara kekuasa kekuasaanan-kek kekuasa uasaan an negara; 3. Prin Prinsi sip p
peny penyel eles esai aian an
seng sengke keta ta
seca secara ra
musy musyaw awar arah ah
dan dan
pera peradi dila lan n
merupakan sarana ter-akhir; 4. Keseimbangan
antara
hak
dan
kewajiban.
Berdasarkan penelitian Tahir Azhary, negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berkut : a. Ada hubunga hubungan n yang erat antara antara agama agama dan negara negara;; b. Bertumpu Bertumpu pada pada Ketuhanan Ketuhanan Yang Yang Maha Esa; c. Kebeba Kebebasan san berag beragama ama dala dalam m arti posit positip; ip; d. Ateisme Ateisme tidak tidak dibenarka dibenarkan n dan komunism komunisme e dilarang; dilarang; e. Asa Asas s kekelua kekeluarga rgaan an dan dan kerukun kerukunan. an. Mesk Me skip ipun un
anta antara ra
hasi hasill
pene peneli liti tian an
Hadj Hadjon on
dan dan
Tahi Tahirr
Azha Az hary ry
terd terdap apat at
perbed perbedaan aan,, karena karena terdap terdapat at titik titik panda pandang ng yang yang berbed berbeda. a. Tahir Tahir Azhary Azhary melihat melihatnya nya dari dari titik titik pandan pandang g hubung hubungan an antara antara agama agama dengan dengan negara negara,, sedangka sedangkan n Philip Philipus us memand memandang angnya nya dari dari aspek aspek perlind perlindunga ungan n hukum hukum bagi bagi rakyat. rakyat. Namun sesungguhnya sesungguhnya unsur-unsur unsur-unsur yang dikemukakan dikemukakan oleh kedua pakar hukum ini terdapat dalam negara hukum Indonesia. Artinya unsurunsur yang dikemukakan ini saling melengkapi. Tindakan Pemerintahan dalam Negara Hukum
Pengertian Tindakan Pemerintahan Dalam melakukan aktifitasnya, pemerintah melakukan dua macam tindakan, tindakan biasa (feitelijkehandelingen) dan tindakan hukum (rechtshandeli-ngen). Dalam kajian hukum, yang terpenting untuk dikemukakan adalah tindakan dalam katagori kedua, rechtshandelingen. Tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan. Tindakan pemerintahan memiliki beberapa unsur yaitu sebagai berikut : •
Perbuatan itu dilakukan oleh aparat Pemerintah dalam kedudukannya sebagai Penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (bestuurs-organen) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri;
•
Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;
•
Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi;
•
Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.
Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum, karena dalam negara negara terdapat prinsip wetmatigheid van bestuur atau asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya. Asas legalitas menurut Sjachran Basah, berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif.
Meskipun demikian, tidak selalu setiap tindakan pemerintahan tersedia peraturan peraundang-undangan yang mengaturnya. Dapat terjadi, dalam kondisi tertentu terutama ketika pemerintah harus bertindak cepat untuk menyelesaikan persoalan konkret dalam masyarakat, peraturan perundang-undangannya belum tersedia. Dalam kondisi seperti ini, kepada pemerintah diberikan kebebasan bertindak (discresionare power) yaitu melalui freies Ermessen, yang diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Freies Ermessen ini menimbulkan implikasi dalam bidang legislasi bagi pemerintah, yaitu lahirnya hak inisiatif untuk membuat peraturan perundang-undangan yang sederajat dengan UU tanpa persetujuan DPR, hak delegasi untuk membuat peraturan yang derajatnya di bawah UU, dan droit fun ction atau kewenangan menafsirkan sendiri aturan-aturan yang masih bersifat enunsiatif. Menurut Bagir Manan, kewenangan pemerintah untuk membentuk peraturan perundang-undangan karena beberapa alasan yaitu; Pertama, paham pembagian kekuasaan menekankan pada perbedaan fungsi daripada pemisahan organ, karena itu fungsi pembentukan peraturan tidak harus terpisah dari fungsi penye lenggaraan pemerintahan; Kedua, dalam negara kesejahteraan pemerintah membutuhkan instrumen hukum untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum; Ketiga, untuk menunjang perubahan masyarakat yang cepat, mendorong administrasi negara berperan lebih besar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Freies Ermessen merupakan konsekuensi logis dari konsepsi welfare state, akan tetapi dalam kerangka negara hukum, freies Ermessen ini tidak dapat digunakan tanpa batas. Atas dasar itu, Sjachran Basah mengemukakan unsur-unsur freies Ermessen dalam suatu negara hukum yaitu sebagai berikut : • Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik; • Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara; • Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum; • Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri;
• Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba; • Sikap tindak itu dapat dipertanggung jawab baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum .
