BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG
Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan digun akan untuk publik untuk publik saving yang yang merupakan sumber utama untuk membiayai public membiayai public investment . Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukare sukarela la oleh oleh rakyat rakyat kepada kepada raja raja dalam dalam memeli memelihar haraa kepent kepenting ingan an negara, negara, sepert sepertii menjag menjagaa keamanan keamanan negara negara,, menyedi menyediakan akan jalan jalan umum, umum, membaya membayarr gaji gaji pegawai pegawai dan lain-l lain-lain ain.. Bagi Bagi penduduk yang tidak melakukan melakuk an penyetoran dalam bentuk natura n atura maka ia diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan umum untuk beberapa hari lamanya dalam satu tahun. Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada dalam negara itu (natural (natural resources resources). ). Dua sumber sumber itu merupakan merupakan sumb sumber er terp terpent entin ing g yang yang memb member erik ikan an pengh penghas asil ilan an kepa kepada da nega negara ra.. Pengh Penghas asil ilan an itu itu untu untuk k membiay membiayai ai kepenti kepentingan ngan umum umum yang yang akhirny akhirnyaa juga juga mencak mencakup up kepent kepenting ingan an pribad pribadii indivi individu du sepert sepertii kesehat kesehatan an masyar masyarakat akat,, pendidi pendidikan, kan, keseja kesejahte hteraa raan n dan sebaga sebagainy inya. a. adi, adi, dimana dimana ada kepentingan masyarakat, disana timbul pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum. Pajak mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan bernegara, khususnya didalam pembangunan karena pajak merupakan sumber penghasilan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. !istem pemungutan pajak di indonesia adalah Self Assessment System yang System yang berarti wajib pajak diberikan kepercayaan untuk memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri atas pajak yang terhutang terhadap negara. Disamping cara Self Self Asses Assessme sment nt System System terdap terdapat at cara cara lain lain yait yaitu u sist sistem em pemot pemoton ongan gan (withholdi (withholding ng system). system). Withholding Withholding System merupak merupakan an cara cara yang yang paling paling mudah mudah yang dilakuk dilakukan an pemeri pemerinta ntah h untuk untuk memungut pajak, yaitu dengan cara mewajibkan wajib pajak untuk melakukan pungutan dan pemungutan pajaknya oleh pihak lain. Dengan cara ini maka pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk memungut pajak. 1
Dalam pemungutan pajak subjek dan objek pajak harus jelas. "leh karena itu harus dikelola dengan baik dan benar sehingga data wajib pajak sesuai. !elain itu, tari# pajak harus ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku saat itu. Dengan demikian para wajib pajak dapat rutin dan patuh membayar pajak. !ubjek pajak adalah orang, badan atau kesatuan lainnya yang telah memenuhi syarat-syarat subjekti#, yaitu bertempat tinggal atau berkedudukan di $ndonesia. !ubjek pajak baru menjadi wajib pajak bila telah memenuhi syarat-syarat obyekti#. "bjek pajak adalah apa yang dikenakan pajak. %engingat penting dan strategisnya objek pajak karena menyangkut apa yang dikenakan atau tidak dikenakannya pajak atas objek dimaksud, sehingga dalam && perpajakan kita selalu dengan tegas dinyatakan apa yang menjadi objek setiap jenis pajak.
1.2
RUMUSAN MASALAH
Dalam makalah ini terdapat permasalahan pajak yang harus dipecahkan. Pajak menjadi salah satu sumber utama perkembangan perekonomian suatu negara. 'dapun masalah-masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut .*apan saat timbulnya utang pajak+ . Bagaimana cara pengenaan utang pajak+ . Bagaimana hapusnya hutang pajak terjadi+ . 'pa saja macam-macam tari# pajak+
1.3 TUJUAN
/ujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai beikut . %engetahui kapan saat tiimbulnya utang pajak. . %engetahui bagaimana cara pengenaan utang pajak. . %engetahui bagaimana hapusnya hutang pajak terjadi. . %engetahui apa saja macam-macam tari# pajak.
2
B'B $$ P0%B'1'!'2 2.1
SAAT TIMBULNYA UTANG PAJAK
&tang Pajak adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh masyarakat (khususnya 3ajib Pajak) akibat adanya keadaan, perbuatan, atau peristiwa, yang harus dilunasi dengan mekanisme yang berlaku dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Pengertian hutang pajak ini diatur di beberapa peraturan perundang 4 undangan, seperti &ndang 4 undang 2omor 5 tahun 666 tentang Penagihan Pajak dengan !urat Paksa. %enurut Pasal point 7 &ndang 4 &ndang 2o. 5 /ahun 666 tentang Penagihan Pajak dengan !urat Paksa tersebut, yang dimaksud dengan 8Utang Paak adalah paak yang masih harus dibayar termasuk sanksi adminisirasi berupa bunga. denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat !etetapan Paak aiau surat seenisnya berdasarkan peraturan perundangundangan perpaakan. (&ndang-&ndang Pajak /ahun 666, 66 ). &tang pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasarmya dan telah terpenuhinya atau terjadi suatu "aatbestand (sasaran perpajakan), yang terdiri dari keadaankeadaan tertentu, peristiwa, dan atau perbuatan tertentu. /etapi yang sering terjadi ialah karena keadaan # seperti pajak-pajak yang sangat penting yaitu atas suatu penghasilan atau kekayaan, dikenakan atas keadaan-keadaan ekonomis 3ajib Pajak yang bersangkutan walaupun keadaan itu dalam kebanyakan hal timbulnya karena perbuatan-perbuatannya. /api keadaan wajib pajak yang menimbulkan hutang pajak itu sendiri. 'danya hutang pajak berhubungan dengan adanya kewajiban masyarakat kepada 2egara berdasarkan &ndang 4 undang. Dalam hutang pajak ini memiliki beberapa si#at, antara lain .
umlahnya sudah ditetapkan baik oleh masyarakat atau 9iskus:
.
Ditetapkan jangka waktu pelunasannya:
3
.
ika terlambat bayar;kurang bayar, berakibat dikenakan sanksi:
.
Dilaporkan ke *antor Pelayanan Pajak. Pada umumnya yang berhutang pajak ini terdiri dan seseorang tertentu, na mun dapat pula ditentukan dalam undang-undang pajak bahwa disamping orang-orang tertentu ini, ada orang (pihak) lain yang ditunjuk untuk turut bertanggung-jawab atas pelunasan hutang pajak ini. Penunjukan pihak lain ini didasarkan atas pertimbangan-pentimbangan sebagai berikut . 'gar #iskus mendapat jaminan yang lebih kuat bahwa utang pajak tersebut dapat
.
dilunasi tepat pada waktunva. "rang yang sebenarnva herhutang sukar didapat oleh #iskus. tetapi orang yang ditunjuk diharapkan dapat dengan mudah ditemui. 'pabila melihat timbulnya utang pajak, ada (dua) ajaran yang mengatur tentang timbulnya utang pajak tersebut, yaitu . 'jaran 9ormil, yaitu hutang pajak timbul karena dikeluarkannya !urat *etetapan Pajak oleh #iskus. 'jaran ini diterapkan pada $fficial Assessment System.
!etelah diketahui timbulnya utang pajak sebagaimana dijelaskan dimuka, selanjutnya bagaimana cara pengenaan terhadap utang pajak tersebut dapat dilakukan. %enurut teori ada (tiga) cara pengenaan pajak dapat dilakukan, yaitu cara penggunaan di depan (stelsel fiksi), cara pengenaan riil ( stelsel riil ), pengenaan cara campuran.
4
a.
Pengenaan di Depan (Stelsel %iksi) Pengenaan di depan merupakan suatu cara pengenaan pajak yang didasarkan suatu anggapan ( fiksi) dan anggapan tersebut tergantung pada ketentuan bunyi undang-undang. %isalnya penghasilan seorang 3ajib Pajak pada tahun berjalan dianggap sama dengan penghasilan pada tahun sebelumnya, tanpa memperhatikan kondisi yang sesungguhnya atas besarnya penghasilan pada tahun berjalan. =ang seharusnya menjadi dasar pendapatan besarnya hutang pajak pada tahun berjalan yang seharusnya menjasi dasar penetapan besarnya utang pajak pada tahun berjalan. Dengan adanya anggapan demikian, maka #iskus dapat dengan mudah menetapkan besarnya utang pajak untuk tahun yang akan datang. b.
Pengenaan di Belakang (Stelsel &iil ) Pengenaan di Belakang merupakan suatu cara pengenaan pajak yang didasarkan pada
keadaan yang sesungguhnya (riil ) atau nyata, yang diperoleh dalam suatu tahun pajak. *arena besarnya penghasilan yang diperoleh seorang 3ajib Pajak baru diketahui pada akhir tahun, maka pengenaan baru dilakukan setelah berakhirnyasuatu tahun pajak. Dengan demikian, utang pajak baru akan dikenakan di belakang yaitu sesudah berakhir tahun pajak bersangkutan. c.
Pengenaan
pada kedua cara pengenaan pajak diatas (fiksi dan riil ). Pada awal tahun pajak, #iskus akan mengenakan pajak berdasarkan anggapan yang ditentukan dalam undang-undang, yang selanjutnya setelah berakhir tahun pajak dilakukan pengenaan pajak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya (riil ). && PPh pada prinsipnya mendasarkan pengenaan pajak dengan cara campuran ini.
2.3 Hapusnya Utan Pa!a" !elain hutang pajak itu dapat timbul, hutang pajak pun dapat berakhir atau hapus. 1apusnya utang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain 1. P#$%aya&an, &tang pajak yang melekat pada 3ajib Pajak akan hapus karena
pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak (wajib pajak telah membayar) ke *as 2egara.
5
2. K'$p#nsas(, *eputusan yang ditujukan kepada kompensasi hutang pajak dengan
tagihan seseorang diluar pajak tidak diperkenankan. "leh karena itu kompensasi terjadi apabila 3ajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. umlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima 3ajib Pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak pajak lainnya yang terutang. 3. Da)ua&sa* Dalam penghapusan hutang pajak ini, daluarsa diartikan sebagai daluwarsa
penagihan. Daluwarsa atau lewat waktu ialah sebagai salah satu sebab berakhirnya utang pajak dan hapusnya perikatan (hak untuk menagih atau kewajiban untuk membayar hutang) karena lampaunya jangka waktu tetentu, yang ditetapkan dalam unthng-undang. 1ak untuk melakukan penagihan pajak, daluarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhimya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. 1al ini untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang pajak dapat ditagih lagi. 2amun daluarsa penagihan pajak tertangguh, antara lain: apabila diterbitkan !urat /eguran dan !urat Paksa. +. P#$%#%asan , 1utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena
ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi. ,. P#n-apusan , Penghapusan hutang pajak ini sama si#atnya dengan pembebasan, tetapi
diberikannya karena keadaan 3ajib Pajak misalnya keadaan keuangan 3ajib Pajak. 2.+ TARI PR/GRESI
/ari# Progresi# adalah tari# pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar. p. ?.666.666
Ta&(0 Pa!a" ?@
Di atas >p. ?.666.666 s;d >p. ?6.666.666
6@
Di atas >p. ?6.666.666 s;d >p. 66.666.666
?@
Di atas >p. 66.666.666 s;d >p. 66.666.666
?@
Di atas >p. 66.666.666 ?@
?@
6
2., TARI DEGRESI
/ari# Degresi# adalah tari# pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar. !ekalipun persentasenya semakin kecil, tidak berarti jumlah pajak yang terutang menjadi kecil, tetapi bisa menjadi besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar. /ari# ini tidak pernah dipergunakan dalam praktik perundang-undangan perpajakan. p. 6.666.666
Ta&(0 Pa!a" 6@
Di atas >p. 6.666.666 s;d >p. ?6.666.666
?@
Di atas >p. ?6.666.666
?@
2. TARI PR/P/RSI/NAL
/ari# Proporsional adalah tari# pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian semakin besar jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, akan semakin besar pula jumlah pajak terutang (yang harus dibayar).
Ta&(0 Pa!a"
>p. ?66.666,-
6@
>p. .666.666,-
6@
>p. ?.666.666,-
6@
>p. 6.666.666,-
6@
b. &ntuk PBB mengunakan tari# 6.?@ c. &ntuk BP1/B menggunakan tari# ?@ 2. TARI TETAP
/ari# /etap adalah tari# pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. /ari# ini diterapkan dalam
7
undang-undang 2omor /ahun 57? tentang Bea %aterai (B%). Dalam undang-undang Bea %aterai, tari# digunakan adalah Bea %aterai dengan nilai nominal sebesar >p ?66 dan >p .666. 2ilai nominal dalam perkembangannya selalu berubah-ubah. Berdasarkan PP 2omor A /ahun 55? tari# Bea %aterai diatas dinaikkan menjadi >p .666 dan >p .666 yang selanjutnya dengan PP 2omor /ahun 666 tari#nya dinaikkan lagi menjadi >p .666 dan .666.
2.
TARI ADAL/REM
/ari# 'dvalorem adalah suatu tari# dengan persentase tertentu yang dikenakan;ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang.
/ari# !pesi#ik adalah tari# dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu.
8
B'B $$$ P02&/&P 3.1
KESIMPULAN
/imbulnya utang seseorang disebabkan adanya perikatan antara para pihak. Perikatan tersebutt biasanya mewajibkan salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. /erjadinya perikatan tersebut bias karena undang-undang atau karena perjanjian. !alah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak bagi wajib pajak adalah tari# pajak. Penentuan tari# pajak merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan.
3.2
SARAN
Penghasilan negara terbesar adalah dari pajak. Pajak memiliki perana penting dalam pembangunan suatu negara khususnya $ndonesia. "leh karena itu, pengelolaan pajak harus dikelola dengan baik dan benar agar man#aatnya dapat dirasakan oleh rakyat. !elain itu juga para wajib pajak harus rutin dalam membayar pajak demi tercapainya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bangsa $ndonesia.
9
DATAR PUSTAKA http;;ryannaviseka#hub.wordpress.com;66;;6A;resume-timbul-dan-hapusnya-utang pajak; http;;ahmadjaenudinA5.blogspot.com;6;;subjek-dan-objek-pajak-serta-tari#dan.html >ichard Burton dan 3irawan B. $lyas. 66. 'ukum Paak . 0disi Pertama. akarta !alemba 0mpat.
10
