BAB II PEMBAHASAN A. SPT Masa PPN
Untuk
memberikan
kemudahan
bagi
Pengusaha
Kena
pajak
(PKP)
dalam
menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk formulir kertas dan mengurangi beban administrasi Direktur Jendral Pajak maka mulai 1 Januari 2011 formulir SPT Masa PPN mengalami perubahan bentuk dan tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Ketentuan megenai perubahan ini diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tanggal 6 Oktober 2010 dan Surat Edaran Nomor SE-98/PJ/2010 untuk PKP yang menggunakan mekanisme Pajak Masukan dan Pajak Keluaran (Normal) dan untuk PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diatur terpisah dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2010 dan Surat Edaran Nomor SE-99/PJ/2010. Formulir SPT Masa PPN yang baru adalah Formulir SPT Masa PPN 1111 yang akan menggantikan SPT Masa PPN 1107 dan SPT Masa PPN 1108. Bentuk formulir SPT Masa PPN 1111 ini telah disesuaikan dengan format scanning sehingga tidak ada lagi bentuk SPT format scanning dan format non scanning. Dengan adanya perubahan ini maka sekarang kita mengenal 3 macam formulir SPT Masa PPN sebagai berikut: 1. SPT Masa PPN 1111, yang digunakan oleh PKP yang menggunakan mekanisme Pajak Masukan dan Pajak Keluaran (Normal). 2. SPT Masa PPN 1111 DM, yang digunakan oleh PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan. 3. SPT Masa PPN 1107 PUT, yang digunakan oleh Pemungut PPN.
1.1 Bentuk, Isi, dan Cara Penyampaian SPT Masa PPN 1111
SPT Masa PPN 1111 yang digunakan oleh PKP yang menggunakan mekanismePajak Masukan dan Pajak Keluaran (Normal) memiliki isi terdiri atas: a. Induk SPT Masa PPN 1111 atau dinamakan Formulir Formuli r 1111 b. Lampiran SPT Masa 1111, terdiri atas: 1. Formulir 1111 AB – AB – Rekapitulasi Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan 2. Formulir 1111 A1 – Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP 2
3. Formulir 1111 A2 – A2 – Daftar Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak 4. Formulir 1111 B1 – Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean 5. Formulir 1111 B2 – Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri 6. Formulir 1111 B3 – Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas Formulir SPT Masa PPN 1111 dapat berbentuk formulir kertas (hard copy) yang disampaikan ke KPP atau data elektronik yang disampaikan dalam media elektronik atau e-filing. SPT Masa PPN 1111 dapat disampaikan oleh PKP dengan cara : a. Manual, yaitu disampaikan langsung ke KPP atau KP2KP atau disampaikan melalui pos, perusahaan jasa atau jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat ke KPP atau KP2KP. SPT Masa PPN 1111 yang disampaikan dengan cara ini adalah SPT Masa PPN yang berbentuk formulir kertas (hard copy). b. Elektronik, yaitu melalui e-filling yang tata cara penyampaiannya diatur sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. SPT Masa Masa PPN 1111 yang disampaikan dengan cara ini adalah SPT Masa PPN yang berbentuk data elektronik yang disampaikan dalam media elektronik.
1.2 PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN FORM SPT MASA PPN 1111
1. Format
ini telah sesuai dengan Peraturan Direktur Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-
44/PJ/2010Tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian SPT Masa PPN Beserta Petunjuk Pengisiannya dan hanya dapat digunakan untuk Pengisian SPT Masa PPN mulai Masa Pajak Januari 2011 dan seterusnya. 2. Formulir SPT Masa PPN 1111 terdiri atas 1 Halaman Induk dan 6 Halaman Lampiran dengan keterangan sebagai berikut : a.
Formulir Induk SPT Masa PPN 1111 (Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai) dengan kode F.1.2.32.04
b.
Formulir 1111 AB (Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan atau Formulir 1111 AB) dengan kode D.1.2.32.07
3
c.
Formulir 1111 A1 (Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, dan/atau JKP) dengan Kode D.1.2.32.08
d.
Formulir 1111 A2 (Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Fatur Pajak) dengan Kode D.1.2.32.09
e.
Formulir 1111 B1 (Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan atas Import BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP Dari Luar Daerah Pabean) dengan Kode D.1.2.32.10
f.
Formulir 1111 B2 (Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri ) dengan Kode D.1.2.32.11
g.
Formulir 1111 B3 (Daftar Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan atau Yang Mendapat Fasilitas) dengan Kode D.1.2.32.12
3. SPT hasil pencetakan ini wajib ditanda tangani, diberi cap perusahaan dan tidak boleh dilipat atau kusut. Untuk pencetakan gunakan hanya kertas HVS berukuran: a.
Folio/Government Legal (8,5 x 13 inch);
b.
Berat minimal 70gr;
Penjelasan lebih lengkap mengenai pencetakan SPT Masa PPN, silahkan baca dalam file Panduan Cetak Form.pdf yang dapat diunduh di www.pajak.go.id
4. Untuk dapat menggunakan formulir ini secara optimal, gunakan aplikasi Adobe Reader versi 9.0 atau lebih baru. Aplikasi ini dapat diunduh sendiri oleh wajib pajak secara gratis di internet; 5. Pengisian data pada formulir induk berupa isian Nama PKP, Masa, NPWP, dan Pembetulan ke, cukup dilakukan sekali dan secara otomatis akan mengisi pada Formulir 1111 B3, 1111 B2, 1111 B1, 1111 A2, 1111 A1 dan 1111 AB; 6. Isilah dari lampiran-lampiran terlebih dahulu (dimulai dari Formulir 1111 B3, 1111 B2, 1111 B1, 1111 A2, 1111 A1, 1111 AB, kemudian Induk 1111). Rumus-rumus penjumlahan, pengurangan, kaitan dengan bagian tertentu dan lainnya telah tersedia di dalam form ini, sehingga Wajib Pajak tidak perlu melakukan perhitungan kembali; 7. Tombol RESET digunakan untuk mengosongkan file pdf ini dari data yang telah diisikan sebelumnya. Setelah selesai mengisi SPT dan mencetaknya, jangan lupa simpan ke file lain (Save-as dan beri nama yang berbeda dengan file semula), kemudian gunakan tombol RESET untuk mengosongkan file;
8. Harap diperhatikan bahwa penulisan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Pada Formulir 1111 A2 harus jelas dan lengkap, karena hasil dari pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak pada Formulir 1111 A2 akan dilakukan kalkulasi otomatis menurut kode faktur pada Formulir 1111 AB; 4
9. Field yang bersifat harus diisi (mandatory field) ditandai dengan bentuk kotak merah , field yang tidak dapat diisi dan diedit (read only) merupakan hasil dari perhitungan otomatis atau perhitungan dari lampiran ditandai dengan fields berisi angka 0, field yang dapat diedit dan diisi (user entered field) ditandai dengan bentuk highlight fileds berwarna biru. Apabila field yang bersifat mandatory tidak diisi maka formulir SPT tersebut tidak dapat dicetak. Pada beberapa field terdapat fungsi yang secara otomastis akan mengkonversi penulisan huruf kecil menjadi huruf kapital.
Reset Button
Mandator Field harus diisi
Read Only Field User Entered Field
Langkah Pertama
Pengisian data infomasi wajib pajak pada Form Induk Data wajib pajak yang sudah diinput pada form induk berupa field Nama PKP, NPWP, Alamat, Masa, Tahun Buku, Telepon, Handphone, KLU Pembetulan Ke, secara otomatis akan mengisi pada Lampiran Form 1111 B3, 1111 B2, 1111 B1, 1111 A2, 1111 A1, dan 1111 AB . Contoh: Pengisian data informasi wajib pajak pada Form Induk
5
Langkah ke dua
Pengisian dilanjutkan dari Formulir 1111 B3 kemudian dilanjutkan ke Formulir 1111 B2, 1111 B1, 1111 A2, 1111 A1, 1111 AB dan Formulir Induk 1111. Semua perhitungan dillakukan secara otomatis pada setiap form nya, jika terdapat perhitungan dan/atau hasil perhitungan yang mengacu pada form lainnya maka secara otomatis akan terisi pada form lainnya. Contoh : Formulir Induk 1111
6
Formulir 1111 B3
Nilai B3 akan secara otomatis mengisi lampiran Formulir 1111AB
Formulir 1111 B2
Nilai B2 akan secara otomatis mengisi lampiran Formulir 1111AB
7
Formulir 1111 B1
Nilai B1 akan secara otomatis mengisi lampiran Formulir 1111AB
Formulir 1111 A2
Nilai A2 akan secara otomatis mengisi lampiran Formulir 1111AB
8
Formulir 1111 A1
Nilai A1 akan secara otomatis mengisi lampiran Formulir 1111AB dan Induk 1111
Formulir 1111 AB
Nilai A1 terisi secara otomatis dari Lampiran Formulir 1111 A1 Nilai A2terisi secara otomatis dari Lampiran Formulir 1111 A2 Nilai Baris 1,2,3, dan 4 terisi secara otomatis sesuai dengan aturan perhitungan pada Formulir 1111 AB Point C Nilai Baris B1, B2, dan B3 terisi secara otomatis dari nilai Formulir 1111 B1, 1111 B2, dan 1111 B3
Nilai pada angka 5 terisi secara otomatis dari hasil perhittungan dan akan mengisi secara otomatis pada Formulir Induk 1111
2.1 Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian SPT Masa PPN 1111 DM SPT Masa PPN 1111 DM yang digunakan oleh PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan memiliki isi terdiri atas : a. Induk SPT Masa PPN 1111 DM 9
b. Lampiran SPT Masa PPN 1111 DM : 1. Formulir 1111 A DM – Daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. 2. Formulir 1111 R DM – Dafatr pengembalian BKP dan pembatalan JKP oleh PKP yang menggunakan pedoman perhitungan penkreditan pajak masukan. Sama dengan formulir SPT Masa PPN 1111 diatas, formulir SPT Masa PPN 1111 DM dapat berbentuk formulir kertas (hard copy) yang disampaikan ke KPP atau data elektronik yang disampaikan dalam media elektronik atau e-filing. SPT Masa PPN 1111 DM dapat disampaikan oleh PKP dengan cara : a. Manual, yaitu disampaikan langsung ke KPP atau KP2KP atau disampaikan melalui pos, perusahaan jasa atau jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat ke KPP atau KP2KP. SPT Masa PPN 1111 DM yang disampaikan dengan cara ini adalah SPT Masa PPN yang berbentuk formulir kertas (hard copy). b. Elektronik, yaitu melalui e-filling yang tata cara penyampaiannya diatur sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. SPT Masa PPN 1111 DM yang disampaikan dengan cara ini adalah SPT Masa PPN yang berbentuk data elektronik yang disampaikan dalam media elektronik.
2.2 PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN FORM SPT MASA PPN 1111 DM
1.
Format ini telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-45/PJ/2010 Tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian SPT Masa PPN Bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Beserta Petunjuk Pengisiannya dan hanya dapat digunakan untuk Pengisian SPT Masa PPN mulai Masa Pajak Januari 2011 dan seterusnya.
2.
Formulir SPT Masa PPN 1111 DM terdiri atas 1 Lembar Halaman Induk dan 2 Halaman Lampiran dengan keterangan sebagai berikut : a.
Formulir Induk SPT Masa PPN 1111 DM (Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Bagi PKP Yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan) dengan kode F.1.2.32.05
b.
Formulir 1111 A DM (Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak) dengan kode D.1.2.32.13
10
c.
Formulir 1111 R DM (Daftar Pengembalian BKP dan Pembatalan JKP oleh PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan) dengan Kode D.1.2.32.14
3.
SPT hasil pencetakan ini wajib ditanda tangani, diberi cap perusahaan dan tidak boleh dilipat atau kusut. Untuk pencetakan gunakan hanya kertas HVS berukuran: a.
Folio/Government Legal (8,5 x 13 inch);
b.
Berat minimal 70gr;
Penjelasan lebih lengkap mengenai pencetakan SPT Masa PPN, silahkan baca dalam File Panduan Cetak Form.pdf yang dapat diunduh di www.pajak.go.id;
4.
Untuk dapat menggunakan formulir ini secara optimal, gunakan aplikasi Adobe Reader versi 9.0 atau lebih baru. Aplikasi ini dapat diunduh sendiri oleh wajib pajak secara gratis di internet;
5.
Pengisian untuk Informasi data Nama PKP, NPWP, Alamat, Telepon, HP, KLU, Masa, Tahun Buku, Pembetulan Ke, dan Cek List Wajib PPnBM (Jika ada PPnBM) cukup dilakukan sekali. Secara otomatis informasi tersebut akan terisi pada Lampiran 1111 R DM dan 1111 A DM;
6.
Isilah dari lampiran-lampiran terlebih dahulu (dimulai dari Lampiran 1111 A DM, 1111 R DM, kemudian Induk 1111 DM). Rumus-rumus penjumlahan, pengurangan, kaitan dengan bagian tertentu dan lainnya telah tersedia di dalam form ini, sehingga Wajib Pajak tidak perlu melakukan perhitungan kembali;
7.
Tombol RESET digunakan untuk mengosongkan file pdf ini dari data yang telah diisikan sebelumnya. Setelah selesai mengisi SPT dan mencetaknya, jangan lupa simpan ke file lain (Save-as dan beri nama yang berbeda dengan file semula), kemudian gunakan tombol RESET untuk mengosongkan file;
8. Field yang bersifat harus diisi (mandatory f ield) ditandai dengan bentuk kotak merah , field yang tidak dapat diisi dan diedit (read only) merupakan hasil dari perhitungan otomatis atau perhitungan dari lampiran ditandai dengan fields berisi angka 0, field yang dapat diedit dan diisi (user entered field) ditandai dengan bentuk highlight fields berwarna biru. Apabila field yang bersifat mandatory tidak diisi maka formulir SPT tersebut tidak dapat Reset Button
dicetak. Pada beberapa field terdapat fungsi yang secara otomastis akan mengkonversi penulisan huruf kecil menjadi huruf kapital.
11
Mandatory Field (harus diisi)- untuk kotak berwarna merah
User Entered Field Read Only Field
Langkah Pertama
Pengisian data infomasi wajib pajak pada Form Induk Data wajib pajak yang sudah diinput pada form induk berupa field Nama PKP, NPWP, Alamat, Masa, Tahun Buku, Telepon, Handphone, KLU, Pembetulan Ke, secara otomatis akan mengisi pada Lampiran Formulir 1111 A DM dan 1111 R DM. Contoh: Pengisian data informasi wajib pajak pada Form Induk
Langkah ke dua
Pengisian dilanjutkan dari Formulir 1111 R DM kemudian dilanjutkan ke Formulir 1111 A DM dan Formulir Induk 1111. Semua perhitungan dillakukan secara otomatis pada setiap form nya.
Contoh :
12
Perhitungan dilakukan secara otomatis
Perhitungan dilakukan secara otomatis
13
Perhitungan pada Form Induk 1111 DM dilakukan secara otomatis.
3.1 SPT Masa PPN 1107 PUT
Yang terakhir yaitu SPT Masa PPN 1107 yang digunakan bagi pemungut PPN tersebut, SPT Masa PPN bagi pemungut ini terdiri atas: a. Induk SPT Masa PPN bagi pemungut PPN b. Lampiran SPT Masa PPN bagi pemungut PPN, baik dalm bentuk formulir kertas atau elektronik : 1. Lampiran 1 – Daftar PPN & PPnBM yang dipungut oleh bendaharawan pemerint ah 2. Lampiran 2 – Daftar PPN & PPnBM yang dipungut selain bendaharawan pemerintah SPT Masa PPN bagi pemungut PPN atau disebut juga sebagai formulir 1107 PUT berfungsi sebagai sarana bagi pemungut PPN untuk mempertanggungjawabkan PPN atau PPN & PPnBM terutang yang harus dipungut atas penyerahan BKP dan atau JKP oleh pengusaha kena pajak kepada pemungut PPN.
14
3.2 PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN FORM SPT MASA PPN 1107 PUT
1.
Lampiran SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN yaitu: Formulir 1107 PUT 1 dan Formulir 1107 PUT 2, agar diisi terlebih dulu kemudian dipindahkan ke Induk SPT Masa PPN Bagi Pemungut (Formulir 1107 PUT).
2.
SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN diisi dan dibuat oleh Bendaharawan Pemerintah, rangkap 3 (tiga) : a.
Lembar ke-1 : untuk KPP;
b.
Lembar ke-2 : untuk Penerbit SPM;
c.
Lembar ke-3 : untuk arsip Bendaharawan Pemerintah.
SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN diisi dan dibuat oleh selain Bendaharawan Pemerintah, rangkap 2 (dua) :
3.
a.
Lembar ke-1 : untuk KPP;
b.
Lembar ke-2 : untuk Pemungut PPN selain Bendaharawan Pemerintah.
Jumlah rupiah PPN atau PPN dan PPn BM dihitung dalam satuan rupiah penuh (dibulatkan ke bawah).
4.
Dalam hal jumlah Rupiah adalah NIHIL karena: 1)
Tidak ada nilainya; atau
2)
Penjumlahan dan atau pengurangan Rupiah menghasilkan NIHIL;
maka dalam lajur kolom jumlah Rupiah yang bersangkutan ditulis angka 0(Nol). 5.
Sebelum disampaikan ke KPP atau KP4, SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN harus ditanda tangani, diberi nama jelas, jabatan dan cap Pemungut PPN/Instansi/Kantor/Kuasa. SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN yang disampaikan namun tidak ditandatangani, dikategorikan sebagai SPT yang tidak lengkap, dan dianggap tidak disampaikan.
6.
Dalam hal Pemungut PPN menyampaikan SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN dalam bentuk formulir kertas (hard copy) dan menggunakan lebih dari 1 (satu) halaman untuk lampiran SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN (Formulir 1107 PUT 1 dan Formulir 1107 PUT 2), maka setiap halaman di kanan bawah diberi catatan s eperti contoh berikut : Formulir 1107 PUT 1 terdiri dari 10 (sepuluh) lembar, maka pemberian catatan pada tiap halaman adalah Hal 1/10, Hal 2/10 dan seterusnya, yang artinya : Halaman 1 dari 10 halaman, Halaman 2 dari 10 halaman, dan seterusnya.Untuk halaman terakhir dibuat catatan Hal 10/10.
7.
Dalam hal terdapat kesulitan dalam pengisian SPT Masa PPN Bagi PemungutPPN, agar menghubungi KPP atau KP4. 15
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 1107 PUT 1 BAGIAN PERTAMA a) Masa Pajak
s.d.
:
-
Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Untuk SPT Masa Pembetulan, diisi dengan Masa Pajak yang dibetulkan Contoh :
Masa Pajak Januari 2007, sebagai berikut : 0
1
s.d.
0
1
-
2
0
0
7
Masa Pajak Januari s.d Maret 2007, sebagai berikut : 0
1
s.d.
0
3
-
2
0
0
7
Diisi hanya oleh Pemungut PPN yang menggunakan jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (Pasal 1 Angka 6 UU KUP). b) Pembetulan Ke - : …..(………….)
Untuk SPT Masa Pembetulan maka baris: “Pembetulan Ke : … .. (……………….)” diisi dengan angka kesekian kali melakukan pembetulan. Contoh : Pembetulan kesatu Masa Pajak Januari 2007 sebagai berikut : Pembetulan Ke : 1 (satu) . BAGIAN KEDUA a) Nama Pemungut PPN
Diisi dengan nama lengkap Bendahara Pengeluaran atau Badan yang wajib mengisi SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN sesuai dengan yang tercantum pada Surat Keterangan Terdaftar. ) NPWP
:
.
.
.
-
.
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Pemungut PPN sesuai dengan yang tercantum pada Surat keterangan Terdaftar. BAGIAN KETIGA A. PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM Melalui KPPN a) Kolom Nomor 16
Cukup jelas. b) Kolom Nama Rekanan
Diisi dengan nama masing-masing Rekanan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN. c) Kolom NPWP Rekanan
Diisi dengan NPWP masing-masing Rekanan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN. d) Kolom Faktur Pajak
Diisi dengan Kode, Nomor Seri dan tanggal yang tercantum dalam Faktur Pajak. e) Kolom Kode dan Nomor Seri FP yang Diganti
Diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti dalam hal terdapat Faktur Pajak Pengganti. f) Kolom DPP (Rupiah), kolom PPN (Rupiah) dan kolom PPn BM(Rupiah)
Kolom-kolom ini diisi dengan DPP, PPN atau PPN dan PPn BM yang tercantum dalam Faktur Pajak. g) Kolom Tanggal Bayar Tagihan
Diisi dengan tanggal pembayaran tagihan yang dilakukan pada Masa Pajak yang bersangkutan. h) Kolom Tanggal Setor PPN dan PPn BM
Diisi dengan tanggal penyetoran yang dilakukan oleh Pemungut PPN. Baris Jumlah – dipindahkan ke Formulir 1107 PUT
1
Diisi dengan jumlah PPN atau PPN dan PPnBM dari huruf A. B. PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran a) Kolom Nomor
Cukup jelas. b) Kolom Nama Rekanan
Diisi dengan nama masing-masing Rekanan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Bendahara Pengeluaran. c) Kolom NPWP Rekanan
Diisi dengan NPWP masing-masing Rekanan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Bendahara Pengeluaran. d) Kolom Faktur Pajak
Cukup jelas. e) Kolom Kode dan Nomor Seri FP yang Diganti 17
Cukup jelas. f) Kolom DPP (Rupiah), kolom PPN (Rupiah) dan kolom PPn BM(Rupiah)
Cukup jelas. g) Kolom Tanggal Bayar Tagihan
Cukup jelas. h) Kolom Tanggal Setor PPN dan PPn BM
Cukup jelas. Baris Jumlah-dipindahkan ke Formulir 1107 PUT
2
Diisi dengan jumlah PPN atau PPN dan PPn BM dari huruf B. C. JUMLAH (A+B)
Diisi dengan jumlah PPN atau PPN dan PPn BM dari huruf A dan huruf B.
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 1107 PUT 2 A. BAGIAN PERTAMA a) Masa Pajak :
s.d.
-
Cukup jelas. b) Pembetulan Ke - : …..(………….)
Cukup jelas. BAGIAN KEDUA a) Nama Pemungut PPN
Cukup jelas b) NPWP :
.
.
.
-
Cukup jelas. BAGIAN KETIGA a) Kolom Nomor
Cukup jelas. b) Kolom Nama Rekanan
Cukup jelas. c) Kolom NPWP Rekanan
Cukup jelas. d) Kolom Faktur Pajak 18
.
Cukup jelas. e) Kolom Kode dan Nomor Seri FP yang Diganti
Cukup jelas. f) Kolom DPP (Rupiah), kolom PPN (Rupiah) dan kolom PPn BM(Rupiah)
Cukup jelas. g) Kolom Tanggal Setor PPN dan PPn BM
Cukup jelas. Baris Jumlah – dipindahkan ke Formulir 1107 PUT
3
Diisi dengan jumlah PPN atau PPN dan PPN BM dari seluruh transaksi.
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 1107 PUT BAGIAN PERTAMA - Nama Pemungut PPN
Cukup jelas. - NPWP
Cukup jelas. - Alamat
Diisi dengan alamat lengkap Pemungut PPN sesuai dengan alamat tempat domisili dan/atau tempat kedudukan terakhir. - Masa
Cukup jelas. - No. Telp.
Diisi dengan nomor telepon Pemungut PPN sesuai dengan alamat tempat domisili dan/atau tempat kedudukan, dan/atau nomor lain yang dapat dengan cepat dihubungi. - Pembetulan Ke : …….
(........................)
Cukup jelas. - Usaha 19
Diisi dengan jenis usaha yang menjadi kegiatan usaha Wajib Pajak Pemungut PPN. Contoh Bendaharawan Pemerintah, Kontraktor di bidang pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi. BAGIAN KEDUA A PPN .
DAN
PPn
BM
YANG
DIPUNGUT
OLEH
BENDAHARAWAN
PEMERINTAH 1. PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPKN
1
Diisi dengan jumlah pada Kolom PPN dari Lampiran 1- Daftar PPN dan PPn BM Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Pemerintah, huruf A. PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPKN
Diisi dengan jumlah pada Kolom PPn BM dari Lampiran 1- Daftar PPN dan PPn BM Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Pemerintah, huruf A. Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPKN
Merupakan penjumlahan dari PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPKN. 2. PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran
2
Diisi dengan jumlah pada Kolom PPN dari Lampiran 1- Daftar PPN dan PPn BM Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Pemerintah, huruf B. PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran
Diisi dengan jumlah pada Kolom PPn BM dari Lampiran 1- Daftar PPN dan PPn BM Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Pemerintah, huruf B. Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran
Merupakan penjumlahan dari PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran. B. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH PPN yang dipungut
3
20
Diisi dengan jumlah pada Kolom PPN dari Lampiran 2 - Daftar PPN dan PPn BM Yang Dipungut Oleh Selain Bendaharawan Pemerintah PPn BM yang dipungut
Diisi dengan jumlah pada Kolom PPn BM dari Lampiran 2 - Daftar PPN dan PPn BM Yang Dipungut Oleh Selain Bendaharawan Pemerintah Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut
Merupakan penjumlahan dari PPN dan PPn BM yang dipungut oleh selain Bendaharawan Pemerintah. Catatan :
PPN dan PPn BM tidak dipungut Bendaharawan Pemerintah untuk : a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi Bendahara Pengeluaran dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; b. Pembayaran untuk pembebasan tanah; c. Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundangundangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN; d. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT (PERSERO) PERTAMINA; e. Pembayaran atas rekening telepon; f. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; atau g. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN. PPN dan PPn BM tidak dipungut oleh Selain Bendaharawan Pemerintah (dalam hal ini adalah Kontraktor) untuk : a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; 21
b. Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundangundangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN; c. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT PERTAMINA (Persero); d. Pembayaran atas rekening telepon; e. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; atau f. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN. Besarnya tarif PPn BM dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai berikut : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006. 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353/KMK.03/2003 tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. BAGIAN LAMPIRAN
Surat Kuasa Khusus Diisi tanda X, jika SPT Masa PPN Bagi Pemungut ditandatangani oleh Kuasa Pemungut PPN. SSP 1. PPN sebanyak
…………………………… Lembar
Rp ………………………………………………………
2. PPn BM sebanyak
…………………………… Lembar
Rp ………………………………………………………
22
Diisi dengan tanda X, jika terdapat SSP yang dilampirkan beserta jumlah lembar SSP dan nilainya, baik PPN maupun PPn BM. SSP yang dilampirkan dapat berupa copy dari SSP yang asli. …………………………… diisi dengan tanda X, jika ada dokumen yang dilampirkan selain lembar SSP PPN dimaksud di atas beserta keterangan jenis dokumen yang dilampirkan. Dokumen selain lembar SSP PPN yang kurang dibayar dapat berupa : a. Surat Keterangan dibebaskan dari pengenaan PPN, sepanjang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. b. Surat Keterangan dibebaskan dari pengenaan PPn BM sepanjang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. c. Faktur Pajak tentang PPN Tidak Dipungut/Dibebaskan, sepanjang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. BAGIAN PERNYATAAN
Pernyataan ini merupakan pertanggungjawaban Pemungut PPN akan kebenaran dan kelengkapan pengisian SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN. Apabila diisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau kurang lengkap, maka Pemungut PPN bertanggung jawab sepenuhnya atas sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ……………………………………………,
-
-
Diisi dengan tempat (nama kota), tanggal, bulan, dan tahun. Kuasa
Bendaharawan/Pengurus
Tanda tangan : Nama Jelas
:
Diisi dengan nama jelas Pemungut PPN atau kuasanya dan ditandatangani oleh Pemungut PPN atau kuasanya. Jabatan
Diisi jabatan penandatangan SPT. Cap Perusahaan 23
Stempel/cap Pemungut PPN/Kantor/Instansi.
Pemungut PPN
Diisi dengan tanda X pada kotak, jika yang mengisi dan menandatangani SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN adalah WP Pemungut PPN sendiri. Untuk Badan Usaha, SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Kuasa
Diisi dengan tanda X pada kotak, jika yang mengisi dan menandatangani SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN adalah kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Pemungut PPN. Surat Kuasa Khusus dimaksud harus dilampirkan dalam setiap penyampaian SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN. B. Tarif PPN & PPnBM 1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen) 2. Tarif PPnBM adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) 3. Tarif PPN dan PPnBM atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen).
KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Tarif Jenis Barang Kena Pajak (%)
10
kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas)orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semidiesel), dengan semua kapasitas isi silinder; kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 cc;
25
kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi
24
selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau dengan nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc; kendaraan bermotor dengan kabin ganda (double cabin), dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3 (tiga) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan semua kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5 (lima) ton.
30
kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc; kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc.
50
kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc sampai dengan 3000 cc; kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau station wagon dan selain sedanatau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 3000 cc; kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc; dan semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf.
60
kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc; dan kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu.
75
kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau station wagon dan selain sedanatau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc; kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2 500 cc;
25
kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc; trailer, semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah.
KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Tarif Jenis Barang Kena Pajak (%)
10
kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerima siaran televisi; kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga; kelompok mesin pengatur suhu udara; kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima siaran radio; kelompok alat fotografi, alat sinematografi, dan perlengkapannya;
20
kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, selain yang dikenakan tariff 10%; kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya; kelompok pesawat penerima siaran televisi dan antena serta reflektor antena, selain yang dikenakan tariff 10%; kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin pencuci piring, mesin pengering; pesawat elektromagnetik dan instrumen musik; kelompok wangi-wangian;
30
kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum; kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang dikenakan tariff 10%;
40
kelompok minuman yang mengandung alcohol; kelompok barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan;
26
kelompok permadani yang terbuat dari sutra atau wool; kelompok barang kaca dari kristal timbal dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu; kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran daripadanya; kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, selain yang dikenakan tarif 30%, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum; kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak; kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara; kelompok jenis alas kaki; kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor; kelompok barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah lempung cina atau keramik; Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu selain batu jalan atau batu tepi jalan;
50
kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan halus; kelompok pesawat udara selain yang dikenakan tarif 40%, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga; kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang dikenakan tarif 10% dan tarif 30%; kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara.
75
kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang dikenakan tariff 40%; kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan/atau mutiara atau campuran daripadanya; kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum."
C. Contoh Kasus Kasus 1
PT. Amrico Jaya Jakarta yang beralamat di Jl. Juanda No.1 Jakarta Selatan, NPWP : 02.133.222.1.041.000 pada bulan november 2009 membeli alat – alat kantor untuk keperluan operasional nya sebagai berikut :
27
1. Pada tanggal 5 November 2009 membeli 10 unit pesawat telex dari toko Elektronik yang beralamat di Jl. Cik Ditiro No. 7 Jakarta NPWP : 04.873.111.3.041.000 dengan harga Rp 9.100.000 / unit ( harga ini termasuk PPN 10%, Discoun 20% ) 2. Pada tanggal 15 November 2009 membeli 5 set AC untuk ruang kepala bagian dari took AC yang beralamat di Jl. Ring Road No.98 Jakarta Selatan NPWP : 04.712.333.2.041.000 dengan harga Rp 4.800.000 / unit ( harga tersebut termasuk PPN 10% dan PPnBM 10% ) 3. Pada tanggal 29 November 2009 membeli 1000 box kabel dengan harga per box Rp 500.000 dari PT. Kabelindo Persada, yang beralamat di Jl. Kemerdekaan No. 101 Jakarta Selatan, NPWP : 01.331.224.1.022.0000 ( harga tersebut tidak termasuk PPN ) tetapi ditambah ongkos angkut 10% yang ditanggung oleh pembeli.
Dari data tersebut diatas, saudara diminta : a.
Menghitung besar PPN dan PPnBM
b.
Berapa jumlah yang harus dibayar oleh pembeli barang
Jawab : 1. 10 unit pesawat telex @Rp 9.100.000 Disc 20% x Rp 91.000.000
Rp 91.000.000 Rp 18.200.000
-
Rp 72.800.000 DPP 100 x Rp 72.800.000
Rp 66.181.818
110 PPN 10% x Rp 66.181.818
Rp 6.618.181
2. 5 set AC @Rp 4.800.000 DPP 100
Rp 24.000.000
x Rp 24.000.000
Rp 20.000.000
120 PPN 10% x Rp20.000.000
Rp 2.000.000
PPnBM 10% x Rp 20.000.000
Rp 2.000.000
+
Rp 24.000.000
3.
1000 box kabel @Rp 500.000
Rp 500.000.000
PPN 10 % x Rp 500.000.000
Rp 50.000.000
Total harga barang
Rp 550.000.000
Ongkos 10% x Rp 500.000.000
Rp 50.000.000 28
+
+
Total yang harus dibayar
Rp 600.000.000
Kasus 2 1. Identitas PKP
•
PT. SONY SEJAHTERA adalah perusahaan yang didirikan pada Tanggal 1 Maret 2005 dengan NPWP 01.333.444.5.091.000. dan sejak tanggal 01 Januari 2005 Dikukuhkan sebagai PKP. Saat ini PT. SONY SEJAHTERA bergerak dibidang Industri dan perdagangan dengan Nomor KLU 60052.
•
Produk yang dihasilkan oleh PT. SONY SEJAHTERA adalah Televisi dengan merk “SS”.
Semua bagian (spare part) Televisi dibuat oleh unit-unit usaha PT. SONY SEJAHTERA, sedangkan bahan bakunya diperoleh dari diimpor atau pembelian dalam negeri.
•
PT. SONY SEJAHTERA mempunyai tempat kedudukan di Jl.Malambong No. 15 Bandung dengan Nomor telepon (022) 99885600.
•
Dari catatan yang dimiliki oleh PT. SONY SEJAHTERA selama bulan JANUARI 2011 diketahui hal-hal sebagai berikut:
Daftar Penyerahan
Tgl
Keterangan
7 Jan
Dieskpor Televisi 21 inch kepada Samyong ltd Singapura dengan Nilai Ekspor sebesar Rp.
2011
2 Milyar. PEB telah diberikan persetujuan oleh DJBC pada tanggal 12 Januari 2011 (PEB-0000023).
10 Jan
Melakukan ekspor jasa maklon berupa pengiriman Televisi ukuran 54” pesanan dari
2011
Jaehun ltd Korea. Fee atas jasa maklon yang diterima adalah sebesar Rp50.000.000 dan televisi yang dikirim bernilai Rp500.000.000 dengan tanggal PEB yang telah diberikan persetujuan pada tanggal 10 Januari 2011. Pemberitahuan ekspor jasa dibuat pada tanggal 10 Januari 2011 (EJKP 00001).
11 Jan
Diserahkan 10 unit Televisi ukuran 29” dengan harga jual Rp. 30 juta kepada
2011
Kementerian Kehutanan di Jakarta untuk memantau kebakaran hutan. Faktur Pajak dibuat pada tanggal 11 Januari 2011 (020.000-11.00000001).
29
12 Jan
Diterima pembayaran penuh dari PT. ANGKASA RAYA atas penyerahan Televisi 21 inch
2011
dengan harga jual sebesar Rp. 50 juta. Faktur Pajak dibuat pada tanggal 12 Januari 2011 (010.000-11.00000002).
13 Jan
Pegawai yang menjaga Outlet Pabrik melaporkan bahwa pada hari ini telah dijual
2011
Televisi 14 inch dengan nilai jual sebesar Rp. 1 juta kepada konsumen yang tidak diketahui identitasnya. Faktur Pajak dibuat pada tanggal 13 Januari 2011 tanpa mencantumkan identitas pembeli (010.000-11.00000003).
15 Jan
Diserahkan spare part Televisi kepada PT. MEKAR SARI yang berada di kawasan berikat.
2011
Atas penyerahan tersebut PPN yang terutang sebesar Rp. 40 juta tidak dipungut. Faktur Pajak dibuat pada tanggal 15 Januari 2011 (070.000-11.00000004).
18 Jan
Diserahkan Televisi kepada Kedutaan Besar China sebesar Rp 5 0 juta. Atas penyerahan
2011
tersebut mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Faktur Pajak dibuat pada tanggal 18 Januari 2011 (080.000-11.00000005).
21 Jan
Dijual mesin pabrik dengan harga jual Rp 120 juta kepada PT Recycle Mart. Faktur Pajak
2011
dibuat tanggal 21 Januari 2011 (090.000-11.00000006).
23 Jan
Dalam rangka peresmian perusahaannya, PT. SONY SEJAHTERA telah mengadakan undian
2011
dengan hadiah berupa Televisi 21 inch dari jenis yang paling baru dengan harga pokok penjualan sebesar Rp. 1.500.000. Atas penyerahan televisi kepada pelanggan yang beruntung tersebut PT. SONY SEJAHTERA Menerbitkan Faktur Pajak pada tanggal 23 Januari 2011 (040.000-11.00000007).
25 Jan
Diterima Nota Retur (NR-05/1/2011) dari P T. ANGKASA RAYA atas Faktur Pajak Nomor
2011
010.000-11.00000002 sebesar Rp 20 juta, karena Televisi yang diserahkan rusak.
30
Daftar Perolehan Tgl
Keterangan
8
Hari ini telah dibuat PIB Nomor PIB-0000052 dan telah dibayar PPN terutang pada tanggal
Januari
8 Januari 2011 sebesar Rp 45 juta melalui bank Permata atas impor bahan baku untuk
2011
pembuatan Televisi dari Soni Corp Jepang.
9
Membayar jasa konsultan dari Daisho Corp Jepang yang melakukan kegiatan konsultasi
Januari
teknik di pabrik dengan nilai penggantian sebesar Rp500.000.000. SSP atas pemanfaatan
2011
telah dibuat (NTPN: 0101020203030404) untuk penyetoran PPN atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean pada tanggal 9 Januari 2011.
17
Dibayar tagihan telepon kantor sebesar Rp. 5.500.000 (termasuk PPN) kepada PT. Telkom.
Januari
Atas transaksi tersebut PT. SONY SEJAHTERA menerima bukti pembayaran berupa kuitansi.
2011 19
Dikeluarkan dari pelabuhan tanjung priok mesin pembuat spare part Televisi yang diimpor
Januari
dari Kawaii ltd Jepang dengan nilai impor sebesar Rp. 550 juta, dengan PIB nomor PIB-
2011
0000064 tanggal 19 Januari 2011. Atas Impor tersebut PT. SONY SEJAHTERA mendapat fasilitas PPN dibebaskan.
20
Diterima Faktur Pajak tertanggal 16 Januari 2011 (010.000-11.00000020) atas perolehan
Januari
komponen elektronik untuk pembuatan televisi yang dibeli dari PT. KOMPAK dengan harga
2011
jual sebesar Rp. 50 Juta.
21
Membayar Rp. 5.500.000,- (termasuk PPN) kepada Bengkel ARITONANG atas service mobil
Januari
box yang digunakan untuk mengirim spare part yang dijual. PPN terutang sebesar
2011
Rp500.000 dengan Faktur Pajak nomor 010.000-11.00000028.
23
Menerbitkan Nota Retur Nomor R 01/2/04 tanggal 23 Januari 2011 dengan nilai DPP
Januari
sebesar Rp 20 juta untuk Faktur Pajak Nomor 010.000-11.00000034 kepada PT ABADI.
2011 31
Melakukan pembayaran PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri pabrik untuk
Januari
perluasan produksi dengan biaya selama bulan Januari 2011 sebesar Rp 1 Miliar. 31
2011
Data Tambahan: 1. Dalam SPT Masa PPN Desember 2010 terdapat kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp1.500.000,yang diminta dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. 2. PKP telah ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah
Pengisian SPT
32
BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPnBM merupakan jenis pajak yang merupakan satu paket dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yang hanya dikenakan pada saat penyerahan BKP Mewah oleh pabrikan (pengusaha yang menghasilkan) dan pada saat impor BKP Mewah. Pengenaan PPNBM terhadap BKP yang Tergolong Mewah dibedakan menjadi BKP Yang Tergolong Mewah Kendaraan Bermotor dan BKP yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor. Dalam pengisian SPT MASA PPN 1111, pertama-tama yang harus dilakukan adalah melakukan pengisian pada SPT MASA PPN 1111 A1,A2,B1,B2,B3 dan setelah itu jumlah yang terdapat pada masing SPT tadi direkapitulasi ke SPT MASA PPN AB. Dan setelah itu melakukan pengisian pada SPT MASA PPN 1111 induk berdasarkan data SPT MASA 1111 AB. Pada SPT MASA PPN 1111 DM terdiri dari SPT MASA PPN 1111 DM induk dan lampiran yang berupa Formulir 1111 A DM yaitu Daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak dan Formulir 1111 R DM yaitu Daftar pengembalian BKP dan pembatalan JKP oleh PKP yang menggunakan pedoman perhitungan penkreditan pajak masukan Pada SPT MASA PPN 1107 PUT terdiri dari Induk SPT Masa PPN bagi pemungut PPN dan Lampiran SPT Masa PPN bagi pemungut PPN, baik dalm bentuk formulir kertas atau elektronik : Lampiran 1 – Daftar PPN & PPnBM yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, dan Lampiran 2 – Daftar PPN & PPnBM yang dipungut selain bendaharawan pemerintah 3.2 Penutup
Demikian makalah yang kami susun, mudah-mudahan dengan adanya makal ah ini bisa menjadi bahan pembelajara bagi pembaca dan bermanfaat bagi kita semua.
42
Semoga dengan mengertinya dan paham bagaimana proses pengisian PPN dan PPNBM ke SPT MASA PPN dapat menjadikan sebuah pengetahuan tambahan tentang tentang proses dari SPT MASA PPN. Sehingga kita sebagai Wajib Pajak dapat mewaspadai dan mengontrol pembayaran PPN dan PPNBM untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
43
