1 UPAYA MENINGKATKAN KINERJA RESKRIM MELALUI METHODE PROGRESIF GUNA AKSELARASI PELAYANAN PRIMA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN STABILITAS KAMTIBMAS
BAB I PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG BELAKANG Pada era globalisasi saat ini dan seiring dengan berkembangnya teknologi maupun maupun keterbu keterbukaa kaan n informa informasi si berdamp berdampak ak pada pada kompleks kompleksnya nya permasalah permasalahan an yang timbul di masyarakat. Menyikapi hal tersebut diperlukan adanya kesiapan untuk untuk menangk menangkal al dampak dampak negatif negatif yang yang ditimbul ditimbulkan kannya nya,, terutam terutama a yang yang terkait terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Globali Globalisasi sasi secara secara abstrak abstrak dirumusk dirumuskan an sebagai sebagai “Keselu “Keseluruh ruhan an proses proses dimana masyarakat didunia bergabung dalam sebuah masyarakat dunia tunggal, yaitu yaitu global global socie society” ty” (Martin (Martin Allbro Allbrow w
dan dan Eliza Elizabet beth h King King,, dalam dalam bukunya bukunya
(London :Sage :Sage Public Publicatio ation, n, 1990) 1990) Globalizati Globalization, on, Knowledge Knowledge and Society Society , (London
dan
sebag sebagai ai inten intensif sifika ikasi si hubu hubung ngan an sosial sosial bers berskal kala a dunia dunia yang yang memung memungki kinka nkan n keterkai keterkaitan tan masyarak masyarakat at local local dengan dengan kejadia kejadian n kejadia kejadian n dibagian dibagian bagian bagian dunia dunia lainnya, lainnya, atau sebalik sebaliknya nya ( Anthony Giddens, The Consequences of Modernity, (Stanford : Standford University Press, 1990 ). Globalisasi membawa dua dampak,
pada satu sisi globalisasi melahirkan keunggulan kompetitif. Disisi lain, globalisasi membangkitkan membangkitkan reaksi balik atau countertrend seperti kerawanan kejahatan dalam masyarak masyarakat at global, global, termasuk termasuk cyber Dampak k nega negatif tif cyber space space atau cyber cyber crime crime. Dampa kemaju kemajuan an tekn teknolo ologi gi dan dan inform informas asii pada pada umumny umumnya a berk berkait aitan an deng dengan an duni dunia a kejahatan. Kepolisian Republik Indonesia yang diamanatkan oleh Undang-undang no 2 tahun tahun 2002 2002 seba sebagai gai penge pengemb mban an tugas tugas menjag menjaga a keama keamana nan n dan dan keter ketertib tiban an masyarak masyarakat at serta serta penegak penegak hukum hukum dituntut dituntut untuk untuk mampu mampu melaksan melaksanaka akan n tugas tugas tersebut dengan sebaik-baiknya walaupun kondisi organisasi saat ini masih penuh 1
2
dengan dengan keterbat keterbatasan asan baik di bidang bidang anggara anggaran, n, sarana sarana dan prasana, prasana, teknolog teknologii maupun personil. Dalam Dalam upaya upaya harkamti harkamtibmas bmas dan peningk peningkatan atan pelayan pelayanan an masyarak masyarakat at serta penegakan penegakan hukum secara secara profesional, profesional, faktor sumber sumber daya manusia adalah adalah salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini kita kondisi personil Polri masih sangat terbatas, terbatas, baik dari segi kwalitas maupun kwantitas. Di sisi lain masyarakat seolah tidak mau tau dengan kondisi tersebut dan tetap menuntut kesempurnaan pelaksanaan tugas Polri. Pada kondisi yang lain, keterbukaan informasi dan bisnis informasi selalu memberitakan segala kekurangan kinerja Polri sedangkan sisi prestasinta tidak pernah pernah diberit diberitaka akan, n, sehingg sehingga a opini opini negatif negatif terhadap terhadap Polri Polri cepat cepat berkemb berkembang ang.. Dinamik Dinamika a politik politik di Indones Indonesia ia memerlu memerlukan kan perhati perhatian an dan jumlah jumlah person personilil yang yang memadai, situasi ekonomi yang tidak menentu dapat mendorong meningkatnya angk angka a kejah kejahata atan, n, pertu pertumbu mbuha han n pend pendudu uduk k
menin meningk gkat at denga dengan n cepat cepat tidak tidak
sebandin sebanding g dengan dengan penambah penambahan an jumlah jumlah personil personil Polri Polri dan kesada kesadaran ran hukum hukum masy masyar arak akat at
yang yang
masi masih h
renda endah h
sang sangat at
memp mempe engar ngaru uhi
dala dalam m
kegia egiata tan n
harkamtibmas. Polri sebagai salah satu institusi publik, berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 memiliki tanggung jawab sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat, dalam menjalankan aktivitasnya tidak pernah terlepas dari sorotan masyarakat. Prestasi kerja personel Polri yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan institusi Polri dalam perspektif masyarakat pada umumnya adalah bidan bidang g pelay pelayan anan. an. Baik Baik buruk buruknya nya kiner kinerja ja Polri Polri tidak tidak hanya hanya diten ditentuk tukan an oleh oleh penil penilai aian an inter interna nall organi organisa sasi si atau ataupun pun peni penilai laian an lemba lembaga ga lain, lain, namun namun lebih lebih ditentukan oleh penilaian masyarakat kepada Polri. Berda erdasa sark rkan an
hal hal
ters terseb ebut ut,,
maka maka
dipe diperl rluk ukan an
pembe emben nahan ahan
dan
atau atau
peningkatan kinerja Polri, baik sebagai Institusi maupun individu. Pembenahan dan atau atau peningk peningkatan atan kinerja kinerja diawali diawali dengan dengan pemahama pemahaman n terhada terhadap p permasa permasalaha lahan n
3
yang yang dihada dihadapi pi Polri. Polri. Masalah Masalah yang yang dihadap dihadapii Polri Polri dalam dalam melaksan melaksanaka akan n fungsi fungsi kepolisian dibedakan menjadi masalah eksternal dan internal. Masalah internal ditandai dengan belum optimalnya hasil reformasi struktural, instrume instrumental ntal dan kultural kultural.. Reforma Reformasi si kultura kulturall terkait terkait pelayan pelayanan an kepolis kepolisian ian yang yang prima belum memenuhi harapan masyarakat, hal tersebut ditandai dengan masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada Polri. Masalah eksternal antara lain mencakup mencakup permasa permasalah lahan an pengam pengamanan anan perbatas perbatasan an dan pulau-p pulau-pulau ulau terluar terluar ; kesiapan pengamanan Pemilu ; tingkat kejahatan konvensional dan transnasional yang masih tinggi dan masalah sosial. Tekad Tekad Polri Polri untuk untuk melakuk melakukan an pembenah pembenahan an dan mencari mencari alterna alternatif tif solusi solusi terhadap terhadap permasalahan permasalahan yang dihadapi dihadapi institusinya institusinya berimplikasi berimplikasi kepada penetapan grand strategy Polri. Grand strategy Polri dirumuskan dalam tiga tahapan yang
mencerminkan upaya Polri secara gradual. Tahap I adalah Trust Building , periode waktu waktu tahun 2005 2005 – 2010. 2010.
Penetap Penetapan an tahap 1 didasarkan didasarkan pada pada argumenta argumentasi si
bahw bahwa a keber keberha hasil silan an Polri Polri dalam dalam menja menjalan lanka kan n tuga tugas s memer memerluk lukan an duku dukung ngan an masyarakat dengan landasan kepercayaan ( trust ). ). Tahap II, Partnership Building , periode periode tahun 2011 2011 – 2015, 2015, merupak merupakan an kelanjut kelanjutan an dari dari tahap tahap pertama, pertama, perlu diban dibangu gun n kerja kerja sama sama yang yang erat erat deng dengan an berba berbaga gaii pihak pihak yang yang terka terkait it deng dengan an pekerjaan Polri. Tahap III, Strive for Excellence , periode tahun 2016 – 2025. Pada tahap tahap III dibangun dibangun kemampu kemampuan an pelayana pelayanan n publik publik yang yang unggul unggul dan diperca dipercaya ya 1
masyarakat sehingga pelayanan Polri yang optimal dapat diwujudkan . Sedangkan untuk mempercepat jalannya program-program yang ada di dalam tahap tahapan an terse tersebu butt Kapo Kapolri lri menet menetap apka kan n progr program am akse akseler leras asii trans transfor formas masii Polri Polri menuju menuju Polri Polri yang yang mandiri, mandiri, professi professional onal,, modern modern dan diperca dipercaya ya masyara masyarakat, kat, adapun beberapa kegiatan yang mengalami akselerasi dijabarkan dalam program yang terd terdir irii dari dari : prog progra ram m quic quick k resp respon on sama samapt pta, a, pro program gram Quic Quick k wins wins yang transparansi proses penyidikan reserse dengan pemberian surat pemberitahuan perkembanagan hasil penyidikan (SP2HP), program peningkatan pelayanan SIM,
1
Lampiran A kep.Kapolri No.Pol.: Kep /37/X/2008, hal 7.
4
STNK dan BPKB, serta program transparansi rekruitmen personel Polri. Hal ini dilakukan dalam rangka mempercepat proses reformasi birokrasi Polri pada bidang kultural, yang sejalan dengan program reformasi birokrasi yang di keluarkan oleh pemerintah. Program akselerasi diperlukan untuk pencapaian tujuan dari grand strategy Polri yang telah ditetapkan. Penyusunan program akselerasi dititikberatkan pada peru peruba baha han n
peri perila laku ku
seti setiap ap
angg anggot ota a
Polr Polrii
dala dalam m
menj menjal alan anka kan n
tuga tugasn snya ya,,
memberikan pelayanan prima dan mewujudkan rasa aman masyarakat. Program akselerasi pada tahap I diarahkan pada pembenahan dan perubahan kultural yang menca mencaku kup p 12 bidang bidang,, yaitu yaitu : 1) Bidan Bidang g peru perumus musan an tugas tugas poko pokok k ; 2) Bida Bidang ng organisasi ; 3) Bidang operasional ; 4) Bidang kerjasama / HTCK (Hubungan Tata Cara Kerja) ; 5) Bidang tata kelola logistik ; 6) Bidang tata kelola asset ; 7) Bidang tata kelola anggaran ; 8) Bidang manajemen mutu dan kinerja ; 9) Bidang sumber daya daya manu manusi sia a ; 10) 10) Bida Bidang ng remu remun neras erasii dan dan kese keseja jaht hter eraa aan n ; 11) 11) Bidan idang g pemberdayaan Litbang ; 12) Bidang pelayanan dan pengaduan masyarakat. Akselerasi Akselerasi bidang pelayanan dan pengaduan pengaduan masyarakat masyarakat mencakup aspek : akses yang luas, kemudahan mendapatkan pelayanan kepolisian serta kemudahan memberikan dan mendapatkan informasi dengan cepat dan tepat. Diantara jenis pengadu pengaduan an yang yang banyak banyak diterima diterima adalah adalah tindak tindak pidana pidana pencuri pencurian an kendara kendaraan an bermotor, pencurian hewan, sengketa lahan dan penganiayaan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pencitraan Polri masih harus diperbaiki. Perb Perbaik aikan an citra citra Polr Polrii berka berkaita itan n deng dengan an kine kinerja rja dan kuali kualita tas s pelay pelayan anan an yang yang dibe diberi rika kan n
para para
pers perso onel nel
Polri olri
den dengan gan
meng menged edep epak akan an
tran transp spar aran ansi si
dan dan
akuntabiltas. akuntabiltas. Tantangan utama Polri adalah akuntabilitas akuntabilitas eksternal dan internal yang memerlukan solusi secara cepat, tepat, efektif dan efisien. Berd Berdas asar arka kan n
hal hal
ters terseb ebut ut,,
mak maka
Polr Polres es
Pame Pameka kasa san n
berup erupay aya a
memberikan kontribusi terhadap pencapaian penegakan hukum yang optimal dan pencitraan Polri yang positif terkait komplain masyarakat dalam penanganan tindak pidana dan masalah sosial yang muncul di masyarakat.
5
Fokus peningkatan pelayanan masyarakat dilakukan melalui akseleri pelayanan prima pada Fungsi Reskrim melalui methode progresif . Upaya tersebut sebagai terobosan dalam meningkatkan kinerja Polri khususnya Fungsi Reskrim dalam rangka meningkatkan stabilitas kamtibmas dengan memperjelas standar
etika
kerja,
meningkatkan
fungsi,
memberikan kemudahan
bagi
masyarakat guna akselarasi pelayanan prima Kepolisian serta memberikan kemudahan kepada untuk mendapatkan informasi secara dini dan akurat. Dari urain tersebut di atas, penulis mencoba mengangkat judul dalam naskah ini “ Upaya
peningkatan kinerja reskrim melalui methode progresif guna
akselarasi
pelayanan
prima
dalam
rangka
mewujudkan
stabilitas
kamtibmas”.
B.
RUMUSAN MASALAH Dari uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan ” Belum optimalnya kinerja Fungsi Reskrim dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ” .
C.
PERSOALAN Adapun persoalannya adalah sebagai berikut: 1. Bagaiman kualitas dan kuantintas sumber daya manusia yang ada saat ini ? 2. Bagaima dukungan sarana ada saat ini ?
dan prasarana dalam pelaksanaan tugas yang
3. Bagaimana dukungan anggaran yang ada saat ini ? 4. Bagaimana methode pelaksanaan tugas saat ini ? D.
RUANG LINGKUP Ruang lingkup Naskah ini mencakup masalah sumber daya manusia, dukungan anggaran, dukungan sarana dan prasarana dan methode yang digunakan dalam pelaksanaan tugas.
6
E.
MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari Naskah Karya Perorangan ini adalah untuk mengkaji kinerja Satreskrim Polres Pamekasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya peningkatan kinerja reskrim melalui methode progresif guna akselarasi pelayanan prima dalam rangka mewujudkan stabilitas kamtibmas. Sedangkan tujuannya adalah guna melengkapi sebagian dari materi ujian untuk mengikuti sekolah Pimpinan menengah Kepolisian Republik Indonesia dan sebagai sumbangsih pemikiran kepada Pimpinan, guna sebagi bahan masukan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
F.
METHODE PENDEKATAN Methode pendekatan dalam Naskah Karya Perorangan ini adalah menggunakan methode deskriptif analitis yaitu melakukan analisa terhadap situasi dan kinerja serta permasalahan yang ada berdasarkan pengalaman atau data yang telah tersedia.
G.
SISTEMATIKA Sistematika dalam penulisan adalah sebagai berikut: Bab I
Pendahuluan Dalam Bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang secara umum, Permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan berupa : latar belakang, permasalahan, persoalan, ruang lingkup, maksud dan tujuan, methode pendekatan, sistematika dan pengertian-pengertian.
Bab II
Landasan Teori Dalam Bab ini penulis akan menguraikan tentang upaya peningkatan kinerja reskrim melalui method progresif guna akselarasi
7
pelayanan
prima dalam
rangka
kamtibmas dari sudut padang teori, antara lain :
mewujudkan stabilitas konsep analisa SWOT,
Teori Manajemen George R Terry, teori manajemen strategi , Teori motivasi dan Hierakhie kebutuhan Maslow dan teori hukum progresif Prof. Soecipto Raharjo. Bab III Kondisi Saat ini Dalam Bab ini penulis akan menguraikan tentang : kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana, dukungan anggaran, dan methode yang digunakan dalam pelaksanaan tugas. Bab IV Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Bab ini menggambarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja reskrim melalui methode progresif guna akselarasi pelayanan prima dalam rangka mewujudkan stabilitas kamtibmas . Bab
V
Kondisi yang diharapkan Dalam Bab ini penulis akan menguraikan tentang data kualitas dan kuantitas personil yang diharapkan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, anggaran yang dibutuhkan dan methode yang diharapkan sebagai upaya
peningkatan kinerja reskrim guna akselarasi pelayanan
prima dalam rangka mewujudkan stabilitas kamtibmas”. Bab VI Optimalisasi Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang visi dan misi Polri, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan action plan. Bab VII Penutup. Dalam Bab ini Penulis akan menguraikan kesimpulan dari penulisan Naskah Karya Perorangan ini serta Saran dan Rekomendasi.
8 BAB II KERANGKA TEORITIS
Penulisan Naskah Karya Perorangan (NKP) ini menggunakan kerangka teori agar arah serta tujuan penelitian dapat terjalin dengan baik, menurut pendapat Koentjaraningrat “Kerangka teoritis membantu penulis dalam menentukan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat (Koentjaraningrat 1989 : 21). Dengan demikian dalam penulisan Naskah Karya Perorangan (NKP) ini akan mencakup pengetahuan yang didapat dari suatu tulisan-tulisan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan suatu obyek yang diteliti dan pengalaman-pengalaman yang dimiliki sehingga tulisan ini dapat tersusun dengan sistematis dan terarah yang bersumber pada suatu pemikiran serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya yang dipedomani untuk memecahkan suatu masalah-masalah terkait dengan tugas Kepolisian. Dengan demikian maka penulisan Naskah Karya Perorangan (NKP) ini memerlukan teori-teori sebagai media dalam memberikan kerangka orientasi dan analisis serta nilai ilmiah agar memadai seperti yang diharapkan untuk menjawab upaya peningkatan kinerja Reskrim melalui methode progresif guna akselarasi pelayanan prima dalam rangka mewujudkan stabilitas kamtibmas. A.
PENGERTIAN – PENGERTIAN 1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (James A.F Stoner, Management, Prentice/ Hall International, Inc., Englewood Cliffs, New York, 1982, halaman 8). 3. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. 8
9
4. Progresif adalah keinginan untuk kemajuan. 5. Methode adalah jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. 6. Pelayanan prima adalah pelayanan yang sangat baik, atau pelayanan yang terbaik. 7. Akselarasi adalah suatu proses percepatan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. B.
KONSEP ANALISA SWOT SWOT adalah singkatan atau akronim dari
Strengths
(kekuatan),
Weakness (kelemahan) Opportunities (peluang) Threats (ancaman). Artinya
kekuatan yang dipunyai oleh kesatuan yang akan melaksanakan rencana, kelemahan yang dimiliki oleh kesatuan yang akan melaksanakan rencana, peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan dan ancaman yang akan di hadapi. Fredy Rangkuti dalam bukunya “Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis” menyatakan bahwa kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor
internal
dan
eksternal.
Menurutnya
kedua
faktor
tersebut
harus
dipertimbangkan melalui analisis SWOT, yakni melakukan penilaian hasil pembahasan berdasarkan Strengths (kekuatan) yakni dalam hal ini kekuatan internal yang dimiliki, Weakness (kelemahan) yakni kelemahan-kelemahan yang ada, Oppoturnities (peluang) yakni peluang yang dapat digali dari faktor lingkungan dan Threats (ancaman) yakni kendala-kendala dari faktor lingkungan yang mungkin ditemui dalam membangun sistem informasi data barang bukti Ranmor di Polda Metropolitan Jakarta Raya. Jika hal ini digunakan dengan benar, maka dimungkinkan bagi sebuah institusi atau organisasi untuk dapat memetakan posisi organisasi terhadap lingkungannya dan menyediakan pilihan strategi umum yang sesuai, serta dijadikan dasar dalam menetapkan sasaran-sasaran organisasi ke depan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari pada stake holder.
10
Pengenalan akan kekuatan yang dimiliki akan membantu organisasi untuk tetap menaruh perhatian dan melihat peluang-peluang baru, sedangkan penilaian yang jujur terhadap kelemahan-kelemahan yang ada akan memberikan bobot realisme pada rencana-rencana yang akan dibuat organisasi. Dalam praktek sering ditemui bahwa penggunaan analisis SWOT sebagai alat perencanaan strategis tidak memberikan hasil yang diharapkan, yang disebabkan salah satu atau gabungan dari faktor-faktor sebagai berikut: 1.
Visi, misi dan ukuran keberhasilan organisasi tidak ditetapkan secara jelas dan tegas atau tidak digunakan dalam mengidentifikasikan peluang dan ancaman yang dihadapi serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi.
2.
Data dan informasi yang digunakan kurang lengkap, kurang spesifik dan kurang akurat, sehingga dalam perumusan faktor strategisnya tidak fokus.
3.
Analisis lebih ditekankan kepada kecanggihan metode dan bukan kepada filosofi, kesungguhan dalam melakukan analisis serta kegunaan hasil SWOT itu sendiri.
4.
Terlalu beragamnya pendekatan analisis yang dikenal dan ditawarkan, tetapi relatif sedikitnya referensi dan bahan bacaan yang komprehensif. Pada analisis apapun, validitas dan kegunaan hasil analisis sangat
tergantung kepada kelengkapan dan akurasi data yang digunakan dalam analisis. Karena itu rancangan pelaksanaan analisis SWOT perlu disusun sebaikbaiknya untuk memperoleh data dan informasi yang penting dan berkualitas tinggi. Makna dan pesan yang paling mendalam dari analisis SWOT adalah apapun caracara serta
tindakan yang diambil,
proses pembuatan
keputusan
harus
mengandung dan mempunyai prinsip berikut ini: kembangkan kekuatan, minimalkan kelemahan, tangkap kesempatan / peluang dan hilangkan ancaman.
Essensinya Analisis SWOT dapat digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, baik secara internal maupun eksternal, yang ada dalam menghadapi pengaruh perkembangan lingkungan strategis terhadap pelaksanaan tugas pokoknya.
11
Perubahan
lingkungan
internal
organisasi
Polres
ada
kalanya
menimbulkan kekuatan tetapi mungkin juga menimbulkan permasalahan yang berdampak pada kinerja organisasi, begitu juga pada lingkungan eksternal yang dapat memunculkan peluang sehingga kinerja organisasi dapat meningkat dan dapat juga menimbulkan ancaman bagi organisasi. Maka untuk merespon perubahan lingkungan tersebut, diperlukan suatu strategi yang tepat agar dapat meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta berusaha memanfaatkan kekuatan dan peluang. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan ( strengths), kelemahan ( weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman ( threats) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT ( strengths, weaknesses, opportunities, dan threats).
Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan ( strengths) mampu mengambil keuntungan ( advantage) dari peluang ( opportunities) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan ( weaknesses) yang mencegah keuntungan ( advantage) dari peluang (opportunities)yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan ( strengths) mampu menghadapi ancaman ( threats) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan ( weaknesses) yang mampu membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.
12
C.
TEORI MANAJEMEN Menurut George R. Terry manajemen adalah suatu proses tertentu yang akan dilaksankan mulai dari perencanaan sampai penilaian ( evaluasi). Manajemen sering diartikan ilmu, kiat, dan profesi. Terry mendeskripsikan pekerjaan
manajer berdasarkan
fungsinya
sebagai berikut: 1. Perencanaan (Planning) Dalam fungsi perencanaan, manajer deskripsi pekerjaan sebagai berikut : a. Menerapkan, mendeskripsikan dan menjelaskan tujuan b. Memprakirakan c.
Menetapkan syarat dan dugaan-dugaan tentang ferformance pekerjaan
d. Menetapkan dan menjelaskan tugas-tugas untuk mencapai tujuan e. Menetapkan rencana penyelesaian f.
Menetapkan kebijakan-kebijakan
g. Merencanakan standar-standar dan metode-metode penyelesaiaan h. Mengetahui terlebih dahulu problema-problema yang akan datang yang mungkin terjadi. 2. Pengorganisasian (Organizing) Dalam
fungsi
pengorganisasian,
manajer
mempunyai
deskripsi
pekerjaan sebagai berikut : a. Mendeskripsikan pekerjaan dalam tugas-tugas pelaksanaan b. Mengklasifikasikan tugas-tugas pelaksanaan dalam pekerjaan-pekerjaan operasional. c.
Mengumpulkan pekerjaan-pekerjaan operasional dalam kesatuan-kesatuan yang berhubungan dan dapat dimenejemen
d. Menetapkan syarat-syarat pekerjaan
13
e. Menyelidiki dan menempatkan orang perorangan pada pekerjaan yang tepat.
3. Menggerakkan (actuating) Dalam fungsi menggerakkan, manajer mempunyai deskripsi pekerjaan sebagai berikut : a. Memberitahu dan menjelaskan tujuan-tujuan kepada para bawahan b. Menejemani
dan
mengajak
para
bawahan
untuk
pekerja
dengan
semaksimal mungkin c.
Membimbing tenaga kerja bawahan untuk mencapai standar operasional
d. Mengembangkan
tenaga
kerja
bawahan
guna
merealisasikan
kemungkinkan-kemungkinan sepenuhnya e. Memberikan orang-orang hak untuk mendengarkan.W 4. Pengendalian (Controling) Dalam fungsi pengendalian,
Menejer
mempunyai
deskripsi
pekerjaan sebagai berikut : a. Membandingkan hasil dengan rencana pada umumnya b. Menilai hasil dengan standar hasil pelaksanaan c.
Menciptakan alat-alat yang efektif untuk mengukur pelaksanaan
d. Memberikan alat pengukur e. Memudahkan data yang rinci dalam bentuk yang menunjukkan kompari dan pertentangan D.
TEORI MANAJEMEN STRATEGI Manajemen strategik merupakan suatu proses yang dinamik karena berlangsung secara terus-menerus dalam suatu organisasi. Setiap strategi selalu memerlukan peninjauan ulang dan bahkan mungkin perubahan di masa depan. Salah satu alasan utama mengapa demikian halnya ialah karena kondisi yang dihadapi oleh satu organisasi, baik yang sifatnya internal maupun eksternal selalu
14
berubah-ubah pula. Dengan kata lain strategi manajemen dimaksudkan agar organisasi menjadi satuan yang mampu menampilkan kinerja tinggi karena
organisasi
yang berhasil
adalah organisasi yang tingkat
efektifitas
dan
produktivitasnya makin lama makin tinggi. Manajemen strategik berkaitan dengan upaya memutuskan persoalan strategi dan perencanaan, dan bagaimana strategi tersebut dilaksanakan dalam praktek. Manajemen strategik dapat dipandang sebagai hal yang mencakup tiga macam elemen utama. Terdapat adanya analisis strategik dimana penyusun strategi (strategis) yang bersangkutan berupaya untuk memahami posisi strategik organisasi yang bersangkutan. Terdapat pula adanya pilihan strategik yang berhubungan dengan perumusan aneka macam arah tindakan, evaluasi, dan pilihan antara mereka. Akhirnya terdapat pula berhubungan
dengan
merencanakan
implementasi strategi yang
bagaimana
pilihan
strategi
dapat
dilaksanakan. Don Harvey dalam bukunya yang berjudul: ” Business policy and Strategic Management ”, menyatakan pandangan-pandangan berikut tentang manajemen
strategik. Manajemen strategik berhubungan dengan proses memilih strategi dan kebijakan dalam rangka upaya memaksimasi sasaran-sasaran organisasi yang bersangkutan. Manajemen strategik meliputi semua aktivitas timbulnya
perumusan
pengembangan
sasaran-sasaran
rencana-rencana,
organisasi,
tindakan-tindakan
yang menyebabkan strategi-strategi
dan
kebijakan
dan untuk
mencapai sasaran-sasaran strategik tersebut untuk organisasi yang bersangkutan secara total. Adapun fokus manajemen strategik adalah pada lingkungan eksternal dan pada operasi-operasi pada masa datang. Manajemen strategik mendeterminasi arah jangka panjang organisasi yang bersangkutan dan menghubungkan sumbersumber daya organisasi yang ada dengan peluang-peluang pada lingkungan yang
15
lebih besar. Manajemen Strategis ( Strategic Management ) merupakan kumpulan keputusan dan tindakan yang digunakan dalam penyusunan dan implementasi strategi yang akan menghasilkan kesesuaian superior yang kompetitif antara
organisasi dan lingkungannya, untuk meraih tujuan organisasi. Nisjar, Karhi & Winardi. (1997;85) Manajemen Strategik. Menurut Fred R. David, manajemen strategik adalah seni dan ilmu untuk memformulasi-implementasi dan evaluasi’ keputusan-keputusan yang bersifat lintas fungsional, yang digunakan sebagai panduan tindakan bagi fungsi SDM, pemasaran keuangan, produksi, dan lain-lain agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Keputusan-keputusan yang bersifat lintas fungsional inilah yang dapat ditafsirkan sebagai strategi. Manajemen strategik juga dapat dipandang sebagai proses untuk mengelola strategi agar rumusan strategi dapat dijalankan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Dengan manajemen strategi tersebut diharapkan strategi benar-benar dapat dikelola sehingga strategi dapat diimplementasikan untuk mewarnai dan mengintegrasikan semua keputusan dan tindakan dalam organisasi. Menurut Husein Umar, dari keempat tipe strategi SWOT, dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Strategi SO (Strength-Opportunity) Strategi ini menggunakan kekuatan internal perusahaan/ lembaga untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar perusahaan. Pada umumnya, perusahaan berusaha melaksanakan strategi WO, ST, WT, untuk menerapkan strategi SO. Oleh karena itu, jika perusahaan memiliki banyak kelemahan, mau tidak mau, perusahaan tersebut harus mengatasi kelemahan-kelemahan itu agar menjadi kuat. 2. Strategi WO (Weakness-Opportunity)
16
Strategi ini bertujuan untuk memperkecil kelemahan-kelemahan internal perusahaan dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal. Kadang kala perusahaan menghadapi kesulitan untuk memanfaatkan peluang-peluang karena adanya kelemahan-kelemahan internal.
3. Strategi ST (Strength-Threat) Melalui strategi ini perusahaan berusaha untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal. Hal ini bukan berarti bahwa perusahaan yang tangguh harus selalu mendapatkan ancaman. 4. Strategi WT (Weakness-Threat) Strategi ini merupakan taktik untuk bertahan dengan cara mengurangi kelemahan internal, serta menghindari ancaman. Suatu perusahaan yang dihadapkan pada sejumlah kelemahan internal dan ancaman eksternal, sesungguhnya berada pada posisi yang berbahaya. Ia harus berjuang untuk dapat tetap bertahan dengan melakukan strategi-strategi seperti merger, declared, liquidation, retrench, bankruptcy.
E.
TEORI MOTIVASI Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. Dengan kata lain motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan.. Motivasi dapat berupa motivasi intrinsic dan ekstrinsic. Motivasi yang bersifat intinsik adalah manakala sifat pekerjaan itu sendiri yang membuat seorang termotivasi, orang tersebut mendapat kepuasan dengan melakukan pekerjaan tersebut bukan karena rangsangan lain seperti status ataupun uang atau bisa juga dikatakan seorang melakukan hobbynya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah manakala elemen elemen diluar pekerjaan yang melekat di pekerjaan tersebut
17
menjadi faktor utama yang membuat seorang termotivasi seperti status ataupun kompensasi. Banyak teori motivasi yang dikemukakan oleh para ahli yang dimaksudkan untuk memberikan uraian yang menuju pada apa sebenarnya manusia dan
manusia akan dapat menjadi seperti apa. Landy dan Becker membuat pengelompokan pendekatan teori motivasi ini menjadi 5 kategori yaitu teori kebutuhan,teori penguatan,teori keadilan,teori harapan,teori penetapan sasaran. 1. Teory motivasi Abraham Moslow Abraham Maslow (1943;1970) mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid, orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. Lima tingkat kebutuhan itu dikenal dengan sebutan Hirarki Kebutuhan Maslow, dimulai dari kebutuhan biologis dasar
sampai
motif psikologis yang lebih
kompleks; yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Kebutuhan pada suatu peringkat paling tidak harus terpenuhi sebagian sebelum kebutuhan pada peringkat berikutnya menjadi penentu tindakan yang penting.
Aktualisasi diri penghargaan sosial keamanan Fisiologis
•
Kebutuhan fisiologis (rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya)
•
Kebutuhan rasa aman (merasa aman dan terlindung, jauh dari bahaya)
•
Kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki (berafiliasi dengan orang lain, diterima, memiliki)
18
• Kebutuhan
akan
penghargaan
(berprestasi,
berkompetensi,
dan
mendapatkan dukungan serta pengakuan) •
Kebutuhan aktualisasi diri (kebutuhan kognitif: mengetahui, memahami, dan menjelajahi; kebutuhan estetik: keserasian, keteraturan, dan keindahan; kebutuhan aktualisasi diri: mendapatkan kepuasan diri dan menyadari potensinya).
Bila makanan dan rasa aman sulit diperoleh, pemenuhan kebutuhan tersebut akan mendominasi tindakan seseorang dan motif-motif yang lebih tinggi akan menjadi kurang signifikan. Orang hanya akan mempunyai waktu dan energi untuk menekuni minat estetika dan intelektual, jika kebutuhan dasarnya sudah dapat dipenuhi dengan mudah. Karya seni dan karya ilmiah tidak akan tumbuh subur dalam masyarakat yang anggotanya masih harus bersusah payah mencari makan, perlindungan, dan rasa aman. 2. Teori motivasi Hesberg Menurut Herzberg (1966), ada dua jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Dua faktor itu disebutnya faktorhigiene (faktor ekstrinsik) dan faktor motivator (faktor intrinsik). Faktor higiene memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk didalamnya adalah hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya (faktor ekstrinsik), sedangkan faktor motivator memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan, yang termasuk didalamnya adalah achievement, pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan, dsb (faktor intrinsik). Jumlah penduduk Indonesia yang melebihi 200 juta jiwa, saat ini 40% mengalami “Vacum” pekerjaan disamping itu masih dihadapkan krisis yang berkepanjangan. Kondisi ini tentu akan dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan yang bermotif ekonomi (pemenuhan kebutuhan) seperti pemalsuan, pencurian, penyelundupan, korupsi dan lain-lain.
19
Kebutuhan keamanan merupakan kebutuhan manusia yang perlu mendapatkan perhatian baik keamanan secara fisik yaitu mencakup keamanan di tempat pekerjaan maupun keamanan dari dan ke tempat bekerja maupun keamanan secara psikis yaitu perlakuan adil terhadap pekerjaan seseorang. Tugas dan wewenang Polri telah dijelaskan di dalam pasal 13 sampai dengan
19 Undang-Undang Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. E.
LANDASAN KONSEPTUAL HUKUM PROGRESIF Studi hubungan antara konfgurasi politik dan karakter produk hukum menghasilkan tesis bahwa setiap produk hukum merupakan percerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Artinya setiap muatan produk hukum akan sangat ditentukan oleh visi kelompok dominan (Penguasa). Oleh karena itu, setiap upaya melahirkan hukum-hukum yang berkarakter responsif/populistik harus dimulai dari upaya demokratisasi dalam kehidupan politik. Kehadiran hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran (searching for the truth) yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang
sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum dimasyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20. Adalah keprihatinan Satjipto Rahardjo terhadap keadaan hukum di Indonesia. Para pengamat hukum dengan jelas mengatakan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan. Pada tahun 1970-an sudah ada istilah “mafia peradilan” dalam kosakata hukum di Indonesia, pada orde baru hukum sudah bergeser dari social engineering ke dark engineering karena
20
digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Pada era reformasi dunia hukum makin mengalami komersialisasi. Menurut Satjipto Rahardjo, inti dari kemunduran diatas adalah makin langkanya kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan hukum, kemudia Satjipto Rahardjo mengajukan pertanyaan, apa yang salah dengan hukum kita? Bagaimana jalan untuk mengatasinya?.
Agenda besar gagasan hukum progrsif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kebijaksanaan hukum progresif mengajak untuk memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh karena itu, hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum di dalam masyarakat. Di sinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progesif, bahwa konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh ( holistik ) dalam memahami problem-problem kemanusiaan. Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatic, selain itu juga aspek perilaku sosial
pada
sifat
yang
empirik.
Sehingga
diharapkan
melihat
problem
kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantive, dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Hukum Sebagai Institusi Yang Dinamis Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (law as a process, law in the making) . Anggapan ini dijelaskan oleh Satjipto
Rahardjo sebagai berikut:
21
Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bias diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan,
kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (law as a process, law in the making). Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, status quo dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum. 2. Hukum Sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif
berangkat dari asumsi dasar bahwa
hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu; untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan didalam
22
hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum. Pernyataan bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan subtantif
yang harus
lebih
didahulukan
ketimbang
keadilan
prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.
3. Hukum Sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (rules and behavior ). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis
dan
rasional.
Sedangkan
aspek
perilaku
atau
manusia
akan
menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun di sini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai unsur greget seperti compassion (perasaan baru), empathy , sincerety (ketulusan), edication, commitment (tanggung jawab), dare (keberanian) dan determination (kebulatan tekad).
Satjipto rahardjo mengutip ucapan Taverne, “Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan.
23
Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun. 4. Hukum Sebagai Ajaran Pembebasan Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “ rule breaking ”. Satjipto Rahardjo memberikan contoh penegak hukum progresif sebagai berikut. Tindakan Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto dengan inisiatif sendiri mencoba membongkar atmosfir korupsi di lingkungan Mahkamah Agung. Kemudian dengan berani hakim Agung Adi Andojo Sutjipto membuat putusan dengan memutus bahwa Mochtar Pakpahan tidak melakukan perbuatan makar pada rezim Soeharto yang sangat otoriter. Selanjutnya, adalah putusan pengadilan tinggi yang dilakukan oleh Benyamin Mangkudilaga dalam kasus Tempo, ia melawan Menteri Penerangan yang berpihak pada Tempo. Paradigma “pembebasan” yang dimaksud disini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkhi, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada “logika kepatutan sosial” dan “logika keadilan” serta tidak semata-mata berdasarkan “logika peraturan” saja. Di sinilah hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan begitu, paradigma hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat hukum progresif merasa bebas untuk
24
mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.
BAB III KONDISI SAAT INI
A.
SUMBER DAYA MANUSIA KUALITAS DAN KUANTITAS SDM RESKRIM POLRES PAMEKASAN
NO. 1
I
II
UNIT 2
KASAT RESKRIM AKP MOH. NUR AMIN, S.H.
KAUR BINOPS IPTU PONZI INDRA, S.Kom.
1. MOHAMMAD ARIF SUDIANTO III
KAUR MINTU IPTU ADI ZIZWANTO, S.H.
1. BRIGPOL FADILATUR ROHMAH, S.H. 2. BRIGPOL FREDI YOPI
JUMLAH
PENDIDIKAN
DSP
RIIL
UMUM
POLRI
DIKJUR/DIKBANG/LAT
3
4
5
6
7
1
1
S.1
SETUKPA REG
1
1
S.1
AKPOL
3
1
SMA
SEBAUM
1
1
S.1
SETUKPA REG
5
5
S.1
SEBAWAN
S.1
SEBAUM
DIKBANGSPES PENYELUNDUPAN, LAT KAT PUAN SIDIK TIPIKOR _
LAT DASAR RESKRIM LAT ALLABFOR LAP PROJEK, BA IDENT, DIKBANGSPES INSPEKTUR IDIK T.P. UDPAL _ _
KET. 8
DSP 1 : 1 AKP DSP 4 : - 1 IP - 2 BA - 1 PNS Gol. II/I DSP 4 : - 1 IP - 2 BA - 1 PNS Gol. II/I
25 PRAWIRO 3. BRIGPOL MOH. SYAKUR, S.H. IV
PS. KAUR IDENT AIPTU KOHAR SUPRIYADI
S.1
1
1
SEBAUM
SMA
SEBAUM
1. AIPTU MOH. SARDJI
SMA
SECABA REG
2. AIPDA MOH. JAMIL
SMA SEBAUM
3. BRIGPOL ABDUL AZIS
8
4
SMA SEBAUM
4. BRIPTU ROKHMAN PRADHISWARA
SMA
SEBAUM
DIKJUR RESKRIM
DASAR
IDENT, LAT DA'I KTBMS IDENT DASBA INTEL, LAT ALLABFOR LAP PROJEK DIKBANGSPES BRIG IDENT LAT OLAH TKP RESKRIM, LAT IDENT LAT BA OLAH TKP, LAT BA IDENT
DSP 9 : - 1 IP - 8 BA
24 1
V
2
KANIT IDIK I (Pidum) IPDA JUNAIRI TIRTO ADMOJO
3
4
6
SMA
SETUKPA REG
1. AIPTU M. TAUFIK RAHMAN
SMA
SEBAUM
2. BRIPKA ACH. JUNAIDI, S.Pd. 3. EKO DARMAWAN, S.H. 4. AIPDA FARID SYAMSURI
S.1 S.1 SMA
SEBAUM SEBAUM
1
11
1
8
5. BRIPKA MULYONO, S.H. 6. BRIGPOL SYARIF HIDAYATULLAH 7. BRIPTU RANGGA HANDIKA WAHYU WIBAWA
VI
5
S.1 SMA SMA
8. BRIGPOL NOVIAN ANGGA PRIANDANA KANIT IDIK II (Pidek) IPTU ARIEF KURNIADY, S.H.
SMA 1
1
S.1
1. AIPTU FADILLAH
11
10
SMA
SEBAUM SEBAUM SEBAUM SEBAUM SEBAUM
2. AIPDA BARID FAUZAN, S.H.
S.1
SETUKPA REG SECABA REG SEBAUM
3. AIPDA ABDULLAH
SMA
SEBAUM
4. AIPDA JOHAN WAHYUDI, S.H. 5. AIPDA MOHAMMAD SYAFRUDIN 6. BRIPKA EKO SUSILO IRWANTO, S.H. 7. BRIPKA AGUS SUGIANTO, S.H.
S.1 SMA S.1
SEBAUM SEBAUM SEBAUM
S.1
SEBAUM
7
8
DAS BA SERSE, DIKBANGSPES INSPEKTUR IDIK T.P. TERORISME DASBA LANTAS, LATBA PEMERIKSAAN DAS BA SERSE DASBA SERSE, LAT BABIN LAT SERSE BA CYBER CRIME LAT OLAH TKP
DSP 12 : - 1 IP - 10 BA - 1 PNS Gol. II/I
DIKJUR DASAR RESKRIM DAS BA SERSE, INSP DSP 12 : HAKI, TP UPAL - 1 IP - 10 BA LAT RESKRIM - 1 PNS Gol. II/I DASBA SERSE, DIKBANG SPES BRIG IDIK TP ILEGAL LOGGING LAT OPRSI VCD RESKRIM
LAT CARI. AMBIL & PAM
26
1 VII
8. ACH. DJOEMALI, S.H.
S.1
SEBAUM
9. BRIGPOL RONI AGOES ARBIYONO 10. BRIPTU HERMANTO
SMA
SEBAUM
SMA
SEBAUM
2 KANIT IDIK III (Pidter) IPTU ICHWAN RASYADI, S.H.
3
4
5
6
1
1
S.1
SETUKPA REG
1. BRIPKA IWAN WAHYUDI 2. BRIPKA EKO ISDIANTO 3. BRIGPOL ARIF WAHYUDI 4. BRIGPOL MOH. KADARISMAN
SMA SMA SMA SMA
SEBAUM SEBAUM SEBAUM SEBAUM
5. BRIGPOL RAHMAT FAJAR 6. BRIGPOL FEBRI SISWANTO
SMA SMA
SEBAUM SEBAUM
SMA S.1
SEBAUM SEBAUM
SMA
SEBAUM
SMA SMA
SEBAUM SEBAUM
7. BRIGPOL SYAFRIL KURNIAWAN 8. BRIGPOL MOH. ANDIKA WIEGUNANDA, S.H. 9. BRIGPOL SLAMET BUDIARTO
VIII
BB INTS BHS ACEH, LAT TEKNOLOGI LAT ALLABFOR LAP PROJEK LAT KAT PUAN LIDIK & SIDIK
10. BRIGPOL RIDWAN WADUDI 11. BRIGPOL IMAM SUTRISNO KANIT IDIK IV (Pidkor) IPDA ACH. SOLEH, S.H.
1. AIPTU SUGENG PURWANTO 2. AIPDA MOHAMMAD JUFRIADI, S.H. 3. BRIPKA ANWAR SUBAGYO, S.H.
4. BRIGPOL ADAM WIBISONO 5. BRIGPOL MOH. BADRI BAIDOWI
11
11
7 DAS BA LANTAS, DIKBANG SPERS INSP. KORWAS PPNS
LAT PAM TUP LAT RIKSA LAT KAT PUAN LIDIK & SIDIK LAT BRIG PAMINAL LAT PENYIDIKAN
8
DSP 12 : - 1 IP - 10 BA - 1 PNS Gol. II/I
DIKBANG SPES BRIG LIDIK TP ILLEGAL MINING LAT TP KORUPSI DASBA SABHARA, DASBA SERSE, LAT KAT PUAN SIDIK TIPIKOR DAS BA IPP
1
1
S.1
SAG PA
11
11
SMA
SEBAUM
S.1
SEBAUM
S.1
SEBAUM
SMA
SEBAUM
LAT PENYELIDIKAN LAT RESKRIM, LAT KAT PUAN SIDIK TIPIKOR LAT NGSIATOR
SMA
SEBAUM
DIKBANG
SPES
DSP 12 : - 1 IP - 10 BA - 1 PNS Gol. II/I
27 BRIG TP TERORIS, LAT BA PEMERIK SAAN 6. BRIGPOL MUSTOFA 7. BRIPTU ACHMAD SAYURI, S.H. 8. BRIPTU MOH. HOSNI HAJAR 9. BRIPTU DIDIK HARIYANTO, S.H.
1
2
IX
KANIT PPA IPDA NINING DYAH POESPITO SARI SOETIKNO
3
1
4
1
1. BRIGPOL NUR FITRIYANI 2. BRIGPOL FAIZ TAUFIK, AMD.KG., S.H. 3. BRIGPOL RAHMAN SOLOHIN S., S.H., M.H. 4 4. BRIPTU NURUL FAIZAH, Amd. Kep. 5. BRIPTU INTAN SUMADIYANI HAFA
JUMLAH TOTAL
72
SMA
SEBAUM
S.1
SAG BA
SMA
SEBAUM
S.1
SAG BA
5
6
S.1
SETUKPA REGWAN
SMA S.1
SEBAWAN SEBAUM
S.2
SEBAUM
D.3
SEBAWAN
SMA
SEBAWAN
5
S.2 = 1 S.1 = 24 60 SMA = 35
BA IDIK TP EK
7
8
DASBA LANTAS, DIKBANG SPES INSP. POLWAN NEGOSIATOR LAT BA ILEGAL LOGING DIKBANG SPES BRIG IDIK TP PERBANKAN, LAT BA PEMERIKSAAN LAT PPA
AKPOL= 1 - YANG SETUKPA= 7 KEJURUAN/PEL SAG PA = 1 ATIHAN = 46 SEBAUM = 47 - BELUM = 14 SECABA REG = 2 SAG BA = 2
DSP 6 : - 1 IP - 5 BA
DSP 72 : - 1 AKP - 8 IP - 57 BA - 6 PNS Gol. II/I
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa secara kwantitas jumlah personil sesuai DSP sebanyak 72 pers, rill 60 pers, dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak 10 pers. Secara kualitas dari 60 personil tersebut terdapat 1 personil dengan tingkat pendidikan umum S2 dan 24 personil S1, sebanyak 35 personil berpendidikan SMA, 46 personil telah mengikuti kejuruan/pelatihan, terdapat 14 personil yang belum mengikuti kejuruan/pelatihan.
28
B.
DUKUNGAN ANGGARAN
NO
JENIS ANGGARAN
1
2
ALOKASI / TH
TOTAL KSS TH 2012
ANGGARAN / KSS
3
4
5
1.
KASUS KORUPSI
2 KSS
1
104.000.000,-
2.
KASUS SULIT
4 KSS
1
14.925.000,-
3.
KASUS SEDANG
31 KSS
99
9.300.000,-
4.
KASUS RINGAN
19 KSS
15
690.000,-
5.
BANTEK
6.
HARWAT IDENT
TOTAL
6.000.000,12.000.000,56 KSS
116 KSS
146.915.000,-
Dari tabel di atas, dapat dianalisa sebagai berikut: 1. Anggaran untuk penanganan kasus korupsi lebih banyak dari kasus yang lain. 2.
Belum terdapat dana jaminan sosial dan kesehatan bagi penyidik maupun saksi.
3. Anggaran yang tersedia lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah kasus yang ditangani, yaitu terdapat pengurangan sebanyak 60 kasus. 5. Belum ada anggaran sebagai isentif / salery dan jaminan sosial bagi saksi.
29
6. Remunerasi yang diterima oleh anggota reskrim sama jumlahnya dengan yang diterima anggota yang bertugas pada fungsi lain, sehingga belum mampu memberikan motivasi dalam penyelesaian kasus.
C.
DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA DATA PRASARANA SATRESKRIM POLRES PAMEKASAN
N O 1 I
URAIAN
JUMLAH RIIL
KONDISI
KET
2
3
4
5
ATK
1 2 3
COMPUTER (PC) LAPTOP / NOTE BOOK PRINTER
18 1 18
BAIK BAIK BAIK
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
MESIN HITUNG / CALCULATOR MESIN TIK NON LISTRIK INFOCUS / BARCO OHP OHP AC BRANKAS KAYU DISPENSER JAM DINDING LEMARI BUKU LEMARI PIALA LEMARI BESI LEMARI / FILLING LEMARI ARSIP LEMARI UMUM RAK KAYU RAK BUKU / SURAT TV MEJA BIRO MEJA ½ BIRO MEJA KERJA STAF MEJA RAPAT MEJA COMPUTER KURSI BIRO
1 10 1 2 8 5 2 2 6 2 2 1 18 2
BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK RUSAK RINGAN BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK
SWADAYA SWADAYA SWADAYA & 1 BANTUAN BARESKRIM SWADAYA NIHIL NIHIL NIHIL SWADAYA SWADAYA SWADAYA SWADAYA SWADAYA NIHIL NIHIL NIHIL DINAS NIHIL DINAS NIHIL SWADAYAA DINAS DINAS DINAS NIHIL SWADAYA DINAS
30 27 28 29 30 31 32 33 34 II
KURSI ½ BIRO KURSI TAMU/PELAYANAN KURSI RAPAT KURSI COMPUTER KURSI TAMU PAPAN INFORMASI WHITE BOARD BUKU REGISTER B1-B18 RANMOR UMUM RODA 4 RANMOR UMUM RODA 2 RANMOR OPSNAL RODA 4 RANMOR OPSNAL RODA 2
1
2
-
-
3
4
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK RUSAK BERAT RUSAK BERAT RUSAK RINGAN RUSAK BERAT RUSAK BERAT BAIK
1 1 1 1 1 1 1 1 SET 1SET
BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK
1 SET
BAIK
1 SET 1 SET 1
BAIK BAIK RUSAK
IDENTIFIKASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 IV
BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK
DINAS SWADAYA SWADAYA SWADAYA DINAS SWADAYAA DINAS
RANMOR
1 2 3 4
III
2 20 18 3 1 8 18
LATEN PRINT SEARHIE KTT ANTI PUTROTIONMA SET POSMORTEN FINCER FRONT KTT FINGER FRONT STAHFING MAHIFIE LOOP RANSEL KIT CAMERA NIKON CAMERA YASUIKA CAMERA FUSIKA CAMERA ALYMPUS HANDYCAM SONY HANDYCAM SONY COMPUTER
LABFOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
MOBIL AC LAPTOP KOMPUTER CAMERA DIGITAL CAMERA MANUAL CAMERA VIDEO / HANDYCAM ALAT TKP UMUM ALAT TKP KEBAKARAN/KERACUNAN GAS ALAT TKP PENCEMARAN LINGKUNGAN ALAT TKP PEMBUNUHAN ALAT TKP PEMERKOSAAN JANSET
Dari tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:
NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
5
31
1. Alat pengetikan berupa laptop hanya terdapat satu unit hasil pengadaan swadaya yang digunakan untuk penyidikan, sedangkan yang satu unit untuk Labfor, sehingga menghambat pelaksanaan tugas. 2. LCD Proyektor guna pelaksanaan gelar masih nihil. 3. Alat transportasi untuk operasional penyidik masih nihil, yang ada hanya 1 unit mobil Labfor. 4. Alat
Proteksi
seperti
body face, jaket anti api dan senjata tajam untuk
melindungi personil yang melaksanakan tugas di lapangan masih nihil. 5.
Kondisi peralatan identifikasi banyak yang rusak berat, karena terbatasnya anggaran perawatan.
6. Peralatan yang ada masih banyak yang diper oleh melalui swadaya.
D.
METHODE PELAKSANAAN TUGAS. Adapun methode pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat saat ini adalah sebagai berikut: 1. Methode penyampaian informasi perkembangan hasil penyidikan Penyampaian infaormasi tentang perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor adalah melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), belum memanfaatkan media informasi yang lain seperti Email, BBM dan jaringan informasi elektronik lainnya. 2. Methode penyelidikan dan penyidikan Methode penyelidikan maupun penyidikan saat ini masih menggunakan methode konvensional, yakni masih mengacu pada surat panggilan maupun undangan dalam menghadirkan Saksi ataupun Korban guna dimintai keterangan. Penyidik cenderung pasif dan belum proaktif untuk mendatangi Saksi ataupun Korban serta memanfaatkan IT yang ada guna memperoleh keterangan yang dibutuhkan, sehingga menghambat proses sidik maupun lidik dan memperlambat penyelesaian kasus. 3. Penerapan hukum
32
Penerapan
hukum saat ini masih sering menempatkan kepastian hukum
sebagai orientasi yang final dan mutlak sedangkan faktor manfaat maupun problem manusia yang ada di dalamnya belum diperhatikan.
BAB IV FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
A.
FAKTOR INTERNAL 1.
Strengths a. Undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. b. Seluruh fungsi/unit pada Satreskrim sudah ditempatkan personil. c.
Sebagian personil sudah mengikuti kejuruan/pelatihan.
d
Personil yang ada mayoritas putra daerah.
e. Sudah tersedia anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas. f.
Tersedia sarana dan prasarana guna mendukung operasional.
h. Mayoritas personil dapat mengoperasionalkan internet maupun fasilitas komunikasi lainnya. 2.
Weakness a. Secara kuantitas jumlah rill anggota masih kurang bila dibandingkan dengan DSP.
33
b. Secara kualitas belum seluruh anggota mengikuti kejuruan/pelatihan dan belum banyak yang berpendidikan S1. c.
Dukungan anggaran masih minim bila dibandingkan dengan kebutuhan / jumlah kasus yang ditangani.
d. Dukungan anggaran untuk remunerasi anggota reskrim sama dengan personil lainnya, jaminan sosial bagi personil dan saksi belum tersedia. e. Sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas masih minim. f. B.
Belum optimalnya pemanfaatan IT dalam pelaksanaan tugas.
FAKTOR EKSTERNAL 1.
Opportunities a. Terjalinnya koordinasi yang baik dengan Instansi Pemerintah dan unsur CJS. b. Karakteristik Masyarakat yang32masih homogen, kekeluargaan dan patuh kepada tokoh. c. Tersedianya
jaringan
informasi
dan
teknologi
untuk
menunjang
pelaksanaan tugas. d. Kerja sama dan koordinasi Polri dengan tokoh masyarakat berjalan dengan baik. 2. Treats a. Kuatnya Lembaga kontrol eksternal terhadap pelaksanaan tugas Polri. b. Terbukanya jaringan informasi dan kecendrungan pemberitaan media yang menimbulkan opini negatif terhadap Polri. c.
Belum adanya kesepahaman dari unsur CJS tentang penerapan hukum secara progresif.
d. Masih rendahnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk menjadi saksi tindak pidana.
34
BAB V KONDISI YANG DIHARAPKAN
A.
SUMBER DAYA MANUSIA 1.
Secara kuantitas, terpenuhinya sumber daya manusia sesuai dengan DSP
2.
Secara kualitas, meningkatnya taraf pendidikan personil, baik pendidikan umum maupun pendidikan kedinasan Polri.
B.
SARANA DAN PRASARANA Terpenuhinya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas, baik ATK seperti laptop untuk masing-masing Penyidik/penyidik pembantu dan LCD proyektor, alsus seperti alat proteksi maupun kendaraan operasional untuk masing-masing Unit dan Kasat.
C.
DUKUNGAN ANGGARAN
35
1.
Terpenuhinya anggaran penyidikan guna mendukung penanganan sejumlah kasus yang ada.
2.
Tersedianya dana jaminan sosial dan kesehatan bagi anggota Reskrim yang bertugas di lapangan.
3.
Tersedianya anggaran untuk imbalan/salery dan jaminan sosial bagi saksi.
4.
Besarnya remunerasi bagi anggota reskrim dapat dihitung berdasarkan banyaknya kasus yang diungkap.
D. METHODE PELAKSANAAN TUGAS 1. Methode penyampaian informasi Penyampaian informasi kepada pelapor diharapkan tidak hanya dilakukan melalui SP2HP dan terbatas pada periode tertentu, namun dapat dilakukan setiap dibutuhkan oleh pelapor dengan memanfaatkan jaringan informasi dan teknologi yang ada, seperti telpon, email, BBM dan lain-lain.
34
2. Methode penyelidikan dan penyidikan Untuk memperlancar dan mempercepat proses lidik dan sidik, penyidik tidak hanya menunggu datangnya saksi yang diundang/dipanggil, namun penyidik harus lebih proaktif menghubungi dan mendatangi saksi atau memanfaatkan teknologi email untuk mendapatkan jawaban dari saksi. 3. Methode penerapan hukum Penerapan hukum harus lebih dinamis, mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan, aspek peraturan dan prilaku dan aspek pembebasan.
36
BAB VI OPTIMALISASI
A.
VISI DAN MISI Dalam era reformasi seperti sekarang ini Polri bisa dituntut oleh setiap warga masyarakat untuk melayani segala sesuatu yang mungkin di luar bidang tugas dan wewenangnya.
Kondisi demikian dialami oleh Kepolisian Amerika
Serikat, misalnya yang harus menghabiskan sekitar dua pertiga bagian kegiatannya untuk pekerjaan yang bukan berkaitan dengan kejahatan (Walker, 1992, dalam Muhammad, 2000). Oleh karena itu dalam menggerakan personil agar berdaya guna secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam rangka akselari pelayanan prima melalui kinerja fungsi Reskrim, peran Pimpinan
37
sangat penting sehingga sebuah sistem dapat terwujud sebagai sarana untuk pengambil kebijakan yang bersifat strategis guna menigkatkan kinerja organisasi dan menigkatkan kepercayaann masyarakat terhadap Polri.
Selanjutnya di
rumuskan visi dan misi sebagai berikut : 1.
Visi Mewujudkan akselarasi pelayanan prima melalui kinerja reskrim yang progresif, guna mewujudkan harkamtibmas.
2.
Misi a. Mewujudkan
sistem
penyampaian
informasi
perkembangan
hasil
penyidikan yang berbasis IT. b. Mempersiapkan
dan
mengoperasionalkan
mendidik teknologi
personil
polri
yang
mampu
informasi
dan
mengupayakan
penambahan personil reskrim.
36
c. Merealisasikan besaran anggaran yang digunakan untuk menunjang kegiatan penyidikan dan penyelidikan, termasuk jaminan sosial bagi personil maupun saksi. d. Mengadakan pemenuhan sarana dan prasarana guna mendukung kecepatan proses penyidikan maupun penyelidikan. e. Menerapkan konsep hukum progresif dalam penanganan kasus. B.
TUJUAN 1. Polri khususnya Polres Pamekasan dapat mewujudkan harapan masyarakat dalam hal kemudahan memperoleh informasi tentang perkembangan hasil penyidikan. 2. Polri khususnya Polres pamekasan dapat melaksanakan penyidikan dengan cepat, transparan dan akuntabel.
38
3. Masyarakat dapat memperoleh keadilan dan kepastian melalui menerapkan hukum secara progresif. 4. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri meningkat sehingga citra Polri di masyarakat membaik. C.
SASARAN 1. Tersedianya sarana
dan terbangunnya
sistem penyampaian
informasi
perkembangan hasil penyidikan secara cepat, mudah dan akuntabel. 2. Dapat
terealisasi
sistem
penyelidikan
dan
penyidikan
secara
cepat,
profesional, transparan dan akuntabel. 3. Terealisasinya penerapan hukum secara progresif.
D.
KEBIJAKAN Kebijakan merupakan suatu keputusan strategis yang bertujuan untuk mengarahkan langkah-langkah yang perlu dilakukan guna pencapaian sasaran yaitu akselarasi pelayanan prima melalui peningkatan
kinerja fungsi Reskrim
Polres Pamekasan dengan methode progresif , sebagai berikut :
1.
Dalam membangun sistem dan sarana penyampaian informasi tentang perkembangan hasil penyidikan mengedepakan asas-asas pelayanan yaitu cepat, mudah, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan IT.
2.
Penyelidikan dan penyidikan cepat harus dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel.
3.
Kinerja Fungsi Reskrim Polres Pamekasan merupakan program bagian yang tidak terpisahkan dari Program Polri ( quick wins) sebagai bagian dari upaya
membangun
kepercayaan
masyarakat
( trust
builllding )
yang
berkelanjutan. 4.
Program yang dibangun mampu bersinergi dengan instansi dan stakeholder terkait, dalam rangka akselarasi pelayanan prima.
39
E.
STRATEGI Strategi merupakan langkah-langkah penting yang ditujukan untuk mencapai sasaran, dalam hal ini terwujudnya kinerja fungsi reskrim Polres Pamekasan
yang progresif guna
akselarasi pelayanan prima dalam rangka
mewujudkan stabilitas kamtibmas. Berdasarkan landasan kebijakan di atas, maka dirumuskan beberapa strategi, yaitu : 1. STRATEGI : I
3-6 bulan
Melaksanakan sosialisasi kebijaksanaan kinerja fungsi reskrim dengan methode progresif Polres
Pamekasan
akselarasi
dan
pelayanan
kepada seluruh anggota Polri Instansi
prima
terkait
pada
dalam
rangka
masyarakat
guna
terwujudnya stabilitas kamtibmas.
2 STRATEGI : II
Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan personil dengan
6 bln - 1 Tahun melakukan
pelatihan
penambahan
personil,
dan
pendidikan,
mewujudkan
mengajukan tambahan
anggaran,
mengajukan sarana dan prasarana, koordinasi dan pembuatan MOU dengan CJS.
3. STRATEGI : III
1-1,5 Tahun
Mampu
mewujudkan
kinerja
Fungsi
Reskrim
Polres
Pamekasan dengan methode Progresif guna akselarasi pelayanan
prima
dalam
rangka
mewujudkan
stabilitas
kamtibmas. F.
ACTION PLAN Untuk menjabarkan strategi guna mewujudkan akselarasi pelayanan prima melalui
kinerja
fungsi reskrim
dengan methode
progresif dalam
rangka
mewujudkan stabilitas kamtibmas, maka perlu diberikan pedoman dalam
40
pelaksanaanya. Menurut George R. Terry manajemen adalah suatu proses tertentu yang akan dilaksankan mulai dari perencanaan sampai penilaian (evaluasi), yang bertujuan untuk meminimalkan kelemahan dan kekurangan internal dengan mengoptimalkan eksternal, yang meliputi : 1.
Perencanaan. Perencanaan dilakukan oleh Bagian Perencanaan Polres Pamekasan berupa pembentukan team work yang akan melaksanakan kegiatan dalam rangka mewujudkan program tersebut
2.
Pengorganisasian. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen untuk menetapkan tugastugas yang akan dikerjakan, siapa yang akan mengerjakan, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokan, siapa yang melapor kepada siapa, dan dimana keputusan itu harus diambil. Adapun pembagian tugas dilakukan oleh Bagian Perencanaan dengan melibatkan fungsi terkait pada Polres Pamekasan.
3. Pelaksanaan. Dalam pelaksanaanya harus berpedoman kepada perencanaan yang telah disusun dengan penuh rasa tanggung jawab . Selain itu tanggung jawab ada beberapa aspek yang perlu dan harus diperhatikan oleh setiap personel dan satuan fungsi yang terlibat. Adapun uraian dari pada masing-masing unit kerja sebagai berikut :
a. Bidang personel. Aspek personel memegang peranan yang sangat penting dalam membangun sistem informasi data barang bukti kendaraan bermotor di Polda Metropolitan Jakarta Raya sehingga diharapkan kinerja personel mampu dilaksanakan secara professional dan proporsional. Adapun langkah-langkah yang diambil dalam bidang
personil adalah sebagai
berikut : 1)
Kapolda mengeluarkan kebijakan terkait dengan kinerja Fungsi Reskrim dengan methode progresif.
41
2)
Kebijakan
selanjutnya
ditindak
lanjuti
oleh
Kapolres
Pamekasan dan Kasat reskrim beserta seluruh para Kapolsek sejajaran Polres Pamekasan. 3)
Bagian perencanaan sebagai sebagai pengemban fungsi perencanaan membentuk tim kerja.
4)
Tim yang sudah terbentuk selanjutnya memantapkan dan menyusun konsep-konsep tentang segala sesuatu yang terkait kinerja dengan methode progresif tersebut meliputi aspek man, money, metode dan materiil.
5)
Konsep-konsep yang sudah jadi selanjutnya diajukan ke Kapolres sebagai kasatker untuk dimintakan persetujuan.
6)
Sosialisasi dan pengarahan. Pada tahap ini sesuai dengan strategi jangka pendek yang direncanakan 3 sampai dengan 6 bulan maka baik Satreskrim Polrses Pamekasan dan fungsi terkait lainya melakukan sosialisasi berbagai aturan hukum, manfaat, kegunaan dan tujuan dari pelaksanaan tugas secara progresif dan aturan peraturan perundang-undangan lainya, seperti : a) Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 15 butir (1) j berisi berwenang menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
b) Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP. c) Undang-undang No 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi sebagai payung dalam menyelenggara-kan sistem informasi teknologi. d) Kep. Men PAN No ; 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang standar mutu Pelayanan Publik berupa peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan wujud pertanggungjawaban Polri kepada masyarakat. e) Konsep penerapan hukum progresif Prof Soecipto Raharjo. 7) Simulasi dan Pelatihan.
42
Setelah dilakukan sosialisasi tentang konsep konerja dengan methode progresif, maka untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan personil perlu melakukan pelatihan dan simulasi yang dilakukan oleh Tim instruktur berupa: a) Menyelenggarakan diskusi atau seminar yang akan dilakukan oleh personil baik yang ada di Polsek maupun Polres tentang penerapan konsep hukum progresif. b) Melaksanakan pelatihan penyampaian informasi perkembangan hasil penyidikan dengan menggunakan IT. c) Melaksanakan pelatihan
tentang
methode
penyelidikan atau
penyidikan dengan methode progresif. 8) Penambahan Personil Penambahan personil pada fungsi Reskrim dapat dilakukan oleh Bagian Sumber Daya Manusia sesuai dengan DSP. b. Bidang Anggaran. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan anggaran guna terselenggaranya methode kerja Fungsi Reskrim yang progresif adalah sebagai berikut :
1) Bagian Perencanaan Polres Pamekasan membuat rincian pengajuan kebutuhan anggaran pada saat penyusunan RKKL pada satuan atas, untuk masuk pada DIPA tahun berikutnya. 2) Mengoptimalkan dukungan anggaran yang ada dalam DIPA dengan titik berat pada persiapan-persiapan terwujudnya kinerja dengan methode progrtesif. 3) Melakukan pengawasan penggunaan anggaran tersebut, agar jangan sampai terjadi penyimpangan dalam penggunaannya. 4) Membuat pertanggung jawaban tentang rincian penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
43
c. Bidang Pengadaan Materiil. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Polres Pamekasan dan fungsi terkait lainya dalam mewujudkan sarana dan prasana dalam mendukung terwujudnya kinerja reskrim dengan methode progresif dengan melakukan kegiatan berupa : 1) Bagian perencanaan mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana kepada Satuan Atas, atau mengajukan anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan sarana dan prasarana tersebut guna direalisasikan pada DIPA tahun berikutnya. 2) Bila
anggaran
sudah
terealisir,
maka
dilakukan
tahap-tahap
pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang ada. 3) Mendistribusikan sarana dan prasarana kepada personil sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. d. Bidang Metode Dalam rangka akselarasi pelayanan prima kepada masyarakat melalui kinerja Fungsi reskrim dengan methode progresif, dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Sebelum membuat laporan pengaduan di SPKT, terlebih dahulu piket fungsi reskrim memberikan asistensi kepada pelapor tentang langkah yang harus dilakukan, hak dan kewajiban pelapor serta dokumen atau barang bukti yang harus dipenuhi. 2) Setelah menerima laporan Polisi, Kasat reskrim menerbitkan surat perintah penyelidikan atau penyidikan 3) Personil yang memperoleh
surat
perintah,
menghubungi
atau
mendatangi pelapor untuk menginformasikan tentang personil yang menangani pengaduannya dan saling memberikan nomor telpon dan atau email, BBM serta alamat yang dapat dihubungi sewaktu-waktu
44
guna kelancaran proses lidik/sidik atau bila pelapor hendak mendapat informasi tentang perkembangan hasil penyidikan/penyelidikan. 4) Untuk kecepatan proses lidik/sidik, penyidik tidak harus menunggu datangnya
saksi
yang diundang/dipanggil,
tapi penyidik dapat
mendatangi atau mengirimkan pertanyaan melalui email, kemudian petugas pelakukan verifikasi jawaban dari saksi. 5) Dalam
menerapkan
hukum,
penyidik
tidak
semata-mata
mengutamakan kepastian hukum, namun perlu memperhatikan situasi dan kondisi pelaku maupun korban atau pelaku. 6) Bila
memungkinkan,
penyidik
dapat
menjadi
fasilitator
dalam
penyelesaian masalah antara korban dan pelaku pada kasus-kasus tertentu yang disaksikan atau diawasi oleh Tokoh masyarakat, Wasidik atau Paminal. 7) Bila dalam proses mediasi diperoleh kesepakatan, maka penyidik harus melaksanakan gelar bersama Wakapolres, Wasidik, Paminal, Kasiwas, Kasatreskrim, Kasubaghukum, dan penyidik lain, dihadiri pelaku dan korban. 8) Penyidik membuat laporan hasil gelar dan menghentikan penyidikan. 9) Bila dalam proses mediasi tidak diperoleh kesepakatan, maka penyidik dapat berkoordinasi dengan unsur CJS lainnya guna terlaksananya penerapan hukum secara progresif. e. Pembuatan MOU Guna diperoleh kesamaan konsep berfikir dan langkah – langkah dalam penerapan hukum progresif, perlu dilakukan koordinasi dan pembuatan MOU terlebih dahulu bersama dengan unsur CJS, sehingga diharapkan dapat meminimalisir kendala dalam pelaksanaanya. 4.
Pengendalian Pengendalian adalah fungsi manajemen untuk memantau kegiatankegiatan guna memastikan kegiatan itu berjalan sesuai dengan yang
45
direncanakan
sehingga
dapat
dilakukan
pengoreksian
jika
terjadi
penyimpangan dari yang telah direncanakan, dengan langkah sebagai berikut : 1)
Pimpinan Polres Pamekasan dan fungsi terkait lainya melakukan tindakan turun langsung ke lapangan untuk memberikan petunjuk lapangan terhadap Fungsi yang terlibat, seperti Kasat, Kapolsek, Kanit dan personil reskrim.
2)
Pimpinan Polres Pamekasan melakukan anev secara berkala terhadap pelaksanaannya
dan
melakukan
langkah-langkah
penyempurnaan
terhadap kekurangan yang ada.
BAB VII PENUTUP
A.
KESIMPULAN 1. Melihat jumlah dan kualitas personel Satreskrim polres Pamekasan yang masih kurang, hal tersebut berdampak
terhadap kurang maksimalnya
kegiatan opersional khususnya dalam memberikan
pelayanan kepada
masyarakat, oleh karena itu perlu diadakan penambahan personel dan pelatihan secara periodik. 2. Agar terwujud kinerja fungsi reskrim dengan methode progresif, maka perlu dibuat usulan anggaran sesuai dengan
anggaran tahun 2012 terdapat
46
penurunan sebanyak 60 kasus, guna penambahan anggaran pada DIPA tahun berikutnya dan perlu adanya kajian anggaran untuk memberi jaminan sosial bagi penyidik dan saksi serta pembayaran remunerasi penyidik berdasarkan jumlah penyelesaian kasus. 3. Methode kerja progresif adalah merupakan salah satu program unggulan Polres Pamekasan yang tidak terpisahkan dari program quick wins Kapolri, oleh karena itu mewujudkan program tersebut merupakan hal yang menjadi prioritas utama untuk direalisasikan guna akselarasi pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan stabilitas kamtibmas. 4. Untuk terselenggarnya metode kerja tersebut, maka perlu didukung dengan sarana prasarana peralatan yang memadai. B.
SARAN 1. Agar Kasatreskrim, Kapolsek, kanit dan anggota reskrim memahami betul tentang kinerja fungsi reskrim dengan methode progresif, sebagai akselarasi pelayanan prima dalam rangka mewujudkan stabilitas kamtibmas.
45
2. Kapolres, Kasatreskrim, Kapolsek, Kanit, Wasidik, Kasipropam dan Kasiwas agar melakukan pengawasan secara serius terhadap pelaksanaannya, sehingga dapta berjalan sesuai dengan rencana. C.
REKOMENDASI 1. Untuk dibuatkan usulan anggaran dalam DIPA tahun berikutnya sehingga dapat direalisasikan methode kerja fungsi reskrim secara progresif. 2. Agar methode kerja fungsi reskrim secara progresif sebagai akselarasi pelayanan prima dapat dijadikan program unggulan Satreskrim Polres
