A. Sistem Hukum CommonLaw Negara Negar a negar negara a yang menganutsiste menganutsistem m hukum ini anta antara ra lain : Inggr Inggris, is, bekas jajaha jajahan n Inggr Inggris is seper seperti ti Malaysia dan Australia. negara Amerika dan bekas jajahannya seperti Singapura dan Filipina. Sistem hukum tersebut menggunakan sistem hukum “ the binding force of precedent ” yakni kekuatan mengikat putusan pengadilan yang sudah lampau. contohnya, seseorang pada tahun 2003 telah dijatuhi hukuman 9 tahun dipenjara karena korupsi, kemudian pada tahun 2009 terdapat kasus yang sama (hampir mirip) dengan kasus pada tahun 2003 (kasus korupsi), maka menurut sistem tersebut, putusan pengadilan akan sama dengan putusan pada tahun 2003 yakni hukuman kurang lebih selama 9 tahun Adanya sistem “juri” (Amerika dan Singapura). jadi putusan hukum juga melibatkan juri (8 sampai 12 orang)) yang dipili orang dipilih h secar secara a acak; insinyur, tukang bangun bangunan, an, tukan tukang g listr listrik, ik, pedag pedagang, ang, pengu pengusaha, saha, karyawan dan lain lain. karena mereka menganut faham bahwa hukum itu dari masyarakat dan untuk masyarakat Adanya sistem perjanjian ““mail mail box rule ” yakni kontrak terjadi ketika penerima memasukkan di kotak pos. contohnya adalah ketika kita membeli seperangkat komputer dari Jakarta dan posisi kita saat ini di Suraba Sur abaya ya per perjan janjian jian lewa lewatt tel telepo epon, n, saa saatt itu kit kita a mem membeli beli den dengan gan jasa pen pengir girima iman n dan kur kurs s Dol Dollar lar terhadap Rupiah lagi naik. dan keduanya sepakat, beberapa jam kemudian dollar mengalami penurunan drastis, kerena kita menganut sistem hukum ini, maka pembayaran tetap mengikuti kurs Dollar terhadap Rupiah pada saat perjanjian awal (kurs Dollar terhadap rupiah yang naik). dan bersifat mengikat B. Sistem Hukum Civil Law negara negara penganut sistem hukum ini antara lain negara negara Perancis, Jerman, Belanda dan bekas jajahan Belanda antara lain Indonesia, Jepang dan Thailand. Pada sistem ini, putusan pengadilan berdasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku, contohnya bisa UUD 45, Tap MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres/Kep Pres, MA, Keputusan Menteri dan lain lain. jadi, keputusan pengadilan bersifat fleksibel (berubah ubah) tergantung hakim yang memutuskan berdasarkan fakta/bukti yang ada. Tidak menganut sistem juri karena negara negara tersebut menganut faham bahwa orang awam yang tidak tid ak tah tahu u huk hukum um tid tidak ak bis bisa a iku ikutt and andil/ il/men menent entukan ukan nas nasib ib ses seseor eorang ang,, tet tetapi api put putusa usan n Hak Hakim im yan yang g menentukan berdasarkan fakta sumber sumber dan saksi saksi yang mendukung adanya sistem perjanjian “the “ the receipt rule ” yakni perjanjian terbentuk ketika penerimaan terhadap suatu penawaran penawa ran sampai ke pembe pemberi ri tawara tawaran. n. Jadi, ketika seseo seseorang rang membatalkan membatalkan suatu kontrak perjanjian dengan cara mengirimkan email atau surat fax ke perusahaan tertentu, maka perjanjian pembatalan
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
terlaksana terla ksana ketika surat ters tersebut ebut dibaca oleh manajer atau pemilik perusahaan perusahaan yang bersa bersangkuta ngkutan. n. jika karena masalah (belum sampai membaca surat) maka perjanjian masih belum terlaksana.
http://alfaroby.wordpress.com/2009/01/13/sistem-hukum/
6. Perbedaan antara Civil Law dan Common Law Sistem hukum Civil Law yakni sebagai berikut : a. Ciri khas system hukum ini adalah adanya penghimpunan dari berbagai ketentuan hukum (kodifikasi) secara sistematis yang pada prakteknya ketentuan-ketentuan ini akan ditafsirkan lebih lanjut. Dalam civil law peraturan hukum yang telah dikodifikasikan berlaku sebagai undang-undang dan merupakan pedoman penegakan hukum dalam Negara. b. Kodifikasi merupakan sumber hukum materill yang kemudian dijadikan dasar dalam menyelesaikan permasalahan melalui hukum formil c. Pengambil keputusan dalam civil law adalah hakim atau mejelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Selsain itu hakim bersifat aktif dalam persidangn dan memutus perkara berdasarkan undang-undang yang berlaku disertai keyakinan hakim itu sendiri dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan. d. Selain keyakinan hakim doktrin juga merupakan factor penting yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara e. Pada civil law Yurisprudensi tidak terlalu dipertimbangkan tetapi dapat dipergunakan sebagai bahan acuan atau referensi. f. Civil Law menggunakan logika berpikir metode deduktif System hukum Common Law yakni sebagai berikut : a. System hukumnya didasarkan pada yurisprudensi yaitu keputusan-keputuasan hakim yang terdahulu menjadi dasar putusan-putusan hakim selanjutnya b. Dalam coomon law dikenal stare decisis, yaitu suatu prinsip hukumj yang menyatakan bahwa pengadilan yang lebih rendah harus mengikuti keputusan pengadilan yang lebih tinggi c. Dalam common law tidak ada kodifikasi hukum. Dalam pengambilan keputusan suatu perkara yurisprudensi merupakan dasar yang paling utama d. Case Law atau pengumpuilan kasus-kasus preseden yang berkaitan dengan perkara sangat penting dalam common law e. System common law mengenal system juri yaitu orang-orang sipil yang mendapatkan tugas dari Negara untuk berperan sebagai juri dalam persidangan suatu perkara
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Kelebihan sistem eropa kontinental, kontinental, sistem hukumnya tertulis dan terkodifikasi Dengan terkodifikasi tersebut tujuannya supaya ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap terjadi peristiwa hukum (kepastian hukum yang lebih ditonjolkan). Contoh tata hukum pidana yang sudah dikodifikasikan dikodifikasikan (KUHP), jika terjadi pelanggaran tehadap hukum pidana maka dapat dilihat dalam KUHPidana yang sudah dikodifikasikan tersebut. Sedangkan kelemahannya adalah sistemnya terlalu kaku, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman karena hakim harus tunduk terhadap perundang-undang yang sudah berlaku (hukum positif). Padahal untuk mencapai keadilan masyarakat hukum harus dinamis.
Kelebihan sistem hukum Anglo Saxon adalah hakim diberi wewenang untuk melakukan penciptaan hukum melalui yurisprudensi (judge made law). Berdasarkan keyakinan hati nurani dan akal sehatnya keputusannya lebih dinamis dan up to date karena senantiasa memperlihatkan keadaan dan perkembangan masyarakat.
Kelemahannya adalah tidak ada jaminan kepastian hukumnya. Jika hakim diberi kebebasan untuk melakukan penciptaan hukum dikhawatirkan ada unsur subjektifnya. Kecuali hakim tersebut sudah dibekali dengan integritas dan rasa keadilan yang tinggi. Untuk negara-negara berkembang yang tingkat korupsinya tinggi tentunya sistem hukum anglo saxon kurang tepat dianut
http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/07/sistem-hukum-7-eropa-kontinentalcivil.html
Perbedaan Sistem Hukum Eropa Kontinental Dengan Sistem Hukum Anglo Saxon Beberapa perbedaan antara sistem hukum eropa kontinental dengan sistem anglo saxon sebagai berikut : 1.
Sist Si stem em huk hukum um ero eropa pa kont kontin inen enta tall meng mengen enal al sis siste tem m pera peradi dila lan n admin adminis istr tras asi, i, sed sedan ang g
sistem hukum anglo saxon hanya mengenal satu peradilan untuk semua jenis perkara. 2. Sisstem hukum erop Si opaa kont ntiine nen ntal menj njaadi modern karena peng ngk kajian yang dilakukan oleh perguruan tinggi sedangkan sistem hukum anglo saxon dikembangkan melalui praktek prosedur hukum. 3.
Huku Hu kum m menu menuru rutt sist sistem em huku hukum m erop eropaa konti kontine nent ntal al adal adalah ah suat suatu u solle sollen n bulan bulan sein sein
sedang menurut sistem hukum anglo saxon adalah kenyataan yang berlaku dan ditaati
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
konti kon tinen nenta tall se seda dang ng pe pene nemu muan an ka kaid idah ah se seca cara ra kon kongk gkri ritt la lang ngsu sung ng di digun gunak akan an unt untuk uk penyelesaian perkara menurut sistem hukum anglo saxon. 5.
Pada sistem hukum eropa kontinental tidak dibutuhkan lembaga untuk
mengoreksi kaidah sedang pada sistem hukum anglo saxon dibutuhkan suatu lembaga untuk mengoreksi, yaitu lembaga equaty. Lembaga ibi memberi kemungkinan untuk melakukan elaborasi terhadap kaidah-kaidah yang ada guna mengurangi ketegaran. 6. Pada Pa da sist sistem em huku hukum m eropa eropa kont kontin inen enta tall diken dikenal al deng dengan an adan adanta ta kodi kodifi fika kasi si huku hukum m sedangkan pada sistem hukum anglo saxon tidak ada kodifikasi. 7.
Keput Kep utus usan an hak hakim im yang yang la lalu lu (yur (yuris ispr prud uden ensi si)) pada pada sis siste tem m hukum hukum er erop opaa kont kontin inen enta tall
tidak dianggap sebagai kaidah atau sumber hukum sedang pada sistem hukum anglo saxon keputusan hakim terdahulu terhadap jenis perkara yang sama mutlak harus diikuti. 8.
Pada Pa da sist sistem em huku hukum m erop eropaa konti kontine nent ntal al pand pandan anga gan n hakim hakim ten tenta tang ng huku hukum m adal adalah ah
lebih tidak tekhnis, tidak terisolasi dengan kasus tertentu sedang pada sistem hukum anglo saxon pandangan hakim lebih teknis dan tertuju pada kasus tertentu. 9.
Pada Pa da sis siste tem m hu huku kum m er erop opaa ko kont ntin inen enta tall ba bang ngun unan an huku hukum m, si sist stem em huku hukum, m, dan dan
kategoris katego risasi asi huku hukum m did didasa asarka rkan n pad padaa huku hukum m ten tentan tang g kew kewaji ajiban ban sed sedang ang pad padaa sis sistem tem hukum anglo saxon kategorisasi fundamental tidak dikenal.Pada sistem hukum eropa kontinental strukturnya terbuka untuk perubahan sedang pada sistem hukum anglo saxon berlandaskan pada kaidah yang sangat kongrit.
1. Sistem hukum anglo saxon ialah suatu sitem hukum yang didasarkan pada yurispudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutny selan jutnya. a. Siste Sistem m Hukum Anglo Saxon cenderung lebi lebih h mengut mengutamakan amakan hukum kebias kebiasaan, aan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat, Sumber hukum dalam sistem hukum ini ialah putusan hakim/pengadilan. Dalam sistem hukum ini peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas 2. Sis Sistem tem huku hukum m ero eropa pa kon kontin tinent ental al mer merupa upakan kan sua suatu tu sis sistem tem huku hukum m deng dengan an cir ciri-c i-ciri iri ada adanya nya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. 3. Sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai sistem Civil law. Sistem Civil Law mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terut terutama, ama, dan sis sistem tem peradi peradilan lan bersi bersifat fat inkui inkuisitor sitorial.B ial.Bentuk-be entuk-bentuk ntuk sumbe sumberr hukum dalam
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.