BAB I PENDAHULUAN 1.1
LATAR BELAKANG
Dalam rangka pengembangan potensi Mahasiswa untuk penguasaan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional pada bidangnya, Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako menyadari bahwa betapa pentingnya untuk memberikan pembekalan langsung pada dunia kerja kepada peserta didik. Mengingat pentingnya keterampilan khusus itulah, maka Kuliah Kerja Nyata Profesi Integral ( KKNPI ) Tematik Posdaya Angkatan 65 Semester Ganjil Tahun Akademik 2012 / 2013 merupakan cara yang efesien yang memungkinkan peserta didik mengaplikasikan teori yang telah diperoleh untuk mendapatkan pengalaman nyata melaksanakan praktek secara benar, terarah dan terencana. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Profesi Integral ( KKNPI ) tersebut, maka perlu adanya suatu Karya Tulis Ilmiah (KTI) Kuliah Kerja Nyata Profesi Integral ( KKNPI ). Dimana dalam Karya Tulis Ilmiah tersebut berisi tentang berbagai hal mengenai cara kerja suastu bidanag usaha yang kita tekuni selama s elama beberapa waktu Kuliah Ketja Nyata Profesi Integral ( KKNPI ). Oleh karena itu, penulis selaku mahasiswa yang telah selesai mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata Profesi Integral ( KKNPI ) selama
kurang lebih 2 ( dua ) bulan telah menyusun laporan singkat ini dengan judul “ Proses keuangan dan Sistem Pembukuan Bendaharawan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palu” .
Judul ini penulis angkat karena mengingat bahwa masalah keuangan merupakan unsur penting dan sangat menunjang dalam kegiatan suatu organisasi, dan kebutuhan juga merupakan bidang yang saya tekuni selama kuliah Kerja Nyata Profesi Integral ( KKNPI ) di Instansi yaitu Bidang Keuangan. Alasan lain penulis mengangkat judul ini, yaitu karena setelah meneliti dan terjun langsung dalam bidang ini, kami menyadari begitu vitalnya bagian keuangan dalam menunjang proses kelancaran Organisasi, Instansi atau Perusahaan
Perusahaan baik milik Swasta maupun
–
Pemerintah, khususnya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah ( DPPKAD ) Kota Palu.
2
1.2
RUMUSAN PERMASALAHAN PERMASALAH AN
Berdasarkan Karya Tulis Ilmiah yang penulis susun dengan judul Proses Keuangan dan Sistem Pembukuan Bendaharawan pada Dinas
“
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( DPPKAD ) Kota Palu” yaitu : 1.
Mengapa Proses Keuangan dan Sistem Pembukuan Bendaharawan sangat vital penyusunan keluar masuk orang dalam instansi pemerintah khususnya APBD ?
2.
Apakah Proses Keuangan dan Sistem Pembukuan Bendaharawan dapat mengetahui secara mendetail dengan menggunakan sistem baru tersebut ?
1.3
TUJUAN DAN MANFAAT
Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini adalah diajukan sebagai persyaratan untuk tugas akhir selama menempuh Kuliah Kerja Nyata Profesi Integral ( KKNPI ) Posdaya Angkatan 65 Semester Ganjil Tahun Akademik 2012 / 2013. Adapun tujuan lain tujuan lain dari Karya Tulis Ilmiah ini diantaranya : 1.
Memperbanyak buku
buku pendukung yang dapat dijadikan
–
pedoman bagi para praktisi keuangan, khususnya pada Instansi Pemerintah.
3
2.
Melatih para mahasiswa untuk terjun langsung dalam dunia kerja khususnya di Instansi Pemeraintah. Adapun beberapa manfaat dalam Karya Tulis Ilmiah ini yaitu :
1.
Dapat digunankan oleh para kalangan pembaca untuk dapat lebih dalam Proses Keuangan dan Sistem Pembukuan Bendaharawan di Instansi Pemerintah.
2.
Sebagai laporan Karya Tulis Ilmiah ( KTI ) ini dapat dijadikan bukti keikutsertakaan mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Nyata Profesi Integral ( KKNPI ) dibidang masing – masing kurang lebih 2 (dua) bulan.
3.
Dengan
menulis
laporan
para
peserta
didik
tentunya
harus
mengumpulkan bahan laporan sebanyak mungkin, membaca dan memahami isinya. Hal ini tentunya dapat menambah pengetahuan umum dari penulis sendiri.
4
BAB II TINJAUAN TEORITIS 2.1
TEORI – TEORI
Ada beberapa hal yang merupakan ketentuan pokok dan harus diperhatikan oleh seorang bendaharawan yaitu : 1.
Setiap bendaharawan / pemegang kas yang mengurus uang Negara harus mempunyai Buku Kas Umum ( BKU ), mencatat semua pengeluaran
dan
penerimaan.
Catatan
itu
dilakukan
sebelum
pembukuan dalam buku – buku kepala dan register – register. 2.
Pada halaman pertama Buku Kas Umum ( BKU ) dicatat oleh pemegang kas jumlah halamannya yang kemudian diberi tanggal dan ditandatangani olehnya. Halaman terakhir dipergunakan untuk catatannya pemeriksaan kas.
3.
Buku Kas Umum ( BKU ) dikerjakan sendiri oleh bendaharawan / pemegang kas bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh pejabat / atasan yang berwewenang.
4.
Jumlah
jumlah penerimaan dan pengeluaran dibuktikan terlebih
–
dahulu, setelahnya baru diterima jumlahnya atau dibayarkan. 5.
Penerimaan dibukukan disebelah kiri, dan prngeluaran disebelah kanan.
6.
Buku Kas Umum ( BKU ) ditulis dengan tinta hitam. Tidak diizinkan adanya ruangan
ruangan yang tidak terisi, tanda
–
tanda hapusan
–
5
atau tindisan tulisan. Jika ada coretan
coretan harus dikerjakan
–
dengan 2 (dua) garis lurus dengan lineal sedemikian rupa sehingga tulisan yang semula masih bisa dibaca dan kemudian diparaf. 7.
Buku Kas Umum ( BKU ) sedikitnya sekali sebulan dan selanjutnya tiap kali dianggap perlu oleh atasan yang terdekat, ditotal, ditutup dan uang kasnya dihitung. Saldo total buku kepala, jika buku ini digunakan dan harus cocok dengan saldo Buku Kas Umum ( BKU ).
8.
Penutupan kas tersebut dicatat dalam register mengenai penutupan kas.
9.
Perbedaan jumlah saldo buku dan saldo kas dicatat dalam Buku Kasa Umum ( BKU ).
10. Sebagai pos pertama, penerimaan sebelah kiri dan pengeluaran sebelah kanan, dibukukan saldo kelebihan / kekurangan yang didapat karena penutupan buku. 11. Total pos – pos sebelah kiri, tiap laki penutupan harus sama dengan total pos – pos sebelah kanan. 12. Persamaan total pada sisis penerimaan dan sisi pengeluaran diperoleh dengan membukukan saldo kelebihan / kekurangan dalam ruang penerimaan / pengeluaran sebelum pentotalan semua pos
pos
–
disebelah kiri ( penerimaan ) dan kanan ( pengeluaran ). 13. Bendaharawan menyimpan uangnya di Bank atas rekening jabatannya dan ia harus mempunyai buku Bank. Mencatat semua penyotoran dan
6
pengambilan dalam buku tersebut bendaharawan / pemegang kas harus meminta salinan rekenimg koran bulan dari yang bersangkutan. 14. Bendarawan pemegang kas dilarang menyimpan uangnya di Bank Swasta, tapi harus di Bank Umum Milik Pemerintah ( BUMP ). Jika tidak ada Bank Umum Milik Pemerintah ( BUMP ), setelah mendapat persetujuan dari Mentri Keuangan dan penyimpanan boleh dilakukan pada Bank – Bank Umum Milik Pemerintah Daerah dengan ketentuan yaitu : a.
Bendaharawan / pemegang kas dilarang menyimpan uang di Bank – Bank Swasta, baik Bank Nasional maupun Bank Asing dan diharuskan menyimpannya di Bank Indonesia.
b.
Jika tidak ada Bank Indonesia bendahara / pemegang kas diizinkan menyimpan uangnya di Bank
Bank Umum Milik
–
Pemerintah lainnya. c.
Penyimpanan uang Negara di Bank Umum Milik Pemerintah Daerah ( BUMPD ), hanya dimungkinkan jika tidak terdapat Bank Umum Milik Pemerintah ( BUMP )dan unjtuk ini diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Mentri Keuangan.
d.
Jika karena penyimpanan uang tersebut, Bank memberikan jasa giro dan lain – lain. Maka uang tersebut harus disetorkan ke kas Negara dan dibukukan sebagai penerimaan lain
lain
–
Departemen Keuangan.
7
Adapun Arahan Kerja Bendaharawan meliputi : a.
Mengatur dan bertanggungjawab terhadap keuangan lembaga;
b.
Pemegang kebijakan umum dalam hal pengelolaan dan pengaturan keuangan;
c.
Mengatur, menyimpan, mengaudit dan mencatat pemasukan maupun pengeluaran keuangan;
d.
Sebagai fungsi akuntansi yang berfungsi mengatur alur cash flow, laporan keuangan rutin serta mengendalikan lalu lintas uang kas departemen;
e.
Membuat SOP ( Standard Operasional Prosedure ) mengenai administrasi keuangan lembaga, BSO, maupun kepanitiaan;
f.
Memberikan transparansi dan akuntabilitas publik mengenai keuangan lembaga dengan memberikan laporan pada tengah kepengurusan; dan
g.
Mengontrol,menganalisis, dan mengevaluasi perkembangan usahausaha tim kewirausahaan.
8
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 3.1
SEJARAH SINGKAT DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Dinas
Pendapatan
Pengelolaan
Keuangan
Dan
Aset
Daerah
Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah dituntut agar mampu mengurus pembiayaan rumah tangga sendiri, untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah daerah harus dapat lebih meningkatkan inisiatif dan kreatifitasnya dengan melakukan usaha
usaha yang konkrit dan
–
konstitusional dalam mencari dan menggali terutama pajak dan retribusi daerah karena pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas
dinas Daerah Kabupaten Sumedang maka
–
ditetapkan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah merupakan dinas yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang pendapatan daerah. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sumedang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan
9
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang. 3.2
VISI
DAN
MISI
DINAS
PENDAPATAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH 3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Selaras dengan perkembangan pembangunan yang cukup pesat dengan berlandaskan pada penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu pelaksana pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik dituntut untuk dapat menyajikan sebuah pelayanan yang optimal. Untuk dapat memberikan pelayanan sebagaimana harapan masyarakat, dibutuhkan pegawai yang tidak hanya cakap dalam bidangnya akan tetapi juga memliki integritas moral yang baik. Dalam rangka memotivasi seluruh pagawai DPPKAD dalam menjalankan tugas, maka ditetapkan Visi DPPKAD yaitu : “ Profesional Dalam Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Serta
Optimal Dalam Pelayanan ”. Makna yang terkandung dalam Visi tersebut
adalah sebagai berikut : 1.
Profesional
mengadung
arti
bahwa
dalam
melaksanakan
kegiatan/bekerja berdasarkan disiplin ilmu, mempunyai kemampuan serta ahli dibidangnya.
10
2.
Pengelolaan Pendapatan mengandung arti suatu proses terencana,
terukur dan optiomistis serta sistematis dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai peningkatan pendapatan sebagai salah satu komponen terpenting dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Sumedang. 3.
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah keseluruhan
kegiatan
yang
meliputi
perencanaan,
pelaksanaan,
pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. 4.
Pengelolaan Aset Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan,
pelaksanaan,
penatausahaan,
pelaporan,
pertanggugjawaban, dan pengawasan asset daerah. 5.
Optimal
Dalam
Pelayanan
mengadung
arti
bahwa
dalam
memberikan pelayanan, melaksanakan kegiatan untuk kemajuan dan kelancaran
pemerinntahan
dilaksanakan
dengan
penuh
tanggungjawaban dan sepenuh tenaga untuk mencapai hasil yang maksimal.
3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Berdasarkan Visi dan penjelasan Visi diatas maka yang menjadi Misi adalah : 1.
Meningkatkan profesionalisme aparatur dinas pendapatan daerah.
2.
Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta bagi hasil
11
pajak dan bagi hasil bukan pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.
Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam membayar pajak dan retribusi daerah, PBB dan BPHTB.
3.3
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAN
ASET
DAERAH
Kedudukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu : 1.
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2.
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh
seorang
kepala
dinas
yang
berada
di
bawah
dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksana teknis kebijakan Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
12
Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi: 1.
Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah
2.
Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum
3.
Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional
4.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kewenangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah mempunyai kewenangan yaitu : 1.
Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengeloaan keuangan daerah
2.
Penetapan standar satuan hargadan analisis standar belanja Daerah
3.
Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan Daerah
4.
Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah
5.
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa ( RAPERDES ) tentang APB Desa
6.
Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa
7.
Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab bersama ( urusanconcurrent ) antara Daerah dan desa
13
8.
Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa
9.
Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa
10. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah 11. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah 12. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa 13. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala Kabupaten 14. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya 15. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah 16. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah 17. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah 18. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala Kabupaten 19. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro Daerah 20. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga Keuangan mikro Daerah serta pembinaan dan pengawasan Dinas Usaha Milik Desa 21. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro daerah, serta pembinaan dan pengawasan Dinas Usaha Milik Desa 22. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Daerah 23. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Daerah
14
24. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Daerah 25. Pengeloaan data dasar penghitungan alokasi DAU Daerah 26. Pengeloaan DAU Daerah 27. Pelaporan pengelolaan DAU Daerah 28. Usulan program dan kegiatan Kabupaten / Kota untuk didanai dari DAK 29. Pengeloaan DAK ( bagi Kabupaten / Kota yang menerima DAK ) 30. Pengendalian dan pelaporan pengeloaan DAK 31. Penyiapan data realisasi penerimaan DBH Daerah 32. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH 33. Penetapan
kebijakan
tentang
sistem
dan
prosedur
akuntansi
pengelolaan keuangan daerah dan desa 34. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawban pelaksanaan APBD dan APB Desa 35. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa; 36. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 37. Pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab bersama ( urusan concurrent ) 38. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa.
15
3.4
SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN DAN TUGAS POKOKNYA
Susunan Organisasi serta penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari : 1.
Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, menyiapkan kebijakan Daerah, kebijakan umum dan menetapkan kebijakan teknis sesuai dengan tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
yang
menjadi
tanggungjawabnya
serta
membina
dan
melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lainnya. 2.
Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris
mempunyai
tugas
mengkoordinasikan
perencanaan,
pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sekretariat terdiri dari : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; Sub Bagian Keuangan dan Aset; serta Sub Bagian Perencanaan dan Program.
16
3.
Bidang Aset dan Investasi Bidang Aset dan Investasi mempunyai tugas menyiapkan, mengawasi, mengendalikan, melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi pengelolaan aset dan investasi daerah. Bidang Aset dan Inventasi terdiri dari : a.
Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
b.
Seksi Perencanaaan Kebutuhan dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
c.
Seksi Investasi dan Pengendalian Pemanfaaatan Barang Milik Daerah.
4.
Bidang Pendapatan Bidang Pendapatan mempunyai tugas menyiapkan, menyusun, mengawasi, mengendalikan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta fasilitasi supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa, melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah serta menyusun Program dan strategi peningkatan Penerimaan Daerah. Bidang Pendapatan terdiri dari : a.
Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi;
b.
Seksi Dana Perimbangaan dan Dana Lain-lain Pendapatan yang Sah;
c.
Seksi Keberatan dan Tindak Lanjut.
17
5.
Bidang Anggaran Daerah Bidang Anggaran Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, merumuskan, mengendalikan dan menyusun pedoman pelaksanaan APBD dan APBD Perubahan serta pengelolaan perbendaharaan gaji. Bidang Anggaran Daerah terdiri dari : a. Seksi Perencanaaan Anggaran; b. Seksi Perbendaharaan Gaji.
6.
Bidang Akuntansi Bidang akuntansi mempunyai tugas menyiapkan, menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis akuntansi pengelolaan keuangan daerah
kabupaten
serta
evaluasi,
pelaporan
keuangan
dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten dan pendanaan urusan pemerintahan. Bidang Akuntansi terdiri dari :
7.
a.
Seksi Pembukuan;
b.
Seksi Pelaporan dan Evaluasi.
Unit Pelaksana Teknis Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas yakni : a.
UPTD melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai wilayah kerja 1 ( satu ) atau beberapa Kecamatan;
b.
UPTD mempunyai fungsi pelaksana dan evaluasi teknis operasional;
18
c.
UPTD dipimpin oleh seorang Kepalaa UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Camat;
d.
UPTD terdiri dari kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.5
STUKTUR ORGANISASI
19
BAB IV METODE PENELITIAN 4.1
RANCANGAN PENELITIAN
Dalam melakukan penelitian penulis memakai beberapa metode penelitian untuk memperoleh data antara lain : 1.
Study kepustakaan, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan dasar pemikiran / landasan teori dengan cara membaca buku yang relevan dengan objek yang diteliti.
2.
Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek yang diteliti dan diamati dengan kenyataan ? Yang ada dilapangan.
4.2
SUMBER DATA
Sumber data yang diperoleh dalam rangka untuk mendukung penulisan ini yaitu : 1.
Staf Pegawai di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( DPPKAD ) Kota Palu.
2.
Buku referensi baik di Perpustakaan dan di Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah ( DPPKAD ) Kota Palu.
20
BAB V PEMBAHASAN 5.1
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBUKUAN
5.1.1 Bahan pembukuan
Sebelum dilaksanakan kegiatan pembukuan terlebih dahulu harus diketahui transaksi / kegiatan yang menjadi bahan untuk pembukuan tersebut. Dalam kegiatan seorang bendaharawan melakukan kegiatan yaitu menerima, menyimpan, membayar, mempertanggungjawabkan uang atau surat
surat berharga dan barang milik Negara. Dengan kegiatan
–
pembukuan ini yang dicatat dalam Buku Kas Umum ( BKU ), Buku Pengawas Kredit Per Mata Anggaran Pengeluaran dan pembantu lainnya adalah yang menghubungkan dengan peneriman dan pembayaran / pengeluaran. 1.
Peneriman a.
Surat Perintah Membayar yang diterbitkan oleh Kantor Biro Keuangan yang terdiri dari : 1)
SPM – GU ( Surat Perintah Membayar Ganti Uang )
2)
SPM – LS ( Surat Perintah Membayar Langsung )
b.
Pengisian kas dari Bank
c.
Penerimaan pajak ( PPh, PPN dll )
d.
Penerimaan lainnya
21
2.
Pengeluaran a.
Pembayaran atas pembelian barang, jasa dll
b.
Pengeluaran dari Bank untuk mngisi kas
c.
Penyetoran pajak
d.
Pengeluran lainnya
Jenis SPM ( Surat Perintah Membayar ) yang diterbitkan oleh Kantor Biro Keuangan Provinsi Sul;awesi Tengah : 1.
SPM – GU ( Surat Perintah Membayar Ganti Uang )
2.
SPM – LS ( Surat Perintah Membayar Langsung )
5.1.2 Langkah – Langkah Pembukuan
Untuk melaksanakan pembukuan dari formulir pembukuan diperlukan langkah – langkah pelaksanaan pembukuan sebagai berikut : 1.
Buku Kas Umum ( BKU ) Setiap bahan atau transaksi terlebih dahulu harus dicatat dalam Buku Kas Umum ( BKU ) baik untuk penerimaan ataupun pembayaran.
2.
Buku Pengawas Kredit Per Mata Anggaran Pengeluaran Setelah dicatat dalam Buku Kas Umum ( BKU ) transaksi tersebut selanjutnya
dicatat
dalam
Buku
Pengawas
Kredit
Per
Mata
Pengeluaran sesuai dengan mata anggarannya dimana kegiatan tersebut dibebankan.
22
3.
Buku Pembantu Kas Tunai Pembantu dalam Buku Pembantu Kas Tunai yaitu sepanjang penerimaan atau pengeluaran dari transaksi tersebut dilaksanakan dengan pembayaran atau penerimaan secara tunai. Dengan demikian pencatatan dalam Buku Pembantu Kas Tunai menggambarkan penerimaan / pembayaran secara fisik. Karena Buku Pembantu Kas Tunai adalah buku pembantu yang menyatakan keadaan uang tunai yang ada pada seorang bendaharawan.
4.
Buku Pembantu Bank Pencatatan dalam Buku Pembantu Bank yaitu sepanjang penerimaan / pengeluaran dari transaksi tersebut dilaksanakan mulai Bank, dengan cara seperti menerbitkan cek, penarikan cek, penerimaan/ pembayaran dengan cek dan lain – lain.
5.1.3 Sistem dan Prosedur Pembukuan
Sistem pembukuanyang dipakai oleh Pemerintah adalah Sistem Pembukuan Kameral / Anggaran. Dalam Sistem Kameral tidak dikenal adanya Terminologi debit dan kredit. Dalam distem ini kejadian keuangan hanya dicatat dalam satu sisi saja yaitu sisi penerimaan atau sisi pengeluaran. Buku yang lazim dipakai dintaranya sebagai berikut : 1.
Buku Kas Umum
2.
Buku Kas Harian
23
5.2
3.
Buku Bank Harian
4.
Buku Kepala
5.
Buku Pungutan Pajak
FUNGSI PEMEGANG KAS / KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
5.2.1 Pemegang Kas
Di setiap Perangkat Daerah ditunjuk 1 ( satu ) Pemegang Kas yang melaksanakan tata usaha keuangan dan 1 ( satu ) Pemegang Barang yang melaksanakan tata usaha barang Daerah. Pemegang Kas adalah jabatan nin struktural / fungsional dan tidak boleh merngkap sebagai pejabat pengelola keuangan daerah lainnya. Dalam melaksanakan tata usaha keuangan, Pemegang Kas dibantu oleh beberapa Pembantu Pemegang Kas yang sekurang
kurangnya terdiri
–
dari seorang Kasir, seorang Penyimpan Uang, seorang Pencatat Pembukuan, seorang Pembuat Dokumen Pengeluaran dan Peneriman Uang. Pada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas Pendapatan Asli Daerah. Tugas Kasir dibagi menjadi Kasir Penerimaan dan Kasir Pembayaran Uang. Pada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pemegang Kas ditambah seorang Pemegang Kas yang bertugas menyimpan SPP Gaji. Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang selanjutnya disebut Satuan Pemegang Kas. Kepala satuan kerja melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Satuan Pemegang Kas minimal 3 ( tiga ) bulan sekali. Dalam fungsinya sebagai penerima pendapatan Daerah. Satuan Pemegang Kas dilarang
24
menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaran Perangkat Daerah. Satuan Pemegang Kas menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama Rekening Kas Daerah paling lambat hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima. Satuan Pemegang Kas dilarang menyimpan kas yang diterimanya atas nama pribadi pada satuan Bank atau Lembaga Keuangan lainnya. 5.2.2 Formulir Yang Digunakan Dalam Pembukuan
Formulir yang digunakan dalam Pembukuan Satuan Pemegang Kas terdiri dari :
5.3
1.
Pengesahan PK ( Pegisian Kas ) yang terpakai
2.
Registr DPA ( Dokumen Pengguna Anggaran )
3.
Register SPP
4.
Registrasi SPM ( Surat Perintah Membayar )
5.
Buku Kas Umum Pemegang Kas
6.
Buku Simpanan Bank
7.
Buku Panjar
8.
Buku PPN / PPh
PENGELOLAAN KAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS
5.3.1 Penerima Kas
Setiap Penerimaan Kas disetor sepenuhnya ke Rekening Kas Daerah pada Bank. Bank mengeluarkan Surat Tanda Setoran ( STS ) atau Bukti Penerimaan Kas lainnya yang Sah. Surat Tanda Setoran ( STS ) atau Bukti 25
Penerimaan Kas lainnya yang Sah merupakan dokumen atau bukti transaksi yang menjadi dasar Pencatatan Akuntansi. Untuk kelancaran penyetoran kas, Pemerintah Daerah dapat menunjuk Badan dan Lembaga Keuangan atau Kantor Pos yang bertugas melaksanakan sebagian fungsi Satuan Pemegang Kas. Badan dan Lembaga Keuangan atau Kantor Pos menyetor seluruh uang kas yang diterimanya secara berkala ke Rekening Kas Daerah di Bank. Semua kas yang ditrima kembali dari pengeluaran yang telah diselesaikan dengan SPM ( Surat Perintah Membayar ) dibukukan sebagai pengeluaran atas Pos Belanja Daerah tersebut. Penerimaan
penerimaan
–
yang terjadi setelah Tahun Anggaran ditutup kemudian dimasukkan pada Tahun Anggaran berikutnya dan dibukukan pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah atau Jenis Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 5.3.2 Pengeluaran Kas
Pengeluaran Kas yang mengakibatkan Beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah. Pengeluaran Kas tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan. Untuk Pengeluaran Kas atas APBD, terlebih dahulu diterbitkan DPA atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu dan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. DPA didasarkan atas Anggaran Kas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Setiap Pengeluaran Kas harus didukung oleh
26
bukti yang lengkap dan Sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Setiap
orang
yang
diberi
kewenangan
mentandatangani
dan
mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar iuran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut. 5.3.3 Pengujian SPP
Untuk melaksanakan Pengeluaran Kas, Penggunaan Anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan. SPP diajukan setelah DPA ditebitkan disertai dengan Pengantar SPP dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja. Pengajuan Pengeluaran Kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP Ganti Uang ( SPP
GU ). Pengajuan Pengeluaran Kas untuk
–
pengisian kas pada oleh Satuan Pemegang Kas dilakukan dengan SPP Pengisian Kas ( SPP – PK ). Pembayaran dengan Ganti Uang ddapat dilakukan antara lain, untuk keperluan : 1.
Belanja Pegawai
2.
Belanja Perjalanan Dinas sepanjang mengenai uang pesangon
3.
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
4.
Pembayaran Pokok yang jatuh tempo, Biaya Bunga dan Biaya Administrasi Pinjaman
5.
Pelaksanaan Pekerjaan oleh pihak ke-3 ( tiga ) 27
6.
Pembelian Barang dan Jasa
7.
Pembelian Barang dan Bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri yang jenis dan nilainya ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pembayaran atas SPP
GU dapat dilakukan setelah / pejabat
–
menyatakan lengkap dan Sah terhadap dokumen yang dilampirkan antara lain : 1.
SPP - GU
2. Nomor Pokok Wajib Pajak 3.
DPA
4.
Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja
5.
Penunjukan rekanan dan disertai risalah pelelangan
6.
SPK bagi penunjukan rekanan yang tidak melalui pelelangan
7.
Kontrak pelaksanan pengadaan barang / jass Pembayaran untuk Pengisian Kaas dapat dilakukan apabila SPP
PK,
–
DPA, Daftar Rincian Pengguna Anggaran Belanja dan SPJ tersebut. Buktu pendukunga lainnya atas realisasi pencairan SPP bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan Sah oleh Pejabat. Setiap SPP yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat dan dapat diterbitkan SPM. Batas waktu antara Penerima SPP – GU / SPP
PK dengan Penerbitan SPM
–
GU / SPM
–
PK oleh Pejabat
–
ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kelancaran dan kemunduran pelayanan administrasi Pemerintah Daerah. SPM – GU / SPM
28
PK diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Cek
–
yang akan dicairkan di Bank atas beban Rekening Kas Daerah. 5.3.4 Formulir Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Pembukuan
Fofmulir yang digunakan dalam pelaksanaan pembukaun terdiri dari :
5.4
1.
Register DPA
2.
Register SPP
3.
Register SPM
4.
Register SPJ
5.
Register Penagihan Piutang
6.
Daftar Penguji SPM
LAPORAN AKHIR TAHUNAN ANGGARAN
Setelah Tahun Anggaran berkhir, Kepala Daerah menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari : 1.
Laporan Perhitungan APBD
2. Nota Perhitungan APBD 3.
Laporan Aliran Kas
4. Neracaa Daerah
29
Laporan
Pertanggung
Jawaban
Keuangan
Daerah
harus
mengungkapkan : 1.
Secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan pemerintah daerah, pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumberrdaya ekonomis secara ketaatan tehadap peraturan perundang – undangan.
2.
Perbandinagan antara
realisasi dan anggaran serta penyebab
terjadinya selisih antara realisasi dengan anggarannya. 3.
Konsistensi penyusunan laporan keuangan antara 1 ( satu ) periode akuntansi dengan akuntansi.
4.
Perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan.
5.
Transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi keuangan.
6.
Catatan
catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi
–
tambahan lainnya yang diperlukan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan. Nota Perhitungan APBD sebagaimana disusun berdasarkan Laporan Perhitungan APBD. Nota Perhitungan APBD memuat ringkasan realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan serta Kinerja Keuangan daerah yang mencakup antara lain : 1.
Pencapaian kinerja daerah dalam rangka melaksanakan program yang direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaanberdasarkan Rencana Srategik
30
2.
Pencapaian kinerja pelayanan yang dicapai
3.
Bagian Belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum kegiatan operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal untukaparatur daerah dan pelayanan publik
4.
Bagian Belanja APBD yang digunakan untuk Anggaran DPRD termasuk Sekretariat DPRD
5.
Posisi Dana Cadangan
31
BAB VI PENUTUP 6.1
KESIMPULAN
Setelah membahas berbagai macam masalah Proses Pembukuan Bendaharawan dan Sistem Mekanisme Baru diatas. Maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, diantaranya : 1.
Dari hasil pengalaman dan penelitian kami ternyata bahwa banyak Bendaharawan / Pemehang Kas yang kurang mengetahui tentang peraturan yang mewajibkan para Bendaharawan / Pemegang Kas untuk mengadakan dan mengerjakan Buku Kas Umum ( BKU ). Berhubung dengan itu dianggap perlu untuk memberikan pedoman mengenai Buku Kas Umum ( BKU ) dan tata pembukuannya bagi para Bendaharawan / Pemegang Kas.
2.
Setiap Bendaharawan / Pemegang Kas yang mengurus Uang Daerah harus mempunyai Buku Kas Umum ( BKU ) dan mencatat semua pengeluaran
dan
penerimaan.
Catatan
itu
dilakukan
sebelum
pembukuan dimasukkan dalam buku – buku kepala dan dalam register register.
–
3.
Dalam pengurusan yang meliputi uang Lembaga
Lembaga Negara, Badan
–
uang Daerah Otonom,
–
Badan Hukum dan / atau
–
Swasta, yang menjadi tugas dari Pemegang Kas karena pejabat dan uangnya disimpan dalam 1 ( satu ) tempat maka penerimaan / pengeluarannya dibukukan dalam Buku Kas Umum ( BKU )
32
