PENDAHULUAN
Indonesia adalah bagian dari dunia internasional, setiap negara dipastikan menjalin hubungan
dengan
negara
lainnya
guna
mengadakan
transaksi-transaksi
yang
saling
menguntungkan antar negara. Transaksi internasional berupa impor barang dari luar negeri, ekspor barang ke luar negeri, adalah merupakan bagian dari transaksi perdagangan internasional. Transaksi tersebut tentu mengakibatkan salah seorang penduduk dari salah satu negara tersebut memperoleh penghasilan. Setiap kerjasama tentu harus disepakati antar negara tersebut guna mencapai komitmen bersama, dalam bentuk perjanjian internasional internasional yang menyangkut kepentingan antar negara tersebut, tidak terkecuali yang terkait dengan aspek perpajakan. Setiap penduduk asing di seluruh dunia, Tidak ada larangan jika mereka ingin melakukan usaha di Indonesia dan bekerja di Indonesia. Transaksi antar ke dua negara atau beberapa negara dapat menimbulkan aspek perpajakan, hal ini perlu diatur dan disepakati oleh kedua negara atau seluruh dunia guna meningkatkan perekonomian dan perdagangan kedua negara, agar tidak menghambat investasi penanaman modal asing akibat pengenaan pajak yang memberatkan wajib pajak yang berkedudukan di kedua negara yang mengadaka n transaksi tersebut. Pengenaan pajak yang dilakukan di Negara Indonesia dapat dilakukan dengan kewenangan yang dimiliki Negara Indonesia sebagai pemegang kedaulatan hukum dan wilayah, namun demikian juga harus mempertimbangkan aspek perekonomian nasional dan hubungan kerjasama antar negara. Transaksi antar ke dua negara atau beberapa negara dapat menimbulkan aspek perpajakan, hal ini perlu diatur dan disepakati oleh kedua negara atau seluruh dunia guna meningkatkan perekonomian dan perdagangan kedua negara, agar tidak menghambat investasi penanaman modal asing akibat pengenaan pajak yang memberatkan wajib pajak yang berkedudukan di kedua negara yang mengadakan transaksi t ransaksi tersebut. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan perpajakan internasional untuk mengatur hak pengenaan pajak yang berlaku di suatu negara, dimana setiap negara dipastikan mengatur adanya pajak di wilayah kedaulatan negara tersebut.
TINJAUAN PUSTAKA
Perencanaan Pajak
Dalam mengelola perpajakan ada empat hal dasar yang harus diperhatikan, yaitu: 1. Pemahaman
mengenai
masalah
perpajakan
jangan
hendaknya
dibatasi
kepada
pemahaman Undang-undang Pajak saja, tetapi juga harus meliputi Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (KEPRES), Surat Keputusan Menteri Keuangan, Surat Keputusan/Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. 2. Poin kedua adalah persoalan perundang-undangan, sehingga hanyalah otoritas legal yang berwenang memutuskan apa yang benar sesuai dengan yang dimaksudkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut. 3. Poin ketiga menyangkut bahasa yang digunakan dalam surat keputusan atau surat edaran yang merupakan interpretasi resmi undang-undang pajak atau semacam petunjuk pelaksanaannya. 4. Poin keempat merupakan ilustrasi sederhana sebagai strategi dasar yang mungkinsecara komersial tidak dapat dilaksanakan atau dengan perkataan lain bahwa teknik strategi penghindaran pajak merupakan kombinasi antara epentingan bisnis dan strategi penghindaran pajak yang menguntungkan kedua belah pihak.
Hukum Internasional
Sumber hukum internasional menurut piagam Mahkamah internasional adala h: 1. perjanjian internasional baik yang bersifat umum maupun khusus 2. kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum 3. prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab 4. keputusan pengadilan dari ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebaga sumber tambahan untuk menetapkan kaidah hukum.
Hukum internasional dalam arti luas yaitu termasuk pengertian hukum bangsa-bangsa, sebaliknya arti yang sempit mengatur hubungan antara negara- negara. Hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara, lahir dengan kelahiran masyarakat 1 internasional yang didasarkan atas negara-negara nasional. Dengan demikian sebelum kita memahami pengertian pajak internasional, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui kaedah hukum internasional, karena perpajakan merupakan bagian aturan negara nasional dan untuk menerapkan ke masyarakat internasional harus mengikuti hukum internasional yang berlaku antar negara. Negara Indonesia merupakan subjek hukum internasional, karena ia telah mengikuti dan menandatangani Konvensi Wina.
Hukum pajak internasional ialah keseluruhan peraturan yang mengatur tata tertib hukum dan yang mengatur soal penyedotan daya beli itu di masing-masing negara. Pengertian hukum pajak internasional itu merupakan suatu pengertian yang lebih luas dari pada pengertian pajak ganda dan hukum pajak nasional itu termasuk di dalam hukum pajak internasional. Hukum pajak internasional merupakan suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu persoalan yang diatur dalam Undang- undang nasional mengenai : 1. pengenaan pajak terhadap orang-orang luar negeri 2. peraturan peraturan nasional untuk menghindarkan pajak ganda 3. traktat-traktat
Ada beberapa yang dapat dipertimbangkan dalam perencanaan pajak internasional 1. Mendirikan anak perusahaan penjualan 2. Akuisisi kelompok luar negeri 3. Restrukturisasi kelompok dengan holding company luar negeri 4. Formasi perusahaan pendanaan luar negeri 5. Membangun dana aset dengan investasi real estat 6. Perlindungan lini produk baru dan penyusunan izin operasi 7. Formasi entitas tax haven 8. Pertimbangan induk perusahaan yang terakhir
Mendirikan Anak Perusahaan Penjualan
Ada beberapa faktor pertimbangan dalam menentukan lokasi yang tepat untuk anak perusahaan. 1.
Pertimbangan pajak
2.
Kelonggaran pajak yang memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan atas pelabuhan bebas sehingga beberapa kewajiban pajak atas barang – barang yang di import untuk tujuan ekspor dapat dihindari.
Walaupun kebijakan penentuan harga antar perusahaan dibawah pengawasan yang cermat, tambahan laba mungkin saja diperoleh dengan mengenakan bunga atas kontrak penjualan yang terbayar dari anak perusahaan.
Akuisisi Kelompok Luar Negeri
Ada bebrapa langkah khusus yang harus dilakukan untuk mengurangi biaya bunga , salah satunya mungkin dengan mengurangi biaya bunga dengan laba dikenai pajak visiteccorporation , karena perusahaan yang diakui akuisisi bearti memiliki laba /keuntungan konsolidasi.
Formasi Entitas
Tax H aven
Yurisdiksi pajak tinggi
memiliki perundang- undangan yang membagi
secara adil
akumulasi pendapatan perusahaan tax haven kepada pemegang saham domestik. Beberapa negara mempublikasikan daftar negara-negara yang mempertimbangkan
tax haven dengan
administrasi pajak, dan pengetahuan atas daftar ini berguna sebagai
peringatan kepada
kelompok yang menggunakan perusahaan tax haven dalam struktur mereka.
Pertimbangan Induk Perusahaan Yang Terakhir
Pebedaan tarif pajak badan dapat diaplikasikan dengan baik pada laba kena pajak yang diperoleh
macam-macam
perusahaan
dalam
kelompok,
dan
merupakan
subjek
atas
ppertimbangan penetapan harga arm’s-length yang dapat diterima, harga produk dan biaya pelayanan , pembayaran bunga dan ro yalti, dan sebagainnya.
PEMBAHASAN
Dalam jurnal “Analisis Dampak Kebijakan Pajak Ekspor dan Subsidi Harga Pupuk Terhadap Produksi dan Ekspor Kakao Indonesia Pasca Putaran Uruguay”, didapat kesimpulan sebagai berikut: 1.
faktor-faktor yang secara potensial mempengaruhi ekspor kakao Indonesia adalah harga ekspor kakao Indonesia, pertumbuhan produksi kakao, nilai tukar rupiah dan trend waktu
2.
rencana pemberlakuan pajak ekspor berdampak negatif menurunkan volume produksi dan ekspor kakao Indonesia pasca Putaran Uruguay, sementara rencana kebijakan pemberian subsidi harga pupuk berdampak positif meningkatkan produksi dan ekspor kakao Indonesia. Implikasinya adalah bahwa kebijakan subsidi harga pupuk masih dapat diharapkan sebagai strategi kunci untuk memacu produksi dan ekspor kakao Indonesia.
Penggunaan transaksi dengan Negara Tax Heaven akan sangat membantu dalam transaksi
internasional baik dalam hal impor maupun ekspor. Jika berhubungan dengan
internasional, tidak dapat terlepas dari pengaruh harga dan nilai tukar mata uang. Indonesia lebih mengutamaka peningkatan devisanya sehingga mengurangi bahkan meniadakan pajak ekspor (Besarnya Pajak Ekspor ditetapkan sebesar 0%, 5%, dan 10%). Penggolongan jenis barang-barang ekspor ke dalam salah satu kelompok Pajak Ekspor 0 (nol), 5 (lima), dan 10 (sepuluh) persen dilakukan untuk memperluas kebijaksanaan yang lalu dengan sasaran tambahan mendorong barang ekspor yang sudah diolah serta mempertimbangkan pula barang-barang tradisionil yang ekspornya tertekan sebagai akibat adanya diskriminasi tarip, saingan dari produksi negara lain, dan pengaruh-pengaruh negatip dari berbagai krisis dunia; demikian pula terhadap barang-barang ekspor baru (non-tradisionil) yang mempunyai prospek pasaran, potensi produksi yang baik, serta menyerap banyak tenaga kerja akan tetapi jumlah nilai ekspornya relatip kecil, yang perlu dirangsang perkembangannya.
Kesimpulan
Perpajakan Internasional merupakan alat untuk mengetahui perbedaan pajak dalam negeri dan memajukan perdagangan antar negara, mendorong laju investasi di masing-masing negara, pemerintah berusaha untuk meminimalkan pajak yang menghambat perdagangan dan investasi tersebut. Jika berhubungan dengan internasional, tidak dapat terlepas dari pengaruh harga dan nilai tukar mata uang. Indonesia lebih mengutamaka peningkatan devisanya sehingga mengurangi bahkan meniadakan pajak ekspor. Penggunaan transaksi dengan Negara Tax Heaven akan sangat membantu dalam transaksi internasional baik dalam hal impor maupun ekspor
DAFTAR PUSTAKA
Kusumaatmadja, Mochtar, Etty R.Agoes…..”Pengantar Hukum Internasional”. PT ALUMNI Bandung
Suandy, Erly. 2002. Perencanaan Pajak. Edisi 5. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
Arsyad, Muhammad.2011. “Analisis Dampak Kebijakan Pajak Ekspor dan Subsidi Harga Pupuk Terhadap Produksi dan Ekspor Kakao Indonesia Pasca Putaran Uruguay” Jurnal social ekonomi pertanian, vol.8, no 1, Februari 2011
LAMPIRAN
