TAHAPAN-TAHAPAN PEMERIKSAAN INTERNAL
PENDAHULUAN
Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean government serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam pelaksaan pengawasan intern, perlu didukung dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan tentang pengawasan intern pemerintah yang merumuskan ketentuanketentuan pokok dalam bidang pengawasan intern pemerintah dalam rangka menjamin terlaksananya terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang efektif dan efisien. Mengingat pentinganya suatu standar pengawasan intern, maka Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan Peraturan Menpan Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SA-APIP). Standar Audit ini wajib dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP dalam melaksanakan audit sesuai dengan mandat audit masing-masing guna mewujudkan pengawasan yang berkualitas sesuai ukuran mutu yang ditetapkan. Khusus untuk Inspektorat Jenderal Depdagri dan Inspektorat Daerah, pedoman pemeriksaan yang menjadi acuan adalah sebagaimana diatur dalam 3 (tiga) paket Peraturan Menteri
Dalam
Negeri
yang
mengatur
tentang
pedoman/tata
cara
pemeriksaan
penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Permendagri No.24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Da erah dan Permendagri No. 25 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah. Ketiga Permendagri tersebut merupakan penjabaran dari Peraturan pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
1
Koordinasi pelaporan hasil pengawasan sebagai bagian dari koordinasi pengawasan yang menyeluruh merupakan mata rantai koordinasi yang penting, karena melalui suatu sistem pelaporan hasil pengawasan yang menyeluruh akan diperoleh gambaran tentang kinerja hasil pengawasan APIP pada tingkat nasional yang belum terwujud sampai dengan saat ini. Koordinasi pengawasan intern pemerintah di pusat dan daerah baru terwujud dalam bentuk penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT). Informasi tentang kinerja pengawasan tingkat nasional sangat diperlukan dalam rangka menghasilkan umpan balik untuk meningkatkan kinerja pengawasan intern pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern tersebut dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara. Pengawasan intern tersebut dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (Itjen) atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 54 mengatur bahwa setelah melaksanakan tugas pengawasan, APIP wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. Selain itu, APIP wajib menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan dengan mekanisme pelaporan diatur lebih lanjut sebagai berikut:
Secara berkala, BPKP menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Presiden dengan tembusan kepada MenPAN & RB.
Secara berkala, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan
pengawasan
intern,
Inspektorat
Provinsi,
dan
Inspektorat
Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan tembusan kepada MenPAN & RB. Makalah ini akan membahas tahapan-tahapan pemeriksaan internal pada Bagian Keuangan Pemerintah Kota Manado yang dilakukan oleh Aparat pengawasan Intern Pemerintah, yaitu Inspektorat Kota Manado.
2
PEMBAHASAN TAHAPAN PEMERIKSAAN INTERNAL (KASUS PENGADAAN KOMPUTER) PADA BAGIAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MANADO
1.
PERSIAPAN PENUGASAN
Kegiatan utama pada tahap ini adalah pengumpulan informasi umum tentang auditi, untuk ditelaah dalam rangka menentukan sasaran audit tentantif ( tentative audit objectieves) atau perkiraan permasalahan yang perlu mendapat perhatian pada tahap audit pendahuluan. Secara keseluruhan aktivitas persiapan penugasan meliputi:
2.
Penerbitan Surat tugas
Koordinasi dengan Inspektorat lain
Pemberitahuan kepada Auditi
Pengumpulan informasi umum
Penyusunan rencana penugasan
Penyiapan program audit untuk audit Pendahuluan. Pendahuluan.
AUDIT PENDAHULUAN
Pada tahap ini auditor berupaya memperoleh kerjasama dengan auditi, memperoleh gambaran yang lebih detil tentang auditi, serta mengumpulkan bukti awal dan melakukan berbagai penelaahan dengan memperhatikan sasaran audit tentantif ( tentative audit objectives) dan mengikuti langkahlangkah pemeriksaan dalam program audit pendahuluan.
Hasil pengumpulan bukti awal dan penelaahan tersebut digunakan untuk menentukan permasalahan yang perlu didalami (sasaran audit definitif/ firmaudit objectives) dalam rangka merencanakan merencanakan prosedur audit selanjutnya. Secara keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh auditor pada audit pendahuluan ini, meliputi:
pertemuan awal
observasi lapangan
penelaahan dokumen
evaluasi pengendalian internal
prosedur analitis
penyusunan penyusunan program audit lanjutan.
3
a.
Pemahaman Entitas
Gambaran Umum Entitas
Visi : Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Misi :
Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif.
Mewujudkan aparat pengelolaan keuangan daerah yang profesional.
Menciptakan pelayanan prima.
Nilai Strategis :
Nilai-nilai strategis yang menjadi acuan Biro Keuangan Kota Manado adalah melaksanakan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi.
b.
Identifikasi Area Kunci
Tujuan :
Menentukan area kunci (Prosedur pengadaan komputer pada Bagian Keuangan Pemerintah Kota Manado)
Langkah-langkah :
Menganalisis area audit potensial dengan menggunakan pendekatan faktor pada pengelolaan belanja.
c.
Penetapan Tujuan Dan Lingkup Audit
Tujuan :
Menetapkan tujuan audit tetap dan lingkup audit
Langkah-langkah :
Menetapkan
tujuan audit audit tetap berdasarkan berdasarkan area kunci yang yang telah ditetapkan
sebelumnya. Hasil : 1. Tujuan Audit Tetap
Dari area potensial yang ada, tim audit melihat area pengelolaan belanja adalah penting untuk dilakukan audit.
2. Lingkup Audit
tahun anggaran yang diaudit adalah 2011
lingkup pengelolaan yang diaudit meliputi pengelolaan belanja
4
lingkup kegiatan yang diuji dalam audit berdasarkan pemilihan area kunci yang sudah dilakukan adalah pengadaan komputer
d.
lokasi audit di Bagian Keuangan Pemerintah Kota Manado
Penetapan Kriteria Audit
Tujuan :
Menetapkan kriteria audit.
Langkah-langkah :
Nilai ketepatan karakteristik kriteria audit
Tentukan sumber audit
Kembangkan Kembangkan kriteria audit
Komunikasikan kriteria dengan auditee
Hasil : 1. Menilai ketepatan karakteristik kriteria audit Tim audit merumuskan kriteria pemeriksaan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
Standar biaya yang sewajarnya
Bukan standar minimum terendah atau standar yang tertinggi yang dapat dicapai
Mencerminkan praktik yang baik
2. Sumber Kriteria Audit Untuk merumuskan kriteria yang baik, tim audit mempelajari berbagai macam peraturan, kebijakan pemerintah, pendapat ahli dan standar yang terkait dengan pengelolaan belanja.
3.
PELAKSANAAN & PENGUJIAN
Pada tahap ini dilakukan pendalaman pemeriksaan, dengan mengumpulkan buktibukti
yang
lebih
banyak
dan
analisa
yang
lebih
mendalam,
dalam
rangka
memperkuat/melengkapi atribut terkait dengan permasalahan yang perlu mendapat perhatian sebagaimana diidentifikasi pada audit pendahuluan. Kegiatan pelaksanaan pengujian ini disebut juga dengan pemeriksaan lanjutan/perluasan pengujian/pengembangan pengujian/pengembangan temuan t emuan
Pengumpulan Dan Analisis Bukti
Tujuan :
Menilai efektivitas pengelolaan belanja (Pengadaan Komputer)
5
Kriteria :
Apakah Bagian Keuangan Pemerintah Kota Manado telah melakukan proses pengelolaan belanja sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Jenis Bukti : a. SK b. RKA c. DPA d. Laporan Realisasi Anggaran e. BKU f. Kartu kendali g. Berita acara penerimaan barang h. Berita acara pemeriksaan barang Sumber Bukti : 1. Kepala Bagian 2. PPK 3. Bendahara pengeluaran
4.
PENYELESAIAN PENUGASAN
Pada tahap penyelesaian penugasan, auditor merangkum semua permasalahan yang ditemukan dalam suatu daftar permasalahan/temuan, kemudian mengkonfirmasikannya kepada pihak auditi untuk mendapatkan tanggapan dan pengembangan rekomendasi untuk persetujuan dan komitmen dari menajemen mengenai permasalahan yang dikemukakan dan pelaksanaan rekomendasi tersebut. Kegiatan konfirmasi dengan pihak auditi tersebut biasanya dilakukan dalam forum pertemuan akhir atau clossing conference
’
5.
PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT 1. Pelaporan
Penyusunan laporan hasil audit, yaitu aktivitas menuangkan rangkuman hasil audit kedalam laporan, biasanya dilakukan oleh Ketua Tim Audit, direviu oleh Supervisor dan disetujui/ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Audit. Laporan yang telah disetujui kemudian digandakan sesuai kebutuhan dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya
6
2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Dalam laporan hasil audit diungkapkan pula berbagai permasalahan yang ditemukan dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh manajemen atau pihak lain yang terkait. Terhadap rekomendasi yang diberikan itu, auditor melakukan pemantauan dan evaluasi (monitoring dan evaluation). Maksudnya adalah untuk mencapai tujuan akhir kegiatan audit internal, yaitu adanya perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan peningkatan kinerja auditi, sekaligus bermanfaat dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Laporan Hasil Audit atas Pengelolaan Belanja di Biro Bagian Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun 2011 Ringkasan :
Pemeriksaan audit Bagian Keuangan Pemerintah Kota Manado bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan belanja. Hasil pemeriksaan pengelolaan belanja sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan.
Tujuan Audit :
Untuk menilai efektivitas pengelolaan belanja.
Lingkup Audit :
Tahun anggaran yang diaudit adalah 2011
Lingkup pengelolaan yang diaudit meliputi proses pengelolaan belanja
Lingkup kegiatan yang diuji dalam audit berdasarkan pemilihan area kunci yang sudah dilakukan adalah pengadaan komputer.
Lokasi audit di Bagian Keuangan Pemerintah Kota Manado.
Waktu Audit :
Pemeriksaan dilaksanakan dilaksanakan selama 14 hari kerja
Kriteria Audit :
Audit atas efektivitas pengelolaan belanja terhadap t erhadap pengadaan komputer.
Metodologi : Pemeriksaan atas pengelolaan belanja dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
Pemeriksaan dan review dokumen
Analisis hasil
Analisis prosedur
Uji petik
Pengamatan
Wawancara
7
Temuan dan Rekomendasi : Pada pelaksanaan di lapangan Bagian Keuangan Pemerintah Kota Manado telah melaksanakan pengelolaan belanja (pengadaan komputer) sudah sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan perundang-undangan yang berlaku.
8
