BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Latar belakang belakang
Audit internal merupakan jaminan, independen objektif dan aktivitas konsultasi yang dirancan dirancang g untuk untuk menamb menambah ah nilai nilai dan meningk meningkatka atkan n operasi operasi organis organisasi. asi. Ini memban membantu tu organisasi organisasi mencapai mencapai tujuannya tujuannya dengan dengan membawa membawa pendekatan pendekatan yang sistematis sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola. Audit internal adalah katalis untuk meningkatkan efektifitas organisasi dan efisie efisiensi nsi deng dengan an meny menyed ediak iakan an wawa wawasa san n dan dan reko rekome mend ndas asii berd berdas asark arkan an analis analisis is dan dan penilaian data dan proses proses bisnis. bisnis. Dengan Dengan komitmen komitmen terhadap terhadap integritas integritas dan akuntabilitas, akuntabilitas, audit internal yang memberikan nilai untuk mengatur badan dan manajemen senior sebagai sumber tujuan dan saran independen. Ruang lingkup audit internal dalam suatu organisasi yang luas dan mungkin melibatkan topik-topik seperti efektivitas operasi, keandalan pelaporan keuangan, menghambat dan menyelidiki kecurangan serta mengamankan aset, dan juga kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan. Audit internal sering melibatkan pengukuran sesuai dengan kebijakan entitas dan prosedur. Namun, auditor internal tidak bertanggung bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan perusahaan, perusahaan, mereka mereka menyarankan menyarankan manajemen manajemen dan Dewan Dewan Direksi Direksi (atau serupa serupa badan pengawas) pengawas) tentang tentang bagaimana bagaimana untuk untuk melaksan melaksanakan akan tanggu tanggung ng jawab mereka. Maka Maka dari dari itu, itu, guna guna memb membah ahas as meng mengen enai ai audit audit inter internal nal demi demi terci tercipta ptany nyaa good good governance, dibuatlah sebuah kelompok belajar dan tertuang dalam sebuah makalah yang berjudul berjudul “ Peranan audit audit internal dalam dalam menunjang menunjang good good governance governance”. ”.
1.2. 1.2. Tuj Tujua uan n
Tujuan pembuatan makalah ini yaitu: 1. Mende Mendefinis finisikan ikan mengen mengenai ai good good gove governa rnance nce 2. Mengetahui Mengetahui orientasi orientasi menge mengenai nai kepeme kepemerintahan rintahan yang baik 3. Menge Mengetahu tahuii karakte karakterist ristik ik good good gover governanc nancee 4. Menge Mengetahu tahuii prinsip-p prinsip-prins rinsip ip kepeme kepemerinta rintahan han yang yang baik 5. Menela Menelaah ah audit audit internal internal dalam dalam mencapai mencapai good good governa governance nce 6. Menge Mengetahu tahuii manfa manfaat at audit audit internal internal 7. Menge Mengetahu tahuii kompone komponen-k n-komp ompone onen n audit interna internall 8. Mengetahui Mengetahui hal hal yang berkaitan berkaitan dengan dengan pengawa pengawasan san internal internal sektor sektor publik publik 1.3. 1.3. Manf Manfaat aat
1
Dari penulisan makalah ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain bagi penulis dapat memperoleh pengalaman dalam hal audit internal guna pengawasan dalam menunjang tata kelola yang baik ( good governace), dan bagi pembaca semoga bias menjadi pedoma dalam pelaksanaan good governance.
1.4. Metode
Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah: 1. Team work (diskusi kelompok) 2. Internet
BAB II
2
PEMBAHASAN 2.1.
Definisi Good Governance
“ Government : The authoritative direction and administration of the affairs of men / women in a nation, state, city, etc. ” Pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, bagian, kota dan sebagainya. Governance adalah suatu kegiatan (proses) “ … serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaintan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan – kepentingan tersebut.” Sustainable Human Development , Januari 1997, mendefinisikan kepemerintahan ( governance ) sebagai berikut : “ Governance is the exercise of economics, political, and administrative authority to manage a country’s affairs at all levels and the means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well – being of their population.”(“ Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/ kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas dan kohesiiivitas sosial dalam masyarakat.”)
2.1.1. Pengertian Good Governance
Good Governance merupakan sekumpulan aturan yang menjelaskan hubungan antara seluruh pihak yang mempengaruhi suatu organisasi baik internal ataupun eksternal. Aturan ini menetapkan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari pihak tersebut atau sistem yang mengarahkan dan mengawasi jalannya kegiatan organisasi untuk menciptakan nilai tambah bagi organisasi tersebut.
Ada empat unsur utama dan satu unsur tambahan dariGood
Governance yaitu Tranparansi, Integritas, Akuntabilitas, Tanggung jawab dan satu unsur tambahan yaitu Partisipasi yang kesemuanya saling terkait.
2.2.
Orientasi Kepemerintahan Yang Baik ( Good Governance )
Kepemerintahan yang baik berorientasi pada dua hal yaitu : Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional ; dan Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional. Legitimasi, pemerintah dipilih mendapat kepercayaan dari rakyatnya.
Accountability atau akuntabilitas,
seberapa jauh perlindungan hak-hak asasi manusia terjamin, adanya otonomi, devolusi kekuasaan kepada daerah, adanya jaminan berjalannya mekanisme kontrol oleh masyarakat.
3
Orientasi kedua sejauhmana pemerintah kompetensi, struktur, mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien. Good governance merupakan “proses yang meningkatkan” interaksi konstruktif diantara domain – domainnya dengan tujuan untuk menciptakan dan memelihara kebebasan, keamanan, kesempatan bagi adanya aktivitas swasta yang produktif.
2.3.
Karakteristik Good Governance
UNDP (United Nations Development Programme) “hubungan yang sinergis, konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat (society)”. Berdasarkan definisi itu, kemudian UNDP mengajukan karakteristik good governance, seperti : •
Partisipasi.
•
Supremasi hukum.
•
Transparansi.
•
Cepat tanggap.
•
Membangun konsensus.
•
Kesetaraan.
•
Efektif dan efisien.
•
Bertanggung jawab.
•
Visi yang strategik.
•
Saling keterkaitan (Interrelated)
2.4.
Prinsip – Prinsip Kepemerintahan Yang Baik
Karakteristik kepemerintahan yang baik sebagai suatu prinsip dikemukakan dalam Rencana Strategis LAN 2000 – 2004 dimana disebutkan perlunya pendekatan baru dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan yang terarah pada terwujudnya kepemerintahan yang baik ( good governance ) yakni : “…proses pengelolaan pemerintah yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM, desentralistik, partisipatif, transparan, berkeadilan, bersih dan akuntabel ; selain berdayaguna, berhasil guna dan berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa.” Gambir Bhatta ( 1996 : 7 ) mengungkapkan bahwa “unsur-unsur utama governance” : 1.
akuntabilitas ( accountability )
2.
transparansi ( transparancy )
3.
keterbukaan ( opennes ) 4
4.
aturan hukum ( rule of law )
Ditambah dengan kompetensi manajemen (management competence) Hak asasi manusia ( human right ). UNDP ( 1997 ) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip – prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik adalah meliputi : 1.
Partisipasi ( Participation ).
2.
Aturan hukum ( rule of law ).
3.
Transparansi ( transparency ).
4.
Daya tanggap ( responsiveness ).
5.
Berorientasi konsensus ( consensus orientation ).
6.
Berkeadilan ( equity ).
7.
Efektivitas dan efisiensi ( effectiveness and efficiency ).
8.
Akuntabilitas ( accountability ).
9.
Bervisi strategis ( strategic vision ).
10.
Saling keterkaitan ( interrelated ). Meskipun tidak secara tegas menyatakan sebagai prinsip-prinsip kepemerintahan yang
baik, namun Mustopadidjaja ( 1999 : 11-14 ) merekomendasikan agar format bernegara masyarakat madani sebagai sistem penyelenggaraan negara baik di pusat maupun didaerahdaerah, perlu memperhatikan antara lain prinsip – prinsip sebagai berikut : 1.
Prinsip demokrasi dan pemberdayaan.
2.
Prinsip pelayanan.
3.
Prinsip transparansi dan akuntabilitas.
4.
Prinsip partisipasi.
5.
Prinsip kemitraan.
6.
Prinsip desentralisasi
7.
Prinsip konsistensi kebijakan dan kepastian hukum Penjelasan dari beberapa konsep ini adalah sebagai berikut: •
Transparansi Transparansi (transparency) secara harafiah adalah jelas (obvious), dapat dilihat secara
menyeluruh (able to be seen through) (Collins, 1986). Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan (Wardijasa, 2001). Tranparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan Good Governance.
5
Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi, maka keadilan (fairness) dapat ditumbuhkan. Transparansi di organisasi akan mendorong diungkapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengukur dan mengantisipasi segala sesuatu yang menyangkut organisasi. Penerapan prinsip transparansi menuntut perusahaan, baik Dewan Komisaris/Pengawas, Dewan Direksi maupun karyawan untuk selalu terbuka dan mencegah upaya penyembunyian informasi yang menyangkut kepentingan publik, pemegang saham dan stakeholders secara keseluruhan. Penerapan transparansi bisa dimulai melalui penyajian secara terbuka laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, penetapan kriteria seleksi personil secara terbuka, penyediaan informasi tentang pendapatan pengurus perusahaan, pengungkapan atas transaksi atau kontrak dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kedudukan istimewa, struktur kepemilikan, sampai kepada penyajian informasi tentang berbagai risiko yang mungkin dihadapi perusahaan. Dalam menerapkan prinsip ini, perlu ada penyamaan persepsi tentang hal-hal apa dan seberapa banyak yang perlu diinformasikan, standar apa yang dijgunakan sebagai acuan, cara mempublikasikannya dan media apa yang akan digunakan, tolok ukur penilaiannya, serta bagaimana mengatasi kendala-kendala yang mungkin terjadi, termasuk kendala budaya. •
Integritas Good Governance bukanlah sesuatu yang bersifat administratif dan mekanikal,
melainkan merupakan komitmen dan niat baik dari para pelaku Good Governance . Berdasarkan kamus The Macquarie, integritas menyangkut karakter dan prinsip moral dan kejujuran. Dengan demikian prinsip integritas adalah bertindak dengan jujur dan dilandasi keyakinan baik untuk kepentingan terbaik perusahaan. Integritas merupakan kualitas yang harus melekat pada unsur-unsur korporasi terutama Dewan Komisaris/Pengawas, Direksi dan karyawan. Integritas berkaitan erat dengan kejujuran dan dapat dipercaya. Good Governance tidak akan tercapai apabila para pelaku Good Governance tidak jujur dan tidak dapat dipercaya. Prinsip integritas merupakan unsur yang harus melekat pada diri setiap anggota Komisaris/Pengawas, Direksi, dan karyawan untuk berbuat dengan sepenuh hati dan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan apa yang terbaik bagi perusahaan. Dengan integritas diharapkan dapat diperoleh personal yang jujur dan kompeten, penuh percaya diri, dan bertekad tinggi untuk mensukseskan program-program organisasi. Agar prinsip integritas ini terwujud, para pengurus dan karyawan perusahaan harus terdiri dari orang-orang yang terpilih melalui seleksi. Karena itu, perlu ada kriteria yang pasti dan transparan tentang pegawai atau pejabat yang direkrut. Bahkan terhadap jabatan pengurus 6
perusahaan (Direksi, Komisaris/Pengawas, dan Manajer) perlu diterapkan “assessment process” atau yang akhir-akhir ini lebih dikenal sebagai “fit and proper test”. Begitu pula dalam pengembangan karir serta kesempatan promosi dan mutasi harus selalu didasarkan pada suatu “merit system” yang jelas. Selanjutnya agar integritas ini tetap terpelihara perlu diciptakan kesepakatan tentang aturan perilaku dan kode etik, termasuk sanksi pelanggaran, yang diberlakukan bagi semua peronil perusahaan tanpa kecuali. •
Akuntabilitas Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk
menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban atau keterangan . Melalui penerapan prinsip ini, suatu proses pengambilan keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai dan dikritisi. Akuntabilitas juga menunjukkan adanya traceableness yang berarti dapat ditelusuri sampai ke bukti dasarnya, serta reasonableness yang berarti dapat diterima secara logis. •
Tanggung Jawab Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat •
Partisipasi Menurut kamus Collins, “Participate means to become actively involve in.” Jadi,
partisipasi merupakan keterlibatan yang aktif, kalau pada suatu perusahaan tentunya dari setiap pelaku / organ perusahaan dan stakeholders lain dalam menunjang peningkatan nilai perusahaan. Dalam kaitan dengan Good Governance
, CalPERS , sebuah lembaga pensiun
International di Amerika Serikat, memberi definisi berikut “Corporate Governance refers to the relationship among various participants in determining the direction and performance corporations.” The primary participants are: (1) shareholders, (2) management and (3) Board of Directors Dari definisi tersebut kita dapat memahami bahwa pemegang saham, manajemen (di Indonesia direpresentasikan oleh Direksi dan jajaran manajemen di bawahnya), dan Dewan Komisaris/Pengawas, disebut sebagai partisipan utama dalam perusahaan. Dengan demikian selain ketiga pihak tersebut dapat kita kategorikan sebagai bukan partisipan utama tetapi sebagai partisipan pendukung. Partisipasi yang dimaksud adalah pemenuhan tanggung jawab,
7
hak, dan wewenang serta tindakan-tindakan lain yang patut diambil oleh seseorang sesuai posisi / jabatannya.
2.5.
Audit Internal dalam Mencapai Good Governance
Salah satu implementasi prinsip transparansi dalam Good Governance
adalah
penerapan Enterprise-Wide Risk Management atau manajemen risiko yang luas dan terpadu. Penerapan manajemen risiko oleh perusahaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko perusahaan, mengukurnya dan mengatasinya pada level toleransi tertentu. Dalam Enterprise-Wide Risk Management , risiko perusahaan bukan hanya financial risk (risiko keuangan) saja, seperti risiko gagal bayar dalam suatu transaksi keuangan, risiko kesalahan dalam accounting system perusahaan ataupun risiko perubahan nilai mata uang. Selain risiko keuangan ada yang disebut risiko teknis, risiko operasional, dan risiko pasar (lazim disebut market risk atau commercial risk). Dalam risiko teknis, kemungkinannya risiko yang terjadi terhadap aset-aset fisik perusahaan seperti kerusakan peralatan dan infrastruktur. Dalam risiko operasional, risiko terletak pada human factor, diantaranya human error, keselamatan dan kesehatan pekerja, proses seleksi, dan skill. Sedangkan dalam risiko pasar, risiko terletak pada perubahan perubahan yang terjadi terhadap market produk dan jasa perusahaan. Audit internal merupakan alat untuk dapat menentukan manajemen resiko tersebut diatas. Salah satu komponen dari audit internal adalah Penaksiran Resiko (Risk Assessment). Penaksiran resiko ini dapat dilakukan oleh pengawasan internal antara lain dengan cara audit oleh Satuan /Badan Pengawas Internal ataupun dengan melalui cara pengawasan atasan langsung. Audit Internal dalam organisasi merupakan kebutuhan yang mutlak dan tidak dihindari dalam usaha untuk mengembangkan dan mempertahankan kelangsungan hidup organisai. Untuk lebih menjamin tercapainya tujuan pengendalian internal, diperlukan suatu organ yang berfungsi untuk memonitor pelaksanaan pengendalian internal suatu organisasi. Sistem pengendalian internal yang memadai adalah sistem pengendalian yang dapat menjaga keamanan harta organisasi, menjaga ketelitian informasi keuangan, dan mendorong kepatuhan pegawai kepada ketentuan yang berlaku. Audit internal merupakan sebuah proses, yang diwujudkan oleh pimpinan organisasi maupun anggotanya, yang dirancang untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi seperti dibawah ini: •
Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan operasional 8
•
Keandalan Laporan keuangan
•
Ketaatan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku Kata Kunci Audit internal adalah: Audit intern merupakan sebuah proses, yang menjadi
suatu media menuju akhir, bukan berarti akhir itu sendiri. Pengawasan intern dipengaruhi oleh personil. Hal tersebut bukanlah hanya suatu kebijakan yang berbentuk manual dan format tertulis, tetapi merupakan sekelompok individu pada tiap tingkat organisasi. Audit internal dapat diharapkan untuk memberikan kepastian yang sesuai, bukan kepastian yang absolut kepada keseluruhan tingkat manajemen. Pengawasan intern dimaksudkan untuk mempercepat tercapainya sasaran yang terpisah-pisah tetapi juga untuk keseluruhan tujuan organisasi.
2.6.
Manfaat Audit Internal
Audit internal dapat membantu suatu organisasi dalam mencapai prestasi dan target yang menguntungkan, dan mencegah kehilangan sumber daya. Dapat membantu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Dan juga dapat memastikan suatu organisasi mematuhi undang-undang dan peraturan, terhindar dari reputasi yang buruk dan segala konsekuensinya. Selanjutnya dapat pula membantu mengarahkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, dan terhindar dari hal yang merugikan.
2.7.
Komponen Audit Internal
Audit intern terdiri dari lima komponen saling berhubungan. Komponen ini bersumber dari cara pimpinan suatu organisasi menyelenggarakan tugasnya dan oleh karena itu komponen ini menyatu dan terjalin dalam proses manajemen. Komponennya adalah: •
Lingkungan Pengendalian (Control Environment) Merupakan perwujudan suatu iklim manajemen di mana sejumlah orang melaksanakan
kegiatan dan tanggungjawab pengendalian. Faktor lingkungan pengendalian ini termasuk integritas, etika, kompetensi, pandangan dan philosopi manajemen dan cara manajemen membagi tugas dan wewenang/tanggungjawab serta arahan dan perhatian yang diberikan pimpinan puncak. •
Penaksiran Resiko (Risk Assessment) Setiap entitas, dalam melaksanakan aktivitas menghadapi berbagai resiko, baik internal
maupun eksternal yang harus diperhitungkan terkait dalam mencapai tujuan sehingga
9
membentuk suatu basis penetapan bagaimana resiko tersebut seharusnya dikelola. Penaksiran risiko mensyaratkan adanya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. •
Aktifitas Pengendalian (Control Activities) Meliputi kebijakan dan prosedur yang menunjang arahan dari manajemen untuk diikuti.
Kebijakan
dan
prosedur
tersebut
memungkinkan
diambilnya
tindakan
dengan
mempertimbangkan risiko yang terdapat pada seluruh jenjang dan fungsi dalam organisasi. Didalamnya termasuk berbagai jenis otorisasi dan verifikasi, rekonsiliasi, evaluasi kinerja dan pengamanan harta serta pemisahan tugas. •
Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) Informasi yang relevan perlu diidentifikasikan, dicatat dan dikomunikasikan dalam
bentuk dan waktu yang tepat, sehingga memungkinkan pelaksanaan tanggungjawab yang baik oleh anggota organisasi. Sistem informasi menghasilkan laporan tentang kegiatan operasional dan keuangan, serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dalam rangka melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan tugas. •
Monitoring Pemantauan adalah suatu proses yang mengevaluasi kualitas kinerja Sistem
Pengendalian Manajemen pada saat kegiatan berlangsung. Proses ini diselenggarakan melalui aktivitas pemantauan yang berkesinambungan dan melalui pengawasan (audit) intern atau melalui kedua-duanya. Komponen tersebut di atas merupakan suatu rangkaian yang terjalin erat. Komponen lingkungan pengendalian menjadi landasan bagi komponen-komponen yang lain. Dalam lingkungan pengendalian, manajemen melakukan penaksiran resiko dalam rangka pencapaian tujuan. Aktivitas pengendalian diimplementasikan untuk memastikan bahwa arahan manajemen telah diikuti. Sementara informasi yang relevan dicatat dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi. Selanjutnya keseluruhan proses tersebut dipantau secara terus menerus dan diperbaiki bilamana perlu. Pertalian dan sinergi dari antara komponen-komponen tersebut, membentuk suatu sistem terintegrasi yang bereaksi dengan dinamis ke kondisi yang berubah-ubah. Sistem pengawasan intern terjalin dengan aktivitas organisasi. Pengawasan intern merupakan alat yang paling efektif yang dibangun ke dalam infrastruktur organisasi dan menjadi bagian dari inti organisasi. Pengawasan internal yang terpadu akan meningkatkan mutu dan inisitif organisasi, menghindari biaya-biaya tak perlu dan memungkinkan tanggapan yang cepat terhadap kondisi yang berubah-ubah.
10
2.8.
Audit Internal dalam Sektor Publik
Audit internal di lingkungan sektor publik, mempunyai sifat yang khusus. Organisasi pemerintahan dikelola dengan cara dan nilai yang berbeda jika dibandingkan dengan sektor private. Ketaatan dalam pelaksana anggaran menjadi ciri utama dalam pengelolaan kegiatan sektor publik. Demikian pula dengan pembagian kekuasaan, Otonomi daerah sudah digulirkan dalam pengelolaan instansi pemerintah. Dengan demikian evaluasi kinerja pemerintah Pusat dan Daerah dapat dilakukan terpisah. Pengelolaan asset publik juga tidak semata-mata dilakukan dengan prinsip ekonomi yang dianut sektor private, karena salah satu tugas pemerintah adalah menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sektor private. 2.8.1. Dasar Hukum
Ketetapan MPR Nomor VIII / MPR / 2001, tanggal 9 November 2001 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme •
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
•
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara
•
Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan Melekat
2.8.2. Visi Indonesia 2020
Dalam Bab IV butir angka 9 Ketetapan MPR Nomor VII / MPR / 2001, baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara adalah mencakup : •
Terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN.
•
Terbentuknya penyelenggaraan negara yang peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah negara termasuk daerah terpencil dan perbatasan.
•
Berkembangnya transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktivitas politik dan pemerintahan.
2.8.3. Asas – asas penyelenggaraan negara
Dalam Ketetapan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 11
Dalam Pasal 3 dan Penjelasannya ditetapkan mengenai asas-asas umum pemerintahan yang mencakup : •
Asas kepastian hukum.
•
Asas tertib penyelenggaraan negara.
•
Asas kepentingan umum.
•
Asas keterbukaan.
•
Asas proporsionalitas.
•
Asas profesionalitas.
•
Asas akuntabilitas.
2.8.4. Kewajiban para penyelenggara negara
Dalam Pasal 5 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, ditetapkan mengenai kewajiban setiap penyelenggara negara sebagai berikut : •
Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya.
•
Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.
•
Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.
•
Tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
•
Melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan.
•
Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
•
Bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.8.5. Transparansi keterbukaan dan partisipasi masyarakat
12
Hak masyarakat untuk berperan serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 9 ayat (1), diwujudkan dalam bentuk : •
Hak
mencari,
memperoleh
dan
memberikan
informasi
tentang
penyelenggaraan negara. •
Hak
untuk
memperoleh
pelayanan
yang sama
dan
adil dari
penyelenggara negara. •
Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap kebijakan penyelenggara negara.
•
Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal : o
Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c
o
Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi dan saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III PENUTUPAN 3.1.
Kesimpulan
Sistem
pengendalian
intern
merupakan
prasyarat
bagi
penyelenggaran
pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara yang amanah. Sistem pengendalian intern 13
ini pulalah, yang salah satu unsurnya adalah fungsi audit internal,
yang menjadi
pertimbangan penting dalam menentukan keluasan dan kedalaman ruang lingkup pekerjaan audit. Dengan demikian, fungsi audit internal
yang berjalan dengan baik akan
menghasilkan keluaran yang berharga untuk menjadi masukan bagi pihak auditor eksternal, eksekutif, dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu,
sudah selayaknya fungsi
pengawasan internal lebih diberdayakan dan dilaksanakan secara sinergis demi tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara atau good governance pada sektor publik yaitu terwujudnya transparansi, akuntabilitas, kejujuran, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
3.2.
Saran
Semoga setiap orang yang mengemban amanah sebagai auditor bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan bisa memberikan hasil yang bersih, demi terciptanya pengelolaan yang baik dalam segala aspek. Amin.
DAFTAR PUSTAKA http://indoskripsi.com http:// jurnalsskripsi.com
http://www.positivemc.com/ http://id.shvoong.com/tags/latar-belakang-audit-internal/ www. Google.com
14
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan Melekat Bab IV butir angka 9 Ketetapan MPR Nomor VII / MPR / 2001 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 UU Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 9 ayat (1)
15
