A. Subjek Pajak Subjek Pajak adalah orang yang dituju oleh undang-undang perpajakan untuk dikenakan pajak. Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri.
Subjek Pajak dalam negeri adalah:
a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia; b. orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; c. orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; d. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; e. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
Pengertian ‘badan’ adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapu n, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, erkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, embaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.
Setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak.
Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria berikut tidak termasuk sebagai Subjek Pajak, yaitu: a. dibentuk berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku; dan b. dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD; dan c. penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah d. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
Subjek Pajak luar negeri adalah:
a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; b. orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; c. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; d. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; e. orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; f. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia,yang yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
B. Objek Pajak
Objek pajak berarti apa yang dikenai pajak. Maksudnya, pajak itu mengenai sesuatu barang/jasa yang ditentukan dalam Undang-Undang Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Diantaranya ada objek pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea materai, pajak bumi dan bangunan a. PPh objek pajak yang menjadi sasaran PPh adalah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh1984, yang lengkapnya berbunyi, “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun,...” yang dikenakan objek pajak dalam PPh : a) imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, seperti : gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. b) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. c) laba usaha. d) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, seperti : (a) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan
lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; (b) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota; (c)keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha; (d) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. e) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. f) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. g) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. h) royalti. i) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. j) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. k) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. l) keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. m) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. n) premi asuransi. o) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. p) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. a. PPN Objek PPN diatur di Pasal 4 UU PPN 1984. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas : a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; b. impor Barang Kena Pajak; c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh
Pengusaha; d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. b. Bea materai Sesuai pasal 2 UU no.13 tahun 1985, maka dokumen yang dikenakan bea materai adalah : 1.
Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.
2.
Akta-akta notaris termasuk salinannya
3.
Akta-akta yang dibuat PPAT termasuk rangkap-rangkapnya
4.
Surat yang memuat jumlah uang lebih dari rp 1.000.000 : a.
Yang menyebutkan penerimaan uang
b.
Yang menyatakan pembukuan uang atau penympanan uang dalam rekening bank
c.
Yang berisi pemberitahuan saldo rekening bank
d.
Yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan
5.
Surat berhaga seperti wesel, promes, askep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari rp 1.000.000
6.
Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp 1.000.000
7.
Dokumen lain yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan antara lain : a.
Surat-surat biasa dan surat-surat kerumah-tanggaan
b.
Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuanyya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula
d. PBB yang menjadi objek pajaknya adalah : 1.
Bumi Yang dimaksud bumi disini adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman, serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang ada dibawahnya
2.
Bangunan Yang dimaksud bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan yang dapat dikenakan pajak adalah : a. Bangunan tempat tinggal b. Gedung kantor c. Hotel d. Pabrik e. Emplasemen dan lain-lainnya Disamping itu dibawah ini merupakan satu kesatuan dari bangunan seperti yang tersebut diatas, antara lain : a. Jalan lingkungan pabrik b. Kolam renang c. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, juga pipa minyak, fasilitas lain yang memberikan manfaat.
Secara umum, subjek Pajak adalah orang yang dituju oleh undang-undang perpajakan untuk dikenakan pajak karena memiliki penghasilan dan merupakan penduduk Indonesia yang sah 1. PPh orang pribadi Subyek pajak berdasar UU PPh pasal 2 ayat 1 butir a, PPh orang pribadi yang dimaksud disini adalah penduduk Indonesia yang sah dan dapat menunjukkan bukti kependudukannya (KTP, paspor dll)
2. PPh badan Subyek pajak PPh untuk badan usaha berdasarkan UU PPh pasal 3 ayat 3 bdan pasal 3 ayat 4, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; . . . badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. . . Dari ayat diatas, dapat diambil contoh dari badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, badan usaha milikk daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun dll
3. PPh warisan yang belum terbagi Yang dimaksud dengan PPh warisan yang belum terbagi adalah warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dan warisannya belum dibagi kepada ahli waris, sehingga subjek pajaknya adalah orang yang meninggal itu sendiri.
4. PPh pasal 21 tentang karyawan
Yang dimaksud dari UU PPh pasal 21 adalah tentang pajak penghasilan terhadap orang pribadi dalam negri sehunungan dengan pkerjaan jasa dan kegiatan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa subjep pajaknya antara lain; a. Karyawan yang menerima gaji secara teratur b. Pensiunan c. Pegawai yang menerima upah d. Karyawan atau pegawai yang menerima honorarium (termasuk anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas) e. Penerima THR, pesangon dan tunjangan hari tua f.
Dan lainnya.
5. PPh pasal 22 tentang bendaharawan Negara Yang termasuk objek pajak berdasarkan PPh pasal 22 adalah import barang dan penjualan hasil produksi. Jadi dapat dikatakan bahwa subjeknya adalah; a. Importer b. Rekanan pemerintah c. Rekanan badan-badan tertentu d. Konsumen semen, rokok, kertas, baja dan otomotif e. Agen pertamina dan badan usaha selain pertamina yang bergerak di bidang migas f. Industry dan eksportir dalam sector perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan
6. PPh pasal 23 tentang pemotongan Subjek pajak 23 ini adalah orang pribadi. Dan orang pribadi tersebut sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur jenderal Pajak untuk memotong pajak atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk
apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri
7. PPh pasal 26 tentang wajib pajak luar negri Subjek pajaknya adalah sama dengan UU PPh pasal 23, hanya saja subjek pajak pada pasal 26 ini adalah wajib pajak luar negri dan sifat pemotongan PPh itu bersifat final.
8. PPh pasal 15 tentang tarif khusus Subjek pajaknya antara lain; a. Perusahaan pelayaran atau penerbangan Internasional b. Perusahaan asuransi luar negri c. Perusahaan migas d. Perusahaan dagang asing e. Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah
9. PPh pasal 4 ayat 2 tentang pajak final Yang dimaksud pajak final adalah pajak yang tidak bias di kreditkan. Yang termasuk subjek pajak ini antara lain; a. penerima bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi b. penerima hadiah undian; c. penerima penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau
pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura d. penerima penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan dan penerima penghasilan tertentu lainnya,
10. PPN Yang menjadi subjek dari pajak pertambahan nilai berdasarkan PP No. 75 tahun 1991 a.
Indentor
b.
Importir
c.
Eksportir
d.
Pabrikan termasuk pengusaha Real Estate dan Industrial Estate;
e.
Penyalur Utama atau Agen Utama
f.
Pemegang Hak Paten atau Pemegang Hak Merek Dagang
g.
Pemegang hak menggunakan Paten atau Merek Dagang
h.
Pemborong atau Kontraktor
i.
Pedagang eceran besar
j.
Pengusaha jasa bidang telekomunikasi
k.
Pengusaha jasa angkutan udara dalam negeri
l.
Pengusaha lain yang ditetapkan DJP
11. PPnBM Subjek pajak pada PPnBM berdasakan UU No. 18 tahun 2000 pasal 5 antara lain; a.
pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah
di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya; b.
importir Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah
12. PBB Berdasarkan UU no 12 tahun 1985 pasal 4, subyek PBB adalah; orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat
atas bumi,
dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau
memperoleh manfaat atas bangunan.
13. BPHTB Menurut UU BPHTB No. 21 tahun 1997 pasal 4, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan.
14. Bea materai a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata; b. akta-akta notaris termasuk salinannya; c. akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkaprangkapnya; d. surat yang yang memuat jumlah uang lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) 1)
yang menyebutkan penerimaan uang;
2)
yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam
rekening di bank; 3)
yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
4)
yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau
sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; e.
surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya
lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
f.
efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya
lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Subyek bea materai adalah orang menerima atau berkepentingan dengan perihal diatas
