BAB I PENDAHULUAN
I.1
LATAR BELAKANG
Aset tetap biasanya merupakan aset tetap yang nilainya paling besar dalam neraca suatu entitas, sehingga penyajian dan pengungkapan informasi aset tetap menjadi sangat penting dalam laporan suatu entitas. Akuntansi aset tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 (PSAP 07) dari Lampiran PP 24 Tahun 2005, maupun PSAP 07 dari Lampiran II PP 71 Tahun 2010. PSAP 07 tersebut memberikan
pedoman
bagi
pemerintah
dalam
melakukan
pengakuan,
pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan aset as et tetap berdasarkan peristiwa (events) events) yang terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, perolehan aset dari hibah/donasi, dan penyusutan.
I.2
RUMUSAN MASALAH
1. Apa Definisi Aset Tetap dan Apa Saja Klasifikasi Aset Tetap? 2. Bagaimana Proses Pengakuan dan Pengukuran Aset Tetap? 3. Apa Sajakah Komponen Aset Tetap? 4. Apa Sajakah Pengeluaran setelah Perolehan? 5. Bagaimana Perolehan Aset secara Gabungan? 1
6. Bagaimana Pengakuan Konstruksi dalam Pengerjaan? 7. Bagaimana Pengakuan dan Perhitungan Penyusutan Aset Tetap? 8. Bagaimana Penyajian dan Pengungkapan?
I.3
TUJUAN PENULISAN
1. Memahami dafinisi aset tetap dan mengetahui apa saja klasfikasi aset tetap 2. Menguasasi teknis proses pengakuan dan pengukuran aset tetap 3. Mengetahui apa saja komponen aset tetap 4. Mengetahui apa saja pengeluaran setelah perolehan aset tetap 5. Menguasai teknis perolehan aset secara gabungan 6. Menguasai teknis pengakuan konstruksi dalam pengerjaan 7. Mengusai teknis pengakuan dan perhitungan p erhitungan aset tetap 8. Menguasai penyajian dan pengungkapan Aset Tetap
I.4
METODE PENULISAN
Dalam penulisan makalah ini, kami menggunakan metode studi kepustakaan, dengan membaca dan
menelaah pustaka untuk mendapatkan
informasi-informasi dalam dalam menyelesaikan makalah ini ini agar dapat menambah menambah pengetahuan dan wawasan pembaca mengenai Akuntansi Persediaan. Selain itu, kami juga memperoleh data dari internet.
2
6. Bagaimana Pengakuan Konstruksi dalam Pengerjaan? 7. Bagaimana Pengakuan dan Perhitungan Penyusutan Aset Tetap? 8. Bagaimana Penyajian dan Pengungkapan?
I.3
TUJUAN PENULISAN
1. Memahami dafinisi aset tetap dan mengetahui apa saja klasfikasi aset tetap 2. Menguasasi teknis proses pengakuan dan pengukuran aset tetap 3. Mengetahui apa saja komponen aset tetap 4. Mengetahui apa saja pengeluaran setelah perolehan aset tetap 5. Menguasai teknis perolehan aset secara gabungan 6. Menguasai teknis pengakuan konstruksi dalam pengerjaan 7. Mengusai teknis pengakuan dan perhitungan p erhitungan aset tetap 8. Menguasai penyajian dan pengungkapan Aset Tetap
I.4
METODE PENULISAN
Dalam penulisan makalah ini, kami menggunakan metode studi kepustakaan, dengan membaca dan
menelaah pustaka untuk mendapatkan
informasi-informasi dalam dalam menyelesaikan makalah ini ini agar dapat menambah menambah pengetahuan dan wawasan pembaca mengenai Akuntansi Persediaan. Selain itu, kami juga memperoleh data dari internet.
2
BAB II PEMBAHASAN
II.1 Definisi Aset Tetap dan Klasifikasi Aset Tetap
Sejak terbitnya PP No. 24 tahun 2005, setiap unit pelaporan pada instansi pemerintah wajib untuk menyusun neraca sebagai bagian dari d ari laporan keuangan pemerintah. Pengakuan/pencatatan, pengukuran/penilaian, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap menjadi fokus utama karena aset tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Akuntansi aset tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 (PSAP 07) dari Lampiran PP 24 Tahun 2005, maupun PSAP 07 dari Lampiran II PP 71 Tahun 2010. PSAP 07 tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap berdasarkan peristiwa (events) yang terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, perolehan aset dari hibah/donasi, hibah/donasi, dan penyusutan. Pengertian
Aset
Tetap
dalam
Pernyataan
Standar
Akuntansi
Pemerintahan (PSAP) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain. Pemerintah juga harus mencatat hak atas tanah sebagai aset tetap. Dalam kasus lain, aset tetap yang dikuasai oleh pemerintah tetapi tujuan penggunaannya untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah tidak termasuk dalam pengertian pe ngertian aset tetap karena tidak memenuhi definisi aset tetap di atas, misalnya aset tetap yang dibeli pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat. 3
Klasifikasi Aset Tetap
Dalam Akuntansi pemerintahan di Indonesia , tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pengklasifikasian aset tetap. Berdasarakan PP 24 tahun 2005 aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasional entitas Akuntansi. Dan dalam Dalam PSAP 07, aset tetap di neraca diklasifikasikan menjadi enam akun Klasifikasi asset tetap tersebut: 1.
Tanah, Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun di atas tanah tersebut.
2.
Peralatan dan mesin, Peralatan dan mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam Peralatan dan Mesin ini mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi.
3.
Gedung dan bangunan, Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau 4
dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan ramburambu 4.
Jalan irigasi dan Jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.
5.
Asset tetap lainnya , Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi
koleksi
perpustakaan/buku
dan
barang
bercorak
seni/budaya/olah raga. 6.
Konstruksi
dalam
pengerjaan
,
Konstruksi
dalam
pengerjaan
mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan ini akan dibahas lebih lanjut dalam modul Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan, sehingga dalam modul ini tidak akan dibahas secara khusus. Aset tetap tidak digunakan untuk keperluan opersional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
5
II.2
Pengakuan Aset Tetap
Basis akuntansi akrual mengharuskan aset tetap diakui ketika : 1. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomian dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan aset tersebut akan mengalir kedalam perusahaan 2. biaya perolehan dapat diukur secara andal Dari penjelasan tersebut , titik utama pengakuan aset tetap adalah ketika manfaat keekonomian dan biaya perolehan sudah tersedia. Maka ketika suatu entitas melakukan pembelian kendaraan secara kredit, pembelian tersebut sudah harus diperhitungkan sebagai perolehan aset tetap. Kendaraan yang dibeli sudah dapat memberikan manfaat keekonomian dan biaya pembelian sudah dapat diketahui dengan pasti. Dalam akuntansi pemerintahamn di Indonesia yang menggunakan basis cash toward accrual , pengakuan aset tetap dilakukan apabila aset tersebut merupakan aset berwujud dan memenuhi kriteria: 1. memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan 2. biaya perolahan aset tetap untuk dijual dengan andal 3. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas 4. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan Pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Dalam praktiknya dilingkungan pemerintahan, aset tetap diakui ketika berita
acara
penerimaan
barang
atau
penyelesaian
pekerjaan
telah
ditandatangani oleh pihak yang terkait. 6
Baik dalam akuntansi komersial maupun
akuntansi pemerintahan di
Indonesia, pengukuran aset tetap dapat terjadi melalui 2 cara, yaitu menggunakan biaya perolehan (historical cost ) dan biaya wajar pada saat perolehan ( fair value) Pengakuan aset tetap menggunakan biaya perolehan digunakan apabila aset tetap tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari pihak ketiga atau dibangun sendiri. Biaya perolehan terdiri atas harga belinya, termasuk bea impor dan PPN masukan yang tidak dapat direstitusikan, dan setiap biaya yang dapat diatribusikan ke aset tersebut untuk membuat aset dalam kondisi siap digunakan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan adalah: 1. Biaya persiapan tempat 2. Biaya pengiriman awal 3. Biaya pemasangan 4. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur Pengakuan aset tetap menggunakan biaya wajar pada saat perolehan (fair value) digunakan apabila informasi mengenai biaya perolehan tidak tersedia. Hal ini disebabkan karena aset tersebut tidak diperoleh dengan cara dibeli dari pihak ketiga ataupun dibangun sendiri. Contoh dari penggunaan biaya wajar adalah apabila aset tersebut merupakan aset donasi, aset pertukaran, aset rampasan, dan lain – lain . Contoh 1
Pada tanggal 10 Agustus 2007 dilakukan pembelian kendaraan dinas dengan perincian sebagai berikut : 1. harga beli sebesar Rp. 120 juta 2. harga penambahan aksesori kendaraan sebesar Rp. 20 juta 7
3. harga pengiriman oleh ekspedisi sebesar Rp. 2 juta
Apabila menggunakan basis akrual, maka jurnal transaksi tersebut adalah : Dr. Aset tetap kendaraan Cr. Kas
142.000.000 142.000.000
Untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia yang menggunakan basis cash toward to accrual , maka jumlah yang harus diakui sebagai nilai kendaraan adalah sebesar Rp. 142 juta dan diakui pada tanggal 10 Agustus 2007. Jurnal transaksi adalah : Dr. Aset tetap – kendaraan Cr. Kas Dr. Aset tetap – Kendaraan Cr. Diinvestasikan dalam Aset tetap
142.000.000 142.000.000 142.000.000 142.000.000
Contoh 2
Pada tanggal 2 Februari 2007, dilakukan pembayaran pertama pembangunan gedung sekolah sebesar Rp. 40 juta. Pada tanggal 20 Juni 2007, dilakukan pembayaran terakhir sebesar Rp. 100 juta. Berita acara penyerahaan gedung kantor ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2007. Apabila menggunakan basis akrual, maka jurnal transaksi tersebut adalah: Dr. Uang muka pembelian aset Cr. Kas
40.000.000 40.000.000
8
Dr. Uang muka pembelian aset Cr. Uang muka pembelian aset Dr. aset tetap Cr. Uang muka pembelian aset
100.000.000 100.000.000 140.000.000 140.000.000
Untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia yang menggunakan basis cash toward to accrual, jumlah yang diakui sebagai aset tetap sebesar Rp. 140 juta pada tanggal 25 Juni 2007, ketika berita acara penyerahaan gedung ditandatangani. Jurnal transaksi ini adalah : Dr. Belanja Modal Cr. Kas Dr. Konstruksi dalam pengerjaan Cr. Diinvestasikan dalam aset tetap
40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000
( pembayaran pertama pada tanggal 2 februari 2007) Dr. Belanja modal Cr. Kas Dr. Konstruksi dalam pengerjaan Cr. Diinvestasikan dalam aset tetap
100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000
( pembayaran terakhir pada tanggal 20 juni 2007) Dr. aset tetap Cr. Diinvestasikan dalam aset tetap
140.000.000 140.000.000
9
Dr. Diinvestasikan dalam aset tetap
140.000.000
Cr. Konstruksi dalam pengerjaan
140.000.000
(pengakun aset tetap setelah aset selesai dikerjakan ) Contoh 3
Pada tanggal 27 Februari 2007, diterima donasi berupa gedung perpustakaan dan mobil perpustakaan keliling bernilai Rp. 100 juta. Baik akuntansi yang berbasis akrual maupun akuntansi pemerintahan di Indonesia jumlahnya yang diakui sebesar Rp. 250 juta untuk gedung perpustakaan dan Rp. 100 juta untuk mobil perpustakaan keliling. Jurnal transaksi ini adalah : Dr. Aset tetap – gedung
250.000.000
Dr. Aset tetap – kendaraan
100.000.000
Cr. Diinvestasikan dalam aset tetap
350.000.000
II. 3 Komponen Biaya Aset Tetap
Telah dijelaskan dibagian sebelumnya bahwa biaya perolehan aset tetap adalah biaya perolehan yang meliputi harga beli dan biaya lainnya yang relevan. Telah dijelaskan juga mengenai klasifikasi aset tetap sesuai dengan PP 24 tahun 2005. Berikut adalah perincian mengenai biaya perolehan untuk setiap ketegori klasifikasi aset tetap. 1. Tanah, biaya perolehan meliputi harga pembelian atau biaya pembebasan tanah
biaya
dikeluarkan
dalam
rangka
pematangan,
pengukuran,
penimbunan,
memperoleh dan
biaya
hak,
biaya
lainnya
yang 10
dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tesebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. 2. Peralatan dan mesin, biaya perolehan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instansi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. 3. Gedung dan bangunan, biaya perolehan meliputi biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini termasuk diantaranya adalah harga pembelian atau biaya konstruksi, biaya pengurusan IMB , notaris dan pajak. 4. Jalan, irigasi dan jaringan; biaya perolehn meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut sampai siap pakai. 5. Aset tetap lainnya, biaya perolehan meliputi biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. 6. Kontruksi dalam pengerjaan, biaya perolehan meliputi biaya perolehan meliputi biaya pembayaran per-termin atau pengeluaran dana, sesuai dengan kemajuan (progress) pembangunan. Setelah konstruksi tersebut selesai, nilai yang tercantum dikonstruksi dalam pengerjaan akan dimasukkan sebagai aset tetap.
11
Contoh 4
Pada tanggal 20 Februari 2007, pemerintah membeli tanah seluas 10 ha. Tanah tersebut akan digunakan sebagai terminal bus. Pada saat pembelian, diatas tanah terdapat bangunan tua yang sudah tidak dipergunakan lagi. Harga pembelian tanah adalah 3 milyar. Biaya lain yang dikeluarkan : 1. Biaya pengukuran tanah sebesar Rp. 10 juta 2. Biaya pengurusan kantor BPN sebesar Rp. 5 juta 3. Biaya pembongkaran bangunan lama sebesar 5 juta 4. Biaya pembersihan tanah agar siap dibangun sebesar Rp. 15 juta 5. Penjualan dari sisa – sisa bangunan tua sebesar 2 juta 6. Piaya pembangunan gedung terminal sebesar Rp. 10 milyar 7. Biaya jasa desain terminal sebesar Rp. 250 juta Nilai yang dapat diakui sebagai harga perolehan tanah adalah sebesar Rp. 3.033.000.000 (harga tanah ditambah biaya lain yang terkait. Penjualan sisa bangunan menjadi pengurang biaya perolehan tanah), sedangkan biaya perolehan gedung terminal bus adalah Rp. 10.250.000 (biaya pembangunan gedung ditambah biaya desain)
Contoh 5
Pada tanggal 3 Mei 2007, pemerintahan membeli kendaraan dinas yang akan digunakan untuk keperluan pegawai. Total harga kendaraan adalah sebesar Rp. 300 juta. Biaya lain yang dikeluarkan adalah :
12
1. biaya penambahan aksesori kendaraan sebesar Rp. 20 juta 2. biaya pengecetan logo pemerintah dikendaraan sebesar Rp. 5 juta Nilai yang dapat diakui sebagai harga perolehan kendaraan adalah sebesar Rp. 325.000.000
II. 4 Pengeluaran Setelah Perolehan
Pengeluaran yang terkait dengan aset tetap (setelah perolehan aset tetap – subsequent expenditure) dapat diklasifiksikan menjadi dua, yaitu: 1. Pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap. 2. Pengeluaran yang bersifat memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat keekonomian di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
Baik akuntansi berbasis akrual maupun akuntansi pemerintahan di Indonesia mempunyai perlakuan yang sama terhadap transaksi tersebut. Untuk kategori yang pertama, perlakuan akuntansi adalah dengan membebankan semua pengeluaran yang terjadi sebagai belanja pemeliharaan. Alasannya adalah pengeluaran tersebut tidak menambah masa keekonomian terhadap aset yang bersangkutan. Pengeluaran tersebut hanya bersifat agar aset tersebut dalam kondisi baik dan dapat digunakan dalam proses operasional entitas. Untuk
pengeluaran-pengeluaran
yang
termasuk
kategori
kedua,
pengeluaran yang terjadi harus dikapitalisasi (ditambahkan ke aset yang bersangkutan) sehingga nilai buku dari aset tersebut akan bertambah. Alasannya adalah pengeluaran yang dilakukan menambah masa manfaat atau masa keekonomian dari aset tersebut, sehingga biaya yang dikeluarkan seharusnya menjadi penambah nilai aset tetap yang bersangkutan. 13
Contoh 6
Pada tanggal 29 Maret 2007, dilakukan pembayaran untuk penggantian oli kendaraan dinas dengan harga sebesar Rp250.000. Baik akuntansi yang berbasis akrual maupun akuntansi pemerintahan di Indonesia, jumlah yang harus diakui sebagai biaya pemeliharaan kendaraan adalah sebesar Rp250.000. Jurnal untuk transaksi ini adalah: Dr Belanja pemeliharaan
250.000
Cr Kas
250.000
Contoh 7
Pada tanggal 30 Agustus 2007, dilakukan pembayaran untuk perluasan gedung kantor Departemen Keuangan sebesar Rp 2 Miliar. Pembayaran senilai Rp 2 Miliar tersebut harus menambah nilai gedung kantor yang terkait. Jurnal transaksi ini untuk akuntansi berbasis akrual adalah: Aset tetap Kas
2.000.000.000 2.000.000.000
Untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia, jurnal untuk transaksi ini: Belanja modal Kas Aset tetap Diinvestasikan dalam aset tetap
2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 14
II.5 Perolehan Aset secara Gabungan
Perolehan
aset
secara
gabungan
adalah
kondisi
dimana
entitas
memperoleh beberapa aset tetap dengan melakukan satu pembayaran untuk seluruh aset yang diterima. Dengan kondisi ini, biaya perolehan dari seluruh aset harus didistribusikan dengan jelas ke seluruh aset tetap yang diperoleh. Basis akuntansi akrual maupun akuntansi pemerintahan di Indonesia mengatur penggunaan nilai wajar dari masing-masing aset sebagai dasar alokasi biaya perolehan. Entitas harus melakukan perbandingan dari nilai wajar masing-masing aset untuk mengalokasikan biaya peroleh. Untuk lebih memudahkan pemahaman, dapat dilihat dalam contoh berikut: Contoh 8
Pada tanggal 2 September 2007, dilakukan pembayaran untuk perolehan kendaraan dinas berupa satu buah mobil sedan dan 2 buah sepeda motor. Total pembayaran untuk ketiga aset tersebut adalah sebesar Rp 250 juta. Pada tanggal tersebut kendaraan diperkirakan memiliki nilai jual sebesar Rp 180 juta, sedangkan sepeda motor memiliki nilai jual Rp 10 juta untuk masing-masing sepeda motor. Pembayaran senilai Rp 250 juta juga dialokasikan ke mobil dan sepeda motor dengan cara sebagai berikut: 1. Total harga wajar ( fair value) untuk ketiga aset sebesar Rp 220 juta. 2. Alokasi biaya perolehan ke mobil sedan sebesar Rp 225 juta (Rp 250 juta x [180/200]) 3. Alokasi untuk masing-masing kendaraan bermotor adalah Rp 12,5 juta (Rp 250 juta x [10/200]) 15
Jurnal untuk transaksi ini apabila menggunakan basis akrual adalah: Dr Aset tetap – kendaraan
225.000.000
Dr Aset tetap – motor 1
12.500.000
Dr Aset tetap – motor 2
12.500.000
Cr Kas
250.000.000
Untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia, jurnal untuk transaksi ini adalah: Dr Belanja modal
250.000.000
Cr Kas
Dr Aset tetap – kendaraan
250.000.000
225.000.000
Dr Aset tetap – motor 1
12.500.000
Dr Aset tetap – motor 2
12.500.000
Cr Diinvestasikan dalam aset tetap
250.000.000
16
II.6 Konstruksi dalam Pengerjaan
Perolehan aset tetap tidak hanya melalui pembelian aset secara langsung dari pihak ketiga tetapi dapat juga diperoleh melalui pembangunan, baik yang dilakukan oleh pihak ketiga melalui kontrak kontruksi maupun dilakukan secara swakelola. Aset tetap yang sedang dalam proses penyelasaian ini dikenal dengan istilah akuntansi sebagai konstruksi sebagai pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Ciri utama dari konstruksi dalam pengerjaan adalah peolehannya memerlukan sejumlah waktu tertentu. Periode waktu tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
Untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia, kontruksi dalam pengerjaan diakui jika: 1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh 2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur dengan andal 3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
Nilai yang dapat diakui sebagai kontruksi dalam pengerjaan bergantung pada proses pengerjaannya. Apabila dikerjakan secara
swakelola oleh unit
pemerintahan biaya yang boleh diakui meliputi: 1. Biaya yang secara langsung berhubungan dengan pengerjaan konstruksi dalam pengerjaan tersebut meliputi: biaya pekerjaan lapangan, biaya bahan, biaya penyewaan peralatan, biaya pemindahan peralatan, biaya 17
rancangan, dan bantuan teknis yang berhubungan dengan proses konstruksi. 2. Biaya lain yang dapat didistribusikan ke dalam kegiatan pembangunan, meliputi asuransi, biaya perjalanan dinas, biaya rapat, biaya ATK, dan lain-lain. 3. Biaya peminjaman apabila pembangunan tersebut dibiayai dengan dana pinjaman. 4. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
Nilai yang dapat diakui sebagai konstruksi daalam pengerjaan apabila dikerjakan oleh pihak ketiga adalah: 1. Termin
yang telah dibayarkan kepada kontraktor terkait tingkat
penyelesaian pekerjaan. 2. Kewajiban yang masih harus dibayarkan kepada kontraktor terkait pekerjaan yang sudah diterima namun belum dilakukan pembayaran pada tanggal pelaporan. 3. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga terkait pelaksanaan kontrak konstruksi. 4. Biaya pinjaman apabila pembangunan tersebut dibiayai dengan dana pinjaman.
Pada saat pembangunan konstruksi tersebut selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya, nilai yang tercatat dalam konstruksi harus dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan.
18
Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai informasi konstruksi dalam pengerjaan meliputi: 1. Rincian kontrak dan konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya. 2. Nilai kontak konstruksi dan sumber pembiayannya. 3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan. 4. Uang muka yang telah dikeluarkan. 5. Retensi.
II. 7 Penyusutan Aset Tetap
A. Definisi Penyusutan Definisi penyusutan asset tetap di lingkungan akuntansi swasta adalah alokasi sistematik jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset sepanjang masa manfaat, sedangkan Dalam akuntansi pemerintah, pengertian penyusutan ini berbeda dengan di swasta dimana penyusutan lebih ditujukan untuk alokasi biaya. Di pemerintah saat ini tidak dimunculkan jurnal ― Beban Penyusutan‖ pada ― Akumulasi Penyusutan‖ (karena memang tidak dijadikan beban /alokasi biaya). Tetapi jurnal yang muncul adalah ― Diinvestasikan dalam Aset Tetap‖ pada ― Aset Tetap‖. Dari jurnal ini jelas, penurunan nilai aset untuk mengurangi kekayaan bersih kita secara langsung tanpa melalui pemunculan beban.
Penyusutan merupakan alat untuk mendapatkan penyajian yang wajar di Neraca dari tahun ke tahun. Namun ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh suatu Aset Tetap sebelum kita memberlakukan penyusutan, yaitu:
19
Nilainya harus menunjukkan Nilai Buku (nilai yang dapat disusutkan). Nilai Buku ini bisa Nilai Perolehan (jika diperoleh kurang dari 1 tahun dari tanggal neraca disusun) atau Nilai Wajar (jika diperoleh lebih dari 1 tahun dari tanggal neraca disusun).
B. Beberapa metode yang digunakan dalam penyusutan : 1. Metode garis lurus (straight line method) 2. Metode penyusutan dipercepat (decreasing charge method)
Jumlah tahun penyusutan (sum of the years digit)
Penyusutan berganda (declining balance method)
3. Metode unit produksi (unit of production method) 4. Metode depresiasi khusus (special depreciation method)
Metode depresiasi kelompok (group and composite method)
Berdasarkan PP 24 Tahun 2005, diatur bahwa aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, aset tetap disajikan dengan penyusutan pada akun aset tetap dan diinvestasikan pada aset tetap. Metode yang digunakan dalam penyusutan aset tetap di lingkungan pemerintahan menurut PP 24 Tahun 2005 ada 3 yaitu : 1. Metode garis lurus (straight line method) 2. Metode saldo menurun ganda (double declining balance method) 3. Metode unit produksi (unit of production method) 20
C. Perbedaan Penjurnalan Penyusutan Aset Tetap Akuntansi Swasta dan Akuntansi Pemerintah Contoh transaksi: Pada tanggal 1 April 2007, dilakukan pembelian kendaraan senilai Rp 500.000.000. Kendaraan ini memiliki umur ekonomis (masa manfaat) selama 4 tahun. Kebijakan akuntansi yang diambil adalah menggunakan metode depresiasi garis lurus dan pada akhir periode akuntansi kendaraan tersebut memiliki nilai sisa Rp 20.000.000. Langkah-langkah dalam menentukan depresiasi adalah: 1.
Tentukan dasar biaya yang akan didepresiasikan, yaitu harga
perolehan dikurangi nilai sisa. Dalam kasus ini adalah Rp 480.000.000 (Rp 500.000.000 dikurangi Rp 20.000.000) 2.
Tentukan beban depresiasi berdasarkan metode yang digunakan.
Untuk metode garis lurus, tingkat depresiasinya adalah 25% per tahun.
Biaya (Rp)
Dep. Akun (Rp)
Nilai Buku Pada Awal
Tingkat
Tahun (Rp)
Depresiasi
Nilai Buku
per Tahun
Pada Akhir
(Rp)
Tahun (Rp)
Thn 1 500.000.000
0
500.000.000
25%
120.000.000 380.000.000
2 500.000.000 120.000.000 380.000.000
25%
120.000.000 260.000.000
3 500.000.000 240.000.000 260.000.000
25%
120.000.000 140.000.000
4 500.000.000 360.000.000 140.000.000
25%
120.000.000
20.000.000
21
Untuk akuntansi swasta berbasis akrual, jurnal transaksi tersebut adalah: Beban depresiasi
Rp 120.000.000
Akumulasi depresiasi
Rp 120.000.000
( jurnal depresiasi untuk tahun pertama)
Untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia, jurnal untuk transaksi tersebut adalah: Diinvestasikan dalam aset tetap
Rp 120.000.000
Aset tetap
Rp 120.000.000
( jurnal depresiasi untuk tahun pertama)
Apabila kebijakan akuntansi adalah menggunakan metode saldo menurun ganda, maka perhitungan beban depresiasi adalah: Nilai Buku Th n
Biaya (Rp)
Dep. Akun (Rp)
Pada Awal Tingka Tahun
t
1 0 500.000.00 2 0 500.000.00 3 0
500.000.00 0
0
0
Pada Akhir Tahun (Rp)
250.000.00 250.000.00 50%
250.000.00 250.000.00 0
per Tahun (Rp)
(Rp) 500.000.00
Depresiasi
Nilai Buku
0
0
125.000.00 125.000.00 50%
0
0
375.000.00 125.000.00 0
0
50%
62.500.000 62.500.000 22
500.000.00 4 0
437.000.00 0
62.500.000
-
42.500.000 20.000.000
Untuk akuntansi swasta berbasis akrual,jurnal untuk transaksi tersebut adalah: Beban depresiasi Akumulasi depresiasi
Rp 250.000.000 Rp 250.000.000
( jurnal depresiasi untuk tahun pertama) Untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia, jurnal untuk transaksi tersebut adalah: Diinvestasikan dalam aset tetap Aset tetap
Rp250.000.000 Rp 250.000.000
Contoh transaksi yang menggunakan metode unit produksi: Pada tanggal 1 April 2007, dilakukan pembelian ekskavator senilai Rp 2.000.000.000. Kebijakan akuntansi yang diambil adalah menggunakan metode unit produksi sebagai metode depresiasi, dengan nilai sisa pada akhir tahun kelima sebesar Rp 250.000.000. Alat ini diperkirakan dapat bekerja selama 20 ribu jam. Langkah-langkah dalam menentukan dalam menentukan beban depresiasi adalah:
23
Thn
Biaya (Rp)
Dep. Akun (Rp)
1 2.000.000.000
0
2 2.000.000.000
87.500.000
Nilai Buku Pada Awal
Tingkat
Tahun (Rp) 2.000.000.000 87.500/jam
Depresiasi
Nilai Buku
per Tahun
Pada Akhir
(Rp)
Tahun (Rp)
87.500.000
1.912.500.000
1.912.500.000 87.500/jam 131.250.000 1.781.250.000
3 2.000.000.000 218.750.000 1.781.250.000 87.500/jam 262.500.000 1.518.750.000 4 2.000.000.000 481.250.000 1.518.750.000 87.500/jam 437.500.000 1.081.250.000 1. Tentukan dasar biaya yang akan didepresiasikan, yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa. Dalam kasus ini adalah Rp 1.750.000.000 (2.000.000.000 – 250.000.000). 2. Tentukan beban depresiasi berdasarkan metode yang digunakan. Untuk metode unit produksi, tingkatnya adalah 87.500/jam kerja. Jumlah kerja pada tahun pertama adalah 1.000 jam, tahun ke duan 1.500 jam, tahun ketiga 3.000 jam dan pada akhir tahun ke empat sebesar 5.000 jam.
Untuk akuntansi swasta berbasis akrual, jurnal transaksi tersebut adalah: Beban depresiasi Akumulasi depresiasi
Rp 87.500.000 Rp 87.500.000
( jurnal depresiaasi untuk tahun pertama) Untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia, jurnal untuk transaksi tersebut adalah: Diinvestasikan dalam aset tetap Aset tetap
Rp 87.500.000 Rp 87.500.000
( jurnal depresiasi untuk tahun pertama). 24
II.8 Penyajian dan Pengungkapan
Aset tetap disajikan dalam kelompok aset tetap dalam neraca. Masingmasing tipe aset tetap dikelompokan dan disajikan sesuai dengan jenisnya. Informasi yang harus diungkapkan dalam penyajian aseet tetap yaitu : a. Kebijajan akuntansi untuk aset tetap b. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat aset tetap c. Rekonsiliasi jumlah yang tercatat pada awal dan akhir periodeyang menunjukan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan, dan mutasi aset tetap lainnya. d. Informasi penyusutan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, nilai manfaat, atau tariff penyuysutan yang digunakan.
25
Contoh penyajian aset tetap dalam neraca (Pemerintah Previnsi DKI Jakarta Tahun 2010) :
26
27
Ilustrasi Kasus untuk Penjurnalan Transaksi Aset Tetap Berikut adalah ilustrasi kasus untuk penjurnalan aset tetap yang disesuaikan dengan PP 24 Tahun 2005, Transaksi untuk aset tetap : Tanggal 4 maret
Dilakukan pembayaran sebesar Rp 50.000.000 sebagai pembayaran pertama untuk pembangunan gedung kantor
Tanggal 30 April Dilakukan pembayaran atas perlunasan gedung kantor senilai Rp 3.000.000.000 Tanggal 10 Juni
Pada tanggal 10 Juni 2007 dilakukan pembayaran atas pembelian mobil dengan perincian: 1. Harga beli
Rp 200.000.000
2. Penambahan aksesori Rp 20.000.000 Tanggal 20 Juli
Dilakukan pembayaran terakhir sebesar Rp 300.000.000 untuk pembayaran gedung kantor. Pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 4 Maret.
Tanggal 25 Juli
Ditandatangani kontraktor.
berita
acara
penyerahan
gedung
dari
Jurnal untuk transaksi tersebut sebagai berikut:
4 Maret
Belanja modal — gedung Kas Kontruksi dalam pengerjaan
Rp 50.000.000 Rp 50.000.000 Rp 50.000.000 28
Diinvestasikan dalam aset tetap
30 April
Belanja modal — gedung
Rp 3.000.000.000
Kas
Aset tetap — gedung
Rp50.000.000
Rp3.000.000.000
Rp 3.000.000.000
Diinvestasikan dalam aset tetap Rp3.000.000.000
10 Juni
Belanja modal — kendaraan
Rp 220.000.000
Kas Aset tetap — kendaraan
Rp 220.000.000 Rp 220.000.000
Diinvestasikan dalam aset tetap Rp 220.000.000
20 Juli
Belanja modal — gedung Kas Konstruksi dalam pengerjaan Diinvestasikan dalam aset tetap
25 Juli
Diinvestasikan dalam aset tetap Konstruksi dalam pengerjaan Aset tetap — gedung Diinvestasikan dalam aset tetap
Rp 300.000.000 Rp 300.000.000 Rp 300.000.000 Rp 300.000.000 Rp 350.000.000 Rp350.000.000 Rp 350.000.000 Rp350.000.000
29
KESIMPULAN
Aset tetap dilingkungan akuntani pemerintahan di indonesia didefinisikan sebagai aset tetap berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk dgunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masayarakat umum. Aset tetap dilingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia terdiri atas : tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Dalam lingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia, pengakuan aset tetap dilakukan apabila aset tersebut merupakan aset berwujud dan memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal serta aset tersebut tidak dimaksudnkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh , atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengukuran aset tetap menggunakan harga perolehan. Pengeluaran setelah perolehan dapat diklasifikasikan menjadi pengeluaran pemeliharaan dan pengeluaran yang memberikan tambahan masa manfaat atau memberikan manfaat ke ekonomian dimasa yang akan datang. Untuk pengeluaran pemeliharaan, seluruh belanja diakui sebagai belanja pemeliharaan di periode terjadinya pengeluaran uang. Sedangkan untuk pengeluaran yang memberikan tambahan masa manfaat atau memberikan manfaat keekonomian dimasa yang akan datang di kaui sebagai penambah aset tetap yang terkait. Aset tetap dalam proses pengerjaan, baik yang dilakukan secara swakelola maupun dikerjakan pihak ketiga , diakui sebagai kontruksi dalam pengerjaan. Nilai yang diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan adalah jumlah terminyang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih haru dibayarkan kepada kontraktor terkait pekerjaan yang sudah diterima namun belum melakukan 30