MAKALAH
PEMILIHAN SUMBER PEMBIAYAAN (BAGIAN 1)
PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI FAKULT FAKULTAS EKONOMI EKO NOMI UNIVERSITAS ANDALAS 2017/2018
Pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting bagi negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dianggap sebagai beban dalam menjalankan usaha maupun sebagai distribusi laba kepada pemerintah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka perusahaan wajib menekan beban seoptimal mungkin (Suady, 2011. !anajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan juga degan manajemen pajak jumlah dari pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan dan bisa dikatakan manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak se"ara legal. Se"ara umum manajemen pajak didefinisikan sebagai suatu usaha menyeluruh yang dilakukan terus# menerus oleh wajib pajak agar semuahal yang berkaitan dengan urusan perpajakan dapat dikelola dengan baik, ekonomis, efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi kelangsungan usaha wajib pajak tanpa mengorbankan kepentingan $egara. %paya meminimalkan pajak se"ara legal sering disebut dengan peren"anaan pajak (tax planning . Peren"anaan pajak (Tax planning menekankan pada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak .&ondisi tersebut bertujuan untuk mengendalikan jumlah pajak sehingga men"apai angka minimum, yang dapat berupa penghematan pajak (tax saving , penghindaran pajak (tax avoidance ataupun penyelundupan pajak (tax evasion. Salah satu kun"i sukses dalam bisnis adalah melalui strategi pembiayaan. Dalam pembiayaan tersebut, strategi yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan terdiri dari dua bentuk yaitu melalui pembiayaan internal dan pembiayaan eksternal. 'iasanya perusahaan menggunakan laba ditahan dalam melakukan pembiayaannya. al ini terjadi ketika perusahaan mengalami arus kas positif tetapi tidak membagikan laba ditahan tersebut kepada pemilik perusahaan. Perusahaan membatasi ekspansi dengan membeli properti baru, pabrik
dan perlengkapan hanya dari arus kas kegiatan operasi yang menggunakan strategi pembiayaan internal. Pembiayaan eksternal adalah strategi dimana kas datang dari sumber selain arus kas positif perusahaan. Semua keputusan keuangan tersebut tidaklah lepas dari indikasi pengenaan pajak, sehingga pajak menjadi pertimbangan yang potensial. 1. Da!a" #a$% &'aa' a*a ( P&'#a'aa' %'+&$'a )
)aba ditahan merupakan salah satu sumber dana yang paling penting untuk membiayai perusahaan . laba ditahan diperoleh dari hasil kegiatan operasi perusahaan dan sebagi sisa alokasi dana yang tidak dibagikan
sebagai de*iden. +ujuan dari adanya
penumpukan dana "adangan adalah untuk in*estasi dalam pengembangan perusahaan dan meningkatkan kinerja operasi. ika dibandingkan dengan utang , modal, laba ditahan bukan merupakan suatu pembatasan pembayaran. Dengan menggunakan pembiayaan internal maka akan membuat suatu perusahaan tumbuh tanpa memberikan kewenangan manajemen )aba Ditahan (-etained arnings bukan merupakan objek pajak penghasilan karena sudah dikenakan pajak pada saat sebagai laba tahun berjalan. adi )aba Ditahan (-etained arnings adalah laba komersial setelah dikurangi pajak penghasilan. )aba Ditahan (-etained arnings akan dikenakan pajak penghasilan apabila dibagikan kepada pemegang saham sebagai di*iden dengan syarat#syarat tertentu. /da tiga alasan yang berkaitan dengan pajak untuk beranggapan bahwa in*estor mungkin lebih menyukai pembagian di*iden yang rendah daripada yang tinggi (teori preferensi pajak. 1.
&euntungan modal dikenakan tarif pajak lebih rendah dari pada pendapatan di*iden.
%ntuk itu in*estor yang kaya (yang memiliki sebagian besar saham mungkin lebih suka perusahaan menahan dan menanamkan kembali laba ke dalam perusahaan. Pertumbuhan laba mungkin dianggap menghasilkan kenaikkan harga saham, dan keuntungan modal yang pajaknya rendah akan menggantikan di*iden yang pajaknya tinggi.
2.
Pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai saham terjual. &arena adanya efek
nilai waktu, satu dolar pajak yang dibayarkan di masa mendatang mempunyai biaya efektif yang lebih rendah daripada satu dolar yang dibayarkan hari ini. .
ika selembar saham dimiliki seseorang sampai meninggal sama sekali tidak ada
pajak keuntungan modal yang terutang, ahli waris yang menerima saham itu dapat menggunakan nilai saham pada hari kematian sebagai dasar biaya mereka, dengan demikian mereka terhindar dari pajak keuntungan modal. &arena adanya keuntungan keuntungan pajak ini, para in*estor mungkin lebih suka perusahaan menahan sebagian besar laba perusahaan. ika demikian maka para in*estor akan mau membayar lebih tinggi untuk perusahaan yang pembagian di*idennya rendah daripada perusahaan sejenis yang pembagian di*idennya tinggi.
2. Da!a" #a$% !&'#a'aa' &a,% -#a #a' #%+$%*,% a*a
Pendanaan dalam bentuk modal dilakukan oleh perusahaan melalui penjualan kepemilikan saham biasa perusahaan tersebut. ontoh lain, seperti persekutuan yang menjual bagian kemitraannya kepada in*estor baru. Pembiayaan modal juga ada dalam berbagai bentuk. &ebanyakan yang biasa adalah kontribusi kepada modal selalu dalam bentuk kas tetapi terkadang dalam bentuk properti oleh para mitra dalam persekutuan atau pemilik dari perusahaan terbatas. Pemilik saham biasa seringkali memiliki kontrol suara dari perusahaan dan mereka mempunyai keuntungan dari memiliki kepemilikan sisa. Dalam peren"anaan strategis, manajer men"ari struktut modal optimal dalam jangka panjang. Perpaduan optimal dari utang dan modal untuk organisasi tergantunt dari tujuan perusahaan. %ntuk organisasi nirlaba, utang dapat di"egah untuk menjamin kelangsungan program selama penurunan ekonomi, dimana dapat mengurangi kontribusi yang tidak diharapkan. Sala halnya, seperti organisasi yang berorientasi keuntungan, perpaduan utang atas modal yang di"ari oleh
manajemen adalah satu yang memaksimalkan ekuitas pemiliki. 3ni adalah fungsi dari resiko dan pengembalian yang diharapkan. Perusahaan umumnya memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham. ika saham se"ara publik diperjualbelikan, mengindikasikan bahwa harga pasar yang mereka perdagangkan se"ara implisit diperhitungkan atas kedua resiko pengembaliannya. Dalam menambah pemilihan waktu, aspek nilai waktu dari keuntungan pajak adalah penting dalam keputusan struktur modal. %ntuk para in*estor pemilihan waktu pembayaran dapat direkayasa sehingga pembayaran dilakukan dalam meminimalisasi pajak. De*iden dapat dibayarkan ketika tarif pajak menurun , sehingga pengembalian saham dilakukan dalam rangka
pemberian
penghargaan. Dengan demikian, pajak
ditunda
dan
kemudian
ditransformasi ke dalam penghasilan dari keuntungan modal yang dipajaki dengan tarif rendah. Para in*estor bebas pajak dapat menginginkan distribusi saat ini, seperti de*iden, untuk menunda arus kas seperti menunggu untuk menjual saham dihargai untuk mentransformasi penghasilan menjadi keuntungan modal. !ereka juga dapat mengabaikan kepada bunga terhadap de*iden. ika perusahaan mengetahui bahwa para kliennya dapat dibebaskan pajak, perusahaan dapat
menerbitkan
utang
atau ekuitas
berdasarkan
kebutuhannya, tanpa memperhatikan status pajak dari in*estor. Dengan menerbitkan saham atau sekuritas yang dapat dikon*ersi ke ekuitas, perusahaan dapat mengaktifkan baik mereka sendiri atau para in*estor mereka untuk mengubah penghasilan sesungguhnya menjadi keuntungan modal atau penghasilan kena pajak menjadi penghasilan tidak kena pajak.
D%+$%*,% La*a (D%+$%*,+%' D&%#&'#)
Di*iden adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan, tapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan
utama suatu bisnis. 'esar ke"ilnya persentase di*iden yang dibagikan dari laba bersih tergantung dari kebijakan perusahaan maupun permintaan dari pemegang saham terutama pemegang saham utama dan harus disetujui dalam -%PS. Pengertian atau definisi di*iden menurut Pajak Penghasilan terdapat dalam penjelasan Pasal 4 /yat (1 huruf g %ndang#undang $omor 5 +ahun 167 sebagaimana telah diubah dengan %ndang#undang $omor 15 +ahun 2000 (selanjutnya disebut %% PPh. Di bagian tersebut ditegaskan bahwa di*iden merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Ditegaskan pula bahwa termasuk dalam pengertian de*iden juga adalah8 bentuk apapun berasal dari kapitalisasi agio saham pemegang saham
karena pembelian
kembali saham#saham oleh perseroan yang bersangkutan9 tahun#tahun yang lampau diperoleh keuntungan, ke"uali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari penge"ilan modal dasar (statute yang dilakukan se"ara9 penebusan tanda#tanda laba tersebut9 sebagai biaya perusahaan. Dalam pembagian di*iden terdapat tiga tanggal untuk diperhitungkan, yaitu tanggal pengumuman, pendaftaran, dan pembayaran. Di*iden resmi terutang oleh badan saat se"ara resmi dilakukan pengumuman pembagian di*iden. %ntuk tujuan pemajakan, sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 2:, dengan terutangnya di*iden itu terutang pula PPh pasal 2 dan pasal 2:. Pemberi di*iden akan memotong jenis PPh dan tarif yang berbeda#beda tergantung siapa penerima di*idennya. enis objek pajak penghasilan yang dikenakan penerima di*iden adalah sebagai berikut8 1. Di*iden
;ajib Pajak 'adan Dalam $egeri atau 'entuk %saha +etap ('%+ yang
menerima atau memperoleh
penghasilan
berupa di*iden,
maka atas
penghasilan
di*iden tersebut dipotong PPh Pasal 2 sebesar 1<= dari penghasilan bruto sebagaimana
diatur dalam Pasal 2 ayat (1 huruf a %% PPh. Di*iden tersebut dikenakan PPh Pasal 2 sepanjang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat huruf f %% PPh 2. Di*iden Sebagai >bjek Pemotongan PPh ?inal Pasal 4 ayat (2 ;ajib Pribadi
Dalam
$egeri
yang
menerima
atau
Pajak
>rang
memperoleh penghasilan berupa
di*iden, maka atas penghasilan di*iden tersebut dipotong PPh Pasal 4 ayat (2 yang bersifat final sebesar 10= dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam PP $o. 16 +ahun 2006 tanggal 6 ?ebruari 2006. . Di*iden Sebagai >bjek Pemotongan PPh Pasal 2: ;ajib menerima
atau
memperoleh
penghasilan
Pajak
)uar
yang bersumber dari
$egeri
3ndonesia
yang berupa
di*iden, maka atas penghasilan di*iden tersebut dipotong PPh Pasal 2: sebesar 20= dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam Pasal 2: ayat (1 huruf a %% PPh. $amun, apabila penerima di*iden ini adalah ;P)$ dimana $egara domisili yang bersangkutan mempunyai perjanjian perpajakan dengan 3ndonesia dan terdapat Surat &eterangan Domisili (>D, maka tarif yang dikenakan adalah tarif yang sesuai dengan +a@ +reaty. D%%#&' a' D%"&,a%"a' #a$% O*3&" Pa3a"
Pada penjelasan sebelumnya, sudah dijelaskan mengenai pengertian di*iden serta di*iden yang termasuk objek pajak penghasilan. $amun, %% PPh memberikan penge"ualian atas di*iden tertentu yang tidak termasuk objek pajak penghasilan. 'erdasarkan Pasal 4 ayat ( huruf f %% PPh, bahwa yang dike"ualikan dari objek pajak adalah di*iden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai ;ajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di 3ndonesia dengan syarat8 menerima di*iden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan di*iden paling rendah 2<= (dua puluh lima persen dari jumlah modal yang disetor.
M&"a'%& P&-+-'a'
1. Penerima Di*iden /dalah Pemotongan PPh atas di*iden yang dibayarkan kepada ;ajib Pajak
>rang Pribadi Dalam $egeri dilakukan pada saat di*iden disediakan untuk
dibayarkan (Pasal 2 ayat 2 P!oAP!&.0A2010. Pemotong dalam hal ini adalah Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar di*iden, wajib memberikan tanda
bukti pemotongan PPh ?inal Pasal 4 ayat (2 (?.1.1..21 kepada
penerima di*iden. Pemotong wajib paling
lama
tanggal
10
menyetor
PPh
yang
telah
dipotong
tersebut
bulan berikutnya dengan menggunakan SSP (&ode akun
pajakAkode jenis setoran 411127A416. Pemotong juga wajib menyampaikan SP+ !asa PPh Pasal 4 ayat (2 paling lama tanggal 20 bulan berikutnya dengan mengisi obyek pajak no.10 pada SP+ !asa PPh Pasal 4 ayat (2. ;P >P
penerima di*iden melaporkan
penghasilan di*iden tersebut pada SP+ +ahunan PPh sebagai berikut 8 a. ika ;P >P SP+ 1550#333 bagian / angka 14. b. ika ;P >P formulir 1550 S#33 bagian / angka 12. ". ika ;P PPh yang dipotong dilaporkan di 'agian ' angka 7 dan 6. 2. Penerima Di*iden /dalah ;P 'adan Dalam Pemotongan dibayarkan
kepada
;P
'adan
Dalam
PPh
atas
di*iden
yang
$egeri (tentunya selain penerima di*iden
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( huruf f %% PPh dilakukan pada saat di*iden disediakan untuk dibayarkan. Bang dimaksud dengan Csaat disediakan untuk dibayarkan (Penjelasan Pasal 1< ayat ( PP $omor 64 +ahun 2010 adalah 8 a. %ntuk en yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian diumumkan
di*iden
atau ditentukan dalam -apat %mum Pemegang Saham (-%PS
+ahunan. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan di*iden sementara (di*iden interim, maka Pajak Penghasilan Pasal 2 %ndang#%ndang Pajak Penghasilan terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam -apat Direksi
atau pemegang saham sesuai
perseroan yang bersangkutan.
dengan /nggaran Dasar
b. pemegang saham yang berhak atas di*iden (re"ording date. Dengan perkataan lain pemotongan Pajak Penghasilan atas di*iden sebagaimana diatur dalam Pasal 2 %ndang#%ndang Pajak Penghasilan baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak menerima atau memperoleh di*iden tersebut diketahui, meskipun di*iden tersebut belum diterima se"ara tunai. ". Pemotong dalam hal ini adalah pihak yang wajib membayarkan, wajib memberikan bukti potong PPh Pasal 2 (?.1.1..0: kepada peneriman di*iden. Pemotong menyetorkan PPh Pasal 2 yang telah dipotong tersebut paling lama tanggal 10 bulan berikutnya
dengan menggunakan SSP (kode akun pajakAkode jenis setoran
411124A101. Pemotong juga wajib menyampaikan SP+ !asa PPh Pasal 2 paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. 'agi pihak yang menerima di*iden ini, PPh Pasal 2 yang telah dipotong ini merupakan kredit pajak.
4. Da!a" #a$% P&'#a'aa' &a,% U+a' ( Debt Financing ) T&$,+aa -& P&&a' Saa'a
utang mempakan salah satu bentuk pendanaan yang dipilih oleh pemsahaan untuk mendanai kegiatan operasionalnya. Para pemilik perusahaan (pemegang saham "enderung menghindari hutang yang ekstrim baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang, karena akan menurunkan nilai perusahaan. ika dipaksakan, memungkinkan mun"ulnya biaya kebangkmtan yang terdiri dari legal fee dan distress pri"e (aset perusalaan yang dihargai murah sewaktu dinyatakan bangkrut. Pendanaan berupa hutang dibagi menjadi dua yaitu (1 hutang jangka pendek (kurang dari 1 tahun laEim digunakan untuk kebutuhanjangka pendek terdiri atas hutang dagang dan kewajiban yang masih harus dibayar seperti upah dan pajak, dan (2 utangjangka panjang adalah hutang dengan yang memiliki jatuh tempo lebih dari satu tahun, biasanya berbentuk
hipotek dan ob3igasi. ika terjadi 3ikuidasi, kreditor akan dibayar terlebih dahulu dari hasil penjualan akti*a tetap yang dipergunakan sebagai agnnan dalam perjanjian kreditnya. Pendanaan berupa hutang diproksikan ke dalam D-. -asio D- mengukur tingkat penggunaan hutang terhadap total modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi D- menunjukkan tingginya ketergantungan permodalan perusahaan terhadap pihak luar sehingga beban perusahaan juga semakin berat. +entunya hal ini akan mengurangi hak pemegang saham (dalam bentuk di*iden. +ingginya D- selanjutnya akan mempengaruhi minat in*estor terhadap saham perusahaan tertentu, karena in*estor pasti lebih tertarik pada saham yang tidak menanggung terlalu banyak beban hutang. Dengan kata lain, D- berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. -asio D- oleh ensen et at. (1662 dalam /lmilia dan Sil*y (200: dirumuskan sebagai berikut8
dimana 8
+otal utang F lumlah hutang lan"ar G Hmtang jangka panjang !odal Sendiri F +otal modal (ekuitas yang dimi3iki perusahaan
ika D- lebih dari satu, maka perllsahaan didanai dengan lebih banyak hutang sehingga perusahaan harus membayar bunga. 'erarti pemegang saham sulit membeli saham karena perusahaan tidak menerbitkan saham untuk kegiatan pendanaannya dan kreditor enggan meminj amkan uang karena adanya pengalihan resiko dari perusahaan.
Pa3a" P&'a%a' #&'a' H,+a'
&eputusan pendanaan menjadi rele*an dalam keadaan ada pajak (!odigliani dan !iller, 16<7, dalam usnan dan Pudjiastuti, 2004. al ini dikarenakan bunga yang dibayar oleh perusahaan merupakan pengurang pajak penghasilan (ta@ dedu"tibility of interest
payment. Dengan memasukkan un sur pajak, kebanyakan pakar keuangan setuju bahwa hutang memiliki dampak positif atas penilaian total perusahaan (orne dan ;l"howi"E, 2005. utang digunakan untuk pendanaan maupun in*estasi seperti pembelian akti*a tetap yang memiliki ta@ shield atau perlindungan pajak, karena depresiasi akti*a tetap yang merupakan dana non "ash dapat digunakan llntuk mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan. Sedangkan, pembayaran bunga hutang merupakan biaya pengurang pajak perusahaan yang berhutang. 'erbeda dIngan di*iden yang merupakan non dedu"tible e@pense, akibatnya, jumlah total dana yang tersedia untuk membayar para pemilik hutang dan pemegang saham akan lebih besar jika hutang digunakan, sehingga bunga hutangjllga disebut perlilldungan pajak. Semakin besar jumlah hutang semakin besar pula keuntungan perlindungan pajak dan semakin besar nilai perusahaan, jika semua hal lain dianggap tetap. $amun, jika penghasilan kena pajakjumlahnya ke"il atau negatif, keuntungan perlindungan pajak dari hutang akan berkurang atau bahkan tidak ada. Selain itu, jika perusahaan bangkrut dan dilikuidasi, penghematan pajak di masa depan yang berhubungan dengan hutang akan hilang. al ini membuat keuntungan perlindungan pajak atas hutang, menjadi tidak pasti.
K&,'+,'a' #a$% P&'#a'aa' &a,% U+a'
&euntungan menggunakan utang bagi perusahaan dapat dirangkum dalam beberapa hal8 Pertama, utang menyediakan manfaat pajak karena pengeluaran bunga dapat merededuksi pajak. !anfaat pajak dari utang juga bisa diekspresikan dalam istilah perbedaan antara biaya hutang sebelum pajak dan sesudah pajak. %ntuk mengilustrasikan hal tersebut misalkan8 jika r adalah tingkat presentase bunga terhadap hutang dan t adalah tarif pajak marginal, maka biaya peminjaman setelah pajak (kd yang akan dinikmati oleh peminjam
adalah8 kd F r (1 t. Dalam persamaan ini, biaya utang setelah pajak adalah fungsi menurun dari tarif pajak. ontoh, suatu perusahaan dengan tarif pajak sebesar 40= yang meminjam dengan bunga 7=, maka perusahaan mempunyai biaya hutang setelah pajak sebesar 7=( 1# 40= F 4,7= . Perusahaan lain dengan tarif pajak sebesar 50= yang meminjam pada 7=, mempunyai biaya hutang setelah pajak sebesar 2,4=. /rtinya tarif pajak yang lebih tinggi akan menurunkan biaya utang "ateris paribus. &edua, utang bisa mendorong manajer untuk lebih disiplin dalam pilihan#pilihan in*estasi mereka. Salah satu "ara untuk mengenalkan disiplin kedalam proses in*estasi adalah dengan memaksa perusahaan tersebut untuk meminjam uang, karena peminjaman men"iptakan sebuah komitmen untuk membuat bunga dan pembayaran pokok. Selain itu pada perusahaan yang didalamnya ada pemisahan antara kepemilikan dan manajemen maka utang pengendalikan perilaku oportunitis manajer untuk pengeluaran sesuai dengan kewenangannya (dis"retionary. >leh karena itu dengan adanya utang, nantinya manajer akan terfokus pada akti*itas yang diperlukan untuk memastikan bahwa pembayaran utang dapat dipenuhi. &etiga, utang tidak memberikan pihak pemegang surat utang (debtholder hak suara, sehingga tidak terjadi pergeseran pengendalian perusahaan. /dapun beberapa hal yang diyakini sebagai beban karena berutang antara lain adalah sebagai berikut 8 Pertama, utang dapat meningkatkan risiko karena kemungkinan perusahaan tidak mampu memenuhi pembayaran tetapnya bahkan dapat juga berujung pada risiko kebangkrutan. &ondisi tersebut mungkin terjadi ketika perusahaan mengalami kegagalan pada saat aliran kas ("ash flow dari operasi tidak men"ukupi untuk membayar bunga. Sebuah perusahaan dianggap bangkrut apabila perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi komitmen kontraktual mereka, bahkan perusahaan yang tidak memiliki utang pun dapat menjadi bangkrut jika mereka tidak mampu membayar gaji karyawan mereka. &etika sebuah perusahaan bangkrut, asetnya dapat
dilikuidasi dan hasil dari likuidasai akan digunakan untuk memenuhi klaim yang belum dilunasi. Prioritas klaim mengikuti persyaratan legal dan spesifi# kasi kontraktual yang ada. &edua, utang akan meningkatkan potensi konflik antara < pemberi utang (kreditor dan agen (dalam hal ini diwakili oleh manajer. &onflik mun"ul karena manajemen perusahaan mengambil proyek#proyek berisiko lebih besar dari yang diperkirakan oleh kreditor, dimana proyek berisiko akan memberikan hasil yang bagus, namun kompensasi yang diberikan kepada kreditor (berupa bunga tidak ikut naik, sehingga jika terjadi kerugian maka kreditor akan dirugikan. &etiga, utang menyebabkan perusahaan kehilangan beberapa fleksibilitas berkaitan dengan pembiayaan di masa mendatang, karena adanya rambu#rambu perjanjian (debt "o*enant yang ditetapkan pada awal pinjaman dilakukan. Perjanjian ini berisi rambu# rambu yang membatasi manajemen untuk membuat keputusan in*estasi dan pembayaran di*iden dalam jmlah tertentu.
R&5&$&'%
3katan /kuntan 3ndonesia (3/3. 201<. Modul Chartered Accountant Manajemen Perpajakan. 3/3. akarta Purnamasari, Benny. 2006. Pajak Penghasilan dan Keputusan Pendanaa . Jurnal Akuntansi Kontemporer vol.1 no.1.
http8AAdo"umentslide."omAdo"umentsAsumber#pembiayaan#bagian#1.html (diakses tanggal 17 !ay 2015
