PENDAHULUAN
Perencanaan pajak yang baik memerlukan suatu pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan pajak. Undang-undang pajak dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi. Pemahaman mengenai masalah perpajakan juga hendaknya meliputi Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran Dirjen Pajak. Hal ini perlu dilakukan mengingat fungsi surat Keputusan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Dirjen Pajak adalah sebagai bentuk interpretasi resmi Undangundang perpajakan dan petunjuk pelaksanaannya. Dalam perancangan ulang struktur tingkat pajak, khususnya untuk Orang Pribadi, pemerintah p emerintah tampaknya ingin memperluas jumlah Wajib Pajak yang rata-rata berpendapatan menengah dengan menurunkan tarif pajak terendah sedangkan untuk Wajib pajak yang pendapatannya tinggi, tarif pajaknya ditingkatkan juga. Perusahaan akan melakukan perencanaan untuk menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran selambat (the least and latest rule) rule) mungkin dalam batas masih diperkenankan peraturan perpajakan dengan memperhatikan undang-undang agar perencanaan pajak tidak dianggap sebagai penyelundupan pajak. Perencanaan pajak adalah suatu langkah yang tepat untuk perusahaan, dalam melakukan penghematan pajak atau tax saving sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Permasalahan
Bagaimana kebijakan tax planning dapat mempengaruhi pajak penghasilan badan yang akan dibayarkan?
TINJAUAN PUSTAKA
Jenis-Jenis Perencanaan Pajak
Perencanaan pajak bisa dikelompokkan menjadi 2 yaitu Perencanaan pajak nasional dan Perencanaan pajak internasional. 1. Perencanaan pajak nasional (national tax planning ) National tax planning hanya memperhatikan Undang-Undang Domestik. Pemilihan atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi dalam national tax planning bergantung pada transaksi tersebut, artinya untuk menghindari/mengurangi pajak, wajib pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada, misalnya apakah transaksi tersebut akan terkena tarif pajak khusus final atau tidak. 2. Perencanaan pajak internasional ( international tax planning ) International tax planning selain memperhatikan Undang-Undang Domestik, juga harus memperhatikan undang-undang atau perjanjian pajak (tax treaty) dari negara-negara yang terlibat. Pemilihan negara yang akan digunakan untuk transaksi misalnya transaksi pada negara yang hanya mengenakan pajak domestik tidak mengenakan pajak internasional.
Aspek Kebijakan Akuntansi dan Adminisrasi
Pembukuan mempunyai peranan sentral dalam sistem perpajakan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan self assessment . Wajib Pajak yang belum mampu melaksanakan pembukuan untuk tujuan perhitungan pajak, penghasilan netonya akan dihitung berdasarkan norma perhitungan tanpa memperhatikan realita bisnis, norma perhitungan selalu memberikan hasil usaha positif (laba). Karena tidak merefleksikan keadaan yang sebenarnya dari wajib pajak pemakai norma perhitungan, dapat terjadi bahwa persentase perhitungan neto yang dihitung berdasarkan norma itu lebih tinggi dari pada jumlah yang dapat dicapai oleh wajib pajak. Selain itu, karena norma perhitungan selalu memberikan angka penghasilan positif, maka wajib pajak tidak mungkin menikmati kompensasi kerugian Apabila terjadi kekurang sesuaian antara ketentuan perpajakan dan praktik atau standar akuntansi yang berlaku umum, undang-undang perpajakan mempunyai prioritas untuk dipatuhi
di atas praktik dan kelaziman akuntansi. Perbedaan antara kebijakan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak untuk perhitungan laba kena pajak meliputi: 1. Sistem pengakuan pengahasilan dan beban 2. Sistem penilaian persedian 3. Metode penyusutan 4. Penilaian kembali aset tetap 5. Sewa guna usaha (leasing)
Perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak untuk perhitungan laba: 1. Perbedaan Tetap (Permanent Different ) Perbedaan tetap adalah merupakan suatu konsekuensi yang harus diterima bahwa hal tersebut harus dikeluarkan dari laporan laba rug i karena secara fiskal atau berdasarkan peraturan pajak tidak dapat dibebankan atau bukan merupakan penghasilan.
2. Perbedaan Sementara (Temporary Different ) Perbedaan sementara adalah merupakan perbedaan antara dasar pengenaan pajak (DPP) dari suatu aset atau kewajiban (Fiskal) dengan nilai tercatat aset dan kewajiban tersebut ( Komersial ), yang berakibat pada kenaikan atau bertambahnya laba fiskal periode mendatang atau berkurangnya laba fiskal periode mendatang, dimana pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau diselesaikan.
Penyebab Perbedaan Antara Laba Akuntansi dan Laba Fiskal
Menurut Resmi (2005:331) penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan pengakuan prinsip; perbedaan metode dan prosedur akuntansi; perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya. Secara garis besar prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan adalah sebagai berikut : 1. Pajak penghasilan tahun berjalan yang kurang bayar atau terutang diakui sebagai Kewajiban Pajak Kini (Hutang Pajak) sedangkan yang lebih dibayar disebut Aset Pajak Kini (Piutang Pajak).
2. Konsekuensi pajak mendatang yang dapat didistribusikan perbedaan temporer kena pajak diakui Kewajiban Pajak Tangguhan, sedangkan efek perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian belum dikompensasikan diakui Aset Pajak Tangguhan. 3. Pengukuran kewajiban dan aset pajak didasarkan peraturan pajak berlaku
Perbedaan metode dan prosedur akuntansi adalah: 1. Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial membolehkan memilih beberapa metode penghitungan harga perolehan persediaan. Sementara itu menurut perpajakan hanya memperbolehkan metode FIFO dan Average untuk penilaian persediaan. 2. Metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial memperbolehkan memilih metode penyusutan seperti metode garis lurus, jumlah angka tahun, saldo menurun, metode jumlah unit produksi dan lainnya. Sementara berdasarkan perpajakan hanya mengakui metode garis lurus dan saldo menurun untuk kelompok harta berwujud jenis non bangunan, sedangkan harta berwujud bangunan dibatasi hanya bisa menggunakan metode garis lurus.
Adminitrasi pajak adalah metode untuk meyakinkan bahwa apa yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan. Pada intinya administrasi perpajakan adalah bentuk dari suatu sistem untuk mengendalikan masalah pajak perusahaan, yang harus mencakup hal- hal berikut : 1. Memeriksa transaksi – transaksi utama yang mempunyai dampak perpajakan cukup signifikan, menjamin bahwa transaksi tersebut telah dicatat sesuai dengan undang – undang dan kebijakan perusahaan. 2. Menciptakan sisitem pengawasan internal untuk menjamin bahwa berbagai kewajiban perpajakan telah diikuti dengan benar.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak memiliki target untuk meningkatkan penerimaan pajak tiap tahunnya maka penting bagi manajer perusahaan untuk memahami rencana Dirjen Pajak agar dapat mencapai targetnya. Perlu diperhatikan dalam menilai perencanaan: -
Pemeriksaan Pajak
-
Hak Mengajukan Keberatan
Perencanaan Pajak Untuk Mengefisienkan Beban Pajak ( Efesiensi dalam Tax Planning)
Strategi mengefisienkan beban pajak dapat dijabarkan sebagai berikut: 1.
Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha.
2.
Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan.
3.
Mengambil keuntungan sebesar-besarnya/ semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan, pengurangan atas PKP yg di perbolehkan UU.
4.
Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak.
5.
Memberikan tunjanagan kepada karyawan dalam bentuk uang.
6.
Pemilihan metode persediaan
7.
Untuk pendanaan aset tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi.
8.
Melalui pemilihan metode penyusutan
9.
Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.
10. Mengoptimalkan kredit pajak yang di perkenankan. 11. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. 12. Menghindari pemeriksaan pajak. 13. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.
Penelaahan Pajak
Penelaahan pajak ( tax review ) adalah kegiatan penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu peusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut, baik dari cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelunasan, maupun pelaporannya untuk menilai kepatuhan pajak ( tax compliance) yang telah dilakukan. Penelaahan pajak mencakup seluruh aspek perpajakan yang ada dalam perusahaan yang sedang ditelaah, aspek perpajakan umum dalam perusahaan adalah sebagai berikut : 1. PPh badan, 2. PPh pasal 21,
3. Pph pasal 22, 23, 26, dan pph final, 4. PPh Pasal 24 5. PPN dan PPnBM
Prosedur- prosedur yang perlu dijalankan dalam melaksanakan penelaahan pajak , adalah: 1. PPh badan a. Menelaah dasar pengakuan pendapatan dan biaya serta perhitungan penghasilan kena pajak b. Menelaah ketepatan perhitungan, keabsahan dari dokumen, serta ketepatan waktu penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 25. c. Menelaah kredit pajak yang telah dipotong pihak ketiga. d. Menelaah pencatatan dalam pembukuan perusahaan. e. Melakukan rekonsiliasi antara peredaran usaha menurut Laporan Keuangan dengan menurut SPT Masa PPN. 2. PPh pasal 21 a. Menelaah biaya-biaya yang menjadi objek pemotongan. b. Menelaah ketepatan objek pemotong, tarif pemotongan, serta perhitungan pajak yang dilakukan perusahaan. c. Meneliti bukti pemotongan dan SPT Masa untuk menyakinkan keabsahan dokumen yang berkaitan dan ketepatan perhitungan serta ketepatan waktunya. d. Rekonsiliasi antara biaya yang dilaporkan dengan dasar pemotongan pajak. 3. Pph pasal 22, 23, 26, dan pph final a. Menelaah biaya-biaya yang menjadi objek pemotongan. b. Menelaah ketepatan objek pemotong, tarif pemotongan, serta perhitungan pajak yang dilakukan perusahaan. c. Meneliti bukti pemotongan dan SPT Masa untuk menyakinkan keabsahan dokumen yang berkaitan dan ketepatan perhitungan serta ketepatan waktunya. d. Rekonsiliasi antara biaya yang dilaporkan dengan dasar pemotongan pajak. 4. Pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan atas Barang mewah a. Menelaah ketepatan pemungutan PPN atas penyerahan barang/jasa yang dilakukan. b. Meneliti kelengkapan dan ketepatan waktu pembuatan faktur pajak.
c. Meneliti ketepatan pengkreditan Pajak Masa-nya. d. Meneliti kelengkapan dan keabsahan faktur pajak masukan. e. Menelaah SPT Masa untuk mengetahui keabsahan dokumen yang berkaitan, ketepatan perhitungan, pelaporan, serta penyetoran. f. Rekonsiliasi dengan peredaran usaha menurut pembukuan. Setelah selesai melaksankan penelaahan maka atas pelaksanaan penelaahan dibuat laporan akhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang direkomendasikan.
PEMBAHASAN
Dengan adanya perencanaan pajak, pengambil keputusan dapat membandingkan penggunaan perencanaan pajak dengan tidak menggunakan perencanaan pajak sehingga pajak yang dibayarkan pihak perusahaan akan lebih kecil sehingga dapat memaksimalkan pendapatan setelah pajak. Berikut adalah perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan jurnal Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan. 1. PT Polandouw melakukan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu pengeluaran yang diperkenankan Undang-Undang Perpajakaan.Selain untuk memperoleh manfaat penurunan hutang pajak juga untuk lebih mengembangkan sumber daya manusia agar lebih trampil dan lebih berwawasan dalam bekerja. Manfaat yang didapat akan sangat bisa dirasakan dengan jelas oleh perusahaan sehingga bisa menguntungkan perusahaan pada kedepannya. 2. Dengan menggunakan tax planning PT Polandouw dapat mengatur pemberian tunjangan sesuai kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan dalam bentuk natura dialihkan menjadi bentuk nilai uang karena berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf e menyebutkan bahwa pemberian dalam bentuk natura bukan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga total hutang pajak penghasilan yang harus dibayar akan menjadi lebih besar. Jika perusahaan memberikan tunjangan tersebut dalam bentuk natura, maka perusahaan tidak dapat memasukkannya sebagai unsur biaya operasi. Dan jika perusahaan memberikan tunjangan tersebut dalam bentuk uang, maka perusahaan dapat memasukkannya sebagai unsur biaya operasi
Terlihat perusahaan telah menguasai peraturan perpajakan dan dapat memanfaatkan ruang-ruang/ celah-celah dalam peraturan perpajakan yang ada di Undang-Undang Indonesia ini. Hal ini berarti perusahaan dapat meminimalkan pajaknya dan memaksimalkan labanya dengan mengurangi beban pajak secara legal
Perencanaan pajak tidak terlepas dari fungsi pengambilan keputusan. Seorang pengambil keputusan hendaknya mampu mengidentifikasi konsekuensi potensi pajak. hal yang perlu diperhatikan adalah dengan mengetahui prinsip taxable dan deductible, memaksimalkan pengecualian-pengecualian, pemecahan-pemecahan perusahaan menjadi beberapa perusahaan, memaksimalkan pengurangan. Sebelum memulai usaha, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bentuk usaha yang paling menguntungkan karena bentuk usaha tersebut sangat mempengaruhi pengenaan pajak. Selain bentuk usaha, metode akuntansi dan periode akuntansi yang dipakai sangatlah penting untuk direncanakan terlebih dahulu.
Kesimpulan
Perencanaan pajak yang baik memerlukan suatu pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan pajak. Undang-undang pajak dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi. Perencanaan pajak bisa dikelompokkan menjadi 2 yaitu Perencanaan pajak nasional dan Perencanaan pajak internasional. perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan pengakuan prinsip; perbedaan metode dan prosedur akuntansi; perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya. Perencanaan pajak tidak terlepas dari fungsi pengambilan keputusan. Seorang pengambil keputusan hendaknya mampu mengidentifikasi konsekuensi potensi pajak. Semakin baik pengambilan keputusan dalam memilih perencanaan dan strategi yang akan dijalankan perusahaan akan dapat membantu perusahaan dalam mengecilkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah-celah UU yang berlaku. Sebelum melakukan hal tersebut, perusahaan harus dibekali pengetahuan dan informasi yang menunjang karena dalam perencanaan diperlukan orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi agar tidak merugikan perusahaan dan melanggar UU.
DAFTAR PUSTAKA
Rori, Handri.2013. Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan. Jurnal EMBA vol 1, No 23, Juni 2013 Suandy, Erly. 2002. Perencanaan Pajak. Edisi 5. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. Zain, Mohammad. 2005. Manajemen Perpajakan. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
