BAB I
PENDAHULUAN A. LATAR ATAR BELA ELAKAN KANG Negara adalah suatu organisasi organisasi yang memiliki memiliki tujuan. Pada konteks Negara Negara Indonesia, tujuan Negara tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang mengi mengide dent ntifi ifikas kasik ikan an Nega Negara ra Indon Indones esia ia seba sebaga gaii Nega Negara ra hukum hukum yang yang bert bertuju ujuan an mewujudkan mewujudkan kesejahteraan kesejahteraan umum. Setiap kegiatan disamping disamping harus diorientasikan diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus berdasarkan berdasarkan pada hukum yang berlaku berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Dalam Negara hukum modern pemerintah memiliki tugas dan wewenang dimana pemerintah pemerintah tidak hanya menjaga menjaga keamanan keamanan dan ketertiban ketertiban (rust en order ) tetapi juga meng mengup upay ayak akan an
kese keseja jaht hter eraa aan n
umum umum
(bestuurszorg ). ).
Tuga Tugass
dan dan
kew kewenan enang gan
pemerintah pemerintah adalah untuk menjaga menjaga ketertiban ketertiban dan keamanan dimana tugas ini merupakan tugas yang masih dipertahankan. Untuk melaksanakan tugas ini pemerintah mempunyai wewenang dalam bidang pengaturan (regelen (regelen atau besluiten van algemeen strekking strekking ) yang berbentuk ketetapan (beschikking (beschikking ). ). Sesuai dengan sifat ketetapan ketetapan yaitu konkrit konkrit,, individ individual ual dan final final maka maka keteta ketetapan pan merupak merupakan an ujung ujung tombak tombak instrum instrument ent hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu wujud dari ketetapan adalah izin izin dimana dimana izin izin merupak merupakan an instrum instrument ent yuridis yuridis yang digunaka digunakan n pemeri pemerinta ntah h untuk untuk mengatur masyarakatnya dalam menyelenggarakan pemerintahan.
Tujuan Tujuan yang hendak hendak dicapai dicapai dalam dalam rangka rangka penyera penyerahan han urusan urusan pemeri pemerintah ntahan an ditunju ditunjukkan kkan dengan dengan antara antara lain lain menumb menumbuhke uhkemba mbangka ngkan n penangana penanganan n urusan urusan dalam dalam berbagai berbagai bidang, meningkatkan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan pertumbuhan melalui efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Peranan administrasi Negara dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat menu menumb mbuh uhka kan n
kema kemand ndir iria ian n
daer daerah ah dan dan
seba sebaga gaii
peng pengam ambi bill
kebi kebija jaka kan n
untu untuk k
menentukan strategi pengelolaan pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, daerah, memili memiliki ki peranan peranan yang sangat sangat strate strategis. gis. Bagi Bagi aparat aparat pemeri pemerinta ntahan han daerah daerah (Pemda) (Pemda) yang memili memiliki ki tugas tugas dalam dalam pengelo pengelolaan laan pemeri pemerintah ntahan an daerah. daerah. Substans Substansii otonomi daerah sangat penting karena reformasi dalam sistem pemerintahan di daerah tentang pembangunan ekonomi dapat dilihat dalam aspek sistem pengaturan kebijakan, politik dan keuangan keuangan yang menjadi menjadi tanggung tanggung jawab jawab pemerintah pemerintah kota dan dan kabupaten kabupaten.1 Otonomi daerah berperan penting dalam pembagian wewenang yang dilakukan oleh oleh Pemerint Pemerintah ah Pusat Pusat ke Pemeri Pemerintah ntah Daerah Daerah yang kemudia kemudian n didist didistribu ribusika sikan n lagi lagi kepada instansi yang mempunyai wewenang untuk itu. Dalam Pasal 1 ayat (5) UU No. 32 tahun tahun 2004 tentang tentang Pemeri Pemerintah ntahan an Daerah Daerah yang menega menegaska skan n tentang tentang pengert pengertian ian otonomi daerah yaitu :
1
Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, Hukum Administrasi Administrasi Negara dan Kebijakan Kebijakan Pelayanan Pelayanan Publik Publik , Bandung : Nuansa, 2009, hlm 13
Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Didalam otonomi daerah ada peralihan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Sedangkan tujuan yang dicapai dalam penyerahan urusan ini antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.2 Selanjutnya Sarundajang dalam buku karangan Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik yang berjudul Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik mengartikan otonomi daerah merupakan : a.
Hak mengurus rumah tangganya sendiri bagi suatu daerah otonom, hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintahan (pusat) yang diserahkan kepada daerah.
b.
Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya.
2
HAW.Widjaya, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 21-22
c.
Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangaga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.
d.
Otonomi daerah tidak membawahi otonomi daerah lain.3
Otonomi daerah berbeda dengan kedaulatan karena kedaulatan menyangkut pada kekuasaan tertinggi dalam suatu negara sedangkan otonomi daerah hanya meliputi suatu daerah tertentu dalam suatu negara. Sistem pemerintahan otonomi daerah mempunyai ciri atau batasan sebagai berikut : a.
Pemerintahan daerah yang berdiri sendiri
b.
Melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban pemerintahan sendiri
c.
Melakukan pengaturan, pengurusan dari hak, wewenang dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya melalui peraturan yang dibentuk oleh daerah itu sendiri
d.
Peraturan yang menjadi landasan hukum urusan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya
Otonomi Daerah di Indonesia dilaksanakan dalam rangka desentralisasi di bidang pemerintahan. Desentralisasi itu sendiri setidak-tidaknya mempunyai tiga tujuan. Pertama, tujuan politik, yakni demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara pada tataran infrastruktur dan suprastruktur politik. Kedua, tujuan administrasi, yakni
3
Ibid , hlm 110
efektivitas dan efisiensi proses-proses administrasi pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, tepat, transparan serta murah. Ketiga, tujuan sosial ekonomi, yakni meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat.4 Adanya otonomi daerah mewujudkan suatu daerah otonom dimana daerah tersebut mempunyai hak untuk mengatur dan menjalankan rumah tangganya sendiri. Indikator suatu daerah otonom melaksanakan urusannya sendiri adalah ia berhak menjalankan urusan yang ruang lingkupnya atau dampaknya hanya di daerahnya saja dan bukan berdampak nasional. Daerah dapat mengatur urusannya kecuali Pertahanan dan Keamanan, Politik Luar Negeri, Peradilan atau Hukum, Agama dan Moneter Munculnya Peraturan Presiden No. 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang terilhami dari UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan salah satu bentuk urusan yang dapat diurus oleh daerah yang menyebabkan setiap daerah membuat peraturan tersendiri untuk mengakomodir Perpres ini kedalam peraturan daerahnya termasuk Banyumas yang juga merupakan daerah Otonom yang mengakomodir Perpres No. 27 tahun 2009 kedalam Peraturan Bupati No. 10 tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas. Munculnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjalankan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu yang telah diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 27 tahun 2009 4
Sadu Wasistiono, Esensi UU NO.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Bunga
Rampai), Jatinangor : Alqaprint, 2001, hlm 35
tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang diharapkan dapat menaikkan atau menambah jumlah investor yang ada di Kabupaten Banyumas jika menggunakan pelayanan terpadu satu pintu khususnya di bidang perizinan. Hal ini dapat mendatangkan permasalahannya tersendiri yaitu apakah Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2010 yang dibuat oleh Pemda Banyumas sudah sesuai dengan Perpres Nomor 27 Tahun 2010 selaku peraturan yang mengamanatkan dibentuknya peraturan pelaksanaan Perpres tersebut di setiap daerah otonom dan apakah Perpres tersebut telah dilaksanakan oleh Pemda Banyumas secara benar atau tidak. Hal itulah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap Perpres Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal dengan judul :”pendelegasian wewenang perizinan di Kabupaten Banyumas (studi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas)”
B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat diambil perumusan masalah yaitu : Bagaimanakah pendelegasian wewenang perizinan di Kabupaten Banyumas (Studi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas) ? C. TUJUAN PENELITIAN Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana pendelegasian kewenangan perizinan yang diberikan oleh Pemerintahan
Daerah Banyumas kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Banyumas sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2010. D. KEGUNAAN PENELITIAN Secara teoritis : Diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara mengenai pendelegasian kewenangan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah. Secara Praktis : Diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat menambah pengetahuan masyarakat Indonesia pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya mengenai Pendelegasian Kewenangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Banyumas kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Banyumas.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A.
Pengertian Hukum Administrasi Negara
Ilmu Hukum Administrasi Negara adalah suatu sistem dan merupakan salah satu cabang Ilmu Hukum yang merupakan suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi Negara dan melindungi administrasi Negara itu sendiri.5 Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai operasi dan pengendalian daripada kekuasaan-kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi.6 Sedangkan pengertian Hukum Administrasi Negara menurut Utrecht dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Adminstrasi Negara Indonesia yang mendefinisikan HAN adalah sebagai menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat (ambtsdrager ) administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus. Dalam hukum administrasi Negara terkandung dua aspek yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara melakukan tugasnya dan aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan antara alat perlengkapan administrasi Negara dengan warganya. Hukum Administrasi Negara merupakan ilmu yang luas dan terdiri dari beberapa unsur, antara lain :
5
Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara, Bandung : Alumni, 1992, hlm 4 6 S. Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994, hlm 44
a. Hukum Tata Pemerintahan yaitu hukum eksekutif atau hukum tata pelaksana undang-undang yang menyangkut pengendalian penggunaan kekuasaan publik (kekuasaan yang berasal dari kekuasaan negara) b. Hukum Tata Usaha Negara yaitu hukum mengenai surat-menyurat, rahasia dinas dan jabatan, registrasi, kearsipan dan dokumentasi, legalisasi, pelaporan dan statistik, tata cara penyusunan dan penyimpanan berita acara, pencatatan sipil, pencatatan NTR, publikasi, penerangan dan penerbitan penerbitan negara. Secara singkat dapat pula disebut Hukum Birokrasi. c. Hukum Administrasi dalam arti sempit yakni Hukum Tata Pengurusan Rumah Tangga Negara baik intern maupun ekstern. Rumah Tangga Negara adalah keseluruhan daripada hal-hal dan urusanurusan yang menjadi tugas, kewajiban dan fungsi negara sebagai suatu badan organisasi sebagai suatu badan usaha. Rumah Tangga Intern adalah yang menyangkut urusan intern instansiinstansi administrasi negara seperti urusan personel dan kesejahteraan pegawai negeri, urusan keuangan operasional sehari-hari, urusan materiil, alat perlengkapan dan gedung-gedung serta perumahan, urusan komunikasi dan transportasi intern dan sebagainya. Rumah Tangga Ekstern adalah hal-hal dan urusan-urusan yang tadinya diselenggarakan oleh masyarakat sendiri namun karena berbagai sebab atau perhitungan dioper oleh negara melalui pembentukan dinas-dinas (dinas
kebersihan, dinas kesehatan, dinas sosial), lembaga-lembaga (balai benih pertanian, lembaga penyakit mulut dan kuku ternak, lembaga malaria dan sebagainya), BUMN (Badan Usaha Milik Negara seperti PN, perum, perjan dan persero), serta BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). d. Hukum Administrasi Pembangunan yaitu mengatur penyelenggaraan pembanguan. e.
Hukum Administrasi Lingkungan.7
B. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara
Prajudi Atmosudirjo membagi HAN dalam dua bagian yaitu HAN otonom dan HAN heteronom. HAN heteronom adalah hukum yang mengatur seluk beluk organisasi dan fungsi administrasi Negara yang bersumber pada UUD, TAP MPR dan UU sedangkan HAN otonom adalah hukum operasional yang diciptakan pemerintah dan administrasi Negara. Sementara penulis HAN lain seperti A. M. Donner membagi bidang HAN menjadi HAN umum dan khusus dimana HAN umum berkaitan dengan peraturan-peraturan umum mengenai tindakan hukum dan hubungan hukum administrasi atau peraturan-peraturan dan prinsip yang berlaku untuk semua bidang hukum administrasi sedangkan HAN khusus adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu. Negara-negara yang menganut sistem hukum kontinental mengakui bidang hukum administrasi umum dan khusus dan ada persamaan dan perbedaan antara bidang hukum administrasi umum dan khusus. Di 7
Ibid
Indonesia, hukum administrasi Negara khusus telah dihimpun dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Dapat dilihat bahwa bidang hukum administrasi negara sangat luas sehingga tidak dapat ditentukan secara jelas ruang lingkupnya. Disamping itu, bagi Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi terdapat juga hukum administasi daerah yaitu peraturan yang berkenaan dengan administrasi daerah. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi Negara ialah hukum yang mencakup beberapa hal yaitu : a.
Perbuatan pemerintah baik pusat dan daerah dalam bidang publik.
b.
Kewenangan pemerintah yang didalamnya mengatur mengenai dari mana, dengan cara apa dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya. Penggunaan kewenangan ini dituangkan dalam bentuk instrument hukum.
c.
Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan itu.
d.
Penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan.8
C. Konsepsi Otonomi Daerah
Otonomi daerah merupakan konsekuensi logis yang terjadi karena Negara kita menganut asas desentralisasi dimana dengan adanya desentralisasi itu sendiri melahirkan pemerintahan daerah yang bersifat otonom sesuai dengan amanat pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi : 8
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta : UII Press, 2003, hlm 33
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.
D.
Otonomi Daerah dan Daerah Otonom
Otonomi daerah menurut pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini didukung oleh pasal 18 Undang-undang Dasar tahun 1945 yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, dalam menyelenggarakan pemerintahan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah-daerah otonom dan wilayah administratif. Sebagaimana tercantum dalam interpretasi authentik pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, pertahanan dan keamanan nasional dan syarat-syarat lain yang memungkinkan melaksanakan pembangunan, pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.9 9
Irawan, Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1990, hlm 42
E.
Prinsip Otonomi Daerah
Prinsip pemberian otonomi daerah yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang berupa : 1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi. Keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. 2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada ekonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. 3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang pada daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas. 4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar- daerah. 5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandiriandaerah otonom,dan karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan,kawasan industry, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya belaku ketentuan peraturan daerah otonom.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislative daerah, baik fungsi legislative, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas pnyelenggaraan pemerintahan daerah.. 7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yangdilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah. Pelaksanaan asas tugas pembantuan juga dimungkinkan. Tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. F.
Teori Kewenangan
Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata kewenangan memiliki arti hak dan kekuasaan yg dipunyai untuk melakukan sesuatu.10 Istilah kewenangan tidak dapat disamakan dengan istilah urusan karena kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan atau kewajiban untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan dan pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh pemerintahan.11
10 11
hlm 95
AA. Waskito, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Jakarta : Wahyu Media, 2009. Agussalim, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Bogor : Ghalia Indonesia, 2007,
Cheema dan Rondinelli dalam buku Decentralization in Developing Countries : A Review of Recent Experience yang dikutip oleh Aggussalim mengatakan bahwa kewenangan lebih tepat diartikan dengan authority sedangkan Hans Antlov dalam bukunya Federation of Intent in Indonesia 1945-1949menggunakan istilah power . a.
Kategori Pendelegasian Kewenangan
Delegated legislator diartikan sebagai pemberian dan pelimpahan kekuasaan atau kewenangan dari suatu organ pemerintahan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan atas tanggung jawab sendiri. Kekuasaan dan kewenangan pemerintahan, baik pada pemerintahan pusat maupun daerah dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat. Pembentuk undang-undang menentukan suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya baik kepada organ yang sudah ada maupun yang baru dibentuk. Pendelegasian atau pelimpahan kewenangan yang dikenal di Indonesia terdiri dari tiga bentuk yaitu pelimpahan kewenangan dengan atribusi, pelimpahan kewenangan dengan delegasi dan pelimpahan kewenangan dengan mandat. 1. Teori Pendelegasian Kewenangan dengan Atribusi Atribusi atau attributie mengandung arti pembagian. Atribusi digambarkan sebagai pemberian kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankan kewenangan itu atas nama dan menurut pendapatnya sendiri tanpa ditunjuk untuk menjalankan kewenangannya itu. Atribusi kewenangan itu terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu
konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah tetapi tidak di dahului oleh suatu pasal untuk diatur lebih lanjut.12 Menurut H.D Van Wijk yang dikutip oleh Aggussalim menyatakan bahwa kekuasaan atau kewenangan pemerintah bersumber dari originale legislator yang diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan yang bersumber daripada pembuat undang-undang asli. Delegated legislator diartikan sebagai pemberi dan pelimpahan kekuasaan atau kewenangan dari suatu organ pemerintahan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan atas tanggung jawab sendiri 13 2.
Teori Pendelegasian Kewenangan dengan Delegasi
Delegasi mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya kekuatan hukum seperti undang-undang atau peraturan hukum lainnya. Dengan adanya delegasi maka ada penyerahan wewenang dari badan pemerintahan atau pejabat pemerintahan yang satu ke badan atau pejabat yang lainnya yang lebih rendah kedudukannya. Dalam delegasi selalu dituntut adanya dasar hukum pemberian delegasi karena untuk menarik kembali delegasi yang telah didelegasikan juga
12 13
Agussalim, Opcit hlm. 102 Ibid
diperlukan peraturan perundang-undangan yang sama seperti pemberian delegasi itu ada. Delegasi adalah penyerahan kewenangan oleh organ yang hingga saat itu ditunjuk untuk menjalankannya kepada satu organ lain yang sejak saat itu menjalankan kewenangan yang didelegasikan itu atas namanya dan menurut pendapatnya sendiri. Atribusi digambarkan sebagai pemberian kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankannya sebagai pemberian kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankan kewenangan-kewenangan itu atas nama dan menurut pendapatnya sendiri. Pada delegasi terjadi penyerahan kewenangan dari pihak
yang sendiri memang telah
ditunjuk untuk
menjalannkan kewenangan itu sedangkan pada atribusi terjadi pemberian kewenangan dari pihak sendiri yang tanpa di tunjuk untuk menjalankan kewenangan itu. 3. Teori Pendelegasian Kewenangan dengan Mandat Menurut Kamus Bahasa Indonesia, mandat memiliki arti perintah dan tugas yang diberikan oleh pihak atasan. Menurut Heinrich yang dikutip dalam buku Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum menyatakan bahwa mandat dapat berupa opdracht (suruhan) pada suatu alat perlengkapan (organ) untuk melaksanakan kompetensinya sendiri maupun tindakan hukum oleh pemegang suatu wewenang memberikan kuasa penuh (volmacht ) kepada
sesuatu subjek lain untuk melaksanakan kompetensi nama si pemberi mandat. Jadi si penerima mandat bertindak atas nama orang lain.14
Pada mandat, tidak ada penciptaan atau penyerahan wewenang. Ciri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan. Mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja pada mandat, pemberi mandat tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya bila ia menginginkannya. Pemberi mandat juga dapat memberi segala petujuk kepada mandataris yang dianggap perlu. Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandat sehinga secara yuridis-formal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari mandans. Selain kepada pegawai bawahan, mandat dapat pula diberikan kepada organ atau pegawai bawahan sesuai ketentuan hukum yang mengaturnya.15
b.
Kriteria Pendelegasian Kewenangan
Untuk menghindari terjadinya kegagalan kebijakan mengenai pelimpahan kewenangan tadi, maka beberapa kriteria dibawah ini perlu dipertimbangkan secara seksama: a.
Dilihat dari lokus dan kepentingannya, kewenangan tersebut lebih banyak dioperasionalisasikan di Kecamatan sehingga berhubungan erat dengan kepentingan strategis Kecamatan yang bersangkutan. Contoh: penanganan penyakit masyarakat seperti perjudian, PSK, dan lain-lain
14 15
Ibid , hlm. 106 Ibid, hlm. 107
b.
Dilihat dari fungsi administratifnya, kewenangan tersebut lebih bersifat rowing (pelaksanaan) dari pada steering (pengaturan), sehingga kurang tepat jika terdapat campur tangan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Contoh: pemberian ijin IMB (untuk luas tertentu), administrasi kependudukan, dan lain-lain.
c.
Dilihat dari kebutuhan dasar masyarakat , kewenangan tadi benar-benar dibutuhkan secara mendesak oleh masyarakat setempat. Contoh: pelayanan sampah dan kebersihan, sanitasi dan kebutuhan air bersih, pendidikan dasar khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan 3 B (Buta huruf, Buta aksara, dan Buta pendidikan dasar), dan lain-lain.
d.
Dilihat dari efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, suatu kewenangan hampir tidak mungkin dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota karena alasan keterbatasan sumber daya. Contoh: perbaikan dan pemeliharaan jalan-jalan dan jembatan perintis, pelayanan penyuluhan pertanian / KB, dan lain-lain.
e.
Dilihat dari penggunaan teknologi, suatu kewenangan tidak membutuhkan pemakaian teknologi tinggi atau menengah. Contoh: pembinaan usaha kecil dan rumah tangga ( small and micro business), dan lain-lain.
f.
Dilihat dari kapasitas, kecamatan memiliki kemampuan yang memadai untuk melaksanakan kewenangan tersebut, baik dari aspek SDM, keuangan, maupun sarana dan prasarana.16
G. Teori Tentang Perizinan
16
http://www.geocities.ws/mas_tri/pelimpahan_kewenangan.pdf
Salah satu bentuk dari kewenangan yang dimiliki oleh Daerah adalah perizinan yang bertujuan untuk mengendalikan setiap perilaku atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau golongan. Pengendalian melalui perizinan merupakan pengendalian yang bersifat preventif yang merupakan usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat dan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan dengan maksud untuk melakukan pencegahan sedini mungkin guna menghindari kemungkinan terjadinya tindakan penyimpangan. Izin adalah perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal kontreo berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.17 Menurut Ateng Syarifudin, izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan dimana hal yang dilarang menjadi boleh. Penolakan atas permohonan izin memerlukan perumusan limitatif.18
F. BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN BANYUMAS
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang dimiliki oleh
17
Sjachran Basah, Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara, Surabaya : FH UNAIR, 1995, hlm 4. 18 Juniarso Ridwan, Opcit hlm 92
Kabupaten Banyumas yang bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta menyelenggarakan penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan ini dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dibantu oleh Sekretariat, Bidang Promosi dan Kerjasama, Bidang Perizinan, Bidang Pengembangan dan Pengendalian, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB III METODE PENELITIAN A. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menggunakan konsep legal positif. Berdasarkan konsep ini, hukum dipandang identik dengan normanorma tertulis, yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan meninjau hukum sebagai suatu sistem normatif yang otonom, mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata 19. B. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif , yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan atau gejala dari obyek yang diteliti dengan keyakinan-keyakinan tertentu yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang ada, dan kemudian mengambil kesimpulan dari bahan-bahan tentang obyek masalah yang akan diteliti dengan keyakinan-keyakinan tertentu.
19
Soemitro, Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta : Alumni, 1988, hlm 13-14.
C. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini bertempat di Badan Penanaman Modal dan Perizianan Banyumas. D. Sumber Data Pada penelitian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar dimana dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier yang merupakan data sekunder.20 Selain itu juga ada wawancara dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan untuk mendapatkan informasi yang akan diteliti. Dalam hal ini data sekunder dibagi menjadi tiga bagian, yakni: a.
Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda) ;
b.
Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (textbook ) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutkhir yang berkaitan denga topik penelitian ;
20
Soerdjono, Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : PT. Rajagrafindo, 2007, hlm 37.
c.
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.21
E. Metode Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, bahan sekunder diperoleh dengan melakukan inventarisasi peraturan–peraturan, ketentuan-ketentuan, dan literatur yang memberikan pengaturan dan penjelasan mengenai pelaksanaan pendelegasian kewenangan. Selain itu metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan juga berupa studi kepustakaan, internet browsing , telaah artikel ilmiah, telaah karya ilmiah sarjana dan studi dokumen, termasuk di dalamnya karya tulis ilmiah maupun jurnal surat kabar yang memberikan informasi bagi terbentuknya karya tulis ini. F. Metode Analisis Data Bahan hukum yang telah diperoleh dan diinventarisir akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai bahan hukum yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis yang akhirnya akan ditarik kesimpulan pada karya tulis ini. Analisis yang digunakan dalam karya tulis ini menggunakan metode sistematis atau dogmatis dimana adanya peraturan hukum yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yang berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.
21
Soerdjono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press 1981, hlm 296.
G. Metode Penyajian Data Deskriptif analitis diuraikan atau disajikan secara sistematis.
Untuk bahan
hukum sekunder akan disajikan sesuai dengan kebutuhan analisis namun tidak menghilangkan maksud yang terkandung dalam bahan hukum tersebut.
Penyajian
bahan ini dapat ditempatkan pada seluruh bab maupun sub bab pada karya tulis ini sesuai dengan relevansinya pada hal yang sedang dibicarakan.
