BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Minera Minerall dan batubar batubara a sebaga sebagaii sumber sumber daya daya alam alam yang yang tak terbar terbaruka ukan n
merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahte kesejahteraan raan rakyat. rakyat. Penguasaan Penguasaan mineral dan batubara batubara oleh negara dikelola oleh pemerintah pusat dan / atau pemerintah daerah. Peneri Penerimaa maan n pajak pajak merupak merupakan an sumber sumber utama utama negara negara yang yang diguna digunakan kan untuk untuk pembiay pembiayaan aan pemeri pemerinta ntah h dan pemban pembangun gunan. an. Direkt Direktora oratt Jendera Jenderall Pajak Pajak sebagai sebagai salah satu instansi instansi pemerintah yang secara struktural struktural berada di bawah Depar Departe teme men n Keuang euangan an.. Dire Direkt ktor orat at Jend Jendera erall Pajak ajak menet menetap apka kan n sala salah h satu satu misinya, yaitu misi skal, adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat e!ektitas dan esiensi yang tinggi. "ektor "ektor pertam pertamban bangan gan sebaga sebagaii salah salah satu satu sumber sumber penerim penerimaan aan negara negara memainkan peran yang penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Kendati #ndonesia mengalami krisis ekonomi dan keuangan yang cukup parah, industri pertam pertamban bangan gan tetap tetap dapat dapat menyumb menyumbang angkan kan pendap pendapata atan n yang yang berarti berarti bagi bagi $egara. 1.2 Rumusan Masalah %. &pa yang yang dimaks dimaksud ud denga dengan n pajak pajak' ' (. )agaimana )agaimana perkemb perkembangan angan pajak pertambangan pertambangan di #ndonesia #ndonesia' ' *. &pa saja saja jenisjenis-jen jenis is pajak pajak pertamba pertambanga ngan' n'
1.3 1. 2. 3.
Tujuan Penulsan Mengetahui yang dimaksud dengan pajak. Mengetahui perkembangan pajak pertambangan di #ndonesia. Mengetahui jenis-jenis pajak pertambangan.
BAB II
%
I!I
2.1
De"ns Pajak Pengertian pajak menurut Djadiningrat merumuskan pengertian pajak
sebagai berikut, pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas $egara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tapi tidak ada jasa timbal-balik dari $egara secara langsung, untuk memajukan kesejahteraan umum, juga memberikan sebab-sebab pengenaan pajak, yaitu keadaan, kejadian, dan perbuatan. "edangkan menurut. &ndriani +uru besar ukum Pajak niersitas &nsterdam yang telah diterjemahkan oleh ."antoso )rotodiharjo, dalam buku 0Pengantar #lmu ukum Pajak1 2%33%4(5 mengatakan bahwa 4 0pajak adalah iuran kepada $egara 2yang dapat dipaksakan5 yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dngan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang dapat digunakan adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara harus menyelenggarakan pemerintahan.1 Dari pendapat para ahli yang telah diuraikan diatas mengenai pengertian pajak itu adalah 4 a. b. c. d.
Merupakan iuran wajib rakyat kepada negara Dapat dipaksakan karena berdasarkan ndang-undang 6idak mendapatkan jasa timbalbalik secara langsung Digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah baik pengeluaran umum, pengeluaran rutin, dan pembiayaan pembangunan dalam hal menjalankan pembangunan
2.2
Pajak Pertam#angan Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian,
penambangan 2penggalian5, pengolahan, peman!aatan dan penjualan bahan galian 2mineral, batubara, panas bumi, migas5. "ektor pertambangan, khususnya pertambangan umum, menjadi isu yang menarik khususnya setelah 7rde )aru mulai
mengusahakan
pemerintahan
saat
sektor
itu
ini
secara
memerlukan
gencar.
dana
yang
Pada
awal
besar
7rde
untuk
)aru,
kegiatan
pembangunan, di satu sisi tabungan pemerintah relati! kecil, sehingga untuk
(
mengatasi permasalahan tersebut pemerintah mengundang inestor-inestor asing untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya di #ndonesia. &danya
kegiatan
pertambangan
ini
mendorong
pemerintah
untuk
mengaturnya dalam undang-undang 25. yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan,
$o.
%%/%389
tentang
Pokok-pokok
Pengusahaan
Pertambangan. Dalam tersebut pemerintah memilih mengembangkan pola Kontrak Karya 2KK5 untuk menarik inestasi asing. )erdasarkan ketentuan KK, inestor bertindak sebagai kontraktor dan pemerintah sebagai prinsipal. Di dalam bidang pertambangan tidak dikenal istilah konsesi, juga tidak ada hak kepemilikan atas cadangan bahan
galian yang ditemukan
inestor bila
eksploitasi berhasil. )erdasarkan KK, inestor ber!ungsi sebagai kontraktor. Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara,
diatur
dalam
ndang-undang
$omor
:
6ahun
(;;3
tentang
Pertambangan Mineral dan )atubara sebagai pengganti ndang-undang $omor %% 6ahun %389. Kewenangan tersebut antara lain penetapan kebijakan nasional, pembuatan peraturan perundangan-undangan, penetapan sistem peri
produksi
batubara
selama
%8
tahun
terakhir
telah
menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, dengan kenaikan produksi ratarata %9,==> pertahun. Produksi batubara tahun %33( baru mencapai (*,%%3 juta ton dan selanjutnya terus meningkat, pada tahun (;;= produksi batubara nasional telah mencapai %=*,%=; juta ton. saha
pertambangan
di
#ndonesia,
termasuk
batubara,
umumnya
dilakukan secara massie dan modern, meman!aatkan penanaman modal yang cukup besar, baik melalui penanaman modal dalam negeri maupun melalui penanaman modal asing. saha ini membutuhkan penggunaan teknologi tinggi 2high technology5 dan tenaga kerja yang memiliki ketrampilan tinggi 2high skilled5. 2"aleng, (;;95 Pertambangan tidak hanya mampu menghasilkan deisa yang cukup besar untuk pembiayaan pembangunan nasional, tetapi dengan e!ek gandanya 2multiplier e?ect5, mampu menjadi penggerak utama 2prime-moer5 pembangunan nasional, karena menciptakan berbagai ekonomi ikutan. )idang *
pertambangan telah memberikan kontribusi dalam skala nasional berupa penerimaan negara melalui deisa, royalty, iuran pertambangan lainnya, pajak, dan penerimaan negara dari non pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. 2"aleng, (;;95. Kebijakan inestasi pertambangan
diarahkan untuk
mengakomodasi
kepentingan masyarakat setempat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan inestor. Kepentingan masyarakat setempat merupakan peman!aatan langsung dari pertambangan, sedang kepentingan daerah adalah kepentingan tidak langsung dalam bentuk pendapatan daerah untuk pembangunan daerah secara keseluruhan.
Kepentingan
Pemerintah
Pusat
mewakili
kepentingan
pembangunan nasional secara keseluruhan dalam bentuk pendapatan negara berupa pajak dan deisa serta keman!aatan ekonomi dan moneter yang lain. Kepentingan inestor adalah dalam bentuk pengembalian inestasi atau return on inestment 27#5 yang wajar. 2Kantor Menteri $egara @ingkungan idup, (;;;5. "esuai dengan ndang-undang $omor %% 6ahun %389, dalam penguasaan bahan tambang, pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan, untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah. "alim 2(;;95 menjelaskan apabila usaha pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor, kedudukan pemerintah adalah memberikan i
PKP() adalah Perjanjian Karya antara pemerintah dan perusahaan
kontraktor swasta untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan bahan galian batubara, yaitu semua kegiatan kontraktor yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, ealuasi, pengembangan, konstruksi, penambangan, operasi, pencucian, pengolahan, penjualan dan semua kegiatan lain yang dilakukan oleh kontraktor untuk maksud atau yang berkaitan dengan perjanjian.
:
"elain terdapat dalam Keppres $o. 9A 6ahun %338, istilah ini juga digunakan dalam Pasal % Keputusan Menteri Pertambangan dan Bnergi $o. %:;3.K/(;%/M.PB/%338 tentang 6ata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberlakuan Kuasa Pertambangan, #
perusahaan
merugi karena biaya produksi yang lebih tinggi dari harga jual, maka negara tidak mendapatkan pajak sebagai bagian dari keuntungan. Dengan demikian risiko usaha perusahaan juga merupakan risiko negara. 2Kantor Menteri $egara @ingkungan idup, (;;;5.
A
"ejak % Januari (;;% batubara sebelum melalui proses menjadi briket, tidak lagi dikenakan PP$. al ini diatur dalam Peraturan Pemerintah $o. %:: 6ahun (;;;. "ejak saat itu, Perusahaan pertambangan batu bara tidak dapat lagi memperoleh restitusi PP$ Masukan. Mereka kemudian mengkompensasikan klaim atas PP$ Masukan sejak tahun (;;% sampai dengan (;;9 terhadap pembayaran royalti yang terhutang kepada Pemerintah #ndonesia dengan alasan sebagai bentuk kompensasi reimbursment PP$, dan dilandaskan pada pasal %:(A, %:(8, %:(9 dan %:(3 K Perdata mengenai ketentuan perjumpaan utang piutang/kompensasi
yang
menurut
mereka
dapat
dilakukan
tanpa
sepengetahuan salah satu pihak. 2ahyu, (;;=5. Dalam Pasal * Keputusan Presiden $omor 9A 6ahun %338, kontraktor swasta wajib menyerahkan sebesar %*,A;> 26iga belas dan lima puluh perseratus persen5 dari hasil produksi batubaranya kepada Pemerintah secara tunai atas harga pada saat berada di atas kapal 2Eree on )oard5 atau harga setempat 2at sale point5. )erdasarkan PKP(), pajak penjualan atas jasa yang diterima menjadi tanggung jawab Perusahaan Pertambangan, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Perusahaan Pertambangan
berpendapat, dengan
diberlakukannya ndang ndang $o. = tahun %3=* mengenai PP$ 2 PP$5, maka peraturan pajak penjualan sudah tidak berlaku karena pajak penjualan berbeda dengan PP$ baik dalam bentuk maupun substansi, sehingga PP$ merupakan pajak baru dan
Pemerintah seharusnya tidak mengenakan pajak
baru ini kepada Perusahaan Pertambangan. 2ahyu, (;;=5 )erdasarkan hasil audit )adan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2)PK)5, jumlah PP$ yang telah dibayar kontraktor untuk (;;% sampai (;;9 dan dimintakan penggantinya adalah p 9,%= triliun. &dapun jumlah Pajak Penjualan yang harus disetor oleh kontraktor dari (;;% sampai (;;9 berdasarkan audit adalah p 8%;,*: miliar. 6idak dibayarnya royalti yang menjadi hak Pemerintah oleh perusahaan pertambangan 2kontraktor pertambangan5 karena pemerintah juga belum membayarkan restitusi PP$ atas perolehan )arang Kena Pajak 2)KP5 dan atau Jasa Kena Pajak 2JKP5. Kontraktor pertambangan beralasan mereka mempunyai piutang kepada negara berupa PP$, sebagai suatu jenis pajak baru yang tidak disebut secara jelas dalam Kontrak PKP(), yang dibayar atas perolehan )KP dan / atau JKP, yang harus dikembalikan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal %% ayat 2*5 PKP() +enerasi Pertama. 8
2ariyulianto, (;;=5 Di sisi lain, Departemen Keuangan menilai, restitusi PP$ tidak bisa dijadikan alasan untuk menahan royalti kepada negara. 6erlebih lagi, pemerintah tidak memiliki utang pembayaran restitusi PP$ batubara kepada kontraktor pertambangan PKP() generasi pertama.
2.3
$ens%jens Pajak Pertam#angan "ecara umum, pajak yang dikenakan pemerintah terhadap industri
pertambangan antara lain4 %. #uran 6etap Dalam pertambangan ada tiga jenis iuran yang di kenal menurut ndangundang nomor ** tahun (;;:. #uran tersebut antara lain iuran tetap atau landren, iuran eksplorasi,dan iuran eksploitasi 2produksi5. #uran tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada $egara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan mum, "tudi Kelayakan, Konstruksi, Bksplorasi dan Bksploitasi pada suatu wilayah Kuasa Pertambangan atau Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan. Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa semua kegiatan yang dilakukan di industri pertambangan memiliki pajak tersendiri.)esarnya iuran tetap dibagi untuk pemerintah sebesar (;> dan untuk daerah sebesar =;>. )agian untuk daerah kembali dibagi menjadi %8> untuk proinsi yang bersangkutandan 8:> untuk kota atau kabupaten penghasil bahan galian. (. #uran 6etap Bksplorasi #uran tetap eksplorasi adalah iuran yang dibayarkan kepada $egara dalam hal Pemegang Kuasa Pertambangan atau Kontrak Karya atau Perjanjian Karya perusahaan pertambangan. asil yang didapat berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan Bksplorasi atau "tudi Kelayakan yang diberikan kepadanya. )esarnya iuran eksplorasi hampir sama dengan iuran tetap dengan (;> penghasilan untuk pemerintah dan =;> untuk daerah yang bersangkutan. "edangkan pada wilayah yang bersangkutan, dibagi atas %8> untuk proinsi yang bersangkutan, *(> untuk kabupaten atau kota penghasil bahan galian, dan *(> untuk kabupaten atau kota lain dalam proinsitersebut yang bersangkutan.al ini dapat dicontohkan dengan sebuah perusahaan batubara yang tengah melakukan kegiatan eksploitasi atau pengambilan bahan galian pada suatu daerah harus membayarkansekian persen dari hasil produksinya kepada $egara atau daerah yang dieksploitasi, karenasebelum melakukan pengambilan cadangan, perusahaan pasti melakukan eksplorasi atau pengujian terhadap bahan galian yang ada pada daerah tersebut. 9
*. #uran 6etap Produksi #uran tetap produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada $egara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan satu atau lebih bahan galian. #uran tetap produksi didapatdari proinsi atau kabupaten atau kota, yang memiliki lokasi tambang yang telah berproduksi menggali bahan galian yang terjual dan menghasilkan penerimaan bagi $egara.#uran tetap produksi memiliki pembagian hasil yang sama dengan iuran eksplorasi. )esarannya (;>
penghasilan
untuk
pemerintah
dan
=;>
untuk
daerah
yang
bersangkutan. "edangkan pada wilayah yang bersangkutan, dibagi atas %8> untuk proinsi yang bersangkutan, *(> untuk kabupaten atau kota penghasil bahan galian, dan *(> untuk kabupaten atau kota lain dalam proinsi tersebut
yang
bersangkutan.
mengeksploitasi tambang
Contohnya
dengan bahan
saja
jika
galianyang
suatu
perusahaan
dihasilkan berupa
tembaga, perak dan emas. Perusahaan tersebut wajib mengeluarkaniuran tetap produksi. :. Pajak Pendapatan Perusahaan Pajak penghasilan perusahaan merupakan pajak yang dikenakan $egara kepada suatu perusahaan atas penghasilan yang didapat perusahaan tersebut dalam satu tahun pajak. Dalam KBP-9;/PJ/(;;( tertulis bahwa besar pajak yang dikeluarkan perusahaan penambangan dan penjualan bahan galian migas dan non migas adalah %A> untuk tari! pajak. A. Pajak Pemasukan &lat )erat Pajak pemasukan alat berat biasa disebut dengan )ea masuk. )ea masuk merupakan pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yangmemasuki daerah pabean. "ebagai salah satu jenis pajak berdasar asas domisili. )ea masuk menggunakan sistem tari! adalorum yang besarnya diatur oleh Menteri Keuangan. )arangyang diimpor ke #ndonesia
wajib
membayar
bea
masuk
sebelum
dikeluarkan
dari
kawasan pabean, kecuali dalam beberapa hal tertentu yang diatur dalam undang-undang. )ea masuk atas barang impor dihitung dari unsur harga barang 2Cost 5, unsur &suransi 2Insurance5 dan biaya angkut 2 Freight 5 yang dikonersi dalam satuan kurs upiah dengan nilai tukar yang berlaku pada hari dihitungnya bea masuk tersebut. asil perhitungan dariketiga unsur tersebut disebut $ilai
Pabean
yang selanjutnya
besarnya
bea
masuk
akandidapatnya dengan dikalikan besaran bea masuk. Dari penjelasan di atas pemerintah telah menetapkan pajak yang harus di keluarkanuntuk alat berat adalah sebesar ;,;A>. 8. Pajak Penjualan )arang Mewah =
Dalam dunia pertambangan juga dikenal pajak penjualan barang mewah. Pajak penjualan barang mewah adalah pajak yang dikenakan apabila pada saat penyerahan )KPMewah oleh pabrikan 2pengusaha yang menghasilkan5 dan pada saat impor )KP Mewah. Pajak ini tersusun dalam undang-undang pajak pertambahan nilai. $amun, penyelenggaraan pajak ini berbeda dengan penyelenggaran PP$. Menurut undang-undang PP$ pasal A ayat %, pajak penjualan barang mewah dikenakan terhadap 4 a. Penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. b. #mpor barang kena pajak yang tergolong mewah."ama dengan pajak dan iuran lainnya, pajak penjualan barang mewah juga memilikinitai atau tari! pajak. 6ari! pajak yang di kenakan terhadap barang mewah terendah adalah%;> dan tari! tertinggi adalah 9A>. 9. Pajak Pertambahan $ilai Pajak Pertambahan nilai 2PP$5 merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PP$ termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain 2pedagang5 yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak 2konsumen akhir5 tidak menyetorkan langsung pajak yang tanggungnya. 6ari! pajak PP$ yang ditetapka #ndonesia adalah sebesar %;>. $amun, dalam undang-undang nomor (; tahun (;;; tentang Pajak Pertambahan $ilai dan Penjualan )arang Mewah tertulis bahwa )arang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, merupakan barang tidak kena PP$. )ahan galian yang dimaksud adalah4 a. Minyak mentah. b. +as bumi. c. Panas bumi. d. Pasir dan kerikil. e. )atubara sebelum diproses menjadi briket batubara. !. )ijih timah, bijih besi, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak dan bijih bauksit. =. Pajak )umi dan )angunan 2P))5 Dalam dunia pertambangan juga dikenakan pajak bumi dan bangunan 2P))5. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dipungut atas tanah dan
bangunan
karena
adanya
keuntungan dan/atau
kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh man!aat dari padanya. Dasar pengenaan pajak dalam P)) adalah $ilai Jual 7bjek Pajak 2$J7P5. $J7P 3
ditentukan
berdasarkan
harga
pasar
per
wilayah
dan
ditetapkan
setiap tahun oleh menteri keuangan . "eperti halnya yg di jelaskan di atas, jelas tersebutkan bahwa dalam industri pertambangan pun dikenakan pajak bumi dan bangunan. Pajak tersebut akan mencakupluasnya daerah yang kita gunakan dalam menjalankan industri pertambangan tersebut. "elain itu bangunan yang kita bangun di wilayah pertambangan pun juga harus dibayarkan pajaknya.)esarnya pajak yang dikenakan adalah ;,A> dari $ilai Jual 7bjek Pajak 2$J7P5. 3. oyalti oyalti adalah iuran yang dibayarkan kepada $egara atas hasil yang diperoleh
dariusaha
pertambangan.
asil
yang
dimaksut
adalah
hasil
eksploitasi sesuatu atau lebih bahangalian. oyalti didapat dari proinsi atau kabupaten atau kota, yang memiliki lokasi tambangyang telah berproduksi menggali bahan galian yang terjual dan menghasilkan penerimaan bagi $egara.oyalti memiliki pembagian hasil yang sama dengan iuran eksplorasi dan iuran tetap produksi. )esarannya (;> penghasilan untuk pemerintah dan =;> untuk daerah yang bersangkutan. "edangkan pada wilayah yang bersangkutan, dibagi atas %8> untuk proinsiyang bersangkutan, *(> untuk kabupaten atau kota penghasil bahan galian, dan *(> untuk kabupaten atau kota
lain
dalam
proinsi tersebut yang bersangkutan.Contohnya saja,
perusahaan harus membayar A; ribu rupiah untuk setiap ton bijihyang ditambang.
Ditinjau
dari
sisi
pemerintah,
kebijakan
macam
ini
menguntungkan, sebabakan menjamin kepastian jumlah penerimaan negara. &rtinya, negara akan mendapat pemasukan A; ribu/ton bijih tak peduli berapapun biaya produksi perusahaan. %;.etribusi Daerah etribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberiani
pelaksanaan
penerimaan
bagi
desentralisasi daerah
yang
skal
atau
dapat
digali
pemberiansumber-sumber dan
digunakan
sendiri
sesuaidengan potensinya masing-masing.etribusi daerah terbagi atas tiga jenis, yaitu4 a. etribusi Jasa mum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah2pemda5 untuk tujuan kepentingan dan keman!aatan umum serta dapat dinikmatioleh orang pribadi atau badan.
%;
b. etribusi Jasa saha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsipkomersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. c. etribusi Peri
untuk
pembinaan,
pengaturan, pengendalian,
dan
pengawasan atas kegiatan peman!aatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau !asilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan penambangan merupakan bagian dari retribusi jasa usaha, karena proses penambangan merupakan proses pemakaian atau pengambilan kekayaan daerah. etribusiini juga dinamakan etribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.Menurut Peraturan Pemerintah no 8A tahun (;;% menyatakan bahwa, 6ari! pajak daerah atau retribusi daerah yang dikenakan terhadap industri pertambangan paling besar adalah (;>.
BAB III PENUTUP 3.1
&esm'ulan Pengertian pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara
dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak pertambangan merupakan salah satu contoh dari pajak yang dibayar oleh suatu perusahaan tambang. Denisi perpajakan pertambangan dari segi pemerintahan yaitu berupa pajak pendapatan perusahaan berupa royalti dan pajak lain. Dari segi industri tambang, pajak didenisikan sebagai keseluruhan pendapatan
perusahaan
yang
dibayarkan
kepada
pemerintah,
misalnya
kewajiban penyerahan saham ke pemerintah tanpa bayaran dan penjualan produk hasil tambang kepada pemerintah dengan harga di bawah harga pasar. Jenis-jenis pajak pertambangan adalah iuran tetap, iuran tetap produksi, iuran tetap eksplorasi, pejak pendapatan perusahaan, pajak pemasukkan alat berat, pajak barang mewah, pajak pertambahan nilai, pajak bumi bangunan, royalti dan retribusi daerah.
%%
%(
