Search
Home
Saved
4.3K views
0
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Pengertian Perbuatan Administrasi Negara
Uploaded by hamzah ansori
Top Charts
Books
Audiobooks
Save
Embed
Share
Print
Perbuatan Administrasi
1
Download
Magazines
News
Documents
Sheet Music
of 13
INSTRUMEN PEMERINTAH
hukum_administrasi_ne
Search document
A. Pengertian Perbuatan Administrasi Negara
Administrasi negara memiliki beberapa tindakan atau perbuatan. Berikut beberapa definisi tentang perbuatan administrasi negara :
1. Komisi Van Poelje “ Publiekrechtelijke handeling “ (tindakan dalam hoku
publik) adalah “ rechtshandeling door de overheid in haar bestuursfunc
verricht “ (tindakan-tindakan (tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dal
menjalankan fungsi pemerintahan). Van poelje berpendapat, bahwa tind pemerintahan itu merupakan manifestasi atau perwujudan bestuur.
2. Romeyn : Tindak-pengreh (bestuurshandeling) adalah tiap-tiap tindakan a perbuatan dari suatu alat perlengkapan pemerintahan (bestuursorgaan),
diluar lapangan hukum tata pemerintahan, misalnya keamanan, peradilan, d
lain-lain, yang bermaksud untuk menimbulkan akibat hukum di bidang huku administrasi 3. Pendapat Van Vollenhoven tentang “Besturen” adalah “het spontaan
zelfstanding behartigen van het belang van land en volk door hogere en lage overheden” ( pemeliharaan pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara sepontan tersendiri ole penguasa tinggi dan rendahan) (prinsip hierarki).
Sign up to vote on this title
Not useful Useful Dari 3 bentuk diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perbuat
administrasi
negara
dijalankan
oleh
penguasa
untuk
menjalankan
fun
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
4.3K views
0
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Pengertian Perbuatan Administrasi Negara
Uploaded by hamzah ansori
Top Charts
Books
Audiobooks
Save
Embed
Share
Print
Perbuatan Administrasi
1
Download
Magazines
News
Documents
Sheet Music
of 13
INSTRUMEN PEMERINTAH
hukum_administrasi_ne
Search document
B. Macam-Macam Perbuatan
Adapun
bentuk
perbuatan
administrasi
negara
yang
diklasifikasik
berdasarkan teori. Berikut ini adalah penjelasannya. 1.
Teori Donner
Dalam suatu negara hukum modern, teori Donner membagi pekerja pemerintah ke dalam bentuk sebagai berikut : a.
Menetapkan tugas (taak stelling) atau tugas politik.
b.
Mewujudkan atau melaksanakan tugas (taak verwezenlijking) atau tug teknik.
Jika teori ini diterapkan kedalam praktek administrasi negara, maka seca kualitatif perbuatan administrasi negara dapat dibagi menjadi : a.
Perbuatan
membentuk
undang-undang
dan
peraturan.
Merupak
pekerjaan elit politik pemerintah. b.
Perbuatan melaksanakan undang-undang dan peraturan. Merupak pekerjaan aparat pemerintah. Sign up to vote on this title
2.
Teori Hans Kelsen
Useful
Not useful
Hans Kelsen membagi pekerjaan pemerintah menjadi :
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
4.3K views
0
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Pengertian Perbuatan Administrasi Negara
Uploaded by hamzah ansori
Top Charts
Books
Audiobooks
Save
Embed
Share
Print
Perbuatan Administrasi
1
Download
Magazines
News
Documents
Sheet Music
a.
of 13
INSTRUMEN PEMERINTAH
hukum_administrasi_ne
Search document
Perbuatan biasa, yaitu perbuatan yang tidak membawa akibat huku Contoh : membuat rumah, membuat mesjid, dll.
b.
Perbuatan hukum, adalah perbuatan maupun akibatnya diatur o hukum, baik perdata maupun publik.
3.
Teori Utrecht
Dalam buku “Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia”, Utrec membagi perbuatan dalam hukum publik kedalam dua macam, yaitu : a.
Perbuatan hukum public yang bersegi dua, yaitu suatu perjanji
berdasarkan hukum publik. Contoh : adanya perjanjian kontrak ant pihak swasta dengan pemerintah dalam pembangunan jalan tol. b.
Perbuatan hukum publik yang bersegi satu, yaitu suatu hubungan ya
diatur oleh hukum publik hanya 1 pihak saja yang dapat menentuk
kehendakknya, yaitu pihak pemerintah. Perbuatan hukum public bers satu inilah yang menjadi dasar ketetapan.
Sign up to vote on this title
Useful
Not useful
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
4.3K views
0
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Pengertian Perbuatan Administrasi Negara
Uploaded by hamzah ansori
Top Charts
Books
Audiobooks
Save
Embed
Share
Print
Perbuatan Administrasi
1
Download
Magazines
News
Documents
Sheet Music
of 13
INSTRUMEN PEMERINTAH
hukum_administrasi_ne
Search document
C. Ketetapan Administrasi Negara
Dikalangan sarjana hukum adminitrasi terdapat perbedaan mendefinisikan istilah ketetapan antara lain: 1.
Suatu pernyataan kehendak yang disebabkan oleh surat permohonan ya
diajukan setidak-tidaknya keinginan atau keperluan yang dinyatakan (H Romeijn). 2.
Suatu tindakan hukum publik sepihak dari orga pemerintah yang ditujukan pa peristiwa konkret (Versteden).
3.
Keputusan hukum publik yang bersifat konkret dan individual, keputusan
berasal dari organ pemerintahan yang didasarkan pada kewenangan huk publik. Dibuat untuk satu atau lebih individu berkenaan dengan satu atau perkara atau keadaan. Keputusan itu memberikan suatu kewajiban
seseoarang atau organisasi, memberikan kewenangan atau hak kepada mere (J.B.J.M Ten Berge) 4.
Keputusan yang berasal dari organ pemerintahan yang ditujukan unt menimbulkan akibat hukum (Huisman).
5.
Keputusan tertulis dari administrasi negara yang mempunyai akibat huku (Sjahran Basah).
6.
Sign up to vote on this title
Useful Not useful oleh alat-a Perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan
pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa (Utrecht).
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
4.3K views
0
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Pengertian Perbuatan Administrasi Negara
Uploaded by hamzah ansori
Top Charts
Books
Audiobooks
Save
Embed
Share
Print
Perbuatan Administrasi
1
Download
Magazines
News
Documents
Sheet Music
of 13
INSTRUMEN PEMERINTAH
hukum_administrasi_ne
Search document
D. Macam-Macam Ketetapan
Secara teoritis, dalam hokum administrasi, dikenal ada beberapa macam dan sifat ketetapan, yaitu sebagai berikut : 1.
Ketetapan Deklaratoir dan Ketetapan Konstitutif
Ketetapan deklaratoir adalah ketetapan yang tidak mengubah hak d
kewajiban yang telah ada, tetapi sekadar menyatakan hak dan kewajiban terseb (rechtsvaststellende beschikking ).
Ketetapan mempunyai sifat deklaratoir ketika ketetapan itu dimaksudk untuk menetapkan mengikatnya suatu hubungan hokum atau ketetapan maksudnya mengakui suatu hak yang sudah ada, sedangkan ketika ketetapan melahirkan atau menghapuskan suatu hubungan hukum atau ketetapan
menimbulkan suatu hak baru yang sebelumnya tidak dipunyai oleh seseorang ya
namanya tercantum dalam ketetapan itu, ia disebit dengan ketetapan yang bersi konstitutif. Ketetapan yang bersifat konstitutif dapat berupa hal – hal – hal hal diantaranya : a.
Ketetapan-ketetapan yang meletakkan kewajiban untuk melakukan sesuatu, tid Sign up to vote on this title
melakukan sesuatu, atau memperkenankan sesuatu. Useful b.
Not useful
Ketetapan-ketetapan yang memberikan status pada seseorang, lembaga, at
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
4.3K views
0
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Pengertian Perbuatan Administrasi Negara
Uploaded by hamzah ansori
Top Charts
Books
Audiobooks
Save
Embed
Share
Print
1
Download
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Perbuatan Administrasi
2.
of 13
INSTRUMEN PEMERINTAH
hukum_administrasi_ne
Search document
Ketetapan yang Menguntungkan dan yang Memberi Beban
Ketetapan yang menguntungkan
ketetapan itu memberikan hak-hak a
memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu yang tanpa adanya ketetap
itu tidak akan ada atau bila ketetapan itu memberikan keringanan beban yang ada a
mungkin ada. Sementara itu, ketetapan yang member beban adalah ketetapan ya
meletakkan kewajiban yang sebelumnya tidak ada atau ketetapan menge penolakan terhadap permohonan untuk memperoleh keringanan. 3.
Ketetapan Eenmalig dan Ketetapan yang Permanen
Ketetapan Eenmalig adalah ketetapan yang hanya berlaku sekali a
ketetapan sepintas lalu, yang dalam istilah lain disebut ketetapan yang bersifat ki
seperti IMB atau izin untuk mengadakan rapat umum, sedangkan ketetapan perman adalah ketetapan yang memiliki masa berlaku yang relatif lama. 4.
Ketetapan yang Bebas dan yang Terikat
Ketetapan yang bersifat bebas adalah ketetapan yang didasarkan pa
kewenangan bebas atau kebebasan bertindak yang dimiliki oleh pejabat tata usa
Negara baik dalam bentuk kebebasan kebijaksanaan maupun kebebasan imterpresta
up to vote on this title Sementara itu, ketetapan yang terikat adalahSign ketetapan yang didasarkan pa
Useful
Not useful
kewenangan pemerintahan yang bersifat terikat, berarti ketetapan itu han
melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya ruang kebebasan bagi peja
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
4.3K views
0
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Pengertian Perbuatan Administrasi Negara
Uploaded by hamzah ansori
Top Charts
Books
Audiobooks
Save
Embed
Share
Print
Perbuatan Administrasi
1
Download
Magazines
News
Documents
Sheet Music
6.
of 13
INSTRUMEN PEMERINTAH
hukum_administrasi_ne
Search document
Ketetapan Perorangan dan Kebendaan
Ketetapan perorangan adalah ketetapan yang diterbitkan berdasarkan kuali
pribadi orang tertentu atau ketetapan yang berkaitan dengan orang, seperti ketetap
tentang pengangkatan atau pemberhentian seseorang sebagai pegawai negeri a
sebagai pejabat Negara. Sementara itu ketetapan kebendaan adalah keputusan ya
diterbitkan atas dasar kualitas kebendaan atau ketetapan yang berkaitan deng benda, misalnya sertifikat atas hak tanah. E. Pengertian Dan Syarat-Syarat Ketetapan
Menurut UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004 Undang-undang N
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Keputus
Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan a
Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konk
individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau bad
hukum perdata. Dari definisi menurut UU Nomor 5 Tahun 1986 tersebut dap dirumuskan unsur-unsur keputusan sebagai berikut, yaitu;
1. penetapan tersebut tertulis dan dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usa Sign up to vote on this title
Negara,
Useful
Not useful
2. berisi tindakan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara,
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
4.3K views
0
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Pengertian Perbuatan Administrasi Negara
Uploaded by hamzah ansori
Top Charts
Books
Audiobooks
Save
Embed
Share
Print
1
Download
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Perbuatan Administrasi
of 13
INSTRUMEN PEMERINTAH
hukum_administrasi_ne
Search document
tegas bahwa terdapat tujuh hal yang tidak tergolong suatu keputusan Negara dal Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu : 1.
Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
2.
Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum
3.
Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
4.
Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Ki
Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Ac Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; 5.
Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksa badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku;
6.
Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia
7.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengen hasil pemilihan umum. Sign up to vote on this title
Useful
Not useful
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
4.3K views
0
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Pengertian Perbuatan Administrasi Negara
Uploaded by hamzah ansori
Top Charts
Books
Audiobooks
Save
Embed
Share
Print
Perbuatan Administrasi
1
Download
Magazines
News
Documents
Sheet Music
of 13
INSTRUMEN PEMERINTAH
hukum_administrasi_ne
Search document
Syarat syah Keputusan Tata Usaha Negara.
Suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking (beschikking ) dapat dikatakan s
apabila memenuhi 2 (dua) syarat. Syarat-syarat sahnya suatu Keputusan Tata Usa Negara tersebut menurut Prof. Muchsan adalah: 1.
Syarat materiil,
Yaitu syarat yang berkaitan dengan isi. Syarat materil dibagi menjadi 3 (tig yaitu: a.
Harus dibuat oleh aparat yang berwenang;
b.
Keputusan Tata Usaha Negara tidak mengalami kekurangan yuridis;
Suatu produk hukum dikatakan mengalami kekurangan yuridis apab didalam pembuatannya terdapat unsur: 1.
Adanya paksaan
Paksaan terjadi apabila adanya perbedaan antara kenyataan deng kehendak, sebagai akibat dari adanya unsur eksternal.
Sign up to vote on this title
2.
Adanya kekhilafan
Useful
Not useful
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
4.3K views
0
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Pengertian Perbuatan Administrasi Negara
Uploaded by hamzah ansori
Top Charts
Books
Audiobooks
Save
Embed
Share
Print
Perbuatan Administrasi
1
Download
Magazines
News
Documents
Sheet Music
c.
2.
of 13
INSTRUMEN PEMERINTAH
hukum_administrasi_ne
Search document
Tujuan ketetapan sama dengan tujuan yang mendasarinya.
Syarat formil
yaitu syarat yang berkaitan dengan bentuk. Syarat formil dibagi menjadi (tiga), yaitu: a.
Bentuk ketetapan harus sama dengan bentuk yang dikehendaki o peraturan yang mendasarinya.
b.
Prosedur harus sama dengan bentuk yang diatur dalam peraturan ya mendasarinya.
c.
Syarat khusus yang dikehendaki oleh peraturan dasar harus tercerm dalam keputusan.
Sign up to vote on this title
Useful
Not useful
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
4.3K views
0
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Pengertian Perbuatan Administrasi Negara
Uploaded by hamzah ansori
Top Charts
Books
Audiobooks
Save
Embed
Share
Print
Perbuatan Administrasi
1
Download
Magazines
News
Documents
Sheet Music
F.
of 13
INSTRUMEN PEMERINTAH
hukum_administrasi_ne
Search document
Delegasi Perundang-Undangan
Hiererki dan pendelegasian peraturan perundang-undangan diperlukan kare
ketentuan yang lebih tinggi hanya mengatur ketentuan yang bersifat umu
sedangkan ketentuan yang bersifat teknis didelegasikan ke peraturan perundan undangan yang lebih rendah. Pendelegasian tersebut diatur dalam lampiran II Undang-Undang Nomor
Tahun 2011 angka 198 sampai dengan 216. Adapun perinciannya adalah seba berikut: 1.
Peraturan
Perundang-undangan
yang
lebih
tinggi
dapat
mendelegasik
kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan Perundang-undangan ya lebih rendah. 2.
Pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dari suatu Undang-Undang kepa
Undang-Undang yang lain, dari Peraturan Daerah Provinsi kepada Peratur
Daerah Provinsi yang lain, atau dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota kepa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang lain. 3.
Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas: Sign up to vote on this title
a.
Useful dan ruang lingkup materi muatan yang diatur;
b. jenis Peraturan Perundang-undangan.
Not useful
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
4.3K views
0
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Pengertian Perbuatan Administrasi Negara
Uploaded by hamzah ansori
Top Charts
Books
Audiobooks
Save
Embed
Share
Print
1
Download
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Perbuatan Administrasi
5.
of 13
INSTRUMEN PEMERINTAH
hukum_administrasi_ne
Search document
Jika pengaturan materi muatan tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lan
(subdelegasi), gunakan kalimat “Ketentuan lebih lanjut mengenai … dia dengan atau berdasarkan …. 6.
Jika materi muatan yang didelegasikan sama sekali belum diatur poko pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan
materi muatan itu harus diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan ya
diberi delegasi dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peratur
Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalim “Ketentuan mengenai … diatur dengan ….” 7.
Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lan
(subdelegasi) digunakan kalimat “Ketentuan mengenai … diatur dengan a berdasarkan …." 8.
Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan dan materi mua
tersebut tercantum dalam beberapa pasal atau ayat tetapi akan didelegasik
dalam suatu Peraturan Perundang-undangan, Perundang-undangan, gunakan kalimat “Ketentu mengenai … diatur dalam …." 9.
Jika terdapat beberapa materi muatan yangSign didelegasikan maka up to vote on this titlemateri muat
1Useful Not useful yang didelegasikan dapat disatukan dalam (satu) peraturan pelaksanaan d
Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan yang mendelegasikan, gunakan kalimat “(je
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
4.3K views
0
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Pengertian Perbuatan Administrasi Negara
Uploaded by hamzah ansori
Top Charts
Books
Audiobooks
Save
Embed
Share
Print
1
Download
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Perbuatan Administrasi
12.
of 13
INSTRUMEN PEMERINTAH
hukum_administrasi_ne
Search document
Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan da dipertimbangkan
untuk
dimuat
dalam
pasal
tersendiri,
karena
mat
pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dal rangkaian ayat-ayat sebelumnya. 13.
Dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya deleg blangko.
14.
Pendelegasian kewenangan mengatur dari Undang-Undang kepada mente
pemimpin lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang seting dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang yan g bersifat teknis administratif. 15.
Kewenangan yang didelegasikan kepada suatu alat penyelenggara negara tid
dapat didelegasikan lebih lanjut kepada alat penyelenggara negara lain, kecu
jika oleh Undang-Undang yang mendelegasikan kewenangan tersebut dibu kemungkinan untuk itu. 16.
Pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu Peraturan Perundang-undang
tidak boleh didelegasikan kepada direktur jenderal, sekretaris jenderal, at pejabat yang setingkat. G.
Kasus
Sign up to vote on this title
Useful
Not useful
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
