PEMERIKSAAN PAJAK

BAB I
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang tujuannya untuk digunakan membiayai pengeluaran public sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Prinsip Pemungutan Pajak Menurut teori yang ada bahwa negara berhak memungut pajak dari penduduknya, karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan kepada negara. Makin besar kepentingan penduduk kepada negara, maka makin besar pula perlindungan negara kepadanya.
Sama dengan teori asuransi, teori ini mempunyai kelemahan antara lain tentang fungsi negara untuk melindungi segenap rakyatnya. Negara tidak boleh memilih-milih dalam melindungi penduduknya. Jika misalnya di suatu RT (Rukun Tetangga) terjadi kebakaran, apakah hanya mereka yang sudah bayar pajak yang dibantu dan diselamatkan oleh petugas mobil kebakaran? Di samping itu jika ditinjau dari unsur definisi pajak, maka adanya hubungan langsung atau kontraprestasi (dalam hal ini kepentingan wajib pajak) telah menggugurkan eksistensi pajak itu sendiri.
Pengertian tunggakan pajak Tunggakan pajak merupakan pajak yang terutang ataupun yang belum dibayar kepada negara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, jumlah hutang pajak yang harus dibayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan tercantum dalam surat ketetapan pajak (SKP) dan harus dibayar oleh wajib pajak ataupun penanggung pajak.
Dalam pelaksanaannya tidak semua wajib pajak atau penanggung pajak melunasi pajak yang terhutang tepat waktu. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan hutang pajak tersebut belum juga dilunasi, maka dilakukkan biaya tindakan penagihan dengan pajak. Penagihan atau pajak adalah serangkaian tindakan agar penaggung pajak melunasi utang pajak dan penagihan pajak menegur memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan pelaksanaan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Prosedur penagihan pajak dimulai dari dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak. SKP tersebut berdasarkan Surat Pemberitahuan yang disampaikan dan disusun oleh wajib pajak sendiri yang dikenal dengan istilah self assessment system.
RUMUSAN MASALAH
Apa pengertian dan tujuan pemeriksaan pajak?
Apa saja ruang lingkup pemeriksaan pajak?
Apa saja jenis dan jangka waktu pemeriksaan pajak?
Apa saja metode dan tehnik pemeriksaan pajak?
Bagaimanakah penjelasan mengenai :
Pemeriksaan khusus
Pemeriksaan bukti permulaan
Pemeriksan ulang
perluasan dan pengalihan pemeriksaan

Bagaimanakan jika WP menolak pemeriksaan dan dalam kondisi seperti apakah penyegelan dilakukan?
Apa pengertian dari penyelesaian dan pembatalan pemeriksaan pajak?
Apa yang dimaksud gugatan dalam pemeriksaan pajak?

BAB II
PEMBAHASAN

PENGERTIAN PEMERIKSAAN PAJAK
Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan,mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.

Sedangkan definisi pemeriksaan dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi :
"Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

TUJUAN PEMERIKSAAN PAJAK
Tujuan dari pemeriksaan pajak ialah :
Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan:
Harus dilakukan dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B Undang-Undang KUP
Dapat dilakukan dalam hal wajib pajak :
menyampaikan SPT LB, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;
menyampaikan SPT rugi;
tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi melampau jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat teguran;
melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran usaha;
WP OP yang akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau
menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (risk based selection) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Tujuan lain, yaitu:
Pemberian NPWP secara jabatan
Penghapusan NPWP
Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak
Wajib pajak mengajukan keberatan
Pengumpulan bahan guna menyusun Norma Perhitungan Penghasilan Netto
Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN
Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak
Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN PAJAK
Satu atau beberapa bulan (masa): ruang lingkup untuk menguji kewajiban pemungutan atau pemotongan. Seperti PPn, PPnBM, PPh pasal 21, PPh pasal 22, 23, 26, PPh pasal 4 (2)
Bagian tahun pajak atau tahun pajak: menguji kewajiban PPh badan atau PPh OP. Tidak selalu 12 bulan. Contoh: bulan Mei sebuah perusahaan dibubarkan dan likuidasi bulan Agustus. Maka pemeriksaan tahun tersebut disebut bagian tahun pajak.

JENIS DAN JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN PAJAK
Jenis Pemeriksaan:
Pemeriksaan Lapangan dilakukan di tempat WP atas satu jenis pajak, beberapa jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahuntahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan.
Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
Jangka Waktu:
Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga bulan dan dapat diperpanjang menjadi 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi yang terkait dengan transfer pricing dan atau transaksi khusus lain. Dalam hal pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak.

METODE DAN TEHNIK PEMERIKSAAN PAJAK METODE PEMERIKSAAN PAJAK :
Metode Langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran pospos Surat Pemberitahuan (SPT) termasuk lampirannya, yang dilakukan secara langsung terhadap buku, catatan, dan dokumen terkait.
Metode Tidak Langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran pospos Surat Pemberitahuan (SPT) termasuk lampirannya, yang dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan penghitungan tertentu.
Pendekatan:
Transaksi Tunai dan Bank;
Sumber dan Penggunaan Dana;
Penghitungan Rasio;
Satuan dan/atau Volume;
Pertambahan Kekayaan Bersih (Net Worth);
Penghitungan Biaya Hidup
Tehnik Pemeriksaan Pajak
Pemanfaatan informasi internal dan/atau eksternal Direktorat Jenderal Pajak;
Pengujian keabsahan dokumen;
Evaluasi;
Analisis angka-angka
Penelusuran angkaangka (tracing)
Penelusuran bukti
Pengujian keterkaitan
Ekualisasi atau rekonsiiasi
Permintaan keterangan atau bukti
Konfirmasi
Inspeksi
Pengujian kebenaran fisik
Pengujian kebenaran pengitungan matematis
Wawancara
Uji petik (sampling)
Teknik audit berbantuan computer (TABK)
Teknik-teknik lainnya.
PEMERIKSAAN HAL TERTENTU
Pemeriksaan Khusus
Pemeriksaan Khusus harus dilakukan melalui PL atau PSL untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak kewajiban Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak yang diberikan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, berdasarkan:
Adanya dugaan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
Pengaduan masyarakat, termasuk melalui Kotak Pos 5000
Data baru atau data yang semula belum terungkap
Permintaan Wajib Pajak
SPT lebih bayar hasil edit
Pertimbangan Direktur Jendral Pajak
Khusus untuk kriteria pemeriksaan pada butir 3 hanya diberlakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diberikan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
Pemeriksaan Bukti Permulaan
Adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
Bukti Permulaan
Keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
Pemeriksaan Ulang
Pemeriksaan ulang berdasarkan:
Persetujuan Dirjen Pajak, dan
Intruksi Dirjen Pajak.
Pemeriksaan ulang hanya dapat dilakukan dalam hal :
Terdapat data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang dapat mengakibatkan penambahan pajak terutang
Pertimbangan Dirjen Pajak
Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
Ruang lingkup dari Pemeriksaan Ulang :
Semua jenis pajak
Beberapa jenis pajak
Satu jenis pajak
Perluasan Pemeriksaan
Perluasan pemeriksaan dilakukan karena adanya :
SPT Tahunan PPh Tahun-Tahun Pajak Sebelumnya menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar
SPT Masa PPN masa-masa sebelumnya menyatakan LB Kompensasi
Pengalihan Pemeriksaan Dilakukan karena:
WP pindah domisili ke KPP lain;
Instruksi/Persetujuan/Penugasan/LP2 telah terbit; dan
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan/Panggilan Pemeriksaan Kantor belum disampaikan ke WP.
PENOLAKAN DAN PENYEGELAN DALAM PEMERIKSAAN
Pemeriksaan Lapangan
Diakukan karena WP tidak memenuhi kewajiban pasal 29 ayat (3) huruf a, b, c UU KUP. Dan WP diwajibkan menandatagani Surat Pernyataan Penolakkan Pemeriksaan. Lalu Pemeriksa membuat BA penolakan Pemeriksaan.
Pemeriksaan Kantor
Dilakukan karena WP memenuhi panggilan namun menolak adanya pemeriksaan. Dan sama seperti pemeriksaan lapangan WP harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan. Lalu Pemeriksa membuat BA penolakan Pemeriksaan.

PENYELESAIAN DAN PEMBATALAN PEMERIKSAAN
Penyelesaian Pemeriksaan
Pemeriksaan Lapangan dan Kantor dapat diselesaikan dengan cara:
Menghentikan pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir Dikarenakan:
WP tidak ditemukan
Pemeriksaan untuk SPT yang bukan restitusi (bukan Ps 17B UU KUP )
disetujui dilakukan Pemeriksaan Bukper
Pemeriksaan atas permohonan restitusi (Ps 17B UU KUP) ditangguhkan
karena dilakukan pemeriksaan Bukper
Membuat LHP sebagai dasar penerbitan SKP Dikarenakan:
WP tidak ditemukan & Pemeriksaan dilakukan terhadap permohonan restitusi Ps 17B UU KUP
WP ditemukan & Pemeriksaan dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pemeriksaan
WP ditemukan & SPHP belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya perpanjangan jangka waktu pemeriksaan
Mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan
Pembatalan Pemeriksaan
Pembatalan pemeriksaan ada dua, yaitu pembatalan hasil pemeriksaan dan pembatalan penugasan pemeriksaan. Pembatalan hasil pemeriksaan artinya yang dibatalkan adalah "hasil" pemeriksaan berupa surat ketetapan pajak (SKP). Sedangkan pembatalan penugasan adalah pembatalan atas Surat Perintah Pemeriksaan [SP2]. Dengan dibatalkannya SP2 maka "seolah-olah" tidak ada SP2. Sehingga atas pemeriksaan tersebut tidak ada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan [SPHP] dan Laporan Hasil Pemeriksaan [LHP].
GUGATAN DALAM PEMERIKSAAN PAJAK
Dilakukan dengan 2 cara, yaitu :
Dilakukan oleh majelis dan dinyatakan terbuka untuk umum dengan kegiatan :
Pembukaan sidang
Pemeriksaan kelengkapan
Memanggil tergugat dan penggugat
Penjelasan sengketa
Pernyataan kepada tergugat
Pertanyaan kepada saksi
Penyelesaian siding

Dilakukan oleh majelis atau hakim tunggal. Pemeriksaan dilakukan terhadap :
Sengketa pajak tertentu
Sengketa pajak yang tergugatnya tidak memenuhi ketentuan :
Gugatan diajukan dengan surat gugatan dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak
Satu pelaksana penagihan atau satu keputusan diajukan satu surat gugatan.
Gugatan yang tidak diputus dalam waktu 6 bulan sejak surat gugatan diterima
Keputusan peradilan pajak tidak sesuai ketentuan atau kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dalam putusan peradilan pajak
Sengketa berdasarkan pertimbangan hokum bukan merupakan wewenang pengadilan pajak.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK
Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2010 tentang Standar Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, bentuk, isi, dan format Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disusun dengan merujuk pada Pedoman Penyusunan LHP. Pedoman ini dibuat agar format LHP menjadi seragam. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LHP adalah sebagai berikut.

1.
LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
2.
LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.
3.
LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berisi antara lain mengenai:
Penugasan pemeriksaan;
Identitas Wajib Pajak;
Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
Pemenuhan kewajiban perpajakan;
Data/informasi yang tersedia;
Lampiran yang diwajibkan;
Buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain yang dipinjam;
Materi yang diperiksa;
Uraian hasil pemeriksaan;
Ikhtisar hasil pemeriksaan;
Penghitungan pajak terutang; dan
Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG
Bagian ini berisi informasi mengenai ringkasan koreksi masing-masing pos yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II huruf E di atas beserta penghitungan pajak terutang, kredit pajak, pajak yang kurang (lebih) dibayar, sanksi administrasi, jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar dan/atau Surat Tagihan Pajak.

SIMPULAN DAN USULAN PEMERIKSA
Ø .
Simpulan Pemeriksa, yang berisi:
1)
informasi mengenai ringkasan penghitungan pajak sebelum dan setelah pemeriksaan, serta rasio keuangan dan persentase koreksi yang dihasilkan;dan
2)
data/informasi yang diproduksi oleh Pemeriksa setelah melakukan pemeriksaan.

Usulan Pemeriksa, yang berisi:
1)
usulan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak dan/atau usulan lainnya berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku; atau
2)
usulan penghentian pemeriksaan dalam hal Tim Pemeriksa mengusulkan penghentian pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

HAK WAJIB PAJAK APABILA DILAKUKAN PEMERIKSAAN
Dalam Pasal 13 PMK No. 199/PMK.03/2007 stdtd. PMK 82/PMK.03/2011, menyebutkan hak-hak dari Wajib Pajak saat dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan WP, dibagi 2, yaitu pada saat pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.
Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak:
meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;
meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, sehubungan dengan masih terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.
Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak:
meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan Pemeriksa Pajak mengalami pergantian;
menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, sehubungan dengan masih terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.
Pasal 39 PMK No. 199/PMK.03/2007 stdtd. PMK 82/PMK.03/2011 menjelaskan tentang hak WP yang kepadanya sedang dilakukan pemeriksaan untuk tujuan lain.
Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak:
meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;
meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila terdapat perubahan susunan Tim Pemeriksa Pajak; dan/atau
memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan.
Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak:
meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperIihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
meminta kepada Pemeriksa Paiak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila terdapat perubahan Susunan Tim Pemeriksa Pajak; dan/atau
memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan.
Wewenang Pemeriksa Pajak
melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa :
menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak;dan/atau
menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Direktorat Jenderal Pajak.
melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;dan
meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan
PENGERTIAN PENYIDIKAN
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian taindakan yang dilakukan oleh penyidik,untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi,serta menemukan tersangkanya
Tindak pidana di bidang perpajakan meliputi perbuatan:
yang dilakukan oleh seseorang atau oleh badan yang diwakili pengurus
memenuhi rumusan undang-undang
diancam dengan sanksi pidana
melawan hukum
dilakukan di bidang perpajakan
dapat menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara
Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan direktorat jenderal pajak yang diberi weewnang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
WEWENANG PENYIDIK
Dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 Ps 44 jo. KEP-272/PJ/2002 Pasal 9 (2)
Wewenang Penyidik adalah :
menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
menghentikan penyidikan; dan/atau
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
ASAS HUKUM PENYIDIKAN
Asas praduga tak bersalah, yaitu bahwa setiap orang yang disangka, dituntut, dan atau
dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
Asas persamaan di muka hukum, yaitu bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dimuka hukum, tanpa ada perbedaan;

Asas hak memeproleh bantuan/penasehat hukum,setiap tersangka perkara tindak pidana di bidang perpajakan wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya sejak dilakukan pemeriksaan terhadapnya.

BAB III
PENUTUP

KESIMPULAN
Fungsi dan tujuan pemeriksaan pajak secara keseluruhan adalah supaya Wajib Pajak melaporkan kegiatan usahanya dengan benar. Benar karena Wajib Pajak melaporkan kegiatan usahanya sesuai keadaan sebenarnya. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang disembunyikan dan terbuka. Benar karena Wajib Pajak telah menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku.
Ada banyak ketentuan dalam melakukan pemeriksaan pajak, secara garis besar diantaranya yaitu :
Ruang Lingkup pemeriksaan
Kriteria Pemeriksaan
Jenis Pemeriksaan
Jangka Waktu Pemeriksaan
Jangka Waktu RestitusiPajak
Penyelesaian Pemeriksaan
Pertemuan dengan Wajib Pajak
Peminjaman Dokumen dan Penyegelan
Permintaan Keterangan
SPHP dan Closing Conference
Setiap dilakukan pemeriksaan pajak oleh kantor pajak, Wajib pajak mempunyai kewajiban dan haknya yang telah ditentukan oleh perundang –undangan.
SARAN
Sebagai umat manusia yang tak pernah lepas dari salah, kami selaku penulis hanya melampirkan materi yang terbaik, jika ada ditemukan kesalahan- kesalahan dalam penulisan mohon dimaafkan. Semoga mkalah ini dapat menjadi referensi bagi yang membacanya.

DAFTAR PUSTAKA
http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak.html
http://pajaktaxes.blogspot.com/p/pemeriksaan.html
http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-pembetulan-ketetapan-pajak.html
http://tulisanpengisipengetahuan.blogspot.co.id/2016/01/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html
http://khalimah997.blogspot.co.id/2013/11/pemeriksaan-dan-penyidikan-pajak.html
http://bayuheriswara.blogspot.co.id/2015/12/pemeriksaan-dan-penyidikan-pajak.html

PEMERIKSAAN PAJAK

Recommend Documents