PERANCANGAN KONTRAK

PERANCANGAN KONTRAK

A. Istilah dan Pengertian Kontrak

Istilah perancangan kontrak dari istilah bahasa inggris, yaitu contract drafting. Dalam kamus  bahasa indonesia perancangan adalah proses, cara, atau perbuatan merancang. Kontrak adalah hubungan hukum antara dua pihak atau at au lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diberikan definisi dari perancangan kontrak. Perancangan kontrak merupakan proses atau cara untuk merancang kontrak. Merancang kontrak adalah mengatur dan merencanakan struktur, anatomi, dan substansi kontrak yang dibuatu oleh  para pihak.

Dalam KUH Perdata hanya disebutkan bahwa suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih ( pasal 1313 KUHPdt). Definisi ini oleh J Satrio dan Purwahid Patrik dianggap mempunyai banyak kelemahan antara lain oleh karena : - hanya menyangkut perjanjian sepihak saja; -kata perbuatan terlalu luas karena dapat merupakan perbuatan tanpa kesepakatan, perbuatan melawan hukum dan perbuatan bukan perbuatan hukum Dan jika kita amati lebih lanjut maka dapatlah kita simpulkan bahwa KUHPdt sama sekali tidak memperhatikan proses terjadinya kontrak/perjanjian. Padahal dalam prakteknya suatu kontrak/perjanjian dapat terjadi apabila didahului dengan adanya kesepakatan dan itu diperoleh melalui proses negosiasi ( bisa memakan waktu dan biaya yang bervariasi ). KUHPdt hanya mengatur prinsip itikad baik (good faith) pada saat pelaksanaan kontrak; padahal sebenarnya dalam tahap negosiasi itupun sudah timbul hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh  para pihak demi menegakkan prinsip itikad baik dan transaksi wajar/jujur ( good faith dan fair dealing). Perlu kita pahami bahwa mekanisme terjadinya kontrak dalam dunia bisnis/komersial selalu didahului oleh tahap negosiasi dimana masing-masing pihak mengajukan letter of intent yang memuat keinginan masing-masing pihak untuk membuat suatu kontrak. Selanjutnya setelah ada kesepahaman atas kehendak untuk mengadakan kontrak tersebut, maka para pihak akan membuat ”Memorandum of Understanding” ( MOU) yang memuat keinginan masing-masing masing-masing pihak sekaligus adanya tenggang waktu pencapaian kesepakatan untuk terjadinya kontrak. Proses inilah yang disebut sebagai proses Prakontrak. Dalam tahap prakontrak ini masing-masing pihak harus menegakkan prinsip itikad baik, yang oleh karena itu jika salah satu pihak beritikad buruk, maka haruslah disediakan sarana hukum berupa hak gugat dan hak untuk menuntut ganti rugi dalam tahap prakontrak. 1

Dalam hal ini timbul banyak masalah hukum yang harus kita renungkan lebih dalam lagi bagi  perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia yaitu kapan terjadinya situasi yang disebut kondisi ”negosiasi prakontraktual”, tolok ukur penghentian negosiasi yang disebut memenuhi unsur itikad  buruk sehiggga menimbulkan unsur tanggung jawab, dan lain-lain.

B. Sumber-Sumber Hukum Perancangan Kontrak

Sumber –  sumber hukum perancangan kontrak Sumber hukum perancangan kontrak yang berasal dari peraturann perundang  –   undangan, disajikan sebagai berikut :

a.

Buku III KUH Perdata

Sistem pengaturan Buku III KUH Perdata adalah sistem terbuka ( open Sistem ). Artinya, setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur didalam undang –  undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi:” Semua perjanjian yang dibuat secara sah  berlakusebagai undang –  undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk : 1)

Membuat atau tidak membuat perjanjian

2)

Mengadakan perjanjian dengan siapa pun

3)

Menetukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratnnya

4)

Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis lisan

 b.

Buku IV KUH Perdata tentang Pembuktian dan Daluarsa

Terdapat pasal 2 yang mengatur tetnag perancangan kontrak, yaitu dari pasal 1865 s.d Pasal 1894 KUH Perdata. Pasal –  pasal itu merupakan pasar yang berkaitan dengan pembuktian den gan tertulis Unsur –  unsur perjanjian menurut teori lama sebagai berikut: 1.

Adanya perbuatan hukum

2.

Persesuaianpernyataan kehendak dari beberapa orang

3.

Persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan

4.

Perbuatan hukum itu terjadi karena kerja ssama antara dua ornag atau lebih

5.

Pernyataan kehendak yang sesuai itu harus saling bergantung satu sama lain 2

6.

Kehendak ituditujukan untuk menimbulkan akibat hukum

7.

Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik

8.

Persesuaian kehendak itu harus dengan mengingat peraturan perundang –   undangan.

Unsur –   unsur yang harus dipenuhi supaya suatu transaksi dapat disebut kontrak,, ada tiga unsur yaitu: 1.

Adanya kesepakatan tentang fakta antara dua pihak

2.

Persetujuan dibuat secar tertuli

3. Adanya orang yang berhak dan berkewajiban untuk membuat kesepakatan dan perjanjian tertulis

C. Tujuan (Misi) Perancangan Kontrak

Istilah Dan Pengertian Kontrak Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu contract. Dalam bahasa Belanda disebut dengan overeenkomst (perjanjian). Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUH Pbrdata. Pasal tersebut berbunyi: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Defimsi perjanjian dalam Pasal 1313 ini adalah : tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian; tidak tampak asas konsensualisme; dan  bersifat dualisme.

Tidak jelasnya definisi ini disebabkan di dalam rumusan tersebut disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas  pengertian im, maka harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin (teori lama), yang disebut  perjanjian adalah : "Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum". Dalam definisi ini, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum. (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban). Unsur-unsur perjanjian menurut teori lama adalah sebagai  berikut: adanya perbuatan hukum; 3

 persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang;  persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan/dinyatakan;  perbuatan hukum itu terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih;  pernyataan kehendak (wilsverklaring) yang sesuai itu harus saling bergantung satu sama lain; kehendak itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik;  persesuaian kehendak itu harus dengan mengingat peraturan perundangund angan.

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah : "Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum." Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Menurut teori baru, ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, yaitu : tahap precontractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan; tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak; tahap postcontractual, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Charles L. Knapp dan Nathan M. Crystal mengatakan contract adalah: An agreement between two or more persons-not merely a shared belief but common understanding as to something that is to be done in the future by one or both of them (Charles L. Knapp dan  Nathan M. Crystal, 1993: 2).

Artinya, kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih - tidak hanya memberikan kepercayaan, tetapi secara bersama-sama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka. Pendapat ini tidak hanya mengkaji definisi kontrak, tetapi juga menentukan unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya suatu transaksi dapat disebut kontrak. Ada tiga unsur kontrak, yaitu : The fact between the parties (adanya kesepakatan tentang fakta antara kedua belah pihak); The agreement is written (persetujuan dibuat secara tertulis);

4

The set of rights and duties created by (1) and (2) (adanya orang yang berhak dan berkewajiban untuk membuat: (1) kesepakatan dan (2) persetujuan tertulis).

Dalam Black's Law Dictionary, yang diartikan dengan contract adalah: "An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing". Artinya, kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu (Black's Law Dictionary, 1979: 291). Inti definisi yang tercantum dalam Black's Law Dictionary bahwa kontrak dilihat sebagai  persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu. Satu hal yang kurang dalam berbagai definisi kontrak yang dipaparkan di atas, yaitu bahwa para.  pihak dalam kontrak hanya orang perorangan semata-mata, padahal dalam praktiknya, bukan hanya orang perorang yang membuat kontrak, tetapi juga badan hukum yang merupakan subjek hukum. Dengan demikian, definisi itu perlu dilengkapi dan disempurnakan. Menurut penulis, kontrak atau pedanjian merupakan:

"Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya."

Unsur-unsur yang tercantum definisi yang terakhir ini adalah : adanya hubungan hukum, Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban; adanya subjek hukum, Subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban; adanya prestasi, Prestasi terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu; di bidang harta kekayaan.

Syarat-Syarat Sahnya Kontrak Syarat sahnya kontrak dapat dikaji berdasarkan hukum kontrak yang terdapat dalam KUH Perdata (Civil Law) dan hukum kontrak Amerika.

5

Menurut KUH Perdata (Civil Law) Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur di dalam, Pasal 1320 KUH Perdata atau Pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu (1) adanya kesepakatan kedua belah pihak, (2) kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, (3) adanya objek, dan (4) adanya kausa yang halal. Keempat hal itu dikemukakan berikut ini.

1. Kesepakatan (Toesteming/Izin) Kedua Belah Pihak Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:  bahasa yang sempuma dan tertulis;  bahasa yang sempuma secara lisan;  bahasa yang tidak sempuma asal dapat diterima oleh pihak lawan. Hal ini mengingat dalam kenyataannya sering kali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempuma tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;  bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya; dan diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan (Sudikno Mertokusumo, 1987: 7).

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempuma secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan p erjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa di kemudian hari.

2. Kecakapan Bertindak Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-Orang yang cakap dan wenang untuk melakukan  perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap/wenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan/atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan 6

 perbuatan hukum: (1) anak di bawah umur (minderjarigheid), (2) orang yang ditaruh di bawah  pengampuan, dan (3) istri (Pasal 1330 KUH Perdata). Akan tetapi, dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 IJU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.

3. Adanya Objek Perjanjian (Onderwerp van de Overeenkomst) Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjaji objek perjanjian adalah prestasi (pokok  perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditor (Yahya Harahap, 1986:10; Mertokusumo, 1987: 36). Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas: (1) memberikan sesuatu, (2) berbuat sesuatu, dan (3) tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata). Ambil contoh, jual beli rumah. Yang menjadi prestasi/pokok  perjanjian adalah menyerahkan hak milik atas rumah itu dan menyerahkanuang harga dari  pembelian rumah itu. Contoh lainnya, dalam perjanjian kerja, maka yang menjadi pokok perjanjian adalah melakukan pekerjaan dan membayar upah. Prestasi itu harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan artinya, di dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan, dalam arti dapat ditentukan secara cukup. Misalnya, A membeli lemari pada B dengan harga Rp. 500.000,00. Ini berarti bahwa objeknya itu adalah lemari, bukan benda lainnya.

4. Adanya Kausa yang Halal (Geoorloofde Oorzaak) Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian orzaak (kausa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undangundang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan orzaak sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Contoh, A menjual sepeda motor kepada B, namun sepeda motor yang dijual oleh A itu adalah barang hasil curian. Jual beli seperti itu tidak mencapai tujuan dari pihak B, karena B menginginkan barang yang dibelinya itu .barang yang sah. Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyang kut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Akan tetapi, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukam. Artinya, dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada. Di samping itu, di dalam Hukum Kontrak Amerika dikenal juga perjanjian yang didasarkan pada metodenya (Black's Law Dictionary, 1979: 292). Pembagian ini didasarkan pada suatu cara (metode) di dalam menentukan kesepakatan dan tindakan simbolik lainnya dalam pelaksanaan 7

 perjanjian. Perjanjian menurut metodenya dibagi menjadi tiga macam, sebagaimana disajikan  berikut ini.

1. Perjanjian pasti (certain) dan penuh risiko/berbahaya (hazardous) Perjanjian pasti (khusus) dilakukan tergantung dari kemauan para pihak atau kapan suatu kegiatan dilakukan. Perjanjian ini dilakukan setelah ada kesepakatan para pihak. Perjanjian penuh risiko, yaitu perjanjian yang dilakukan tanpa ada kemauan dan pembicaraan yang khusus sebelumnya.

2. Perjanjian komutatif dan berdiri sendiri Perjanjian komutatif dilakukan tergantung dari apa yang dilakukan, diberikan, atau setelah ada  perjanjian sebelumnya dengan para pihak. Adapun perjanjian berdiri sendiri, dilakukan setelah ada tindakan saling pengertian dan pertimbangan sebelumnya.

3. Perjanjian konsensual dan nyata Perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian yang dilakukan atas dasar persetujuan bersama antara para pihak tanpa formalitas lain atau tindakan simbolik yang menjelaskan secara detail tentang tanggung jawab tersebut. Adapun perjanjian nyata adalah suatu perjanjian yang dapat dilaksanakan secara nyata oleh para pihak. Dari berbagai jenis perjanjian yang dipaparkan di atas, maka jenis atau pembagian yang paling asasi adalah pembagian berdasarkan namanya, yaitu kontrak nominaat dan innominaat. Dari kedua  perjanjian ini, lahirlah perjanjianperjanjian jenis lainn ya, seperti dari segi bentuknya, sumbernya, maupun dari aspek hak dan kewajiban. Misalnya, dari perjanjian jual beli, lahirlah perjanjian konsensual, perjanjian obligatoir, dan lain-lain.

D. Fungsi Kontrak

Fungsi kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis kontrak adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber da ya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.

8

Mark Zimmerman juga mengemukakan pandangan orang Barat tentang fungsi kontrak. Ia mengemukakan bahwa: "bagi orang-orang Barat, kontrak adalah dokumen hukum yang mengatur hak-hak dan kewajibankewajiban dari para pihak yang membuatnya. Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan  perjanjian di antara para pihak, dokumen hukum itu akan dirujuk untuk p enyelesaian perselisihan itu. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan mudah melalui perundingan di antara  para pihak sendiri (karena memakan waktu dan tenaga yang tidak sedikit), mereka akan menyelesaikan melalui proses litigasi di pengadilan. Isi kontrak itu yang akan dijadikan dasar oleh hakim untuk menyelesaikan pertikaian itu" (Sutan Remy Sjandeini, 1995:131-132).

Di samping itu, kontrak berfungsi untuk mengamankan transaksi bisnis (Abdullah, 2006: 1-2). Suatu kontrak dalam bisnis sangatlah penting, karena dari kontrak itu paling tidak dapat d iketahui:  perikatan apa yang dilakukan, kapan, dan di mana kontrak tersebut dilakukan; siapa saja yang saling mengikatkan diri dalam kontrak tersebut; hak dan kewajiban para pihak, apa yang harus, apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh dilakukan, oleh para pihak; syarat-syarat berlakunya kontrak tersebut; cara-cara yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan dan pilihan domisili hukum yang dipilih  bila terjadi perselisihan antara para pihak; kapan berakhimya kontrak atau hal-hal apa saja yang mengakibatkan berakh irnya kontrak tersebut; sebagai alat kontrol bagi para pihak, apakah masing-masing pihak telah menunaikan kewajiban atau prestasinya atau belum ataukah malah telah melakukan suatu wanprestasi; sebagai alat bukti bagi para pihak apabila di kemudian hari tedadi perselisihan di antara mereka, misalnya salah satu pihak wanprestasi. Termasuk juga, apabila ada pihak ketiga yang mungkin keberatan dengan suatu kontrak dan mengharuskan kedua belah pihak untuk membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan kontrak dimaksud.

Apabila kita perhatikan pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi utama dari kontrak adalah fungsi yuridis. Fungsi yuridis dari kontrak adalah : mengatur hak dan kewajiban para pihak; mengamankan transaksi bisnis; dan mengatur tentang pola penyelesaian sengketa yang timbul antara kedua belah pihak.

9

E. Asas-Asas Hukum Kontrak

Di dalam Buku III KUHPer dikenal 5 macam asas hukum yaitu : 1). Asas Kebebasan berkontrak 2). Asas konsensualisme 3). Asas Pacta Sunt Servanda= asas kepastian hukum 4). Asas itikad baik 5). Asas Kepribadian Ad 1) Kebebsan Berkontrak Pasal 1338 ayat (1) KUHPer = kebebasan berkontrak dengan prinsip (asas) adalah : a.

Setiap orang berhak membuat perjanjian atau tak membuat perjanjian

 b. Setiap orang bebas mengadakan pernjanjian dengan siapa saja--à tidak boleh lepas dari  pasal 1320 KUHPer tentang sahnya suatu perjanjian. c.

Setiap orang Bebas memutuskan :

. isi perjanjian . pelaksanaan perjanjian . perssyaratan perjanjian d.

Setiap orang bebas menentukan bentuk perjanjian apakah tertulis atau lisan.

Kebebasan ini dibatasi oleh Undang-undang dan kesusilaan. Ad 2). Asas Konsensualisme-àpraising Di dalam asas kepemilikan disebutkan bahwa semua orang berhak memiliki sesuatu. Asas kepemilikian ini mempunyai norma hukum Pasal 362 KUHP, yang pada prinsipnya tidak boleh mengambil milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya, bila mengambil tanpa pertujuan, maka dikenakan pasal 362 KUHP tentang pencurian ( Norma = siku-siku = aturan ). Asas konsensualisme -àPasal 1320 KUHPer 1.

Sepakat kedua belah pihak

2.

Cakap/legal capacity

3.

Objek tertentu

4.

Causa yang halal 10

Menurut Prof Subekti, butir 1 dan 2 merupakan unsur subjektif bila tidak memenuhi syaratsyratnya dapat dibatalkan. Butir 3 dan 4 merupakan unsur objketif bila idak memenuhi unsur ini, maka kontrak atau perjanjian batal demi hukum. Batal/tidak batal melalui proses pengadilan. Ad 3). Asas Pacta Sunt Servanda= asas kepastian hukum. Pacta = Pactum = Perjanjian. Adalah asas yang menggariskan bahwa semua pihak termasuk Hakim harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-undang. Asas Pacta Sunt Servada dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang berbunyi “Perjanjian yang dibuat secara sah  berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Ad 4. Causa yang hal Objek atau hal-hal yang dapat diperjanjikan hanyalah hal-hal yang diizinkan oleh hukum dan kesusilaan.

F. Syarat Sahnya Kontrak

Dari bunyi Pasal 1338 ayat (1) jelas bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Supaya sah pembuatan perjanjian harus mempedomani Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya pe rjanjian yaitu harus ada kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang diperbolehkan.

1. Kesepakatan Yang dimaksud dengan kesepakatan di sini adalah adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila kontrak dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan.

2. Kecakapan Kecakapan di sini artinya para pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum. Pada dasarnya semua orang menurut hukum cakap untuk membuat kontrak. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anakanak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan (curatele), dan orang sakit jiwa. Anak-anak adalah mereka yang belum dewasa yang menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Meskipun belum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila seseorang telah atau pernah kawin dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat perjanjian. 11

3. Hal tertentu Hal tertentu maksudnya objek yang diatur kontrak tersebut harus jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan. Jadi tidak boleh samar-samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif. Misalnya jual beli sebuah mobil, harus jelas merk apa, buatan tahun berapa, warna apa, nomor mesinnya berapa, dan sebagainya. Semakin jelas semakin baik. Tidak boleh misalnya jual beli sebuah mobil saja, tanpa  penjelasan lebih lanjut.

4. Sebab yang dibolehkan Maksudnya isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang sifatnya memaksa, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Misalnya jual beli bayi adalah tidak sah karena  bertentangan dengan norma-norma tersebut. KUH Perdata memberikan kebebasan berkontrak kepada pihak-pihak membuat kontrak secara tertulis maupun secara lisan. Baik tertulis maupun lisan mengikat, asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KHU Perdata. Jadi, kontrak tidak harus dibuat secara tertulis. Syarat pertama sahnya kontrak dapat dikaji berdasarkan huku m kontrak yang terdapat dalam KUH Perdata (civil law)dan hukum kontrak amerika.

1.

Menurut KUH Perdata ( civil law)

dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata atau Pasal 1365 Buku IV NBW ( BW baru ) Belanda. Pasal 1320 KUH Perdata menetukan empat syarat sahhnya perjanjian, yaitu (1) adanya kesepakatan kedua n\belah pihak, (2) kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, (3) adanya objek, dan (4)adanya kausa yang halal. Keempat hal itu dikemukakan berikut ini. a.

Kesepakatan ( Toesteming/Izin ) kedua belah pihak

Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu  b.

Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang –   orang yang melakukan perjanjian adalah orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang  –   undang. Orang yang cakap wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. 12

c.

Adanya objek perjanjian

Yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi ( pokok perjanjian ). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditor ( Yahya Harahap, 1986:10;Mertokusumo, 1987:36) Prestasi itu terdiri dari perbuatan positif dan perbuatan negatif. Prestasi terdiri dari: (1) memberika sesuatau, (2) berbuat sesuatu, dan (3) tidak berbuat sesuatu. Ambil contoh jual beli rumah. Ynag menjadi prestasi/ pokok perjanjian adalah menyerahkan hak milik atas rumah itu dan menyerahkan uang harga dsri pembelian rumah itu. d.

Adanya Kausa yang Halal

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian kontrak orzaak ( kausa yang halal ) hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatau sebab ad alah terlarang apabila bertentangan dengan undang –  undang, kesussilaan, dan ketertiban umum. Hoge Raad tahun 2007 mengartikan orzaak sebagai suatu yang menjadi tujuan para pihak. Contoh, A menjual sepeda motor kepada B , namun sepeda motor yang dijual oleh A itu adalah baran g hasil curian. Jual beli seperti itu tidak mencapai tujuan dari pihak B, karena B menginginkan barang yang dibelinya itu barang yang sah.

G. Unsur-Unsur Kontrak

1. Unsur Esensiali Unsur esensiali merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensiali ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan. 2. Unsur Naturalia Unsur Naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi. 3. Unsur Aksidentalia Unsur aksidentalia merupakan unsur yang nanti ada satu mengikat para pihak jika para  pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut,  barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian  pula oleh klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsure esensial dalam kontrak tersebut.

H. Macam-Macam Kontrak

13

Bentuk –  Bentuk Kontrak Bentuk kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Adapun Perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan ( cukup kesepakatan para pihak ). Ada dua bentuk perjanjian tertulis , yaitu yang dibuat dalam  bentuk akta di bawah tangan dan akta autetik.

Prinsip Prinsip Dalam Perancangan Kontrak Yang dimaksud dengan prinsip –  prinsip dalam perancangzn kontrak adalah dasar atau asas –  asas yang harus diperhatikan dalam merancang kontrak. Erman rajaguguk menyatakan ada sepuluh  prinsip dasar yang harus diperhatikan yaitu : 1)

Penggunaan istilah

2)

Prinsip kebebasan berkontrak

3)

Prinsip penawaran dan penerimaan

4)

Iktikad baik

5)

Peralihan risiko

6)

Ganti kerugian

7)

Keadaan darurat

8)

Alasan pemutusan

9)

Pilihan hukum

10) Penyelesaian sengketa Selain itu harus diperhatikan oleh para pihak adalah berkaitan dengan asas pacta sunt servanda ( asas kepastian hukum )

Faktor Yang Harus Diperhatikan dalam Perancangan Kontrak Pada dasarnya kontrak yang dibuat oleh para phak berlaku sebagai undang –  undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian kontrak yang dibuat oleh para pihak disamakan kekuatan mengikatnya dengan undang  –   undang. Oleh karena itu merancang suatu kontrak diperlukan ketelitian, kecermatan dari para pihak, baik dari pihak kreditor maupun debitur, pihak investor maupun dari pihak negara yang bersangkutan, perancangan kontrak maupun notaris. Fakktor –  faktor yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut : a.

Kewenangan hukum para pihak 14

 b.

Perpajakan

c.

Alas hak yang sah

d.

Masalah keagrarian

e.

Pilihan hukum

f.

Penyelesaian sengketa

g.

Pengakhiran kontrak

h.

Bentuk perjanjian standar

Pra Perancangan Kontrak Tahap praperancangan kontrak merupakan tahap sebelum kontrak dirancang dan disusun. Sebelum kontrak disusun , ada empat hal yang harus diperhatikan oleh para pihak. Keempat hal terssebut meliputi ; identifikasi para pihak, penelitian awal aspek tertarik, pembuatan Mamorandum of Understanding ( M o U ) dan negosiasi,keempat hal tersebut yaitu: 1.

Identifikasi Para Pihak

Tahap identifikasi para pihak merupakan tahap untuk menentukan dan menetapkan identitas para  pihak yang mempunyai kewenangan hukum untuk membuat kontrak. Orang yang berwenang untuk membuat kontrak adalah orang yang sudah dewasa/ sudah kawin.Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun. 2.

Penelitian Awal Aspek Terkait

Pada dasarnya, pihak –   pihak berharap bahwa kontrak yang ditandatangani dapat menampung semua keinginannya sehingga apa yang menjadi hakikat kontrak benar –   benar terperinci secara  jelas. Perancangan kontrak harus menjelaskan hal  –   hal yang tertuang dalam kontrak yang  bersangkutan, konsekuensi yuridis, serta alternatif lain yang munkin dapat dilakukan. Pada akhirnya penyusunan kontrak menyimpulkan hak dan kewajiban masing  –   masing pihak, memperhatikan hal terkait dengan isi kontrak, seperti unsur pembayaran, ganti rugi, serta  perpajakan. 3.

Pembuatan Mamorandum of Understanding ( MoU )

Merupakan nota kesepahaman yang dibuat oleh para pihak sebelum kontrak itu dibuat secara rinci. Mamorandum of Understanding ( MoU ) ini memuat berbagai kesepakatan para pihak dalam  berbagai bidang, seperti dibidang investasi.

Tahap –  tahap dalam Perancangan Kontrak

15

Hikamhanto menjelaskan ada tujuh tahap yang harus dilalui didalam perancangan kontrak meliputi : 1.

Penawaran dan penerimaan

2.

Kesepakatan para pihak

3.

Pembuatan kontrak

4.

Penelaahan kontrak

5.

Negosiasi rancangan kontrak

6.

Penandatangan kontrak

7.

Pelaksanaan, dan

8.

Sengketa

Pengaturan Hak dan Kewajiban ( Substansi Kontrak ) Pada dasarnya, substansi kontrak merupakan kehendak dan keinginan para pihak yang  berkepentingan. Dengan demikian, substansi kontrak diharapkan dapat mencakup keinginan –  keinginan para pihak secara lengkap, termasuk didalamnya objek kon trak, hak, dan kewajiban para  pihak dan lain –  lain. Contoh substansi Kontrak : Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah ( KPR ) Dalam perjanjian kredit pemilik rumah initelah diatur tentang substansi perjanjian, seperti tentang objek perjanjian, hak, dan kewajiban dari debitur. Dalam Pasal 1 perjanjiankredit rumah sudah ditentukan jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah. Pasal 1 berbunyi : 1.Dengan penandatanganan perjanjian ini debitur telah menarik jumlah kredit maksimal sebesar Rp. 2500.000 dan dengan demikian sejak penandatanganan perjanjian kredit ini yang merupakan tanggal penarika kredit, debitur wajib untukmemenuhi kewajiban  –   kewajiban atas kreditnya sesuai dengan perjanjian ini. Hal –  hal yang dimuat dalam akta jual beli pada contoh pertama meliputi : -

Objeknya

-

Hak dan kewajiban para pihak

Yang menjadi objek dalam akta jual beli atas sebidang tanah dari penjual kepada pembeli dan harga tanah tersebut. Yang menjadi hak dari penjual adalah menerima uang dari pembeli.

16

Kewajibannya adalah menyerahkan tanah yang dijual kepada pembeli dan menanggung bahwa objek jual beli tidak dikenakan sitaan. Yang menjadi hak dari pembeli : -

Menerima tanah yang telah dibelinya

-

Segala keuntungan yang diperoleh dari pembelian tanah tersebut

Kewajibannya adalah menyerahkan uang kepada penjual dan menanggung biaya peralihan hak atas tanah tersebut.

I. Akta

Pengertian Akta Istilah akta merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda , yaitu acta, Perancis = Acte = Inggris Deed. Menurut I G Ray Wijaya bahwa akta adalah suatu pernyataan tertulis yang ditanda tangani dibuat oleh seseorang atau oleh pihak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam  proses hukum. Dalam kamus bahasa Indonesia, akt diartikan sebagai surat tanda bukti berisi pernyataan resmi yang dibuat menurut peraturan yang berlaku yang disaksikan dan disahkan oleh notaris atau  pejabat pemerintah yang berwenang.

Unsur-unsur akta Unsur-unsur akta ada 4 macam : 1.

Surat tanda bukti tertulis

2.

Isinya pernyataan resmi para pihak

3.

Dibuat menurut peraturan yang berlaku

4.

Disahkan, disaksikan oleh notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang.

Ad 1. Surat tanda bukti merupakan tulisan yang menyatakan kebenaran sesuatu peristiwa atau  perbuatan hukum. Ad 2. Isinya; pernyataan resmi artinya bahwa apa yang tertulis dalam akta itu merupakan  pernyataan resmi atau sah dari pejabat atau para pihak. Ad 3. Dibuat menurut peraturan yang berlaku artinya bahwa akta yang dibuat di muka pejabat atau dibuat oleg para pihak selalu berdaasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya akta perkawinan berdasarkan UU No 1 tahun 1974 dan akta kelahiran berdasarkan UU  No. 23 tahun 2006.

17