SANKSI PAJAK MAKALAH Diajukan Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah PENGANTAR PERPAJAKAN PERPAJAKAN Tahun Akademik 2!2"2!#
P$%g$am Studi Administ$asi Pe$&ajakan Ju$usan Administ$asi 'isnis (akultas Ilmu Administ$asi )ni*e$sitas '$a+ija,a Jl- MT- Ha$,%n% !.# Malang Tel&- /#0!1 #3#34 .56!0 (a7- /#0!1 5223 E8mail 9 :ia;u<-a=-id
MALANG N>?EM'ER 2!2
SANSI PAJAK MAKALAH Diajukan Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah PENGANTAR PERPAJAKAN Tahun Akademik 2!2"2!#
Disusun Oleh : ( KELOMPOK 4 ) 1. 2. 3. 4. 5. . . 8.
Deden K. Setiabudi 'e"naldi nadha *i+a" "ie, Da"!a-an Sat"i/ aus P"a%/s/ n/ Meia * nd"i e"liana "in dita 'it"iedani M.
(125030400111048 ) ( d! Pe"#a$a%an & ) (12503040111013 ) ( d! Pe"#a$a%an & ) (12503040011104 ) ( d! Pe"#a$a%an & ) (12503040111085 ) ( d! Pe"#a$a%an & ) (125030400111043 ) ( d! Pe"#a$a%an & ) (1250304011101 ) ( d! Pe"#a$a%an & ) (12503040111011 ) ( d! Pe"#a$a%an & ) (1250304011101 ) ( d! Pe"#a$a%an & )
P$%g$am Studi Administ$asi Pe$&ajakan Ju$usan Administ$asi 'isnis (akultas Ilmu Administ$asi )ni*e$sitas '$a+ija,a Jl- MT- Ha$,%n% !.# Malang Tel&- /#0!1 #3#34 .56!0 (a7- /#0!1 5223 E8mail 9 :ia;u<-a=-id
MALANG N>?EM'ER 2!
KATA PENGANTAR Pu$i dan su%u" %a!i #an$at%an %e hadi"at lahi "/bbi an telah !eli!#ah%an "ah!at dan #etun$u%6*a %e#ada %a!i sehina %a!i da#at !enelesai%an #e!buatan !a%alah ini denan bai%. 7ida% lu#a %a!i ua#%an te"i!a%sih %e#ada #iha%6#iha% an telah !e!bantu %a!i bai% !/"il !au#un !ate"il dala! #enusunan !a%alah ini. Penulisan !a%alah ini be"tu$uan untu% !en$elas%an san%si6sansi #a$a% di nd/nesia. Selain itu9 !a%alah ini %a!i susun di!a%sud%an !e!enuhi tuas !ata %uliah Penanta" Pe"#a$a%an. Ka!i !enada"i bah-a !a%alah ini !asih sanat $auh da"i se!#u"na. Oleh %a"ena itu %a!i sanat !ene"i!a !asu%an6!asu%an sebaai #ela$a"an untu% %a!i %ede#an su#aa lebih bai% lai.
Malan9 Se#te!be" 2012
Penusun
DA(TAR ISI
HALAMAN J)D)L L)AR -------------------------------------------------------------------------
i
HALAMAN J)D)L DALAM-----------------------------------------------------------------------
ii
KATA PENGANTAR -------------------------------------------------------------------------------------
iii
DA(TAR ISI --------------------------------------------------------------------------------------------------
i*
'A' I PENDAH)L)AN
1.1 Lata" ela%an ........................................................................................... 1.2 u!usan Masalah ...................................................................................... 1.3 7u$uan ........................................................................................................
1 1 1
'A' II PEM'AHASAN
2.1 Menenal San%si Pa$a%...............................................................................
2
2.2 Maa!6!aa! San%si Pa$a% ....................................................................
2
2.3 Peneualian San%si Pa$a% .......................................................................
2
'A' III PEN)T)P
3.1 Kesi!#ulan ................................................................................................
DA(TAR P)STAKA -------------------------------------------------------------------------------------
5
'A' I
PENDAH)L)AN !-!- Lata$ 'elakang
ansa nd/nsia !e"u#a%an salah satu da"i nea"a an !e!#unai $u!lah #endudu% an sanat bana%. Menu"ut data an te"a%hi" su!be" #enhasilan bansa nd/nesia ini 5 adalah da"i se%t/" Pa$a%. Di%a"ena%an $u!lah #endudu% an sanat bana% an di!ili%i /leh bansa nd/nesia. ;adi9
!-2- Rumusan Masalah
e"dasa"%an lata" bela%an di atas9 !a%a "u!usan !asalah an %a!i a!bil dala! !a%alah ini adalah sebaai be"i%ut: 1.2.1 #a an di !a%sud denan San%si Pa$a% = 1.2.2 #a sa$a san%si #a$a% di nd/nesia = 1.2.3 #a sa$a #eneualian san%si #a$a% di nd/nesia =
!-#- Tujuan
1.3.1 >ntu% !enetahui #enetahuan san%si #a$a% 1.3.2 >ntu% !enetahui !aa!6!aa! san%si #a$a% 1.3.2 >ntu% !eneahui #eneualian san%si #a$a%
'A' II
PEM'AHASAN 2.1 Mengenal Sanksi Pajak Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah lndonesia memilih menerapkan self assessment system dalam rangka sistem
ini,
wajib
pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan
pajak
diberikan
kepercayaan
untuk
menghitung
menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap wajib pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik
dari
segi
peraturan
maupun
teknis
administrasinya.
Agar
pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewaiiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan ajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. !tulah sebabnya, penting bagi ajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya.
2.2 Macam- macam Sanksi Pajak Ada " macam #anksi perpajakan, 1. Sanksi Administrasi #anksi administrasi merupakan sanksi yang di kenakan pada wajib pajak yang terkena sanksi pajak berupa pemungutan dana. #anksi administrasi atau sanksi pungutan dana ini di bagi menjadi $ yaitu % a.
Sanksi Adrninistrasi Berupa Denda #anksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan
dalam UU perpajakan. &erkait besarannya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari
jumlah tertentu, atau suatu angka
perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang si'atnya alpa atau disengaja. dimuat hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi administrasi berupa denda, bentuk pengenaan denda, dan besarnya denda. #anksi denda% N Pasal Masalah o ( ) *(+
Sanksi
Keterangan
#P& &erlambat disampaikan %
a. asa PP
b. &ahunan PPh
p(//./// atau Per #P& p0//./// p(//./// Per #P& atau p
N Pasal Masalah o
Sanksi
Keterangan
(.///.///
" 1 *$+
Pembetulan disidik
sendiri
dan
belum
(0/2
Dari jumlah pajak yang kurang dibayar
pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat $ (3 *3+ "2 'aktur pajak atau membuat 'aktur pajak, tetapi tidak tepat waktu4
Dari DPP
pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi "2 'aktur pajak secara lengkap
Dari DPP
PKP melaporkan 'aktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan "2 'aktur pajak
Dari DPP
. Sanksi Aministrasi Berupa Bunga #anksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. 5umlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak6kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. &erdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang paiak. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk *bunga berbunga+. #ementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk. Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak6kurang dibayar. &etapi, dalam hal aiib Paiak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat
ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi. Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung ( *satu+ bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung ( *satu+ bulan penuh atau tidak dihitung secara harian. Untuk mengetahui lebih ielas mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi bunga dan penghitungan besarnya bunga dalam pajak. #anksi bunga% N o
Pasal
1 *" (. "a+
Sank si
Masalah
dan Pembetulan &ahunan
#P&
asa
dan
Keterangan
Per bulan, dari "2 jumlah pajak yang kurang dibayar
Per bulan, 7 *"a dan Keterlambatan pembayaran ". "2 jumlah "b+ pajak masa dan tahunan terutang
dari pajak
$. ($ *"+
Per bulan, dari Kekurangan pembayaran pajak jumlah kurang "2 dalam #KPKB dibayar, ma8 "3 bulan
3. ($ *0+
#KPKB diterbitkan setelah lewat Dari jumlah paak waktu 0 tahun karena adanya yang tidak mau 312 tindak pidana perpajakan atau kurang maupun tindak pidana lainnya dibayar.
0. (3 *$+
a. PPh tahun tidak6kurang bayar
Per bulan, dari berjalan jumlah pajak tidak6 "2 kurang dibayr, ma8 "3 bulan
b. #P& kurang bayar
Per bulan, dari jumlah pajak tidak6 "2 kurang dibayr, ma8 "3 bulan
N o
Pasal
Sank si
Masalah
Keterangan
(3 *0+
Per bulan, dari PKP yang gagal berproduksi jumlah pajak tidak6 dan telah diberikan "2 kurang dibayr, ma8 pengembalian Pajak asukan "3 bulan
9. (0 *3+
#KPKB& diterbitkan setelah lewat waktu 0 tahun karena Dari jumlah pajak adanya tindak pidana 312 yang tidak atau perpajakan maupun tindak kurang dibayar pidana lainnya
). (7 *(+
#KPKB6&, #K Pembetulan, #K Per bulan, atas Keberatan, Putusan Banding jumlah pajak yang "2 yang menyebabkan kurang tidak atau kurang bayar terlambat dibayar dibayar
1. (7 *"+
engangsur atau menunda
Per bulan, bagian "2 dari bulan dihitung penuh ( bulan
7. (7 *$+
Kekurangan pajak penundaan #P&
"2
c.
akibat
Atas kekurangan pembayaran pajak
Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan 5ika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa
kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. :al ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. #anksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. 5ika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena
ajib
Pajak
tidak
memberikan
in'ormasi-in'ormasi
dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.
yang
#anksi kenaikan% N Pasal o
Sank Keterangan si
Masalah
Pengungkapan ketidak (. 1 *0+ sebelum terbitnya #KP
benaran
#P&
Dari pajak 0/2 yang kurang dibayar
Apabila% #P& tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran, ". ($ *$+ PP6PPnB yang tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak tari' /2, tidak terpenuhinya Pasal "1 dan "7
a. PPh yang tidak atau kurang dibayar
b. tidak6kurang disetorkan
dipotong6
Dari PPh yang dipungut6 tidak6 kurang (//2 dipotong6 dipungut
c. PP6PPnB tidak atau kurang dibayar
$. (0 *"+ Kekurangan pajak pada #KPKB&
2.
Dari PPh yang 0/2 tidak6 kurang dibayar
Dari PPnB (//2 tidak kurang dibayar
PP6 yang atau
Dari jumlah (//2 kekurangan pajak tersebut
Sanksi Pidana Kita sering mendengar isilah sanksi pidana dalam peradilan umum.
Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan ajib Pajak.
amun,
pemerintah
masih
memberikan
keringanan
dalam
pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi ajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal $1 UU KUB tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal $1 UU KUP adalah tidak menyampaikan #P& atau menyampaikan #P& tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya
tidak
benar
sehingga
dapat
menimbulkan
kerugian
pada
pendapatan negara. :ukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. #ehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. #edangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. eski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu (/ *sepuluh+ tahun terlampaui. 5angka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu (/ *sepuluh+ tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan
dokumen-dokumen
perpajakan
yang
dijadikan
dasar
penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama (/ *sepuluh+ tahun. Dalam UU Perpajakan !ndonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab ;!!! UU KUP sebagai hukum pajak 'ormat. amun, dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. #anksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada. Sanksi !indak Pidana Di Bidang Perpajakan
a. $1 ayat *(+ < #etiap orang yang karena kealpaannya % - tidak menyampaikan #urat Pemberitahuan *#P&+4 atau - menyampaikan #P&, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,
#ehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama ( *satu+ tahun dan atau denda paling tinggi " *dua+ kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
b. $7 ayat *(+ < #etiap orang yang dengan sengaja % - tidak menda'tarkan diri, atau menyalahgunakan, atau menggunakan tanpa hak omor Pokok ajib Pajak *PP+ atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak *PKP+4 atau - tidak menyampaikan #P&4 atau menyampaikan #P& dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap4 atau - menolak untuk dilakukan pemeriksaan4 atau - memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar4 atau - tidak
menyelenggarakan
pembukuan
atau
pencatatan,
tidak
memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya4 atau - tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan egara, di pidana dengan pidana penjara paling lama 9 *enam+ tahun dan denda paling tinggi 3 *empat+ kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
c. $7 ayat *"+ < Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat ( *satu+ tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, dikenakan pidana " *dua+ kali lipat dari ancaman pidana yang diatur sebagaimana butir b. d.$7 ayat *$+ <
#etiap orang yang melakukan percobaan untuk
melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak PP atau Pengukuhan PKP, atau menyampaikan #P& dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama " *dua+ tahun dan denda paling tinggi 3 *empat+ kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh ajib Pajak. #anksi tindak pidana berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari ajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Dalu"arsa !indak Pidana Di Bidang Perpajakan &indak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya asa Pajak, berakhirnya Bagian &ahun Pajak, atau berakhirnya &ahun Pajak yang bersangkutan. Delik Aduan Dan Sanksin#a #etiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan P yang menyangkut masalah perpajakan. Pelanggaran atas larangan mengungkapkan kerahasiaan P tersebut dapat diancam sanksi pidana sebagai berikut%
a. Pejabat
yang
karena
kealpaannya
tidak
memenuhi
kewajiban
merahasiakan hal kerahasiaan ajib Pajak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama ( *satu+ tahun dan denda paling banyak p. 3.///.///,// *empat juta rupiah+. b. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama " *dua+ tahun dan denda paling banyak p.(/.///.///,// *sepuluh juta rupiah+. Keterlibatan dan #anksi bagi Pihak ketiga - #etiap orang yang menurut ketentuan wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti4 atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama ( *satu+ tahun dan denda paling banyak p. (/.///.///,// *sepuluh juta rupiah+. - #etiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana perpajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama $ *tiga+ tahun dan denda paling banyak p. (/.///.///,// *sepuluh juta rupiah+. Ketentuan ini berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan , yang menganjurkan atau membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
2.$ Pengecualian Sanksi Pajak Ada pengecualian atas sanksi pajak terhadap wajib pajak, jika % a. ajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia b. ajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
c. Bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di !ndonesia d. ajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum di bubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku e. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi '. ajib pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan peraturan enteri Keuangan g. ajib pajak lain yang di atur dengan atau berdasarkan Peraturan enteri Keuangan.
K%S&MP'(AN Pajak
memang
mengandung
unsur
pemaksaan.
Artinya,
jika
kewaiiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksisanksi perpajakan. diberlakukan
untuk
Pada
hakikatnya,
menciptakan
pengenaan
kepatuhan
sanksi perpajakan
ajib
Pajak
dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya. #anksi pajak sendiri di bagi menjadi " bagian yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. #anski administrasi merupakan sanksi tahap awal kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran. #anksi administrasi di bagi menjadi $ bagian yaitu
#anksi Adrninistrasi Berupa
Denda, #anksi Aministrasi Berupa Bunga, dan #anksi Administrasi Berupa Kenaikan. :ukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. #ehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. #edangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Dalam sanksi pedana terdapat $ tipe yang di terapkan dalam perpajakan yaitu #anksi &indak Pidana Di Bidang Perpajakan) Daluwarsa &indak Pidana Di Bidang Perpajakan, dan Delik Aduan Dan #anksinya. Di !ndonesia wajib pajak bisa mendapatkan pengecualian sanksi pajak. Pengecualian ini berisi ) kriteria. ajib pajak yang terkena sanksi pajak tetapi terdapat salah satu kriteria maka wajib pajak mendapatkan
pengecualian tersebut. Pengecualian berlaku bagi wajib pajak indi=idu maupun wajib pajak badan.
DA*!A+ P'S!AKA Aris A=iantara > Associates."/((.konsultanpajak-aaa.com6mengenalsanksi-pajak.htm D!5? PA5AK."/(".www.pajak.go.id6content6pemeriksaan-pajak-dansanksi-administrasi &im Konsultan Pajak Al'aomega@onsultant."/(/.al'aomegapajak.com Dedensae'udin."/((.dedensae'udin.wordpress.com6"/((6/$6/36sanksiperpajakan6
